Bisnis.com, JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menyatakan bahwa Indonesia dapat mengurangi bahkan menghentikan kegiatan impor pangan jika berhasil mengurangi food loss and waste atau susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edhy, menyampaikan, masalah susut dan sisa pangan menjadi perhatian penting pemerintah lantaran sisa makanan yang terbuang cukup banyak. Setidaknya sekitar 30% makanan terbuang per tahunnya.

“Kalau kita bisa tangani itu, sudah pasti bisa jadi impor itu sudah tidak kita lakukan lagi,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah menyusun target pengurangan susut dan sisa pangan dalam rancangan teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Pemerintah menargetkan pengurangan susut pangan sebesar 3% per tahun dan 3%-5% per tahun untuk sisa pangan.

Adapun, pada 2045, Indonesia menargetkan pengurangan susut dan sisa pangan sebesar 75%, yang berkontribusi terhadap ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi, dan kelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemerintah mengimbau semua pihak untuk dapat melaksanakan program tersebut melalui sosialisasi yang masif ke seluruh lapisan masyarakat guna mengurangi susut dan sisa pangan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, Bapanas juga telah mengusulkan pembentukan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) susut dan sisa pangan. Usulan ini muncul usai Komisi IV DPR RI dalam berbagai kesempatan kerap meminta pemerintah untuk segera membuat regulasi soal susut dan sisa pangan.

“Kami dari Badan Pangan Nasional sudah melakukan inisiasi yaitu mengajukan usulan untuk menyusun Peraturan Presiden,” kata Sarwo dalam agenda Peluncuran Metode Baku Perhitungan Susut Pangan dan Sisa Pangan, Selasa (24/9/2024).

Sarwo mengharapkan, penyusunan aturan susut dan sisa pangan dapat mulai berjalan tahun ini dan terbit dalam enam bulan kedepan. “Mudah-mudahan tahun ini bisa berproses dan dalam enam bulan ke depan mudah-mudahan bisa kita terbitkan,” ujarnya.

JAKARTA, investor.id–Indonesia menggaet investasi peternakan senilai Rp 4,5 triliun dari Brasil melalui kerja sama yang akan dilakukan oleh PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group). Kedua perusahaan itu akan melakukan investasi pengembangan 100 ribu ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri.

Pada Kamis (12/09/2024), Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman melakukan pertemuan bilateral dengan Mentan Brasil Carlos Favaro di Chapada dos Guimaraes, Brasil. Di pertemuan itu, tim dari Kementerian Pertanian (Kementan) RI menginisiasi mutual of understanding (MoU) antara PT Asiabeef Biofarma Indonesia (Asiabeef) dengan Agropecuaria 31 (31 Group).

MoU itu berisi komitmen kerja sama investasi pengembangan 100 ribu ekor ternak sapi perah tropis asal Brasil total senilai Rp 4,5 trliun yang akan dilaksanakan di Indonesia dalam rangka mendukung peningkatan produksi susu dalam negeri. “Kehadiran investor asal Brasil ini bisa turut mendukung upaya kita untuk swasembada daging dan susu,” terang Amran dalam keterangannya.

Melalui keberhasilannya menggaet investasi peternakan Rp 4,5 triliun di pertemuan bilateral Pemerintah RI-Brasil itu, Amran berharap Indonesia bisa memenuhi kebutuhan protein daging sapi dan susu dari dalam negeri, bukan melalui impor. Demi dapat memenuhi harapan itu, Indonesia harus bisa masif mengembangkan peternakan. “Semua investasi ini akan menciptakan lapangan kerja baru di berbagai bidang peternakan,” ujar Amran.

Sedangkan Mentan Brasil Carlos Favaro menyebutkan, pihaknya akan secepatnya datang ke RI. Carlos berjanji membawa serta beberapa pengusaha besar di sektor peternakan. Dengan rencana datangnya para pengusaha itu ke RI, diharapkan Indonesia-Brasil bisa membuat kesepakatan lanjutan tentang pembangunan sektor peternakan di Tanah Air.

