Memberikan pendidikan kepada anak sampai ke jenjang universitas menjadi impian banyak orang tua, karena dengan bekal pendidikan tinggi sang anak dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Namun, mewujudkan mimpi untuk mengantar anak ke jenjang universitas bukanlah hal yang mudah. Ada sumber daya energi, waktu, dan finansial yang perlu disiapkan orang tua secara matang.

Di sisi lain, pemerintah sudah menyiapkan skema Uang Kuliah Tunggal (UKT) agar semua lapisan masyarakat bisa mengenyam bangku universitas. Dalam skema UKT, mahasiswa dibebankan bayaran kuliah sesuai kemampuan ekonominya. Untuk mendapatkan skema UKT ini, calon mahasiswa harus mengikuti Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) atau Seleksi Nasional Berbasis Tes (SNBT).

Namun, universitas memiliki wewenang untuk membuat kelompok UKT lainnya. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi biaya pendidikan mencapai 2,83% setiap tahun, sedangkan biaya sekolah swasta rata-rata naik sebesar 10-15% setiap tahun. Tahun ajaran bau adalah salah satu momen yang mendorong kenaikan angka inflasi biaya uang kuliah.

"Data historis memperlihatkan permulaan tahun ajaran baru sering menjadi pendorong inflasi pada kelompok ini," kata Plt Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Karena angka inflasi bisa meningkat kapan saja, penting untuk mulai mempersiapkan biaya pendidikan sejak dini. Selain menabung dan berinvestasi untuk mewujudkan tujuan berkuliah, orang tua juga bisa mempertimbangkan memiliki asuransi jiwa dwiguna untuk melindungi sekaligus menambah dana untuk biaya pendidikan di masa depan.

"Dengan asuransi jiwa dwiguna, orang tua terlindungi dari risiko kesehatan hingga meninggal dunia. Dengan orang tua yang lebih terlindungi, cita-cita pendidikan anak mengenyam bangku kuliah lebih terjaga. Selain itu, asuransi jiwa dwiguna juga bisa memberikan manfaat tunai di akhir masa asuransi, yang nantinya dapat orang tua gunakan sebagai tambahan biaya pendidikan di kemudian hari," tutur Presiden Direktur AXA Mandiri, Handojo G. Kusuma.

Lalu bagaimana asuransi dwiguna bisa digunakan untuk persiapan biaya pendidikan?

Seperti namanya, asuransi ini memberikan perlindungan dari risiko yang ditemukan dalam kehidupan. Salah satu bentuk perlindungannya adalah perlindungan dari risiko meninggal dunia, jatuh sakit, hingga manfaat tunai saat masa asuransi berakhir.

Mengutip dari halaman situs Otoritas Jasa Keuangan (OJK), setiap polis asuransi jiwa dwiguna memiliki tanggal jatuh tempo (maturity date), yaitu tanggal pembayaran uang pertanggungan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis jika tertanggung masih hidup. Tanggal jatuh tempo akan tercapai pada akhir suatu jangka waktu yang telah ditetapkan, atau ketika tertanggung mencapai usia yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh, orang tua dengan anak yang berusia 3 tahun sudah dapat membeli asuransi jiwa dwiguna dengan asumsi anaknya akan masuk kuliah pada umur 18 tahun. Dengan membeli asuransi jiwa dwiguna dengan masa asuransi 15 tahun, anak tersebut sudah dipastikan mendapatkan manfaat asuransi berupa target dana untuk biaya pendidikan pada saat masuk kuliah jika memenuhi syarat dan ketentuan pada polis.

Walaupun terdapat risiko terhadap orang tua pada masa aktif asuransi, sang anak akan tetap mendapatkan target dana tersebut. Selain itu, saat ini terdapat banyak produk asuransi jiwa dwiguna yang menawarkan masa pembayaran premi yang flexible dan lebih pendek dari masa asuransi, seperti masa asuransi 15 tahun hanya membutuhkan pembayaran premi selama 4 atau 8 tahun.

Fitur-fitur dan kemudahan ini membuat asuransi dwiguna cocok sebagai bagian dari persiapan dana pendidikan anak.

DPR Undang Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Absen karena di LN

DPR Undang Eks Mendikbud Bahas Biaya Pendidikan, Anies Absen karena di LN

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA - Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya Bambang Pramujati mengukuhkan 6.485 mahasiswa baru (maba) tahun akademik 2024/2025, Jumat (2/8/2024). Dalam sambutannya, Bambang meyakinkan para maba untuk tidak perlu khawatir mengenai kendala biaya selama berkuliah di ITS.

