Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan menjadi pengurus BP Danantara. Kabar ini membuat saham TOBA naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI pukul 09.45 WIB, saham TOBA tercatat naik 0,99% ke level Rp510 per saham pagi ini. Saham TOBA tercatat dibuka pada level 510 pagi ini, naik 5 poin dari harga di hari kemarin yang sebesar Rp505 per saham.

Saham TOBA diperdagangkan pada level Rp505-Rp520 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 5,31 juta saham TOBA diperdagangkan, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,73 miliar.

Saham TOBA saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4,17 triliun.

Di sisi lain, saham TOBA tercatat telah menguat 67,76% sejak awal tahun atau year to date (YTD). Sementara itu, dalam tiga bulan terakhir saham TOBA telah menguat 100,79%. Akan tetapi, dalam sebulan terakhir, saham TOBA melemah 5,56%.

Sebelumnya, menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Beberapa waktu ini, beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sebagai informasi, Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Jakarta: Kepala Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Muliaman Darmansyah Hadad mengatakan peluncuran Danantara diundur hingga Presiden Prabowo Subianto kembali dari perjalanan ke luar negeri selama dua pekan.

Semula, kata Muliaman, peluncuran BPI Danantara direncanakan pada Kamis, 7 November 2024, namun Presiden Prabowo akan memulai lawatan ke lima negara pada Jumat, 8 November 2024.

"Belum jadi besok. Iya tunggu Presiden kembali (dari lawatan ke luar negeri)," kata Muliaman saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, dilansir Antara, Kamis, 7 November 2024.
Muliaman menjelaskan alasan mundurnya peluncuran BP Danantara karena arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta agar persiapan dilakukan sebaik mungkin sebelum badan tersebut diluncurkan.

Baca juga: Pimpin Badan Pengelola Investasi Danantara, Muliaman Beberkan Tupoksinya

Pembentukan Danantara

Selain itu, pembentukan Danantara juga tidak akan merevisi Undang-Undang (UU) tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), namun melalui revisi dua peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres).

"Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek, pada intinya ada perubahan PP dan Perpres," kata dia.

Dalam kesempatan sebelumnya, Muliaman mengatakan peluncuran BPI Danantara dilakukan secara langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Peluncuran badan itu akan dilakukan di Kantor Danantara, di Jalan Soeroso, Jakarta.

Mulimana mengatakan BPI Danantara akan menjadi badan pengelola investasi di luar APBN. Seluruh aset-aset yang dimiliki pemerintah juga akan dikelola oleh badan ini.

"Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini. Tapi tentu saja Itu bertahap ya, dibentuk badannya dulu, dibuat undang-undangnya dulu," kata Muliaman usai dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(AHL)

Bisnis.com, JAKARTA -- Wakil Presiden Direktur PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan ikut menjadi punggawa di BP Danantara bersama Rosan P Roeslani dan Muliaman D Hadad.

Menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Rabu (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Belakangan beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat ketemu Prabowo di Istana.

Pandu juga sempat rapat bareng Rosan Roeslani dan Muliaman Hadad di Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Hal itu terlihat dalam unggahan Instagram Roslan Roeslani.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Untuk diketahui, Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan BPI Danantara pada Kamis (7/11/2024). Alasannya, peluncuran BP Danantara bentrok dengan jadwal Presiden Ke-8 RI yang akan melaksanakan lawatan ke lima Negara selama dua pekan, yaitu China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

“Belum jadi besok. Tunggu presiden kembali ya,” ujar Muliaman kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (6/11/2024).

Selain lawatan ke luar negeri, Muliaman mengamini bahwa Prabowo meminta agar persiapan regulasi dapat dilakukan secara matang sebelum akhirnya BPI Danantara dapat diresmikan.

IDXChannel - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bakal menaungi tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bahkan, pada tahap awal, dana kelolaan diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun (mengacu kurs Rp15.880 per USD).

Jumlah BUMN dan aset ini merupakan tahap awal setelah BP Danantara diresmikan Presiden Prabowo Subianto. Rencananya peresmian dilakukan Kamis (7/11/2024) esok hari, namun ditunda sementara waktu.

Berdasarkan dokumen yang diterima IDXChannel, Rabu (6/11/2024), BP Danantara menaungi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI).

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

Berikut rincian asset under management (AUM) dari tujuh BUMN yang bakal dinaungi yakni Bank Mandiri senilai Rp2.174 triliun, BRI sebesar Rp1.965 triliun, dan Rp1.671 triliun dari PLN.

