IDXChannel - Harga beras di Indonesia disebut paling mahal di ASEAN oleh Country Director untuk Indonesia dan Timor-Leste, East Asia dan Pacific World Bank, Carolyn Turk.

Pasalnya, perbedaan harga beras di Indonesia dengan negara ASEAN lainnya mencapai 20 persen.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi meminta agar masyarakat tidak terprovokasi dengan pernyataan tersebut.

Menurutnya, data Bank Dunia itu tidak lebih dari sekedar jebakan agar Indonesia terus melakukan impor.

"Jadi kalau Bank Dunia menyampaikan pembatasan impor (yang dilakukan Indonesia) sehingga harga mahal, ya memang. Memang tugas kita sebagai negara melindungi petani kita. Sekarang kita jangan terpancing oleh statement Bank Dunia karena kita tidak impor maka harga tinggi. Indonesia saat ini memang sedang meningkatkan kesejahteraan petani," kata Arief sebagaimana dikutip pada Minggu (29/9/2024).

Arief menyampaikan, Indonesia harus kompak untuk melakukan koreksi sehingga produksi petani bisa semakin ditingkatkan. Ini penting dilakukan guna menekan harga beras agar bisa lebih terjangkau bagi masyarakat.

"Yang harus kita kerjakan adalah self correction. Kita harus tingkatkan produksi bersama-sama, semua elemen harus bekerja sama. Benih kita perbaiki, pupuk, penyuluh, teknologi, food cost kita perbaiki. Memang banyak yang harus dikerjakan," ujarnya.

Sebelumnya Carolyn mengungkap, tingginya harga beras di Indonesia salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras dan melemahkan daya saing pertanian. Mirisnya lagi, tingginya harga beras tidak diikuti dengan kesejahteraan petani.

Pendapatan petani di Indonesia masih di bawah USD1 atau setara Rp15.207 per hari. Artinya dalam setahun penghasilan petani Indonesia kurang dari USD341 atau setara Rp5 juta.

"Yang kita lihat adalah bahwa pendapatan banyak petani marjinal seringkali jauh di bawah upah minimum, bahkan sering kali berada di bawah garis kemiskinan," tutur Carolyn dalam acara Indonesia International Rice Conference yang digelar di Nusa Dua, Bali beberapa waktu lalu.

(DESI ANGRIANI)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut kegiatan impor beras yang masih dilakukan di Indonesia menjadi salah satu biang kerok harga komoditas tersebut menjadi mahal.

Menurut Jokowi, kegiatan impor beras membuat adanya biaya tambahan yang harus dikeluarkan dengan skema Free on Board (FOB).

Ia menjelaskan, jika dihitung dengan skema FOB, harga beras sudah cukup mahal. Besarannya mencapai US$530-US$600 per ton atau sekitar Rp8 juta-Rp9 juta per ton.

Dalam skema FOB sendiri, Indonesia sebagai importir harus membayar harga distribusi dari pelabuhan tempat masuknya beras ke gudang distribusi besar untuk pembeli.

Biaya distribusi atau cost freight-nya sendiri dipaparkan Jokowi mencapai US$40 per ton atau sekitar Rp606 ribu per ton.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa? Kira-kira US$530-US$600, ditambah cost freight kira-kira US$40-an, dihitung berapa. Kalau bandingkan itu mestinya di konsumen itu akan kelihatan," kata Jokowi dalam video yang diunggah melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (26/9).

Dengan biaya tersebut, harga beras per ton beras impor mencapai Rp8,6 juta-Rp9,6 juta. Bila dihitung per kilogram (kg), maka harganya menjadi Rp8.600-Rp9.600/kg.

Dia juga menyinggung harga gabah yang tadinya Rp4.200 per kg kini naik menjadi Rp6.200. Dari harga tersebut, Jokowi mengatakan publik sudah bisa melihat Nilai Tukar Petani (NTP).

"Mestinya kalau harga beras baik, artinya harga gabah juga baik. Kalau harga gabah baik, artinya harga jual petani juga mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan," ujarnya.

