JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi PDI-P Bonnie Triyana menolak rencana Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) yang akan memfokuskan beasiswa pada bidang ilmu sains dan teknologi (saintek).

Menurut Bonnie, ilmu sosial dan humaniora juga memiliki peranan penting yang perlu mendapat perhatian.

"Nah ini juga saya kurang sepakat ya, jangan kemudian menganggap ilmu sosial humaniora itu juga enggak penting," ujar Bonnie saat dikonfirmasi pada Jumat (8/11/2024).

Ia mengingatkan agar alokasi beasiswa LPDP untuk bidang ilmu sosial dan humaniora tidak terpinggirkan.

"Kalau menurut saya, LPDP itu kan ada jatah-jatahnya tuh, berapa apa istilahnya tuh alokasinya, alokasinya berapa, jadi jangan sampai kemudian nanti tersisihkanlah ilmuan sosial humaniora ini," tambahnya.

Bonnie memberikan contoh bahwa negara-negara maju memiliki banyak ahli di bidang sosial, seperti ahli sejarah dan ahli bahasa.

Hal ini terjadi karena negara tersebut memberikan dukungan kepada warganya yang ingin mendalami ilmu sosial dan humaniora.

"Kalau kamu lihat di negara yang maju-maju, mereka itu kan ahli-ahlinya banyak, bahkan ada ahli China, ada ahli Indonesia, ada ahli Jawa, ada ahli purbakala, apa, mereka kan keilmuannya menyeluruh, ya itu akibat ada support dari negara juga," jelasnya.

Ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan kembali rencana tersebut, menekankan pentingnya prinsip keadilan, kesetaraan, dan pemerataan dalam pendidikan.

"Nah pertimbangkan lagi lah, negara kan harus men-support semua bidang keilmuan dan talenta-talenta yang dimiliki oleh anak bangsa. Jangan kemudian nanti mendahulukan ilmu ini, mendahulukan ilmu itu, sains, yang satunya ketinggalan," tegasnya.

Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendikti Saintek), Prof. Satryo Soemantri Brodjonegoro, menyatakan bahwa LPDP akan fokus pada ilmu saintek untuk mendukung program Presiden Prabowo Subianto.

Beberapa program tersebut antara lain swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi

"LPDP ke depan itu kita fokuskan untuk mendukung programnya Pak Presiden, swasembada pangan, energi, ketersediaan air, dan hilirisasi," kata Prof. Satryo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Selain itu, ia menambahkan bahwa LPDP juga akan fokus pada dunia sains dan teknologi, dan selama ada yang menarik serta layak, akan diberikan bantuan dana.

Prof. Satryo juga merencanakan peningkatan jumlah penerima beasiswa LPDP setiap tahunnya.

"Kalau jumlah kita ingin naik, tiap tahun naik terus," ujarnya.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) menggelar sidang perdana kasus Tia Rahmania melawan Bonnie Triyana dan PDIP dalam sengketa terkait dugaan penggelembungan suara pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 pada hari ini, Kamis (10/10/2024).

Selain Bonnie dan Mahkamah PDIP, Tia juga menggugat Mochamad Hasbi Asyidiki Jayabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI dan Bawaslu Banten.

Dalam sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) PN Jakarta Pusat, sidang perdata itu digelar di ruangan Soebekti 2 yang dimulai 11.00 WIB.

"Agenda sidang pertama [penggugat Tia Rahmania]," dalam SIPP dikutip Kamis (10/10/2024).

Adapun dalam petitumnya, Tia meminta PN Jakpus agar mengabulkan semua gugatannya yakni, menyatakan penggugat tidak terbukti melakukan penggelembungan suara sebanyak 1.629 suara sebagaimana putusan Mahkamah PDIP tertanggal (14/8/2024).

"Menyatakan penggugat sebagai pemilik suara yang sah berdasarkan Formulir D hasil Pleno Tingkat KPU Kabupaten Lebak dan Pandeglang sebanyak 37.359 suara dari PDIP berdasarkan hasil Pleno Rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu 2024 tanggal 28 Februari sampai dengan tanggal 4 Maret 2024," dalam petitum yang diajukan Tia.

