BOGOR, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan kepada para pejabat pemerintahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah 2024 di Sentul International Conference Center (SICC), Bogor, Kamis (7/11/2024).

Ini merupakan kesempatan pertama bagi Prabowo untuk berbicara langsung dengan seluruh kepala daerah serta kepala badan dan lembaga yang terlibat dalam pengambilan keputusan penting di Indonesia.

"Ini bisa dikatakan adalah kesempatan pertama saya untuk bicara dengan seluruh pengambil keputusan di Republik kita," ungkap Prabowo saat memberikan arahan dalam acara tersebut, Kamis siang.

Arahan Prabowo ini disampaikan secara tertutup.

Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo berpesan supaya pemerintahan dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bima bilang, Prabowo tidak ingin ada kebocoran anggaran sebagaimana informasi-informasi yang diterimanya.

“Presiden menyampaikan telah menerima banyak sekali laporan bahwa potensi negara kita yang luar biasa ini banyak hilang karena pemerintahan yang tidak efisien dan tidak efektif,” kata Bima Arya.

Mantan wali kota Bogor itu menyatakan, momentum Rakornas ini dijadikan kesempatan strategis oleh Presiden untuk memberikan pengarahan soal kebijakan yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa kesempatan ini adalah kesempatan yang sangat strategis karena seluruh pembuat kebijakan, pembuat keputusan, ini berkumpul di sini baik pusat maupun daerah,” ucap dia.

Bima menyebutkan, Prabowo juga berpesan kepada pejabat daerah untuk dapat menghemat anggaran. Presiden juga meminta pejabat daerah untuk tidak menghambur-hamburkan uang negara yang tidak bermanfaat bagi rakyat.

“Banyak hal-hal yang seharusnya bisa diselamatkan, banyak hal-hal yang harusnya bisa dihemat, karena itu presiden memerintahkan kepda seluruh jajaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melalukan penghematan, untuk melakukan efisiensi agar tidak ada biaya yang dihambur-hambur,” kata Bima Arya.

Tindak yang korupsi

Kepala Kantor Komunikasi Presiden atau Presidential Communication Office (PCO) Hasan Nasbi menambahkan, Prabowo tak segan-segan menindak tegas anggota Kabinet Merah Putih yang terlibat korupsi.

Peringatan untuk tidak korupsi uang rakyat ini terus diutarakan Prabowo kepada jajaran Kabinet Merah Putih dalam berbagai kesempatan.

"Beliau konsisten sekali dalam banyak hal menyampaikan supaya tidak korupsi. Jangan korupsi. Dan beliau tidak akan segan-segan kalau masih tetap melakukan korupsi, maka tidak akan segan-segan untuk melakukan tindakan tegas," kata Hasan.

Hasan menuturkan, Prabowo juga menyampaikan garis-garis besar kebijakan pemerintah selama lima tahun mendatang dalam Rakornas. Kepala Negara menekankan, Indonesia adalah negara yang kaya dan tidak ada alasan untuk tidak menjadi kaya.

Oleh sebab itu, ia meminta jajarannya bekerja keras, tetapi harus efisien dan lepas dari praktik korupsi.

"Ini penekanan dari beliau itu, kerja keras, harus efisien dalam bekerja, termasuk juga dalam menggunakan anggaran," ucap Hasan.

Tidak hanya itu, Prabowo juga terus menerus meminta jajarannya tidak menggunakan anggaran secara boros serta menghindari kegiatan yang tidak banyak manfaat seperti seremoni dan dinas.

"Karena kalau dihitung-hitung penghematan anggaran itu bisa digunakan untuk membantu masyarakat yang betul-betul membutuhkan," kata Hasan.

Kepala daerah diminta dukung program Prabowo

Dalam acara ini, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mendukung program-program prioritas Presiden Prabowo dalam lima tahun ke depan. Tito menyebutkan, hal ini menjadi salah satu tujuan diadakannya Rakornas tersebut.

"Hal ini bertujuan untuk mengkoordinasikan dan mengharmonisasikan pemerintah daerah dan Forkopimda serta instansi vertikal di daerah guna mendukung program prioritas serta arah kebijakan Bapak Presiden 5 tahun ke depan," kata Tito.

Senada, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang didaulat menutup Rakornas juga menegaskan bahwa seluruh jajaran pemerintah pusat dan daerah harus bekerja secara serempak mengikuti visi Presiden Prabowo Subianto.

“Tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo!” kata Gibran.

Ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pusat dan daerah kepada para penyelenggara pemerintahan.

Adapun peserta yang hadir dalam Rakornas mencapai 5.360 orang, terdiri dari 525 orang kepala atau pimpinan pegawai dan lembaga, eselon I, dan wakil kementerian dan lembaga.

Lalu, 496 orang jajaran Forum Komunikasi Pimpnan Daerah tingkat provinsi yang terdiri dari 38 gubernur, KPU, Bawaslu, kepala Badan Pusat Statistik, dan kepala dinas pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam acara tersebut, pemerintah daerah turut menerima berbagai arahan soal program prioritas pemerintah termasuk program makan bergizi gratis.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, para kepala daerah, kapolda, kajati, hingga pangdam akan mendapat arahan terkait hilirisasi, program makan bergizi gratis, hingga persiapan Pilkada 2024 saat dikumpulkan Presiden Prabowo Subianto di SICC Sentul, Jawa Barat pada Kamis (7/11/2024) mendatang.

Bima Arya menyebut, menteri dan pejabat setingkat menteri yang akan memberi arahan teknis tersebut.

"Penjelasan program prioritas, panel 5 program unggulan pemerintah: ketahanan pangan (Mentan), ketahanan energi (Menteri ESDM), hilirisasi (Menteri Investasi dan Hilirisasi), perumahan (Menteri Perumahan) dan makan bergizi (Kepala Badan Gizi Nasional)," ujar Bima Arya kepada Kompas.com, Senin (4/11/2024).

Bima Arya menjelaskan, pada intinya, para kepala daerah akan mendapat penjelasan terkait arah dan prioritas pemerintahan ke depan.

Lalu, kata dia, juga berkaitan dengan kesiapan pelaksanaan Pilkada. Setelahnya, acara ini akan ditutup oleh Wapres Gibran Rakabuming Raka di sore hari. "Acara ditutup oleh Wapres pada sore hari," ucap Bima Arya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan banyak kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

Walhasil, pada Kamis (7/11/2024) pekan ini, Prabowo akan berkumpul bersama seluruh kepala daerah di Sentul, Jawa Barat.

"Jadi berdasarkan permintaan dari banyak sekali kepala daerah yang ingin mendengarkan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto, maka Kementerian Dalam Negeri menyelenggarakan rapat koordinasi pusat dan daerah," ujar Hasan dalam keterangan videonya, Senin (4/11/2024).

Menurut Hasan, kegiatan seperti itu memang biasa dilakukan di awal-awal tahun sebuah pemerintahan.

Mereka pun melaksanakan kegiatan itu tidak lama setelah Prabowo dilantik pada 20 Oktober 2024 silam.

"Jadi pimpinan-pimpinan di daerah ingin mendengarkan secara langsung arahan dari Presiden Prabowo soal arah kebijakan beliau selama lima tahun yang akan datang," tuturnya.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Dikumpulkan Prabowo, Kepala Daerah Bakal Dapat Pembekalan soal Hilirisasi hingga Makan Bergizi Gratis", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/11/04/15534681/dikumpulkan-prabowo-kepala-daerah-bakal-dapat-pembekalan-soal-hilirisasi.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Prabowo Subianto menunjuk Bima Arya Sugiarto menjadi Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) mendampingi Tito Karnavian sebagai Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut diketahui dua periode menjadi Wali Kota Bogor, Jawa Barat, yakni 2014-2019 dan 2019-2024.

Lantas siapa sosok Bima Arya dan apa saja pengalamannya?

Sebelum terjun ke dunia politik dan bergabung bersama PAN, pemilik gelar doktor ilmu politik dari Australian National University Canberra, Australia ini adalah pengajar di Universitas Paramadina.

Bima Arya juga pernah aktif di lembaga konsultan politik Charta Politika. Bahkan, sampai memegang jabatan direktur eksekutif dan komisaris.

Dekat dengan media, Bima Arya lantas dipercaya menjadi Pemimpin Redaksi majalah Rakyat Merdeka hingga 2010.

Setelah itu, pria kelahiran 17 Desember 1972 ini mulai terjun ke politik praktis bersama PAN. Dia pun maju sebagai Wali Kota Bogor pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2013.

Berpasangan dengan Usmar Hariman, Bima Arya berhasil mengalahkan empat pasangan lainnya pada Pilkada Kota Bogor 2013.

