Jakarta -

Kementerian Pekerjaan Umum (PU) melaporkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Semester II Tahun 2023. Dari laporan tersebut, ditemukan sejumlah masalah dalam proyek Ibu Kota Nusantara (IKN).

Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan secara total pihaknya telah menerima 2 laporan hasil pemeriksaan serta total 108 rekomendasi perbaikan. Dari dua laporan itu di antaranya ada laporan dan rekomendasi terkait proyek di IKN.

"Ada satu laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas pekerjaan-pekerjaan di Ibu Kota Nusantara (IKN) ada total 51 rekomendasi," kata Dody, dalam Rapat Kerja (Raker) Bersama Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10/2024).

Namun ia menekankan, masalah tersebut kebanyakan lam bentuk masalah administrasi hingga teguran proses prosedur yang kurang sesuai. Tidak ada masalah dalam jalannya proyek tersebut.

"Kebanyakan adalah admin dan teguran proses prosedur kurang sesuai. Tapi alhamdulillah di sini tidak ditemukan inefisiensi untuk proyek-proyek IKN," terangnya.

Selain persoalan IKN, satu laporan lainnya yang diterima Kementerian PU ialah LHP Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) untuk Pengadaan Barang dan Jasa. Laporan itu menghasilkan 57 rekomendasi dengan nilai Rp 240,52 miliar.

Dari keseluruhan 108 rekomendasi perbaikan tersebut, Dody mengatakan, pihaknya telah menindaklanjuti sebanyak 99 rekomendasi. Angka ini tediri atas 53 rekomendasi PDTT dengan nilai Rp 229,3 miliar dan 46 rekomendasi atas pekerjaan-pekerjaan di IKN.

"Atas laporan hasil penerimaan PDTT pengadaan barang jasa untuk tahun anggaran (TA) 2022 dan semester II 2023 dapat kami infokan telah menindaklanjuti 53 rekomendasi, di mana 8 rekomendasi telah diterima oleh BPK RI sedangkan 45 dari kami sedang ditelaah ulang," ujarnya.

Sedangkan atas pembangunan infrastruktur IKN sebagai bagian pembangunan tahap I telah ditindaklanjuti 46 rekomendasi, di antaranya 9 telah diterima BPK. Sedangkan 37 lainnya dalam proses telaah ulang.

"Dengan demikian dari 99 (rekomendasi) yang telah kami tindak lanjuti, 17 telah diterima BPK, sedangkan 82 masih ditelaah ulang BPK," kata Dody.

Sebagai tambahan informasi, pada bulan Juni lalu temuan BPK terkait masalah pembangunan IKN ini sempat mendapat sorotan dari masyarakat. Temuan tersebut tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHP) Semester II Tahun 2023.

Salah satu temuan BPK terkait IKN yakni persiapan pembangunan infrastruktur dianggap belum memadai, di antaranya terkait persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN yang masih terkendala.

"Persiapan lahan pembangunan infrastruktur IKN masih terkendala mekanisme pelepasan kawasan hutan, 2.085,62 Ha dari 36.150 Ha tanah masih dalam penguasaan pihak lain karena belum diterbitkannya hak pengelolaan lahan (HPL), serta belum selesainya proses sertifikasi atas 5 area hasil pengadaan tanah," bunyi laporan BPK, dikutip Senin (10/6/2024).

Masalah lainnya adalah pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap I disebut belum optimal, di antaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali.

Kemudian, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN disebut belum dipersiapkan secara menyeluruh, serta kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton.

(shc/kil)

JAKARTA - DPR RI mengumumkan laporan hasil uji kepatutan dan kelayakan calon anggota Badan Pengawas Keuangan (BPK) RI periode 2024-2029. Dari 75 orang pendaftar, terpilihlah lima orang calon anggota BPK RI, yang diantaranya juga merupakan anggota incumbent dari periode sebelumnya.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI fraksi PDI Perjuangan, Dolfie Othniel Frederic Palit mengungkapkan dari 75 orang pendaftar calon anggota BPK RI, Komisi XI pun memutuskan untuk membuka ruang penyampaian masukan kepada publik dan meminta pertimbangan DPD RI.

Setelah itu, Komisi XI melakukan uji kepatutan dan kelayakan pada tanggal 2 sampai 4 September 2024, dengan diiringi 6 orang calon anggota BPK yang mengundurkan diri.