Kemudian, Pertamina Rp1.412 triliun, Bank BNI Rp1.087 triliun, Rp318 triliun berasal dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Selain itu, BP Danantara juga membawahi Indonesia Investment Authority (INA). Dari dokumen dijelaskan, peleburan INA ke BP Danantara menjadikan dana kelolaan atau asset under management (AUM) berada diangka USD10,8 miliar. Jumlah ini baru tahap awal dan berasal dari INA.

Adapun total asset under management yang bakal dikelola BP Danantara USD982 miliar atau setara Rp15.584 triliun.

Untuk diketahui, BP Danantara merupakan cikal bakal superholding BUMN. Sebab, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai embrio superholding BUMN dirancang akan menaungi tujuh BUMN dengan aset jumbo. Total dana kelolaan Danantara pada tahap awal diestimasi mencapai Rp9.500 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Lebih terperinci, BP Danantara berpotensi mengantongi dana kelolaan Rp2.174 triliun dari konsolidasi Bank Mandiri, Rp1.965 triliun dari Bank BRI, Rp1.671 triliun dari PLN, Rp1.412 triliun dari Pertamina, Rp1.087 triliun dari BNI, Rp318 triliun dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa Danantara dirancang sebagai lembaga yang dipersiapkan menjadi cikal bakal superholdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) sebagai embrio superholding BUMN dirancang akan menaungi tujuh BUMN dengan aset jumbo. Total dana kelolaan Danantara pada tahap awal diestimasi mencapai Rp9.500 triliun.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Lebih terperinci, BP Danantara berpotensi mengantongi dana kelolaan Rp2.174 triliun dari konsolidasi Bank Mandiri, Rp1.965 triliun dari Bank BRI, Rp1.671 triliun dari PLN, Rp1.412 triliun dari Pertamina, Rp1.087 triliun dari BNI, Rp318 triliun dari Telkom, Rp259 triliun dari MIND ID, dan Rp163 triliun dari INA.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Sebelumnya, Kepala BPI Danantara Muliaman D. Hadad menyampaikan bahwa Danantara dirancang sebagai lembaga yang dipersiapkan menjadi cikal bakal superholdingBadan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mirip seperti Temasek Holdings Limited milik negara Singapura.

“End state-nya iya, mirip-mirip seperti itu [Temasek]. Namun, tentu harus dipersiapkan dengan UU-nya dulu ya,” tuturnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa instansinya ditugaskan untuk mengelola investasi di luar APBN. Nantinya, kata Muliaman, semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini.

“Namun, tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu. Jadi, bedanya dengan BUMN nanti saya kira dengan pengelolaan investasinya,” pungkas Muliaman.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menunjuk Rosan Roeslani sebagai Chairman BP Danantara dan Muliaman D. Hadad sebagai CEO. Duet petinggi badan investasi itu bakal mengelola 7 BUMN kelas jumbo dengan dana kelolaan awal US$600 miliar.

Menurut sumber Bisnis, bakal BP Danantara akan mengelola BUMN bluechips agar dapat menjadi underlying investasi jangka panjang, seperti Temasek Group milik pemerintah Singapura.

“Ada 7 BUMN, ada Pertamina, ⁠BRI, BNI, Bank Mandiri, ⁠⁠PLN, ⁠⁠Telkom dan ⁠⁠Mind ID,” ujar sumber tersebut kepada Bisnis, Rabu (6/11/2024).

Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) bakal dipercepat. Kepala BPI Danantara Muliaman Hadad mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan meresmikan embrio superholding BUMN ini pada Kamis, 7 November 2024. Lebih cepat dari informasi sebelumnya yang menyebutkan pada 8 November.

“Tadi arahan terkait persiapan peluncuran tanggal 7 [November],” ujarnya kepada wartawan di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (5/11/2024).

Muliaman mengatakan bahwa BP Danantara nantinya bakal berkantor di Gedung Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) di Jalan R.P. Soeroso, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh Bisnis, Rabu (6/11/2024), Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Langkah selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

Toto Pranoto, Associate Director BUMN Research Group Lembaga Management Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Indonesia (UI) optimistis Danantara dapat menjadi entitas pengelola kekayaan negara setara Temasek milik Singapura dan Khazanah Berhad Malaysia. Sebab, aset konsolidasi BUMN jauh lebih besar dibandingkan keduanya.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit pada 2023.

“Konsolidasi total BUMN lebih besar dari Temasek dan berlipat kali dari Khazanah. Masalahnya, kemampuan BUMN dalam menghasilkan profit lebih rendah. Artinya aset yang besar belum mampu bekerja optimal dalam menghasilkan profit,” tuturnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto diketahui menunjuk Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani menjadi Chairman Badan Investasi (BP) Danantara, sedangkan Muliaman D. Hadad menjadi CEO.