Diberitakan Kompas.com, Bima Arya-Usmar Harimar berhasil memeroleh 132.835 suara atau 33,14 persen. Keduanya pun dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor pada 7 April 2014.

Membuat berbagai gebrakan penting selama memimpin Kota Bogor, Bima Arya kembali maju pada Pilkada Kota Bogor 2018.

Kali ini, Bima Arya berpasangan dengan mantan Direktur Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Dedie A Rachim.

Pasangan Bima Arya-Dedie Rachim pun berhasil memenangkan Pilkada Kota Bogor melawan tiga pasangan calon (paslon) lainnya. Bahkan, kemenangan keduanya diraih dengan angka yang cukup siginifikan yakni 215.708 suara atau 43,64 persen.

Kemudian, Bima Arya dan Dedie Rachim dilantik menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bogor pada 20 April 2019.

Sementara itu, dalam kepengurusan PAN, Bima Arya pernah menjabat wakil ketua umum DPP PAN dan Ketua DPP Bidang Politik dan Komunikasi.

Harta kekayaan

Dikutip dari laman elhkpn.kpk.go.id, Bima Arya memiliki total harta kekayaan mencapai Rp 6.353.487.500 berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tanggal penyampaian 28 Maret 2024 ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk laporan periodik tahun 2023.

Harta kekayaan itu terdiri dari sebidang tanah dan bangunan dengan seluas 1750 meter persegi/700 meter persegi di Kota Bogor dari hasil warisan senilai Rp 5.998.487.500.

Kemudian, harta bergerak lainnya sebesar Rp 115.000.000, surat berharga senilai Rp 20.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 320.000.000.

Berdasarkan LHKPN, Bima Arya memiliki utang sebesar Rp 100.000.000. Sehingga, total harta kekayaannya setelah dikurangi utang mencapai Rp 6.353.487.500.

BOGOR, investor.id - Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, Wakil Ketua DPRD Jakarta periode 2024-2029 dari PAN Zita Anjani akan menjabat sebagai Wakil Menteri Pariwisata di kabinet Prabowo-Gibran 5 tahun mendatang. Zita Anjani merupakan putri dari Ketua Umum PAN yang saat ini menjabat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 

"Ibu Zita sebagai insyaallah Wakil Menteri Pariwisata," ujar Bima seusai mengikuti pembekalan calon wakil menteri di kediaman Prabowo, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/10/2024).

Zita Anjani juga mengikuti kegiatan pembekalan calon wamen tersebut. Sebelumnya, Zita juga dipanggil Prabowo ke Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Selasa (14/10/2024) lalu. Selain Zita, PAN juga mendapat 2 jatah wamen, yakin Bima Arya Sugiarto dan Viva Yoga Mauladi.

Zita Anjani yang lahir pada 12 Maret 1990 di Jakarta, kini menjabat menjadi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Zita terjun ke dunia politik sejak 2019 dengan maju menjadi caleg DPRD DKI Jakarta.

Dia lolos dan menjabat sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024. Namanya sempat diusulkan PAN untuk maju di Pilgub Jakarta. Namun, Zita Anjani tak jadi maju karena PAN memutuskan mendukung pasangan Ridwan Kamil dan Suswono bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus. 

Zita Anjani mempunyai berbagai macam pengalaman organisasi mulai menjadi pembina organisasi nonprofit Bunda Pintar Indonesia, Dewan Pengurus Pusat Perempuan Amanat Nasional, Dewan Pimpinan Wilayah PAN DKI Jakarta, serta pendiri dan ketua Yayasan Sekolah Kids Republic.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya Sugiarto mengungkapkan, selebritas Raffi Ahmad dan Yovie Widianto akan menjadi staf khusus (stafsus) presiden untuk Prabowo Subianto.

Bima menyatakan, karena alasan itulah, Raffi dan Yovie tidak mengikuti pembekalan bagi para calon wakil menteri dan kepala badan meski mereka dipanggil oleh Prabowo pada Selasa (15/10/2024) lalu.

"Ya mungkin posisinya khusus berbeda ya. Saya dengar Raffi Ahmad staf utusan khusus, Yovie juga staf khusus," ujar Bima seusai acara pembekalan di Hambalang, Bogor, Kamis (17/10/2024).

Bimar Arya pun mengaku tidak tahu mengapa pendakwah Gus Miftah juga tidak hadir dalam pembekalan hari ini.

