Jakarta -

Pasangan Calon (Paslon) Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Nomor Urut 3 Pramono Anung-Rano Karno berencana mengguyur bantuan modal usaha Rp 300 miliar untuk pedagang Tanah Abang.

Rencana itu disampaikan Pramono Anung dalam menjawab pertanyaan terkait penurunan omzet para pedagang di Jakarta beberapa Waktu terakhir.

"Kami telah membuat, menyiapkan Rp 300 miliar untuk membantu permodalan bagi para pedagang yang ada di Tanah Abang, terutama untuk pedagang menengah ke Bawah," ujar Pramono dalam Debat Cagub-Cawagub DKI Jakarta di Beach City Internasional Stadium, Jakarta Utara, Minggu (27/10/2024).

Menurut Pramono kondisi sepi yang dialami para pedagang, termasuk di Tanah Abang bukan karena kualitas produk, melainkan masyarakat lebih memilih belanja online.

"Persoalan yang utama orang membeli melalui online, mereka harganya lebih murah. Untuk itu harus ada keterlibatan dari pemerintah Jakarta. Apa yang akan kami lakukan pertama kali adalah memberikan kemudahan bagi orang yang berbelanja maupun yang berjualan di Tanah Abang," terang Pramono.

Selain itu, Pramono mengatakan, yang tidak kalah penting adalah memastikan keadilan di antara pedagang di Tanah Abang dengan para pedagang toko online. Pramono berjanji pedagang Tanah Abang akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah DKI Jakarta.

Di samping itu, pihaknya juga akan membuka lapangan kerja di Jakarta sejumlah 500.000 pekerjaan. Hal ini termasuk juga kemudahan bagi para UMKM untuk bisa masuk dan berjualan di Pasar Tanah Abang.

"Saya pribadi melihat persoalan paling pokok adalah di Tanah Abang perlu dibantu promosi, permodalan, kemudahan untuk masuk, dan yang lebih penting lagi adalah membangkitkan semangat untuk datang kembali ke Tanah Abang sebagai pusat grosir internasional nomor satu di Asia Tenggara," kata dia.

"Itu akan kami lakukan dan kami sudah berdialog berbicara dengan mereka dari hati ke hati dan kami akan melakukan apa yang akan kami lakukan di Tanah Abang," sambungnya.

(shc/hns)

Jakarta -

Calon Gubernur DKI Jakarta Ridwan Kamil punya cara khusus untuk kurangi kemacetan di Jakarta. Dia menawarkan program work from home (WFH) bergilir bagi pekerja di Jakarta. Kebijakannya ini akan digabungkan dengan melakukan sentralisasi kawasan bisnis di berbagai daerah sehingga pergerakan di Jakarta bisa berkurang.

"Kita gilirkan juga work from home. Misalnya, Senin industri media, Selasa industri hukum, sehingga bisa mengurangi pergerakan. Insyaallah kurangi kemacetan," ujar Ridwan Kamil dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Ridwan Kamil juga mengatakan pihaknya akan melakukan sentralisasi pusat bisnis di berbagai daerah. Pusat bisnis tidak hanya akan ada di Jakarta Pusat saja, sehingga warga tak perlu melakukan pergerakan yang jauh untuk bekerja.

Dia mengatakan akan memusatkan kawasan central business district (CBD) di Ancol, Pantai Indah Kapuk, Kelapa Gading, hingga TB Simatupang. Dengan begitu misalnya warga Jakarta Selatan mau bekerja tak perlu lagi menuju pusat Jakarta.

"Orang selatan tinggal di selatan tak perlu ke pusat, orang barat nggak perlu kerja di barat, ngemal di barat, tak perlu ke pusat," ujar Ridwan Kamil.

(hal/das)

Jakarta -

Calon Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan masalah penganguran masih menjadi momok bagi Jakarta. Dia bilang selama sebulan terakhir dia dan Calon Wakil Gubernur Rano Karno sudah berkeliling Jakarta.

Hasilnya, Pramono mengatakan dirinya dan Rano menemukan data bahwa 345 ribu orang di Jakarta menganggur. Bahkan, di 2024 ini ada 53 ribu orang yang diterpa badai PHK.

"Kami masih menemui fakta 354 ribu orang masih menganggur di Jakarta, bahkan di 2024 ini ada 53 ribu orang diterpa badai PHK," papar Pramono dalam debat pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 di Jakarta, Minggu (6/10/2024).