Alasannya, kata dia, ITS memiliki prinsip bahwa tidak boleh ada satupun mahasiswa di ITS yang harus berhenti kuliah akibat ketidakmampuan finansial. "Silakan datang ke himpunan, departemen, dan fakultas, kami akan mencari cara apapun agar masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik," kata dia, di kampus ITS, Jumat (1/8/2024).

Pria yang akrab disapa BP ini menyampaikan bahagia menyambut para maba ITS. Ia menekankan bahwa generasi baru Kampus Perjuangan ini akan menjadi orang-orang hebat pada masa mendatang. “Kalian adalah para pemimpin bangsa dan dunia, presiden direktur, wirausahawan, pemikir, hingga tokoh masyarakat yang berpengaruh di masa depan,” ucapnya.

Dosen Departemen Teknik Mesin ITS tersebut mengungkapkan bahwa ITS merupakan rumah para inovator serta para juara. Banyak inovasi dan prestasi berhasil ditorehkan oleh ITS, salah satunya juara umum Kontes Robot Indonesia yang telah enam kali diraih. "Tiga tahun ini ITS juga mendapat penghargaan karena lulusannya paling cepat terserap di lingkungan kerja, melanjutkan studi, maupun berwirausaha,” ujarnya.

Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan ITS Nurul Widiastuti melaporkan, dari 6.485 maba ITS, 5.655 orang berasal dari program sarjana dan 830 lainnya program pascasarjana. Jumlah tersebut merupakan gabungan dari tiga jalur seleksi di ITS, yaitu seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP), seleksi nasional berdasarkan tes (SNBT), dan seleksi mandiri.

Selain itu, pada tahun ini ITS juga menerima maba dengan beasiswa Kartu Indonesia Pintar-Kuliah (KIP-K) 1.050 orang serta Program Beasiswa Program Santri Berprestasi (PBSB) 50 orang. "Dan kita juga menerima mahasiswa asing program sarjana full degree dan non-degree sebanyak 190 orang dari 29 negara," katanya.

Bisnis.com, JAKARTA - Sebelum memutuskan untuk berkuliah di luar negeri, ada hal-hal yang wajib dipertimbangkan.

Saat ini, tren berkuliah di luar negeri semakin populer di kalangan pelajar Indonesia. Menurut data dari UNESCO pada tahun 2021, sebanyak 59.224 pelajar Indonesia menempuh pendidikan di luar negeri.

Dari data tersebut, angka meningkat 21% dari tahun 2017. Peningkatan ini didorong oleh semakin banyaknya beasiswa yang tersedia baik dari pihak swasta atau pemerintah seperti LPDP, Beasiswa Indonesia Maju, Jardine Scholarship, Chevening, dan lain-lain.

Ketika pelajar sudah memutuskan untuk berkuliah di luar negeri, ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan.

Yakni mulai dari biaya kuliah yang tinggi hingga persyaratan dokumen untuk mendaftar di universitas. Mengetahui hal-hal ini sejak awal dapat membantu calon mahasiswa mengambil keputusan-keputusan penting dari jauh-jauh hari dan mempersiapkan diri dengan baik.

Wise, perusahaan teknologi global yang menciptakan cara terbaik untuk mengirim dan mengelola uang secara internasional, telah merangkum lima hal terpenting yang perlu diketahui pelajar Indonesia sebelum memutuskan untuk kuliah ke luar negeri.

5 Hal yang Wajib Dipertimbangkan sebelum Berkuliah di Luar Negeri

Berikut ini adalah hal-hal yang wajib dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berkuliah di luar negeri:

1. Biaya kuliah

Biaya kuliah umumnya merupakan biaya terbesar yang perlu ditanggung ketika menempuh pendidikan di luar negeri.

Setiap negara memiliki standar biaya pendidikan yang berbeda-beda. Misalnya universitas-universitas di Amerika Serikat memiliki rata-rata biaya kuliah tertinggi dibandingkan negara lainnya.

Sementara universitas negeri di Jerman menawarkan kuliah gratis, baik untuk mahasiswa lokal maupun internasional.