Padahal, sama seperti Raffi dan Yovie, Gus Miftah juga dipanggil oleh Prabowo pada Selasa lalu.

Bima menduga Gus Miftah sedang memiliki tugas lain sehingga tak bisa hadir. Mantan wali kota Bogor ini menambahkan, Ketua DPP PAN Zita Anjani bakal ditunjuk sebagai wakil menteri pariwisata.

"Ibu Zita sebagai... insya Allah wakil menteri pariwisata," ujar Bima.

Untuk diketahui, Prabowo telah memanggil 49 orang calon menteri serta 58 orang calon wakil menteri atau kepala badan ke kediamannya pada awal pekan ini.

Para calon anggota kabinet itu lalu diundang untuk mengikuti pembekalan di Hambalang, Bogor.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bima Arya Ungkap Raffi Ahmad-Yovie Widianto Akan Jadi Stafsus Prabowo, Zita Anjani Wamen Pariwisata", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/17/18401371/bima-arya-ungkap-raffi-ahmad-yovie-widianto-akan-jadi-stafsus-prabowo-zita.

JAKARTA, KOMPAS.com- Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bima Arya mengaku siap jika ditugaskan menjadi wakil menteri dalam negeri pada kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Bima Arya merupakan salah satu tokoh yang menyambangi kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara ketika Prabowo memanggil para calon menteri, wakil menteri, dan kepala badan, Selasa (15/10/2024).

“Insya Allah siap, mendampingi siapapun, siap,” kata Bima seusai bertemu Prabowo.

Bima menyebutkan, Prabowo menitipkan pesan untuk mengkaji sistem pemilu supaya pemilu mempersatukan bangsa Indonesia.

“Tadi saya sampaikan Bapak Prabowo meminta secara khusus, nanti dilakukan kajian agar sistem pemilu kita, pilkada kita, efektif, efisien, mencerdaskan, mempersatukan,” ujar dia.

Mantan wali kota Bogor ini pun mengaku punya bekal yang cukup untuk menangani masalah kepemiluan jika masuk pemerintahan Prabowo-Gibran mendatang.

“Karena memang selama ini, tidak saja sebagai pengamat politik, sebagai kepala daerah dan juga pernah bertarung ya merasakan betapa rumitnya dan tingginya biaya politik kita,” kata Bima.

“Jadi ke depan harus ada pembenahan dan evaluasi,” imbuh dia.

Pada Selasa hari ini, Prabowo memanggil tokoh-tokoh yang akan menjadi menteri, wakil menteri, dan kepala badan di kabinet Prabowo-Gibran.

Sebelumnya, pada Senin kemarin, ada 49 calon menteri yang sudah dipanggil oleh Prabowo.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wali kota Bogor Bima Arya mundur dari pencalonan sebagai bakal calon gubernur di pemilihan kepala daerah (Pilkada) Jawa Barat (Jabar). Mundurnya Bima telah dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno. Edy mengatakan Bima Arya mundur karena mengikuti keputusan pengurus pusat partai.

Dia mengatakan bahwa keputusan PAN adalah mendukung siapapun pasangan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Barat dan Pilkada Jakarta yang bakal diusung oleh Koalisi Indonesia Maju (KIM).

"Mungkin dengan membaca keputusan partai demikian, Kang Bima berpandangan bahwa baiknya tidak meneruskan lagi, kiprahnya, ikhtiarnya untuk di Pilgub Jabar," kata Eddy kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, dia pun telah mendengar bahwa nantinya Partai Golkar dengan Partai Gerindra akan bersama-sama mengajukan calon gubernur dan wakil gubernur untuk Pilkada Jawa Barat. Menurutnya hal itu juga sudah menjadi kesepakatan kolektif para ketua umum partai politik di KIM.

Terkait karir Bima Arya ke depannya, menurutnya hal itu akan dirumuskan bersama dengan pimpinan partai. Menurutnya pembahasan itu juga bakal berkaitan dengan kader-kader lainnya yang dimiliki PAN.

"Yang jelas kader-kader kita itu yang punya potensi, yang memiliki kemampuan kapasitas, memiliki loyalitas yang tinggi kepada partai, tentu akan kita bersiapkan untuk melakukan pengabdian lebih lanjut di masyarakat," katanya.

