Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso menyambut baik rencana pemerintah yang akan menghapus utang kredit petani di perbankan.

Langkah ini sangat membantu para petani yang membutuhkan permodalan tapi tidak bisa mengajukan lantaran terganjal tunggakan kerdit di perbankan.

"Itu sangat positif. Petani selama ini kesulitan mendapat akses pembiayaan karena terganjal utang di bank," katanya kepada KONTAN, Selasa (5/11/2024). Meski demikian, Perpadi juga meminta pihak yang nakal dalam kredit pertanian seyogiaya diproses secara hukum

Untuk diketahui, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah menggodok Peraturan Pemerintah (PP) terkait hapus tagih kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang ada di Himbara atau bank-bank BUMN.

Langkah ini sangat dibutuhkan agar bank-bank BUMN memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengambil langkah penting untuk membantu program-program pemerintah di bidang pertanian sekaligus menjalankan amanat dari Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (UU PPSK).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Presiden RI Prabowo Subianto di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Sutarto berharap, petani bisa meningkatkan produktivitas hasil panennya jika memiliki cukup dana untuk menanam. Pasalnya, selama ini banyak petani menjadi korban tengkulak atau renteni. Akibatnya, kesejahteraan petani sulit meningkat.

"Selama ini petani sangat kesulitan tentang penyiapan modal kerja," ungkapnya.

Dengan kecukupan modak kerja yang memadai, Sutarto bilang, dampak jangka panjangnya akan positif pada pencapaian target swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan menghapus utang lama para petani Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor pertanian yang nilainya mencapai Rp 8,7 triliun.

Angka tersebut diperoleh dari catatan utang UMKM di Bank Himbara atau bank-bank BUMN.

“Usulannya, apakah dua tahun atau lima tahun atau sepuluh tahun. Kami mengusulkan, kurang lebih dengan track record lima tahun. Kalau bisa bukan dua tahun, karena kalau dua tahun terlalu cepat,” ujar Erick dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (4/ 11/2024).

Dengan adanya penghapusan buku tagihan terhadap kredit macet bagi para petani dan pelaku UMKM di sektor pertanian, maka Kementerian BUMN akan terus mendorong program-program Prabowo di sektor pertanian, khususnya dalam upaya akselerasi swasembada pangan.

Apalagi, kebijakan hapus tagih kredit bagi petani dan nelayan ini menjadi salah satu prioritas bagi pemerintahan Prabowo.

JAKARTA, investor.id–Peluang Indonesia mewujudkan swasembada pangan, utamanya beras, pada 4-5 tahun ke depan atau lebih cepat sangat terbuka. Sebab, produktivitas tanaman dan luas tanam/luas panen masih bisa ditingkatkan guna mengejar produksi beras nasional. Upaya intensifikasi, melalui penggunaan bibit unggul, pupuk cukup dan seimbang, serta pengairan atau irigasi yang baik, bisa menjadi strategi jangka pendek peningkatan hasil beras dalam kerangka swasembada.

Menurut Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso, potensi penambahan produsi beras nasional masih sangat besar melalui peningkatan produktivitas tanaman dan lahan. Rerata produktivitas beras nasional kini di kisaran 5,3 ton per hektare (ha) dan hal itu masih bisa dipacu melalui penggunaan bibit dari varietas yang lebih unggul.

Reporter: Dadan M. Ramdan | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) meminta pemerintah untuk tidak melakukan operasi pasar beras impor pada saat petani melakukan panen raya.

Pasalnya, operasi pasar sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) tersebut berdampak pada penurunan harga beras di tingkat pedagang yang akhirnya berdampak pada harga padi di tingkat petani.

Ketua Umum Perpadi Soetarto Ali Moeso berharap pemerintah melakukan buka tutup operasi pasar beras impor di waktu yang tepat. "Harus buka tutup seperti keran gitu agar semuanya jadi lancar," katanya saat dihubungi KONTAN, Selasa (29/10/2024).