Sebelumnya, Bank Dunia menyebut harga beras Indonesia mahal. Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Carolyn Turk menyebut harga beras di Indonesia 20 persen lebih mahal dibanding di pasar global.

Harga beras di Indonesia, katanya, juga konsisten tinggi di ASEAN.

Nasi merupakan makanan pokok yang umum dikonsumsi masyarakat Indonesia. Jika 1 kg beras di Indonesia dijual mulai dari belasan ribu rupiah, di Jepang ada beras yang mencetak rekor dunia sebagai beras paling mahal.

Kinmemai Premium menjadi beras termahal di dunia dijual dengan harga 120 dollar AS (Rp 1,8 juta) setiap kilogram. Beras yang diproduksi oleh Toyo Rice Corporation Jepang ini disebut menggunakan bulir padi dari lima varietas beras pemenang penghargaan.

Dikutip dari Oddity Central, bulir beras tersebut telah difermentasi selama enam bulan menggunakan teknologi pemolesan beras perusahaan tersebut. Proses pemolesan tersebut dilakukan untuk menghilangkan lapisan lilin dari bulir padi.

Beras Kinmemai diklaim memiliki kandungan gizi yang lebih baik dibandingkan dengan beras biasa. Beras ini disebut mengandung lipopolisakarida (LPS) enam kali lebih banyak.

LPS merupakan peningkat sistem kekebalan alami yang membantu menjaga kesehatan dan menurunkan risiko sakit. Beras ini juga disebut memiliki kandungan serat 1,8 kali serta vitamin B1 7 kali lebih banyak dibanding beras putih biasa.

Beras tersebut itu tidak perlu dicuci lagi sebelum dimasak, memiliki aroma yang unik, dan sedikit rasa manis.

Kinmemai pertama kali mencetak rekor sebagai beras termahal pada 2016. Saat itu, kinmemai dijual dengan harga 109 dollar AS (Rp 1,6 juta). Namun karena inflasi, harga beras kinmemai kini menjadi 120 dollar AS per kilogram.

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

37.000 Orang di Jepang Meninggal Sendirian di Paruh Pertama 2024

IDXChannel - Harga beras Indonesia disebut paling mahal di negara ASEAN lantaran perbedaannya mencapai 20 persen.

Menanggapi hal itu, Pengamat Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, statement Bank Dunia tersebut bukan lah barang baru karena sudah disampaikan berkali-kali.

Adapun penyebab beras di Indonesia mahal karena diproduksi oleh petani kecil atau petani gurem. Berdasarkan hasil Sensus Pertanian 2023, jumlah petani gurem (mengusahakan lahan kurang 0,5 ha) mencapai 16,8 juta rumah tangga alias hampir 61 persen dari total rumah tangga.

Kondisi itu tidak ditemukan di negara-negara yang dijadikan perbandingan oleh Bank Dunia. Bahkan, Bank Dunia juga tidak pernah menyinggung kondisi usaha tani Indonesia dan negara lain.

"Kalau dilihat dari struktur ongkos usaha tani padi, 75-80 persen itu tersedot untuk dua pos: sewa lahan dan ongkos tenaga kerja. Dua pos ini di negara-negara lain yang dijadikan pembanding Bank Dunia porsinya tidak sebesar Indonesia," ujar Khudori dalam keterangannya, Kamis (26/9/2024).

Khudori menjelaskan, Bank Dunia telah mendorong liberalisasi pasar agar konsumen bisa mendapatkan harga beras lebih murah. Namun, tidak menyinggung restriksi ekspor yang banyak dilakukan negara-negara eksportir beras.

"Bank Dunia tidak pernah membahas restriksi ekspor itu sebagai bagian food security yang harus diperjuangkan di WTO (organisasi perdagangan dunia). Kalau ketahanan pangan beras berbasis impor, seharusnya restriksi ekspor juga diatur dan diregulasi," kata Khudori.

(DESI ANGRIANI)

Bisnis.com, JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi laporan Bank Dunia (World Bank) soal harga beras Indonesia yang tergolong tinggi di antara negara-negara di Asean. Harga tinggi itu disebut tidak sejalan dengan kesejahteraan petani.