"Maka Komisi XI pada tanggal 4 September 2024, mengambil keputusan secara musyawarah mufakat dan menyepakati anggota BPK RI terpilih periode 2024-2029," ucap Dolfie dalam penyampaian laporan dalam sidang paripurna, Selasa (10/9/2024).

Dolfie pun memperkenalkan kelima anggota BPK terpilih periode 2024-2029. Nama-nama yang dimaksud sebagai berikut:

1. Akhsanul Haq

2. Bobby Adhityo Rizaldi

3. Budi Prijono

4. Daniel Lumban Tobing

5. Fathan Subchi

Lebih lanjut, Ketua DPR RI, Puan Maharani pun mengajukan diri untuk memparipurnakan hasil dari keputusan Komisi XI tersebut. Puan pun menanyakan kepada forum atas keputusan tersebut.

"Apakah laporan Komisi XI DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test calon anggota BPK RI periode 2024-2029 tersebut dapat disetujui?," tanya Puan.

"Setuju," sambut seluruh anggota DPR RI.

Palu sidang paripurna pun diketuk oleh Puan sehingga kelima anggota BPK RI terbaru itu resmi disepakati oleh DPR RI.

Adapun kelimanya yakni Akhsanul Haq merupakan pejabat yang berkarir di BPK sejak lama. Bobby Adhityo Rizaldi merupakan politikus Golkar yang pernah menjabat sebagai anggota DPR dan Ketua DPD Golkar Sumatera Selatan.

Selanjutnya, Budi Prijono merupakan Inspektur Jenderal Kementerian Pertahanan di masa kepemimpinan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Daniel Lumban Tobing merupakan anggota BPK RI incumbent, tepatnya menjadi anggota II. Terakhir, Fathan Subchi adalah Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yang menjabat sebagai anggota Komisi XI DPR RI.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah politisi yang kini menjadi anggota DPR ikut menjalani seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pada hari ini, Senin (2/9/2024), mereka mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.

Beberapa politisi yang saat ini menjabat anggota DPR 2019-2024 diketahui mengikuti tahapan seleksi itu hari ini. Misalnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Eva Yuliana. Dalam pemaparan makalahnya, Eva menyoroti soal sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum.

"Bagaimana upaya BPK RI dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan bagaimana BPK RI bisa meningkatkan sinergitas lembaga penegak hukum dalam pencegahan kerugian keuangan negara," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut anggota DPR komisi hukum itu, sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum selama ini belum berjalan maksimal. Dia menyebut ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Misalnya, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya sehingga menimbulkan proses pemeriksaan yang tidak efektif, tidak bisa mengakomodasi pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjukan teknis soal rentang waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, hambatan eksternal berupa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan lembaga penegak hukum belum sepsifik pada penerapan di tingkat kelembagaan wilayah.

Tidak hanya itu, anggota DPR Komisi XI M. Misbakhun juga mengikuti seleksi anggota BPK. Di hadapan rekan-rekan sesama komisi keuangan, Misbakhun menyebut dia akan menjadi anggota BPK di pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dia menyebut nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus selaras dengan program Asta Cita, atau yang diusung Prabowo-Gibran.

"Di sana ada delapan poin, tentunya ke depan pemeriksaan BPK harus bersifat tematik berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test kepada 74 calon anggota BPK. Tahapan seleksi itu akan dimulai hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, fit and proper test tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September 2024] langsung kita putuskan," jelas Amir kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlh nama politisi hingga pejabat lembaga negara lainnya di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA -- Sejumlah politisi yang kini menjadi anggota DPR ikut menjalani seleksi anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2024-2029. Pada hari ini, Senin (2/9/2024), mereka mengikuti uji kelayakan dan kepantasan (fit and proper test) oleh Komisi XI DPR.

Beberapa politisi yang saat ini menjabat anggota DPR 2019-2024 diketahui mengikuti tahapan seleksi itu hari ini. Misalnya, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Nasdem Eva Yuliana. Dalam pemaparan makalahnya, Eva menyoroti soal sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum.

"Bagaimana upaya BPK RI dalam mendorong efektivitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan dan bagaimana BPK RI bisa meningkatkan sinergitas lembaga penegak hukum dalam pencegahan kerugian keuangan negara," ujarnya di hadapan Komisi XI DPR, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/9/2024).

Menurut anggota DPR komisi hukum itu, sinergi antara BPK dan lembaga penegak hukum selama ini belum berjalan maksimal. Dia menyebut ada hambatan yang berasal dari internal maupun eksternal.