Tia Gugat KPU ke PTUN

Selain itu, Tia juga telah mengajukan gugatannya terhadap KPU RI di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan itu didaftarkan ke PTUN pada (7/10/2024) dan teregister dalam nomor perkara 363/G/2024/PTUN.JKT.

"Perkara 363/G/2024/PTUN.JKT [tergugat KPU RI]," dalam SIPP PTUN.

Hanya saja, untuk poin gugatan Tia Rahmania terhadap KPU RI ke PTUN itu belum ditampilkan di SIPP.

Sekadar informasi, Ria Rahmania adalah bekas kader PDIP. Dia sejatinya telah ditetapkan sebagai calon legislatif terpilih di Daerah Pemilihan alias Dapil Banten I. Namun demikian, statusnya sebagai caleg terpilih dipersoalkan oleh Bonnie Triyana.

Bonnie kemudian mengajukan keberatan ke Bawaslu. Di sisi lain, Mahkamah PDIP kemudian menjatuhkan sanksi pemberhentian karena Tia dianggap menggelembungkan suara. PDIP lalu mengajukan Bonnie untuk menggantikan Tia sebagai caleg terpilih yang kemudian dilantik sebagai anggota DPR pada pekan lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memecat kadernya, Tia Rahmania, yang sempat lolos ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2024 menarik perhatian pembaca.

Tia yang sempat lolos menjadi anggota DPR dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1 dipecat dari keanggotaan partai karena diduga menggelembungkan suara.

Dari bidang hukum, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo buka suara menanggapi klaim Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) soal pembebasan pilot maskapai Susi Air berkewarganegaraan Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens.

1. Anggota DPR RI Terpilih Tia Rahmania Dipecat PDI-P, Digantikan Bonnie Triyana

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024 dan telah dipublikasikan di laman resmi kpu.go.id.

KPU menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten 1, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

“Tia Rahmania tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” demikian kutipan dari surat tersebut.

2. Kata Kapolri soal Klaim KKB Terkait Pembebasan Pilot Susi Air

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan klarifikasi terkait pernyataan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) yang membantah bahwa pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, dibebaskan oleh aparat keamanan.

KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (25/9/2024).

Sigit menegaskan bahwa dalam proses diplomasi dan negosiasi, terdapat strategi yang harus diterapkan.

"Dalam diplomasi dan negosiasi ada strategi," ujarnya kepada Kompas.com pada Rabu (25/9/2024).

Ia menjelaskan, TNI dan Polri telah melakukan pendekatan melalui soft approach atau pendekatan lunak, yang melibatkan dialog dan diplomasi.

Sigit meyakini cara ini bisa menghasilkan hasil akhir yang lebih baik.

"Dan nantinya ke depan tentunya kita akan terus mengedepankan hal-hal yang sifatnya soft approach, humanis," imbuhnya.

Sebelumnya, Juru Bicara TPNPB Organisasi Papua Merdeka (OPM) Sebby Sambom menanggapi klaim TNI-Polri yang menyebut bahwa pembebasan Philip Mark Mehrtens adalah hasil kerja mereka.

Sebby mengatakan, pembebasan pilot tersebut merupakan kebijakan TPNPB.

"Philip Mehrtens bukan dibebaskan militer dan polisi Indonesia, namun dia dibebaskan oleh TPNPB sendiri dengan hormat dan bermartabat sesuai standar internasional," ungkap Sebby dalam pesan singkat pada Senin (23/9/2024).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan dua pengganti calon anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Salah satu yang diganti adalah Tia Rahmania, calon anggota legislatif (Caleg) PDI-P dari daerah pemilihan (Dapil) Banten 1, yang dipecat dari keanggotaan partainya.

Penetapan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan KPU RI Nomor 1368 Tahun 2024, yang ditandatangani oleh Ketua KPU RI Mochamad Afifuddin pada 23 September 2024 dan telah dipublikasikan di laman resmi kpu.go.id.