Menurut sumber Bisnis yang mengetahui rencana tersebut, Prabowo telah menyerahkan surat keputusan tersebut kepada Rosan Roeslani melalui Thomas Djiwandono, Wakil Menteri Keuangan RI.

Reporter: Rashif Usman | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah dikabarkan akan meluncurkan superholding BUMN pada 8 November 2024 mendatang. Superholding ini akan bernaung di bawah Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Danantara. Badan ini juga disebut-sebut akan berperan seperti Temasek di Singapura atau Khazanah di Malaysia.

Berdasarkan laporan yang masuk ke meja redaksi Kontan, Danantara akan dihuni oleh sejumlah perusahaan negara seperti PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), PT Pertamina (Persero), Mining Industry Indonesia (MIND ID) dan Indonesia Investment Authority (INA).

Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa perkiraan aset awal Danantara mencapai US$ 600 miliar, dengan potensi peningkatan hingga US$ 982 miliar. Dengan total aset sebesar itu, Danantara diproyeksikan menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar keempat di dunia.

Associate Director of Research and Investment Pilarmas Investindo Sekuritas, Maximilianus Nico Demus, menyatakan bahwa pembentukan Danantara akan menjadi katalis positif bagi perusahaan-perusahaan yang bernaung di bawahnya. Hal ini disebabkan oleh tujuan utama badan tersebut, yaitu mengelola investasi di luar kerangka Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Yang menarik, lanjutnya, Danatara akan mengkoordinasikan sejumlah investasi nasional secara lebih terpadu untuk memperkuat struktur pengelolaan investasi di Indonesia. Melalui koordinasi ini, tentu semua akan terintegrasi dengan baik untuk mendorong pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia.

Apalagi dengan total potensi dana kelolaan US$ 982 miliar, hal ini membuatnya berada di urutan nomor lima, setelah Norway Government Pension Fund Global, China Investment Corporation, SAFE Investment Company dan Abu Dhabis Investment Authority.

"Dalam perjalanannya, BMRI, BBRI, PLN, Pertamina, BBNI, TLKM, MIND ID, dan INA akan turut ambil bagian di dalamnya," kata Nico kepada Kontan, Selasa (5/11).

Nico juga menyoroti bahwa secara integrasi dan koordinasi tentu hal ini akan membuat menjadi lebih mudah dan membantu proses yang lebih cepat serta teratur karena semua akan menjadi satu kesatuan. Apalagi Danatara memiliki fokus mengoptimalkan return, tata kelola, dan pengelolaan risiko yang lebih baik.

"Hanya saja, memang dibutuhkan kajian yang lebih mendalam terkait dengan dampak yang akan diberikan bagi masing-masing entitas yang berada di dalamnya. Karena sejauh ini kita juga ingin melihat, bagaimana konsep yang akan dibangun oleh Danatara nanti ke depannya," tuturnya.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, Adityo Nugroho, menyetujui bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah yang tepat.

Menurutnya, badan ini memiliki potensi untuk lebih mengoptimalkan pengelolaan aset-aset milik negara, yang sejak era pemerintahan Presiden Joko Widodo sudah mulai dikumpulkan ke dalam holding-holding khusus.

“Nantinya, semua perusahaan tersebut akan berada di bawah Danantara,” kata Adityo kepada Kontan, Selasa (5/11).

Meski demikian, Adityo memprediksi bahwa emiten yang tergabung dalam Danantara tidak akan terlalu memengaruhi pergerakan harga sahamnya.

Sementara itu, Pengamat Pasar Modal dari Universitas Indonesia Budi Frensidy menerangkan bahwa pembentukan Danantara baik untuk pergerakan saham BMRI, BBRI, BBNI dan TLKM.

"Time to buy saham-saham itu kalau memang dana sebesar itu akan masuk ke empat saham tersebut," jelas Budi kepada Kontan, Rabu (5/11).

IDXChannel - Pembentukan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara atau BP Investasi Danantara menjadi sorotan lantaran bertepatan dengan isu pendirian superholding BUMN.

Bahkan, Muliaman Hadad yang ditunjuk oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala BP Danantara menyebut, badan baru ini bakal mengelola investasi yang kerap dijalankan oleh BUMN.