Jokowi menjelaskan bahwa harga beras yang diimpor dengan skema Free On Board atau FOB sudah berada di kisaran US$530 sampai dengan US$600, atau sekitar Rp8 juta hingga Rp9 juta dengan kurs jisdor BI Rp15.171 per dolar Amerika Serikat (AS) 26 September 2024.

Itu belum termasuk biaya logistik sebesar US$40 dalam bentuk biaya pengapalan atau freight cost. Biaya itu setara dengan lebih dari Rp600.000 per ton beras.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa kira-kira US$530 - US$600 ditambah cost freight kira kira U$40, coba dihitung berapa," kata Jokowi kepada wartawan saat ditemui di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Kamis (26/9/2024).

Kepala Negara pun meminta agar perbandingan harga beras yang dilakukan seharusnya dilihat di tingkat konsumen. Dia lalu menyebut harga beras yang tinggi seharusnya juga sejalan dengan harga gabah petani yang tinggi.

"Mestinya kalau harga beras baik artinya harga gabah juga baik, kalau harga gabah baik, harga jual petani mestinya baik, kalau tidak ada distorsi di lapangan. Dicek aja di lapangan, dicek di petani harga gabah berapa. Dulu Rp4.200 sekarang Rp6.000. itu gabah ya bukan beras? Dari situ keliatan NTP [nilai tukar petani] juga dicek di lapangan," ujarnya.

Adapun, Bank Dunia dalam laporannya menyoroti bahwa harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara Asia Tenggara atau Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

"Kami memperkirakan konsumen Indonesia membayar hingga 20% lebih banyak untuk makanan mereka," jelas Carolyn dalam Indonesia International Rice Conference (IIRC) 2024, di Bali, Kamis (19/9/2024).

Carolyn mengungkapkan, mahalnya harga beras RI salah satunya disebabkan oleh pembatasan impor hingga keputusan pemerintah menaikkan harga jual beras hingga melemahkan daya saing pertanian.

Alhasil, Carolyn menegaskan harga eceran beras internasional Indonesia secara konsisten lebih tinggi dibandingkan negara-negara besar Asean.

Besarnya harga yang dikeluarkan konsumen untuk pembelian beras tersebut berbanding terbalik dengan kondisi petani kecil yang cenderung masih jauh dari kata sejahtera.

Melansir data survei milik Badan Pusat Statistik (BPS), Carolyn menyebut bahwa pendapatan yang dibukukan para petani kecil RI setiap tahunnya hanya berada di level US$341 atau sekitar Rp5,18 juta (asumsi kurs Rp15.216 per US$) setiap tahunnya.

Adapun, pendapatan harian rata-rata petani kecil RI hanya sebesar US$1 atau sekitar Rp15.216 pada penutupan perdagangan Kamis (19/9/2024).

Dari hasil survei itu, imbuh Carolyn, diketahui bahwa pendapatan petani beras jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan pendapatan dari perkebunan dan pertanian holtikultura.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka-bukaan soal anggapan harga beras di Indonesia menjadi yang tertinggi di antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Soal klaim harga yang kemahalan ini, Jokowi meminta semua pihak ikut melihat harga beras yang diimpor dengan skema Free on Board (FOB).

Bila dihitung, Jokowi bilang harga tersebut sudah cukup mahal. Harga beras FOB sendiri besarannya sekitar US$ 530-600 per ton atau sekitar Rp 8-9 juta per ton.

Dalam skema FOB sendiri, Indonesia sebagai importir harus membayar harga distribusi dari pelabuhan tempat masuknya beras ke gudang distribusi besar untuk pembeli. Biaya distribusi atau cost freight-nya sendiri dipaparkan Jokowi mencapai US$ 40 per ton atau sekitar Rp 606 ribu per ton.

"Coba dilihat harga beras FOB itu berapa? Kira-kira US$ 530-600, ditambah cost freight kira-kira US$ 40-an, dihitung berapa. Kalau bandingkan itu mestinya di konsumen itu akan keliatan," kata Jokowi, di Kabupaten Paser, Kamis (26/9/2024).