Menurut Soetarto, pedagang beras cukup kesulitan menjual beras pada saat pemerintah melakukan stabilisasi harga namun waktunya bersamaan dengan masa panen raya.

"Harga beras jadi terus, sehingga pedagang kesulitan menjual karena pasokan melimpah. Kalau harga beras di pedagang turun akan berdampak pada harga gabah di petani," ungkapnya.

Atas dasar itu, pemerintah menyetop distribusi beras impor dan menyerap gabah dari petani untuk kebutuhan stok. Agar petani terus bersemangat menanam, maka pemerintah harus membeli gabah dari petani tidak di bawah harga pembelian pemerintah (HPP).

Mengenai perkembangan harga beras saat ini, Soetarto bilang, dalam kondisi stabil, yakni tidak terjadi lonjakan harga atau penurunan harga yang signifikan. "Harga beras secara umum saat ini sedang adem karena usai panen raya. Tapi jeda panen ini pendek, sehingga perubahan harga beras juga berlangsung cepat," imbuhnya.

Perpadi melaporkan, harga beras di Sulawesi terjadi mengalami sedikit penurunan lantaran panen masih berlangsung yang juga berbarengan dengan operasi stabilitas harga. "Di Sulawesi, harga beras medium di tingkat penggilingan berkisar Rp 11.000-an, karena harga gabah di petani Rp 6.000-an," sebut Soetarto.

Adapun harga beras medium di Pulau Jawa biasanya lebih tinggi dari luar Jawa, yakni berkisar Rp 11.500-Rp 11.800 per kg, karena harga padi di tingkat penggilingan sekitar Rp 6.200-Rp 6.300 per kg.

IDXChannel - Bank Dunia menyebut harga beras di Indonesia merupakan yang termahal di antara negara-negara anggota ASEAN. Mahalnya harga itu dipicu oleh sejumlah faktor yang terkait dengan komponen produksinya.

Ketua Umum Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan, biaya produksi yang tinggi menjadi penyebab utama harga beras yang mahal. Komponen biaya produksi itu sangat luas mulai dari ongkos sewa lahan hingga alat mesin pertanian.

"Harga tinggi karena biaya produksi di dalam negeri tinggi, yaitu sewa lahan sangat mahal, upah tenaga kerja mahal, pupuk pestisida mahal, sewa alat olah tanah dan alat panen mahal," kata Sutarto saat dihubungi IDX Channel, Senin (30/9/2024).

Biaya produksi yang mahal ini, kata Sutarto, diperparah dengan maraknya calo atau tengkulak di Tanah Air serta lahan garapan yang semakin kritis. Berbagai faktor tersebut membuat budidaya padi di Indonesia sangat tidak efisien.

"Banyak pihak ketiga atau middle-man, sehingga budidaya padi tidak efisien. Ditambah lagi lahan yang diusahakan petani sempit," katanya.

Jika ingin menekan harga beras, maka pemerintah perlu mengatasi berbagai persoalan tersebut tanpa harus merugikan petani dan pengusaha penggilingan padi. Sinergi dengan pemain utama dalam industri beras juga penting untuk memotong mata rantai yang menyebabkan harga mahal.

Pernyataan bahwa beras Indonesia termahal di Asia Tenggara disampaikan oleh Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank, Carolyn Turk. Dia menyebut, selisih harga beras di Indonesia dengan negara-negara ASEAN bisa sampai 20 persen.

Carolyn menilai tingginya harga beras di Indonesia disebabkan oleh pemerintah yang membatasi impor beras dan keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras yang melemahkan daya saing pertanian. Dan yang mirisnya lagi, tingginya harga beras tersebut tidak diikuti dengan kesejahteraan petani di mana pendapatan petani di bawah USD1 per hari.

Selain itu, dia juga mendorong pemerintah Indonesia untuk berinvestasi besar-besaran untuk mendorong produktivitas pertanian untuk mengurangi risiko kerugian pasca panen hingga berinvestasi pada pabrik dan teknologi modern. Pasalnya, isu ketahanan pangan menjadi semakin penting dan relevan di tengah perubahan iklim.