Sebelumnya, bakal calon gubernur Jawa Barat dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto, menyatakan mundur dari kontestasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Barat 2024.

Hal itu disampaikan Bima Arya di kediamannya di Kota Bogor, Jawa Barat, Rabu (7/8). Dalam pernyataannya, ia mengikuti PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai calon gubernur Jabar.

Dengan mundurnya Bima, maka calon lain yang mungkin bersaing yakni Ilham Habibie. Ilham mendapat rekomendasi dari Partai Nasdem. Namun, Ilham bisa saja tidak dapat maju jika tidak dapat dukungan dari partai.

Nama kandidat lain yang juga sempat beredar adalah Desy Ratnasari hingga UU Ruzhanul Ulum wagub Jabar 2018-2023. Namun lagi-lagi belum ada yang aman dibandingkan Dedi Mulyadi. Seperti diketahui Dedi mencuat setelah Golkar menggeser Ridwan Kamil dari kontestasi di Jabar, dan kemungkinan besar akan bertarung di Jakarta.

Sementara Partai Demokrat mempertimbangkan Dedi Mulyadi sebagai bakal calon gubernur pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Provinsi Jawa Barat.

Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, saat dihubungi di Jakarta, Senin, menjelaskan Partai Demokrat masih harus mengikuti mekanisme internal partai, termasuk menunggu keputusan Majelis Tinggi Partai (MTP) yang saat ini dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

“Kang Dedi Mulyadi ini sudah masuk juga ke daftar kami, termasuk di antaranya usulan dari daerah, dan ini nanti keputusan di Majelis Tinggi ya dibahas di pusat, kita akan cermati betul,” kata Herzaky.

PKS belum menentukan sikap terkait Pilkada Jabar. Apakah akan bergabung dalam Koailisi Indonesia Maju? Atau akan membuat poros baru. Namun jika, semua partai bergabung ke KIM maka bukan tidak mungkin, Dedi Mulyadi yang sudah mendapat rekomendasi dari Gerindra bakal melawan kotak kosong.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur Jawa Barat (cagub Jabar) dari Partai Amanat Nasional (PAN), Bima Arya Sugiarto,menyatakan mundur dari kontestasi Pemilihan Gubernur Pilgub Jabar 2024. Bima mengaku, mengikuti instruksi PAN sebagai anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mendukung penuh pencalonan Dedi Mulyadi sebagai cagub Jabar.

"Tentu sejak awal saya sudah sampaikan bahwa apabila partai memerintahkan bergerak saya bergerak, kalau maju saya maju, kalau ke kanan saya ke kanan. Tapi kalau partai meminta tidak melanjutkan, saya sami'na wa ato'na. Dengar, taati, dan ikuti," ujar Bima saat ditemui di kediamannya di Kota Bogor, Provinsi Jabar, Rabu (7/8/2024).

Ketua DPP PAN tersebut menyampaikan, ia mendukung penuh keputusan partai yang berada dalam barisan KIM untuk mendukung penuh Dedi. Hal itu pun akan disampaikannya kepada perangkat DWP PAN Jabar, lantaran setelah mendapat rekomendasi dari DPP, langsung konsolidasi di 27 kabupaten/kota di Jabar.

"Dengan siapa pun Kang Dedi berpasangan, kami akan tetap mendukung. Dari informasi, Kang Dedi akan berpasangan dengan kader dari Partai Golkar. Saya mendukung dan saya akan sampaikan ke perangkat partai di Jawa Barat," jelas wali kota Bogor periode 2014-2024 tersebut.

Bima pun menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh pihak yang sudah mendukungnya. Mulai dari relawan, struktur partai, elemen warga masyarakat, hingga media.

"Terima kasih dukungan dan pemberitaannya, telah dibaca, didengar, dan dipikirkan warga pemilih di Jawa Barat. Kita doakan Pilgub Jawa Barat menjadi pemilihan yang mencerahkan dan bertabur gagasan," ucap Bima.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jabar mengumumkan secara resmi mengusung Acep Adang Ruhiat, menjadi bakal calon wakil gubernur(Cawagub) Jawa Barat(Jabar) dalam Pilkada serentak 2024.

Ketua DPW PKB Jabar Syaiful Huda dalam pengumuman di kantornya Jl KH Ahmad Dahlan, Bandung, mengatakan sejak awal pihaknya sudah memutuskan akan terlibat dalam proses pilkada Jabar, dengan komitmen penuh membangun koalisi untuk memastikan kadernya maju di Pilgub Jabar.