Artinya dari hitungan Jokowi tersebut, per tonnya harga beras impor bisa berkisar di antara Rp 8,6-9,6 juta per ton. Nah bila dihitung per kilogramnya menjadi sekitar Rp 8.600-9.600 per kilogram.

Indonesia memang sedang getol melakukan impor beras beberapa tahun ke belakang. Di 2023 Indonesia melakukan impor beras hingga 3 juta ton, sementara tahun ini kuota impor beras ditetapkan hingga 3,6 juta ton.

Ikut menanggapi klaim Bank Dunia, Ketua Umum (Ketum) Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (Perpadi) Sutarto Alimoeso mengatakan salah satu biang kerok yang membuat harga beras Indonesia mahal adalah rantai pasok yang sangat panjang.

Panjangnya rantai pasok itu diperparah dengan kesulitan petani mendapatkan kebutuhan pupuk hingga bibit unggul. Hal ini diungkapkan Sutarto saat ditemui di Indonesia International Rice Conference (IIRC), The Westin Resort Nusa Dua, Bali, Jumat (20/9/2024).

"Nah saya biasa di lapangan, memang betul panjang (rantai pasok). Jadi dari petani itu, petani yang bekerja 4 bulan sudah mendapatkan pupuknya susah, ya kan, mendapatkan benih yang berkualitas juga susah, sehingga ada yang beli melalui online, online kualitasnya tidak jelas. Yang begini harusnya dikontrol, sehingga produktivitas terganggu," kata Sutarto.

Selain rantai pasok panjang di sisi produksi, saat pasca panen juga banyak tangan yang akan masuk. Dia mencontohkan banyak makelar yang bertingkat untuk mendistribusikan hasil produksi tersebut.

"Makelar ini misalnya saya penggilingan padi misalnya di Ngawi gitu ya, atau di Jombang. Itu saya punya maklar di Lampung, gitu kan. Nah makelar ini mengkoordinir makelar-makelar yang ada di bawah. Yang di bawah nanti, ini sudah berapa? Ini kan yang menyebabkan kita itu mahal, salah satunya (beras Indonesia termahal di ASEAN)," ungkap dia.

Di sisi lain, Sutarto menegaskan harga beras Indonesia bukan menjadi yang tertinggi pertama di ASEAN. Menurut dia harga beras tertinggi di atas Indonesia ada Singapura.

Bisnis.com, JAKARTA - Mahalnya harga beras menjadi ironi Indonesia sebagai negeri agraris. Bahkan, Bank Dunia (World Bank) mencatat harga beras di Indonesia tergolong lebih mahal bila dibandingkan dengan sejumlah negara di Asean.

Country Director for Indonesia and Timor-Leste World Bank, Carolyn Turk, menuturkan, untuk mendapatkan beras masyarakat Indonesia perlu merogoh kocek lebih mahal hingga 20% bila dibandingkan dengan negara Asean lain.

JAKARTA, investor.id–Harga beras kembali merangkak naik seiring melonjaknya harga gabah di tingkat petani. Rerata harga beras medium di tingkat grosir saat ini sudah mencapai Rp 12.271 per kilogram (kg), sedangkan banderol gabah kering panen (GKP) di petani Rp 6.170 per kg atau telah melampaui patokan pembelian dari regulator Rp 6.000 per kg. Situasi tersebut disikapi pemerintah dengan terus melanjutkan intervensi harga agar laju inflasi beras tetap terkendali.

Dalam laporan Badan Pangan Nasional/National Food Agency (Bapanas/NFA), rerata nasional harga gabah kering panen (GKP) di petani per 5 Juli 2024 sebesar Rp 6.170 per kg, melampaui harga pembelian pemerintah (HPP) Rp 6.000 per kg yang termuat dalam Peraturan Bapanas (Perbadan) No 04 Tahun 2024. Sebelum 22 Juni 2024, rerata harga GKP petani masih di bawah ketentuan HPP baru itu.