Tak hanya itu, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian bakal digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Adapun pendirian lembaga baru ini ditandai dengan pengangkatan Muliaman Hadad sebagai Kepala BP Danantara di Istana Negara, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Usai penetapan, otoritas langsung menggodok regulasi atau payung hukum BP Investasi Danantara, termasuk tugas dan wewenangnya akan diatur dalam beleid baru.

Merespon hal tersebut, Associate Director BUMN Research UI, Toto Pranoto menilai, keberadaan BP Danantara bagian dari transisi kelembagaan di awal pemerintahan Prabowo-Gibran.

Langkah itu sejalan dengan target otoritas yang menjadikan BUMN sebagai perusahaan bertaraf global layaknya Temasek Holdings Limited, badan usaha milik pemerintah Singapura.

“Kalau memang arah Presiden adalah ingin punya BUMN Indonesia yang lebih punya daya saing seperti Temasek atau mungkin dalam beberapa hal ke sana, jadi memang beberapa fungsi transisi kelembagaannya mesti dilaksanakan,” ujar Toto kepada IDX Channel, Kamis (24/10/2024).

Kendati Toto tak mengaitkan pembentukan BP Danantara dan isu pendirian superholding, lembaga yang diwacanakan menggantikan Kementerian BUMN, menurutnya sebagian wewenang Kementerian BUMN dalam jangkah menengah bisa saja dilimpahkan ke BP Danantara.

Salah satu soal executing agency (EA) atau tanggung jawab terhadap keseluruhan pelaksanaan kegiatan BUMN. Sehingga, BP Danantara akan melaksanakan eksekusi atas berbagai corporate action di BUMN. Sedangkan, fungsi Kementerian BUMN diarahkan pada fungsi pembuat kebijakan atau policy making.

“Jadi transisi kelembagaannya gini, jadi mungkin nanti Kementerian BUMN itu dalam jangka pendek atau menengah itu mungkin nanti akan lebih diarahkan pada fungsi sebagai pembuat kebijakan, policy making, sebagai regulator,” tutur Toto.

Di lain sisi, Indonesia Investment Authority (INA) juga berada di bawah BP Danantara. Soal tugasnya, INA fokus pada investasi aset yang punya kredibilitas tinggi atau BUMN yang blue chip, merujuk pada saham perusahaan besar yang punya reputasi kuat, kondisi keuangan yang stabil, dan rekam jejak pertumbuhan yang konsisten.

“Nah sementara INA sendiri, Indonesia Investment Authority, itu menurut saya nanti kondisinya bisa ada di bawah BP Danantara sebetulnya. Jadi nanti tinggal dibagi saja, misalnya INA itu akan lebih fokus pada investasi-investasi aset yang kira-kira memang punya kredibilitas tinggi,” katanya.

Sementara, BP Danantara lebih pada BUMN yang dikelola di luar INA. Misalnya BUMN yang masih menjalankan public service obligation (PSO). Misalnya, PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).

“Tapi secara keseluruhan induknya adalah di bawah BP Danantara sebagai pengelola BUMN secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dan juga menurut saya, nanti fungsinya juga bisa diperluas, bukan hanya sebagai pengelola BUMN tadi fully komersial atau juga ada sebagian yang masih ada PSO,” kata Toto.

(DESI ANGRIANI)

IDXChannel - Pemerintah resmi mendirikan Badan Pengelolaan Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara).

Lembaga investasi baru ini diketuai oleh Muliaman Hadad. Muliaman merupakan Mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 2012-2017. Muliaman Hadad ditunjuk dan dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.

BP Danantara difokuskan untuk mengelola investasi di luar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan akan dikelola lembaga tersebut.

Aset-aset pemerintah di kementerian akan digabung menjadi satu dan dikelola langsung oleh BP Danantara. Muliaman menyebut, aset bakal bakal dimaksimalkan nilainya (leverage).

"Nantinya ditugaskan mengelola investasi di luar APBN. Jadi semua aset-aset pemerintah yang dipisahkan itu nanti akan dikelola badan ini," kata Muliaman kepada wartawan di Istana Negara, Selasa (22/10/2024).

Dia menambahkan, saat ini pemerintah masih menggodok Undang-Undang (UU) yang menjadi payung hukum BP Danantara. Regulasi baru juga akan mengatur secara rinci tugas dan wewenang badan.

"Tapi tentu saja Itu bertahap ya tapi, dibentuk badan dulu, dibuat undang-undangnya dulu,"katanya.

Selain itu, di sisi kebijakan investasi nasional juga masih dikoordinasikan otoritas.

"Nanti akan banyak diskusi dengan kementerian terkait," kata dia.

(Nur Ichsan Yuniarto)