Berikut ini kisaran rata-rata biaya kuliah tahunan universitas negeri di beberapa negara favorit pilihan pelajar Indonesia:

• Belanda: 9,788 USD– 17,000 USD
• Amerika Serikat: 45,790 USD - 86,540 USD
• Australia: 20,000 - 45,000 USD
• Inggris: 17,000 - 43,000 USD
• Malaysia: 2,750 USD – 4,950 USD
• Singapura: 22,527 USD - 33,868 USD
• China: 3,300 USD - 9,900 USD
• Jerman: Gratis, jika mendaftar di universitas negeri

2. Biaya hidup

Selain biaya kuliah, yang perlu dipertimbangkan yakni rata-rata biaya hidup sehari-hari di negara tujuan tersebut.

Biaya hidup tersebut termasuk biaya tempat tinggal, transportasi, dan lain-lain. Meskipun kisaran biaya hidup tersebut bersifat relatif karena tergantung pada kota yang dipilih dan gaya hidup masing-masing orang.

Mengutip Wise, berikut rangkuman kisaran biaya hidup tahunan di beberapa negara favorit pilihan pelajar Indonesia:

• Belanda: 10,307 USD – 15,461 USD
• Amerika Serikat: 18,000 USD
• Australia : 16,700 USD
• Inggris: 21,700 USD
• Malaysia: 3,830 USD
• Singapura: 13,503 USD
• China: 14,040 USD
• Jerman: 12,670 USD - 29,850 USD

Administrasi, Dokumen, hingga Visa Pelajar...

3. Nilai tukar mata uang

Hal lain yang patut dipertimbangkan oleh pelajar saat hendak berkuliah di luar negeri yakni nilia tukar mata uang.

Yang wajib diketahui yaitu fluktuasi nilai tukar mata uang negara tujuan. Nilai tukar yang tiba-tiba melejit akan membuat membuat biaya studi di luar negeri menjadi jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan.

“Kami selalu menyarankan orang tua ataupun sponsor calon mahasiswa untuk menggunakan platform remitansi yang transparan seperti Wise untuk membantu mengurangi biaya saat nilai tukar tinggi,” ujar Elian Ciptono, Country Manager Wise, dikutip dari siaran pers yang diterima Bisnis pada Selasa (16/7).

4. Persyaratan administratif

Salah satu hal penting saat hendak berkuliah di luar negeri yaitu menyiapkan sejumlah dokumen.

Rata-rata universitas di luar negeri membutuhkan lebih banyak dokumen dan persyaratan. Namun persyaratan tersebut pastinya berbeda-beda.

Biasanya, dokumen yang diminta oleh calon mahasiswa yakni:

• Fotokopi nilai sekolah dan ijazah yang telah diterjemahkan dan dilegalisir
• Hasil tes bahasa, seperti TOEFL, IELTS, SAT, atau GMAT untuk negara berbahasa Inggris, HSK untuk negara berbahasa Mandarin, dan lainnya
• Personal statement, esai, curriculum vitae (CV), dan portofolio
• Surat rekomendasi

5. Visa pelajar

Setelah berhasil mendapatkan Letter of Acceptance (LoA) yang menunjukkan Anda diterima di universitas yang diinginkan, mahasiswa wajib mengajukan visa pelajar negara tujuan.

Pembuatan visa pelajar biasanya memerlukan durasi yang lebih lama dibanding visa turis. Selain itu, Anda mungkin diminta menyertakan Proof of Funds (PoF), dokumen resmi yang menunjukkan bahwa Anda mampu membayar biaya kuliah dan biaya hidup selama studi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Gagasan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy membayar uang kuliah tunggal (UKT) perguruan tinggi memanfaatkan pinjaman online (pinjol) dinilai rentan membuat mahasiswa frustasi dan berbuat nekat buat melunasi utang.

Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya Adi Putra, menyatakan khawatir jika skema pembayaran UKT dengan pinjol diberlakukan.

Sebab menurut Wisnu, jerat utang pada pinjol dapat menjerumuskan mahasiswa pada masalah yang lebih buruk tatkala kesulitan melunasi utang.

Wisnu mengutip data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2023 yang mencatat total utang masyarakat lewat pinjaman online se-Indonesia saat itu mencapai Rp 54,16 triliun.

Dari jumlah itu, pinjaman yang macet mencapai Rp 1,72 triliun.