(Rahmat Fiansyah)

Tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat

Kabupaten Paser, Kaltim (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat realisasi penyerapan beras dalam negeri melalui Perum Bulog mencapai 908 ribu ton yang dilakukan sejak Januari sampai minggu ketiga September 2024.

"Tahun ini sampai minggu ketiga September sudah 908 ribu ton, sehingga kita bisa optimis di akhir 2024 nanti, penyerapan Bulog bisa terus meningkat," kata Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis

Arief mengatakan bahwa sejak 2022, realisasi penyerapan beras dalam negeri oleh Bulog kian meningkat, yakni mencapai 994 ribu ton, kemudian pada 2023 berhasil menyerap beras sampai 1 juta ton.

Menurut Arief, pemerintah selama ini konsisten menjaga kesejahteraan petani dalam negeri. Bapanas bersama Bulog membantu penyerapan produksi beras hasil petani yang kemudian disalurkan ke berbagai program intervensi, termasuk bantuan pangan beras non tunai (BPNT) sebanyak 10 kilogram untuk setiap keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Wahyu Suparyono menyampaikan bahwa pihaknya sedang melakukan pengadaan dalam negeri sebanyak 600.000 ton.

"Mudah-mudahan untuk penyangga seluruh Indonesia bisa kita peroleh dengan harga yang sesuai dengan kebutuhan, termasuk beras PSO dan komersial" kata Wahyu.

Dengan harga patokan HPP beras sebesar Rp11.000/kg, Perum Bulog memintas Bapanas untuk melakukan fleksibilitas harga dalam periode tertentu agar bisa menggandeng asosiasi dalam penguatan stok beras dalam negeru.

"Harapannya tentu kita minta pengarahan dari Bapak Kepala Badan Pangan Nasional akan memberikan bentuk fleksibiltas tapi dengan periode tertentu, supaya kita bisa ajak Perpadi, HKTI dan KTNA dan asosiasi lainnya supaya bersama-sama berkontribusi dalam penguatan stok dengan harga yang bagus baik di tingkat petani dan penggilingan," kata Wahyu.

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Penurunan harga gabah di sejumlah daerah utamanya di Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa produksi padi dalam kondisi berlimpah

Jakarta (ANTARA) - Direktur Utama Padigital sekaligus Ketua Dewan Pakar Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi Dan Beras Indonesia (Perpadi) Pamrihadi Wiraryo menilai terjadinya anomali harga gabah disebabkan panen raya di sejumlah daerah berlimpah.

"Penurunan harga gabah di sejumlah daerah utamanya di Sulawesi Selatan mengindikasikan bahwa produksi padi dalam kondisi berlimpah," kata Pamrihadi dalam keterangan di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, penurunan harga mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri dalam kondisi berlimpah.

Bahkan, bagi dia, kondisi itu menjadi luar biasa, pasalnya pada Agustus dan September yang biasanya selalu terjadi penurunan produksi dan menyebabkan pasokan ke pasar terganggu hingga harga beras di pasaran melambung tinggi

Mengenai hal ini, Pamrihadi mengapresiasi upaya para petani yang terus berproduksi di tengah kekeringan panjang akibat gelombang panas ganas. Di sisi lain, dia juga mengapresiasi bantuan pompanisasi yang digencarkan Kementerian Pertanian secara merata di seluruh Indonesia.

"Saya kira ini patut diapresiasi, tidak hanya petani yang bekerja keras untuk berproduksi, namun juga pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertanian yang secara masif mendistribusikan bantuan seperti pompa dan pendampingan kepada petani untuk menggenjot produksi di tengah terpaan El Nino," katanya.

Penurunan harga tahun ini merupakan anomali karena di saat bersamaan Indonesia tengah dilanda kekeringan panjang akibat gelombang panas terparah di sepanjang sejarah dan mengakibatkan harga beras di musim kering mengalami kenaikan akibat gagal panen.

"Di lapangan memang terjadi penurunan harga sehingga data yang ada saat ini menggambarkan penurunan harga gabah. Jadi survei BPS di beberapa wilayah memang benar terjadi penurunan harga," ucapnya.