“Menetapkan Perubahan Penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Daerah Pemilihan Jawa Tengah V dan Banten I,” demikian bunyi surat keputusan tersebut, seperti dikutip pada Kamis (26/9/2024).

Dalam surat tersebut, KPU RI juga menetapkan Didik Haryadi, Caleg PDI-P Dapil Jawa Tengah 4 dengan perolehan 74.750 suara, sebagai anggota DPR RI terpilih.

Didik menggantikan Rahmad Handoyo, Caleg terpilih dari PDI-P yang memiliki perolehan suara tertinggi ketiga di Dapil Jawa Tengah 4.

“Rahmad Handoyo tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” jelas keterangan dalam surat tersebut.

Bonnie Triyana Menggantikan Tia Rahmania

KPU RI juga menetapkan Bonnie Triyana sebagai Caleg PDI-P Dapil Banten 1, yang memperoleh 36.516 suara, sebagai anggota DPR RI periode 2024-2029.

Bonnie menggantikan Tia Rahmania, yang dipecat karena dianggap tidak memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPR RI.

“Tia Rahmania tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota DPR karena yang bersangkutan diberhentikan dari anggota partai,” demikian kutipan dari surat tersebut.

Tia Rahmania belakangan ini menjadi sorotan setelah mengkritik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron.

Kritikan tersebut terjadi saat Ghufron menyampaikan materi tentang penguatan antikorupsi dalam Forum Pemantapan Nilai-nilai Kebangsaan untuk Anggota DPR Periode 2024-2029, yang disiarkan melalui YouTube Lemhanas pada Minggu (22/9/2024).

Di awal presentasinya, Ghufron membahas isu korupsi dan dampaknya terhadap tujuan negara, serta menyoroti masih adanya praktik penerimaan hadiah di kalangan penyelenggara negara.

“Menganggap tanda terima kasih itu dianggap budaya timur. Ini yang penting, sekali lagi, budaya berterima kasih itu kalau antar tetangga. Tapi kalau antar rakyat kepada pemerintah yang melayaninya, pemerintahnya baik dan diberikan hadiah, itu tetap tidak boleh karena kita sudah digaji untuk melayani rakyat,” kata Ghufron.

Namun, pernyataan Ghufron segera diinterupsi oleh Tia Rahmania.

Tia mengaku merasa tidak nyaman dengan ceramah yang disampaikan oleh Ghufron.

“Izin ya pak, ini saya makin enek soalnya, pusing saya. Izin pak Nurul Ghufron yang terhormat, yang kita hormati, yang merupakan pimpinan KPK kita yang luar biasa,” ujar Tia.

Tia kemudian menegaskan bahwa Ghufron sebaiknya tidak membicarakan materi tentang integritas kepada Anggota DPR Terpilih, melainkan fokus pada kasus pelanggaran etik yang pernah dilakukannya.

“Pak Nurul Ghufron yang terhormat, daripada Bapak bicara yang teori seperti ini, kita semua tahu Pak, negara ini berada dalam kondisi tidak baik-baik saja. Mending Bapak bicara kasus Bapak, bagaimana Bapak bisa lolos dewas, Dewan Etik, kemudian di-PTUN kan sukses, bagaimana kasus Bapak memberikan rekomendasi pada ASN?” ungkap Tia.

Ia menegaskan bahwa Ghufron bukanlah produk dari Anggota DPR Terpilih periode 2024-2029 dan menekankan bahwa korupsi adalah persoalan etika dan moral.

Tia juga meminta panitia acara untuk mencari pembicara yang lebih kredibel.

“Mohon maaf Pak, Bapak bukan produk dari kami. Korupsi itu intinya etika dan moral, Pak. Saya adalah salah satu dosen anti-korupsi, Pak. Izin ya, Pak, terima kasih karena Bapak sendiri, Pak Ghufron sendiri yang membuka,” tegasnya.

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menjatuhkan sanksi etik sedang kepada Nurul Ghufron karena terbukti melakukan pelanggaran etik.

Ghufron dinilai telah menyalahgunakan pengaruhnya sebagai pimpinan KPK untuk memutasi pegawai di Kementerian Pertanian berinisial ADM.