Misalnya, hambatan internal meliputi keterbatasan sumber daya sehingga menimbulkan proses pemeriksaan yang tidak efektif, tidak bisa mengakomodasi pengeluaran yang tidak dianggarkan terlebih dahulu, serta belum adanya petunjuk pelaksanaan atau petunjukan teknis soal rentang waktu penyelesaian penghitungan kerugian keuangan negara.

Sementara itu, hambatan eksternal berupa nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) antara BPK dan lembaga penegak hukum belum sepsifik pada penerapan di tingkat kelembagaan wilayah.

Tidak hanya itu, anggota DPR Komisi XI M. Misbakhun juga mengikuti seleksi anggota BPK. Di hadapan rekan-rekan sesama komisi keuangan, Misbakhun menyebut dia akan menjadi anggota BPK di pemerintahan baru yakni Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming.

Dia menyebut nantinya pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK harus selaras dengan program Asta Cita, atau yang diusung Prabowo-Gibran.

"Di sana ada delapan poin, tentunya ke depan pemeriksaan BPK harus bersifat tematik berdasarkan delapan poin yang ingin dicapai tersebut," ujarnya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya, Komisi XI DPR akan menggelar fit and proper test kepada 74 calon anggota BPK. Tahapan seleksi itu akan dimulai hari ini.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Amir Uskara menjelaskan, fit and proper test tersebut akan berlangsung selama tiga hari yaitu pada 2—4 September 2024. Pada hari terakhir, Komisi XI direncanakan langsung menentukan lima calon anggota BPK terpilih 2024—2029.

"Bisa jadi, tanggal 4 [September 2024] langsung kita putuskan," jelas Amir kepada Bisnis, dikutip Minggu (1/9/2024).

Sebagai informasi, 74 nama calon anggota BPK 2024—2029 sudah diterima oleh Komisi XI DPR pada Juli lalu. Diketahui, sejumlh nama politisi hingga pejabat lembaga negara lainnya di dalam daftar 74 nama calon anggota BPK tersebut.

Batam, Beritasatu.com - Badan Pengusahaan (BP) Batam kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Tahun 2023 pada Senin (22/7).

BP Batam sukses mempertahankan penghargaan tertinggi untuk laporan keuangan lembaga negara ini sejak 2017 lalu atau yang kedelapan kalinya secara berturut-turut.

Anggota V BPK RI, Ahmadi Noor Supit mengatakan, pemberian Opini WTP terhadap BP Batam pun telah sesuai dengan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Dimana, BPK menetapkan empat kriteria penilaian yang mencakup kepada kesesuaian dengan Standar Audit Pemerintahan (SAP) ; kecukupan pengungkapan ; kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan efektivitas Sistem Pemeriksaan Intern (SPI).

"Pencapaian ini menunjukkan komitmen BP Batam dalam mengelola keuangan negara secara akuntabel. Prestasi ini juga mendorong BP Batam untuk dapat terus menciptakan keselarasan dalam menjalankan program pembangunan yang inklusif," ujar Ahmadi di Ruang Rapat Konsultasi, Gedung Tower BPK RI.

Di samping itu, Ahmadi mengapresiasi pencapaian BP Batam yang sukses mempertahankan Opini WTP sejak 2017 lalu.

Menurutnya, pemberian opini tersebut merupakan tolak ukur terhadap tranparansi dan akuntabilitas suatu laporan keuangan lembaga negara.

Sehingga, tiap lembaga memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/D) dalam membangun bangsa dan negara.

"Kami mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih atas kerjasama BP Batam selama proses berlangsung. Saya ucapkan selamat untuk BP Batam," pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan jika predikat ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi BP Batam.

Ia pun berkomitmen untuk menyelesaikan beberapa rekomendasi dari BPK RI selama audit berlangsung.

"Kami berkomitmen untuk terus memberikan upaya terbaik dalam mengelola keuangan negara dan memberikan kemudahan perizinan," ungkap Rudi yang hadir bersama Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan BP Batam, Wahjoe Triwidijo Koentjoro.

Rudi juga menegaskan jika BP Batam akan terus berupaya maksimal dalam mendukung pembangunan inklusif demi meningkatkan nilai investasi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

"Kami juga memohon petunjuk dari BPK dalam menyelesaikan beberapa rekomendasi agar tidak ada permasalahan anggaran ke depannya," pungkasnya. 

Editor: Gesa Vitara (gesa@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News