Eks Menteri Sekretariat Kabinet itu mengatakan dirinya dan Rano punya solusi untuk mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengadakan job fair atau pekan kerja selama 3 bulan sekali di setiap kecamatan yang ada di Jakarta.

Pihaknya juga berencana untuk menyediakan pelatihan kerja dengan Balai Latihan Kerja yang jauh lebih modern dari yang ada sekarang di Jakarta.

"Masalah ini harus ditangani serius dengan job fair 3 bulan sekali di kecamatan dan tersedia pelatihan bersertifikat dengan Balai Latihan Kerja yang lebih modern," beber Pramono.

(hal/das)

JAKARTA - Jeje Wiradinata menjadi perhatian usai namanya diumumkan sebagai calon gubernur (Cagub) dari PDIP untuk Pilkada Jawa Barat (Jabar) 2024. Bupati Pangandaran ini bakal berpasangan dengan artis Ronal Surapradja di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jabar 2024.

Jeje merupakan politikus dari PDIP yang saat ini menjabat sebagai Bupati Pangandaran. Ia lahir pada 14 Februari 1965 di Pangandaran. Ia mengawali karier politiknya menjadi anggota legislatif. Jeje terpilih sebagai anggota DPRD Kabupaten Ciamis selama dua periode, yaitu pada 1999-2004 dan 2004-2009.

Melansir e-lhkpn, Jeje Wiranidata yang dilaporkan pada 27 Maret 2024 untuk periode 2023 ia memiliki total harta Kekayaan sebanyak Rp2.910.763.245.

Baca Juga: Daftar Jadi Cagub Jakarta, Ridwan Kamil Miliki Kekayaan Rp22,7 Miliar

Apabila dibandingkan sebelumnya, harta kekayan naik hampir Rp600 juta dibandingkan 2022 yang tercatat masih Rp2.312.202.302.

Berikut ini rincian harta kekayaan Jeje Wiradinata;

A. TANAH DAN BANGUNAN

Total: Rp2.952.512.856

1. Tanah 215 m2 Rp245.000.000

2. Tanah 214 m2 Rp210.500.000

3. Tanah 2438 m2 Rp48.760.000

4. Tanah 229 m2 Rp18.778.000

5. Tanah dan Bangunan 126 m2/70 Rp62.000.000

6. Tanah dan Bangunan 231 m2/238 m2 Rp705.000.000

7. Tanah dan Bangunan 4322 m2/400 Rp1.581.474.856

8. Tanah 658 m2 Rp23.500.000

9. Tanah 1610 Rp57.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Total: Rp719.800.000

1. Sepeda listrik Rp4.800.000

2. Mobil Toyota Fortuner Rp630.000.000

3. Motor Honda Super Cub C125 Rp85.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA: Rp138.664.000

D. KAS DAN SETARA KAS: Rp17.464.962

E. UTANG: Rp917.678.573

JAKARTA - Victor Mailangkay menjadi pasangan calon (Paslon) Wakil Gubernur Sulawesi Utara mendampingi Yulius Selvanus sebagai calon Gubernur. Johannes Victor Mailangkay memulai karier politik sejak 1980-an.

Politisi senior kelahiran Makassar, 20 September 1957 ini pernah duduk sebagai anggota DPRD Manado hingga DPRD Sulut. Ia mengawali karier politik dari Partai Golkar.

Ia pernah mengikuti diklat kader bangsa yang digelar Golkar pada 1982 di Semarang, Jawa Tengah. Ia juga pernah mengikuti orientasi fungsionaris Partai Golkar di Jakarta pada 2009. Dia menjabat sebagai Wakil Sekretaris Partai Golkar Sulawesi Utara periode 1984-1988. Victor juga pernah menjadi Wakil Ketua DPD Partai Golkar Sulut 2009-2015.

Victor Mailangkay terakhir melaporkan harta kekayannya selaku pejbat ke KPK pada 2023 saat menjabat sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Mengutip laporan e-lhkpn, total harta yang dimiliki Victor Mailankay senilai Rp3.820.000.000

Rincian:

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp3.075.000.000

1. Tanah Seluas 295 m2 di Kab/Kota Kota Manado, hasil sendiri Rp75.000.000

2. Tanah dan Bangunan Seluas 930 m2/400 m2 di Kab/Kota Kota Manado, hasil sendiri Rp3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp 135.000.000
1. MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp 135.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp580.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp0

E. KAS DAN SETARA KAS Rp30.000.000

F. HARTA LAINNYA Rp0

Jumlah Total Rp3.820.000.000.