Berdasarkan catatannya, menurut Pamrihadi, panen raya berlangsung di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) seperti di Kabupaten Sidrap dan Pare Pare yang mengakibatkan harga gabah kering panen (GKP) di sana bisa dibeli dengan harga Rp6.000 per kilogram.

Contoh lainnya, kata dia, harga gabah di jalur Sumatera Selatan dan Lampung juga berada di kisaran Rp6.800 per kg, meski terjadi kenaikan di Pulau Jawa yang berada di kisaran Rp7.000 per kg.

"Karena itu para penggilingan padi di Pulau Jawa berharap harga GKP bisa turun ke harga Rp. 6.500 mengingat dengan harga sebesar itu penggilingan mengalami kerugian," katanya.

Sebelumnya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini mengatakan bahwa harga gabah di tingkat petani atau gabah kering panen (GKP) pada Agustus 2024 turun sebesar 1,15 persen secara bulanan (MtoM) dan naik sebesar 10,10 persen secara tahunan (YonY).

Pudji mengatakan, penurunan rata-rata harga beras terjadi di seluruh Indonesia yang mencakup berbagai jenis kualitas seperti medium maupun premium. Menurut dia, penurunan ini terjadi karena sebagian wilayah sentra tengah memasuki masa panen raya. Sementara kenaikan harga di sejumlah daerah terjadi karena umumnya tidak dalam masa panen raya.

"Survei ini mencakup 1.853 observasi transaksi penjualan gabah di 26 Provinsi dan dari 89,21 persen observasi kualitas GKP dan GKG terdapat 11.07 persen harga di bawah HPP," katanya.

Di sisi lain, Pemerintah terus menggenjot percepatan produksi melalui program perluasan areal tanam (PAT) dan pompanisasi sebagai solusi cepat meningkatkan indeks pertanaman dari yang hanya satu kali menjadi dua bahkan tiga kali dalam setahun.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa pompanisasi merupakan solusi cepat dalam memperluas areal tanam di saat kekeringan panjang akibat gelombang panas dunia.

Lewat program tersebut, Amran yakin Indonesia mampu meningkatkan produksi secara maksimal.

"Pompanisasi sudah kita didistribusikan secara merata, kini saatnya kita bekerja meningkatkan indeks pertanaman dari yang tadinya satu kali menjadi tiga kali dalam setahun. Dengan begitu, kita bisa pastikan mampu mencapai swasembada hingga lumbung pangan dunia," katanya.

Amran berterima kasih kepada para petani seluruh Indonesia yang terus berjuang memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga melewati masa sulit krisis multidimensi.

"Terimakasih kepada saudaraku petani Indonesia mari kita galakkan tanam agar swasembada segera kita capai," katanya.

Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kementan Moch. Arief Cahyono mengatakan bahwa anomali ini telah membawa kabar gembira baik bagi petani maupun masyarakat Indonesia mengingat panen raya berlangsung di saat musim kemarau panjang.

Dia juga menyebut anomali ini baru terjadi tahun ini setelah pemerintah menggencarkan program pompanisasi, optimasi lahan dan juga PAT yang disebut sebagai motor penggerak keberhasilan Indonesia dalam meningkatkan produksi.

"Barangkali bisa kita lihat juga bahwa anomali ini tidak pernah terjadi selama 30 tahun lebih dan bahkan selama Indonesia merdeka. Dan kalau kita lihat data BPS, artinya program dan kebijakan Kementan terkait pompanisasi dan optimasi lahan sudah tepat, karena berdampak positif terhadap peningkatan produksi di musim kemarau semakin terasa nyata," kata Arief.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

JAKARTA, investor.id–Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) berharap importasi dalam rangka memenuhi cadangan beras pemerintah (CBP) tidak dilakukan jorjoran agar produksi dalam negeri bisa melesat tinggi. Apabila pemerintah lebih banyak mengimpor dalam mengisi CBP maka hal itu berpotensi menekan harga gabah sehingga menurunkan semangat menanam para petani di Tanah Air.