"DPW sudah menerima surat dari DPP untuk Pilgub Jabar terkait pengusungan calon wakil gubernur dari kader PKB Jabar. Nama yang sudah direkomendasikan DPP adalah KH Acep Adang Ruhiat," ujar Syaiful Huda, di Bandung, Senin.

Syaiful Huda mengatakan keputusan mengusung Acep Adang sebagai wakil gubernur, merupakan hasil pembahasan panjang dengan berbagai pihak.

"Pada Pilkada ini, kami mengambil posisi sebagai wakil, hasil diskusi dengan berbagai partai politik, kyai, ajengan di masyarakat, dan mendorong pada posisi sebagai Wagub," ucapnya.

Saat disinggung siapa bakal calon gubernurnya dan dengan partai mana saja akan berkoalisi, Syaiful mengatakan akan disampaikan pada kesempatan lain.

Termasuk untuk pilkada tingkat kota dan kabupaten, juga akan diumumkan di kemudian hari.

"Dengan siapa gubenurnya? Nanti akan kami sampai secara bertahap. Untuk Pilwalkot dan Pilgub se-Jabar juga akan ada sesi khusus, kami umumkan secara terbuka, DPP sudah memutuskan siapa saja calonnya dan berkoalisi dengan partai mana saja," tuturnya.

Dia adalah seorang politikus Indonesia yang menjabat sebagai anggota DPR-RI selama dua periode (2014–2019 dan 2019–2024). Ia mewakili daerah pemilihan Jawa Barat XI, yang meliputi Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya dan Kota Tasikmalaya. Acep merupakan kader Partai Kebangkitan Bangsa. Saat ini, ia bertugas di Komisi VI.

Acep Adang Ruhiat terpilih menjadi Anggota DPR-RI periode 2019-2024 dan Komisi X DPR RI yang membidangi Pendidikan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Ia yang sebelumnya juga pernah menjabat menjadi Anggota DPR Periode 2014-2019 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mewakili Dapil Jawa Barat XI (Kota / Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Garut ) setelah memperoleh sebanyak 71,697 suara pada tahun 2014.

Pada saat itu Ia menjabat sebagai anggota Komisi IV DPR RI yang membidangi sektor Pertanian, Perhutanan, Maritim/Kelautan Perikanan dan Pangan. Ia sebelumnya pernah bertugas menjadi Anggota DPRD Propinsi Jawa Barat pada periode 2009-2014.

Bisnis.com, JAKARTA - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap mendorong kadernya mantan Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Barat (Jabar) 2024, terutama usai Partai Golkar memastikan Ridwan Kamil akan tetap maju di Pilgub Jabar 2024.

Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Mauladi menjelaskan, pihaknya akan memanfaatkan momentum Pilgub Jabar 2024 untuk mengusung kadernya. Apalagi, lanjutnya, Bima Arya juga sudah blusukan memperkenalkan diri ke warga Jabar.

"Yang saat ini sudah bersosialisasi adalah Kang Bima Arya, wali kota Bogor, dan kita akan dorong terus Kang Bima Arya untuk maju di Pilgub Jawa Barat," jelas Yoga saat dihubungi, Jumat (12/7/2024).

Di samping itu, dia mengakui PAN tidak bisa mengusung calon seorang sendiri karena tidak memiliki 20% kursi di DPRD Jabar. PAN ingin tetap berkoalisi dengan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) yaitu Golkar Gerindra, Demokrat, hingga PSI.

Oleh sebab itu, PAN berharap Ridwan Kamil yang merupakan kader Golkar sekaligus gubernur petahana mau menggandeng Bima Arya sebagai pasangan politiknya di Pilgub Jabar 2024. Meski demikian, Yoga menyatakan PAN juga akan tetap melihat peluang lain.

"Kita akan lihat dinamika politiknya," ujarnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus memastikan Ridwan Kamil akan tetap berkompetisi di Pilgub Jakarta 2024 meski sempat didorong maju di Pilgub Jakarta.

Golkar lebih memilih usulkan duet Kaesang Pangarep - Jusuf Hamka sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta 2024.

“Iya karena itu, otomatis Pak RK [Ridwan Kamil] akan tetap di Jawa Barat,” kata Lodewijk di Kantor DPP Golkar, Jakarta Barat, Kamis (11/7/2024).