Jakarta -

Ridwan Kamil (RK) dan Suswono resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta. RK-Suswono menjadi pasangan kedua yang mendaftar ke KPU, setelah pasangan Pramono Anung-Rano Karno.

Dengan begitu dalam ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta ini kedua calon pasangan tersebut akan bersaing memperebutkan suara terbanyak. Lantas berapa berapa gaji Ridwan Kamil dan Suswono jika benar terpilih?

Dalam catatan detikcom, besaran gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.

Dalam aturan itu disebutkan gaji seorang Gubernur yang ingin diduduki Ridwan Kamil sebesar Rp 3 juta/bulan. Sedangkan gaji untuk Suswono jika benar terpilih sebagai Wakil Gubernur sebesar Rp 2,4 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan sesuai dengan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan Kepala Daerah Provinsi atau Gubernur sebesar Rp 5,4 juta/bulan, sedangkan wakilnya mendapat Rp 4,32 juta/bulan.

Tidak hanya itu, Gubernur dan Wakil Gubernur selaku kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dalam hal ini Ridwan Kamil dan Suswono disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan, kendaraan dinas jika benar terpilih nanti. Namun perlu diingat fasilitas ini harus dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Khusus untuk biaya penunjang operasional, ini adalah dana yang disediakan untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional ini ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda.

Untuk PAD sampai Rp 15 miliar mendapat penunjang operasional paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%.

Sedangkan untuk PAD di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

Simak Video: Ridwan Kamil-Suswono Kompak Berbusana Adat Betawi

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) 'Plus', Ridwan Kamil-Suswono akan mendaftarkan diri ke KPUD Jakarta hari ini. Sedangkan pasangan calon usungan PDIP, Pramono Anung-Rano Karno, sudah resmi mendaftar untuk posisi yang sama.

Artinya kedua pasangan ini akan bersaing memperebutkan posisi orang nomor satu di Jakarta dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Lantas berapa harta kekayaan yang dimiliki para calon ini?

Harta Kekayaan Ridwan Kamil

Dalam LHKPN-nya Ridwan Kamil mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 22.757.418.269 (Rp 22,75 miliar). Sebagian besar hartanya ini berasal dari aset berupa bidang tanah dan bangunan.

Ridwan Kamil tercatat memiliki 21 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kab/Kota Bandung (19 aset), Kab/Kota Gianyar (satu aset), dan Kab/Kota Jakarta Selatan (satu aset) yang sebagian besar hasil sendiri dan sisanya didapat dari hibah tanpa akta. Total nilai seluruh aset berupa tanah dan bangunan miliknya ini mencapai Rp 17.857.551.000.

Selain itu Ridwan Kamil juga tercatat memiliki tujuh aset berupa alat transportasi dan mesin dengan total nilai Rp 771.900.000. Seluruh aset kendaraan bermotor ini merupakan hasil sendiri.

Aset kendaraan ini terdiri dari mobil Hyundai Santafe Jeep tahun 2017, motor Royal Enfield Classic 500 Battle Green tahun 2017, motor Honda Beat Matic tahun 2017, motor Kawasaki W175 tahun 2019, motor Honda CBR tahun 2019, mobil Wuling CVT listrik tahun 2022, dan motor Vespa Matic tahun 2022.

Kemudian Ridwan Kamil juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 467.123.000, surat berharga senilai Rp 880.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 5.932.016.760, dan harta lainnya senilai Rp 157.065.509.

Di luar itu mantan Gubernur Jawa Barat ini juga mengaku memiliki utang sebesar Rp 3.308.238.000. Sehingga total kekayaan yang dimiliki Calon Gubernur Jakarta usungan KIM Plus, Ridwan Kamil, bernilai Rp 22.757.418.269 (Rp 22,75 miliar).

Harta Kekayaan Suswono

Suswono tercatat terakhir kali menyerahkan LHKPN-nya kepada KPK pada 30 Oktober 2014 lalu saat masih menjabat sebagai Menter Pertanian era Susilo Bambang Yudhoyono.

Dalam laporan itu ia mengaku memiliki harta kekayaan sebesar Rp 3.717.389.826 (Rp 3.71 miliar) dan US$ 12.970. Sebagian hartanya ini berasal dari aset berupa bidang tanah dan bangunan dengan total nilai Rp 1.837.979.000.