"Para nasabah yang mulai tercekik ini banyak yang mengambil jalan dengan cara berutang pada pinjol lain untuk menutup tagihan pokok hingga bunga mereka," kata Wisnu dalam keterangan pers di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Wisnu khawatir jika terdapat mahasiswa kesulitan membayar utang pinjol yang digunakan buat melunasi UKT maka kesulitan mereka hadapi bisa semakin bertambah.

"Demikian lingkaran setan ini terbentuk yang kemudian menimbulkan rasa frustasi bagi sebagian nasabah sehingga mendorong mereka pada tindak kriminalitas hingga keinginan untuk bunuh diri,” papar Wisnu.

Dari sisi regulasi, kata Wisnu, skema pembayaran UKT lewat pinjol berbunga juga berpotensi melanggar undang-undang.

Dia menyebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan pemerintah memenuhi hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan sejumlah cara.

“Pasal 76 Ayat (2), pemerintah dan/atau perguruan tinggi memberikan pemenuhan hak mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi dengan cara memberikan beasiswa bagi mahasiswa berprestasi, bantuan atau membebaskan biaya pendidikan, dan/atau pinjaman dana tanpa bunga yang wajib dilunasi setelah lulus dan/atau memperoleh pekerjaan,” papar Wisnu.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyampaikan usulan itu terkait polemik UKT pada perguruan tinggi.

Menurut dia, Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Usul Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy supaya mahasiswa membayar uang kuliah tunggal (UKT) memanfaatkan pinjaman online (pinjol) jika kesulitan keuangan dianggap tidak etis dan tak menyelesaikan masalah.

Menurut Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Wisnu Wijaya Adi Putra, usulan Muhadjir berpotensi menjerumuskan mahasiswa ke dalam persoalan baru yakni jeratan utang dan bunga wajib dibayarkan jika menggunakan pinjol buat membayar UKT.

“Kami menilai usulan tersebut tidak etis dan tidak memberikan jalan keluar dalam menyelesaikan sengkarut pembiayaan pendidikan di perguruan tinggi," kata Wisnu dalam keterangan pers di Jakarta, seperti dikutip pada Selasa (9/7/2024).

Menurut Wisnu, akar persoalan UKT mahasiswa terletak pada kesenjangan pembiayaan dan komitmen pemerintah dan perguruan tinggi negeri (PTN) untuk mematuhi regulasi yang sudah dibentuk.

"Sehingga kedua hal itu yang semestinya dibenahi,” ujar Wisnu.

Wisnu menyampaikan, persoalan UKT juga membuka tabir masalah kesenjangan pembiayaan pendidikan.

Dia merujuk pada kajian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mengungkap ketimpangan anggaran antara perguruan tinggi negeri dan sekolah kedinasan kementerian/lembaga.

“Dari 20 persen APBN yang dialokasikan untuk pendidikan ternyata perguruan tinggi negeri (PTN) hanya menerima Rp 7 triliun, sementara Rp 32 triliun untuk perguruan tinggi yang diselenggarakan kementerian/lembaga (PTKL) atau lebih besar 4,5 kali lipat dibandingkan PTN,” ucap Wisnu.

Wisnu melanjutkan, menurut kajian KPK juga terungkap pemerintah hanya memberikan bantuan biaya pendidikan tinggi untuk setiap mahasiswa di PTN sebesar Rp 3 juta per semester.

Sedangkan bantuan pendidikan diperoleh mahasiswa di PTKL bisa mencapai Rp 16 juta sampai Rp 20 juta per semester.

“Ketimpangan ini berimbas pada mahalnya uang kuliah tunggal (UKT) di PTN,” ucap Wisnu.

Sebelumnya diberitakan, Muhadjir menyampaikan usulan itu terkait polemik UKT pada perguruan tinggi.

Menurut dia, Selama pinjol yang digunakan resmi dan tidak merugikan, Muhadjir tidak melihat letak larangan bagi mahasiswa untuk memanfaatkan pinjol. Menurutnya, jika terjadi penipuan, maka itu kesalahan si pengguna yang malah menyalahkangunakan pinjol.

"Pokoknya semua inisiatif baik untuk membantu kesulitan mahasiswa harus kita dukung gitu. Termasuk pinjol, asal itu resmi dan bisa dipertanggungjawabkan, transparan, dan dipastikan tidak akan merugikan mahasiswa, kenapa tidak?" ujar Muhadjir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/7/2024).