Merujuk Prognosa Neraca Pangan Nasional Januari-Desember 2024 yang dikelola Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) dan diperbarui 23 Juli 2024, rencana impor beras 2024 sekitar 4.352.808 ton (13,94% dari kebutuhan tahunan 31.214.805 ton). Rinciannya, realisasi impor beras Januari-Mei 2024 sebesar 2.542.359 ton dan Juni-Desember 2024 sekitar 1.810.449 ton.

JAKARTA, investor.id–Harga gabah di tingkat petani diharapkan tetap terkendali di bawah Rp 6.500 per kilogram (kg). Hal itu agar upaya para penggilingan di bawah naungan Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) dalam memasok beras ke Perum Bulog bisa terealisasi dengan baik.

Bulog mendapat tugas tambahan untuk menyerap 600 ribu ton beras dari dalam negeri guna memperkuat stok cadangan beras pemerintah (CBP) hingga akhir tahun ini, salah satu upaya yang dilakukan BUMN itu adalah bersinergi dengan Perpadi.

JAKARTA, investor.id–Perum Bulog serta Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) membuat nota kesepahaman (MoU) kerja sama perberasan dan pangan lain. Kerja sama itu termasuk mendukung penyerapan gabah dan beras lokal untuk stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Bulog dan Perpadi sebenarnya dari dahulu sudah bekerja sama, tapi hal itu perlu pengesahan legal seiring transformasi Bulog. “MoU bukan hal sederhana, di balik kegiatan itu harus ada driving execution. Salah satunya, kami telah perintahkan (Bulog) menyerap gabah/beras 600 ribu ton yang perlu dukungan Perpadi,” ujar Kepala Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA) Arief Prasetyo Adi.

Arief mengatakan hal itu dalam sambutannya saat penandatanganan MoU Kerja Sama Mewujudkan Keterpaduan yang Sinergi Dalam Bidang Perberasan dan Pangan Lain antara Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi dan Ketua Umum Perpadi Sutarto Alimoeso di Jakarta, Rabu (31/07/2024).

MoU tersebut sebagai landasan melaksanakan kerja sama di bidang perberasan dan pangan lain, mulai dari kegiatan di hulu (melalui kemitraan onfarm), pengolahan, pergudangan, penyaluran/penjualan beras dan pangan lain, serta penguatan komunikasi publik terkait beras dan pangan. Dalam keterangannya, Bulog menyatakan, kolaborasi Bulog dan Perpadi itu juga akan mendorong petani muda untuk turut memperkuat stok pangan.

Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Sudaryono, yang juga hadir dalam acara itu, menyampaikan, MoU tersebut wujud, sinyal, simbol, dan komitmen bahwa pangan itu penting. Kepentingan pertanian fokus untuk memastikan produksi nasional cukup. “Kita akui adanya ancaman El Nino beberapa bulan ke depan, memang kalau kita biarkan begitu saja, sudah pasti (produksi) kurang. Maka, bagaimana kita menambal agar kekurangannya tidak banyak, syukur-syukur bisa cukup,” tutur dia.

Menurut Sudaryono, pertanian hulu-hilir harus kompak. Contoh, penyediaan pupuk, bibit, dan lainnya, seperti rencana tanam, bibit harus dipersiapkan setahun ke depan agar tidak ada kekurangan bibit untuk tanam tahun depan. “Jika itu beres skemanya, nanti bakal panen besar, serapan Bulog dan swasta juga banyak, kita berharap hilir juga begitu,” jelas dia.

Poin-poin penting MoU itu adalah kemitraan budi daya pertanian Program Mitra Tani Bulog dan menggelar kampanye bersama guna mendorong peran petani muda. Selain itu, kerja sama penguatan CBP, pengadaan gabah/beras petani, penyaluran dan penjualan beras petani, pemanfaatan infrastruktur pengolahan masing-masing pihak, penjualan beras dan pangan lain, serta penguatan komunikasi publik terkait pangan dan beras.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News