Dalam laporan itu dirinya tercatat memiliki 10 aset berupa tanah dan bangunan yang tersebar di Kab/Kota Tegal dan Kab/Kota Bogor. Sebagian besar hasil sendiri dan sisanya didapat dari hibah.

Selain itu Suswono juga tercatat memiliki empat aset berupa alat transportasi dan mesin yang terdiri dari Mobil Honda Jazz tahun 2007, motor Suzuki tahun 2007, motor Honda Beat tahun 2009, dan mobil Honda Freed tahun 2012. Total nilai seluruh aset yang merupakan hasil sendiri ini Rp 260.000.000.

Kemudian ada juga kepemilikan harta dari usaha sebesar Rp 220.000.000, harta bergerak lainnya senilai Rp 160.450.000, surat berharga senilai Rp 400.000.000, serta kas dan setara kas senilai Rp 838.960.826 dan US$ 12.970.

Di luar itu mantan Menteri Pertanian era SBY mengaku tidak memiliki utang. Sehingga total kekayaan yang dimiliki Calon Wakil Gubernur Jakarta usungan KIM Plus, Suswono, bernilai Rp 3.717.389.826 (Rp 3.71 miliar).

Harta Kekayaan Pramono Anung

Berdasarkan LHKPN terakhirnya yang diserahkan pada 18 Maret 2024 untuk periodik 2023, Pramono memiliki total harta kekayaan Rp 104.285.030.477 (Rp 104,28 miliar). Lebih rinci, sebagian kekayaannya ini berasal dari aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 35.427.059.686.

Dalam laporannya ia memiliki sembilan aset berupa dan bangunan yang tersebar di Kota Jakarta Selatan, Kab/Kota Bogor, Kab/Kota Kediri, Kab/Kota Buleleng, Kab/Kota Sleman dan Kab/Kota Bekasi. Seluruh aset ini merupakan hasil sendiri.

Sementara untuk alat transportasi dan mesin, Pramono memiliki 3 mobil dengan nilai Rp 1.385.000.000 yang terdiri dari Mini Cooper tahun 2007, Mitsubishi Outlander tahun 2013 dan Toyota Alphard tahun 2023.

Berikutnya ia juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp 19.135.000.000, surat berharga senilai Rp 37.250.208.528, serta aset berupa kas dan setara kas Rp 11.087.762.263.

Meski begitu Pramono Anung tercatat tidak memiliki utang. Sehingga Calon Gubernur Jakarta usungan PDIP ini memiliki kekayaan sebesar Rp 104.285.030.477 (Rp 104,28 miliar).

Harta Kekayaan Rano Karno

Sementara untuk kekayaan Rano Karno, dalam LHKPN yang diserahkan pada 31 Maret 2024, tercatat total harta kekayaan Rp 18.493.410.489 (Rp 18,49 miliar).

Secara rinci Rano Karno memiliki empat aset tanah dan bangunan yang tersebar di Kab/Kota Jakarta Selatan, Kab/Kota Bogor dan Kab/Kota Bandung dengan total nilai Rp 13.255.300.000. Seluruhnya merupakan hasil sendiri.

Lalu ada juga alat transportasi dan mesin terdiri dari empat mobil dengan nilai Rp 848.546.200 dengan rincian Toyota Alphard tahun 2017, Toyota Inova tahun 2017, Mitsubishi Pajero tahun 2016 dan Honda Jazz tahun 2015.

Kemudian dirinya juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya Rp 207.244.560 dan surat berharga Rp 675.000.000. Berikutnya, kas dan setara kas Rp 3.367.319.729, serta harta lainnya Rp 140.000.000.

Di luar itu Rano Karno juga tercatat tidak memiliki utang. Sehingga Calon Wakil Gubernur Jakarta usungan PDIP ini memiliki kekayaan sebesar Rp 18.493.410.489 (Rp 18,49 miliar).

Simak Video 'Ridwan Kamil-Suswono Kompak Berbusana Adat Betawi':

[Gambas:Video 20detik]

(fdl/fdl)

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

(acd/rrd)

Jakarta -

Pramono Anung dan Rano Karno resmi mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur ke KPU DKI Jakarta. Mereka menjadi pasangan pertama yang mendaftar ke KPU.

Lalu berapa gaji Pramono jika terpilih menjadi gubernur?