Stok CPP Diperkuat

Peningkatan produksi susu nasional diperlukan karena Indonesia akan menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (PMGB), termasuk Program Minum Susu Gratis (PMSG), mulai tahun depan oleh pemerintahan baru. Selain susu diperlukan juga pangan lainnya. Karena itu, guna mendukung PMBG, Bapanas siap menyokong dengan terus memperkuat stok cadangan pangan pemerintah (CPP).

Keberadaan CPP terbukti memiliki andil signifikan terhadap keberhasilan berbagai program pemerintah yang bertalian dengan intervensi urusan pangan. “Melalui CPP yang memadai, nantinya bisa turut menyokong pasokan pangan pokok yang dibutuhkan selama pelaksanaan PMBG yang dimulai tahun depan,” kata Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dalam keterangan yang dikutip Jumat (13/09/2024).

Penguatan stok CPP selama ini dilaksanakan Perum Bulog dan ID Food dengan terus mendahulukan penyerapan produksi dalam negeri. Tapi, kala produksi domestik defisit antara produksi dan kebutuhan konsumsi bulanan, demi menjaga harga lokal tidak melonjak, terpaksa dilakukan pengadaan dari luar negeri. Itu pun pemerintah selalu melaksanakannya terukur tanpa memengaruhi harga di tingkat produsen.

Berkaca dari itu, penguatan stok CPP yang diampu BUMN pangan terus diupayakan Bapanas. Intensi ini termasuk untuk mendukung pemenuhan salah satu program unggulan presiden-wakil presiden terpilih yakni PMBG. “Kami di Bapanas tentu mendukung PMBG. Ini membuat keterhubungan hulu-hilir kian terkoneksi baik. Jadi, ini program pemerintah yang bisa membuktikan hasil produksi petani dan peternak di hulu tersambung sampai di hilir sehingga hasil panen pasti diserap,” ujar dia.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengusulkan anggaran sebesar Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan masyarakat pada tahun depan.

"Di tahun 2025 pun kita masih mengusulkan sebanyak Rp 20,2 triliun untuk bantuan pangan masyarakat," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Utama Bapanas Sarwo Edhy di Jakarta, Senin (29/7/2024).

Dia menambahkan bahwa bantuan pangan masyarakat tersebut berupa beras 10 kilogram kepada 22,04 juta keluarga penerima manfaat (KPM), kemudian juga untuk 1,4 juta keluarga risiko stunting (KRS).

"Ini masih kita usulkan di 2025. Masalah nanti ada pertimbangan pemerintah mungkin berkaitan dengan keuangan pemerintah, itu kita tunggu. Yang penting kita sudah mengusulkan," katanya.

Sarwo Edhy menyampaikan bahwa bantuan pangan oleh pemerintah ini masih akan terus dilanjutkan untuk tahun depan, seperti pada 2024 ini untuk tahap pertama periode Januari sampai Juni, kemudian nanti akan dilanjutkan untuk bulan Agustus, Oktober dan Desember.

Program bantuan pangan beras 10 kilogram (kg) yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia, telah berkontribusi dalam menurunkan angka kemiskinan.

BPS (Badan Pusat Statistik) Juli 2024 mencatat, bersama program bantuan sosial lainnya, program banpang (bantuan pangan) ini berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di mana persentase penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 9,03 persen, menurun 0,33 persen poin terhadap Maret 2023, dan menurun 0,54 persen poin terhadap September 2022.

Bantuan pangan beras menjadi salah satu program pemerintah untuk bantalan ekonomi masyarakat yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan. Hal itu menunjukkan bahwa pangan menempati posisi yang sangat krusial mengingat pemenuhannya tidak bisa ditunda maupun disubstitusi dengan barang lainnya

Bantuan pangan beras menjadi salah satu bentuk kehadiran pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat berpendapatan rendah dan mengendalikan inflasi di tengah tantangan ketahanan pangan yang kompleks.