Seperti dikutip detikcom, Rabu (28/8/2024), gaji pokok gubernur se-Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2000 tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Dalam aturan itu disebutkan gaji kepala daerah provinsi sebesar Rp 3 juta/bulan.

Selain gaji pokok, mereka juga akan mendapatkan tunjangan jabatan yang tercantum dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 68 Tahun 2001. Dalam aturan itu disebutkan tunjangan jabatan kepala daerah provinsi sebesar Rp 5,4 juta/bulan.

Tidak hanya itu, gubernur sebagai kepala daerah provinsi juga mendapatkan tunjangan lainnya selama menjalankan masa tugasnya yang diatur dalam PP Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dalam hal ini kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan yang kemudian dikembalikan jika berhenti dari jabatannya.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing kendaraan dinas yang juga dikembalikan ketika berhenti dari jabatannya. Turut disediakan biaya rumah tangga, biaya pembelian inventaris rumah jabatan, biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris, biaya pemeliharaan kendaraan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya perjalanan dinas, biaya pakaian dinas, serta biaya penunjang operasional.

Biaya penunjang operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, serta pengamanan dan kegiatan khusus lainnya.

Besarnya biaya penunjang operasional gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sehingga nilainya akan berbeda. Sampai Rp 15 miliar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi 1,75%; di atas Rp 15 miliar s/d Rp 50 miliar paling rendah Rp 262,5 juta dan paling tinggi 1%; di atas Rp 50 miliar s/d Rp 100 miliar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi 0,75%; di atas Rp 100 miliar s/d Rp 250 miliar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi 0,40%; di atas Rp 250 miliar s/d Rp 500 miliar paling rendah Rp 1 miliar dan paling tinggi 0,25%; di atas Rp 500 miliar paling rendah Rp 1,25 miliar dan paling tinggi 0,15%.

(acd/rrd)

JAKARTA - Dharma Pongrekun dinyatakan memenuhi syarat sebagai bakal calon gubernur jalur independen pada Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Jakarta 2024. Dharma dipastikan lolos setelah KPU DKI Jakarta menyelenggarakan rapat pleno verifikasi faktual terhadap syarat dukungan minimal pencalonan pada Kamis (15/8/2024).

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, untuk lolos ke Pilkada Jakarta jalur independen diperlukan minimal dukungan 618.998 warga Jakarta yang tersebar di minimal empat kota/kabupaten di Jakarta. Sementara, Dharma bersama pasangan calon wakil gubernur Kun Wardana dinyatakan berhasil mencatatkan dukungan 677.468 warga Jakarta.

Dharma lahir pada 12 Januari 1966 di Palu, Sulawesi Tengah. Ia adalah seorang purnawirawan Polri. Jabatan terakhir sebagai Analis Kebijakan Utama Bidang Jianbang Lemdiklat Polri. Pangkat terakhir pria berdarah Toraja ini adalah Komisaris Jenderal Polisi atau setara dengan jenderal bintang tiga.

Dharma memulai pendidikan di SMP Bruderan Purwokerto pada 1981 dan SMAN 34 Jakarta pada 1984. Ia lalu melanjutkan pendidikan ke AKABRI A di Akademi Kepolisian dan lulus pada 1988 kemudian menempuh pendidikan magister manajemen di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya dan lulus pada 2002.

Tak berhenti di situ, Dahrama kemudian melanjutkan magister jurusan ilmu hukum di Universitas Gadjah Mada (UGM) hingga lulus pada 2006. Terakhir, ia mendapatkan gelar pendidikan doktor kehormatan bidang kemanusiaan dari MBC University Depok pada 2023.

Sebelum pensiun sempat menduduki sejumlah jabatan tinggi seperti menjadi wakil kepala BSSN pada 2019 hingga 2021. Ia juga pernah bertugas sebagai Deputi Bidang Identifikasi dan Deteksi BSSN sejak Mei 2018.



Melansir e-LHKPN, Dharma Pongrekun terakhir kali menyampaikan harta kekayaan pada 30 Maret 2021. LHKPN disampaikan saat masih menjadi Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

Berdasarkan laporan, Dharma memiliki total Harta Kekayaan sebesar Rp9,3 miliar. Sejumlah empat aset tak bergerak berupa tanah dan bangunan jadi penyumbang terbesar.

Adapun tiga di antaranya tercatat berupa hibah dan akta. Selain itu Dharma Pongrekun melaporkan punya dua unit sepeda motor dan kas mencapai Rp50 juta.