Bisnis.com, JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sepakat menolak 12 calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM 2024 pada Mahkamah Agung (MA). 12 calon tersebut merupakan usulan dari Komisi Yudisial (KY).

Pengesahan penolakan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna Ke-6 masa persidangan I tahun sidang 2024-2025 DPR RI, Selasa (10/9/2024). Adapun, rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani.

“Apakah laporan Komisi III DPR RI yang memutuskan tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada Mahkamah Agung tahun 2024 tersebut dapat disetujui untuk ditetapkan?” tanya Puan dan dijawab setuju oleh para peserta rapat.

Sebelum Puan mengesahkan keputusan tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh memaparkan alasan penolakan terhadap sembilan calon hakim agung dan tiga calon hakim ad hoc HAM.

Dia menjelaskan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap calon hakim agung yang diajukan oleh KY, ditemukan fakta bahwa ada dua calon hakim agung pada kamar tata usaha negara khusus pajak yang tidak memenuhi persyaratan.

“Atas nama L.Y. Hari Sih Advianto, S.S.T., S.H., M.M., M.H. dilantik menjadi hakim pajak sejak 2016 [baru 8 tahun sebagai hakim],” tutur Pangeran.

Selain itu, ada Tri Hidayat Wahyudi, S.H., M.H., Ak., MBA yang mulai menjadi hakim pajak sejak tahun 2010. Artinya Tri baru 14 tahun sebagai hakim.

“Meskipun yang bersangkutan pernah menjadi Ketua Pengadilan Pajak tahun 2015,” imbuh Pangeran.

Dengan demikian, lanjut dia, dengan fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa dua calon tersebut terbukti tidak memenuhi persyaratan sebagai hakim agung.

“Sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, yaitu berpengalaman paling sedikit 20 tahun menjadi hakim,” lanjut Pangeran.

Setelah itu, Komisi III DPR melakukan rapat internal pada 28 Agustus 2024 dan sepakat tidak menyetujui seluruh calon hakim agung dan hakim ad hoc HAM pada MA yang diajukan oleh KY. (Annisa Nurul Amara)

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung untuk kamar perdata, Eko Purwanto ditanya terkait hukum monopoli dalam persaingan usaha di Indonesia.

Anggota Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, ketika perusahaan semakin besar dan menjadi penguasa pasar, mengapa perusahaan tersebut menjadi melanggar hukum?

"Menurut pandangan bapak bagaimana, jika seseorang atau perusahaan kemudian bisa menjadi besar dan menguasai pasar karena memang nature-nya itu adalah memaksimalisasi keuntungan. Kenapa kemudian menjadi terlarang?" kata Mukti dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, RAbu (10/7/2024).

Eko menjelaskan, monopoli adalah salah satu hal yang dilarang dalam dunia bisnis di Indonesia.

Sebab larangan itu dikarenakan monopoli akan membuat persaingan usaha menjadi tidak sehat.

"Karena penentuan keuntungan, harga dan sebagainya tidak ada persaingan yang wajar," ujarnya.

Terkait masalah monopoli ini, Eko menilai pengusaha bisa mengajukan kasus tersebut ke Komisi Perselisihan Persaingan Usaha (KPPU).

Dia kemudian memberikan contoh monopoli yang dilakukan salah satu marketplace yang beroperasi di Indonesia.

"Sebagai contoh yang baru saja ngetren itu mengenai kaitannya dengan Shopee yang kemudian menggunakan sarana pengiriman hanya dengan satu atau dua lembaga atau badan saja," katanya.

"Itu akhirnya disepakati Shopee bersedia merubah bagaimana supaya tidak terjadi persaingan usaha. Ini dilarang karena menjadi tidak sehat, karena konsumen akan dirugikan," tandas Eko.

Sebagai informasi, Eko Purwanto merupakan calon hakim agung kamar perdata yang diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau.

Pria kelahiran Magelang, 1966 ini mengenyam pendidikan formal sebagai sarjana hukum 1991 di Universitas Muhammadiyah Magelang. Kemudian melanjutkan studi magisternya di Universitas Narotama Surabaya.

Selain itu, Eko pernah menjabat sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus, Jakarta Pusat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung untuk kamar perdata Ennid Hasanuddin ditanya terkait beragam isu terkini dan peran pengadilan di dalamnya.

Hal itu ditanyakan oleh Anggota Komisi Yudisial (KY) Binziad Kadafi saat wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

"Di tahun 2024, belum lama kita dengar kekisruhan, protes banyak pihak mengenai kekisruhan penyelenggaraan ibadah haji, ada banyak isu yang terungkap, misalnya soal penentuan dan alokasi kuota haji reguler dan haji khusus, kemudian juga ada banyak keluhan terkait dengan pemenuhan layanan dasar jemaah haji," kata Binziad.

Dia juga mengutarakan masalah pendaftaran peserta didik baru (PPDB) yang setiap tahun pasti mengalami masalah tanpa adanya penyelesaian yang jelas.

"Kita semua tersentuh soal pusat data nasional sementara yang di-hack oleh hacker dan tentu saja setiap saat potensial untuk dibocorkan, padahal di sana termuat data-data yang menyangkut identitas kita sebagai warga negara," ucapnya.

"Pertanyaan saya, dalam situasi yang genting seperti itu, ketika ada muncul masalah yang menyangkut kepentingan publik, apa potensi kontribusi pengadilan memberikan solusi?" sambung Binziad.

Ennid kemudian menjawab, pengadilan memiliki alur hukum acara yang jelas dan tidak bisa menangani fenomena ketidakadilan di masyarakat secara aktif.

"Jadi ketika hanya melihat case seperti itu mungkin hanya sebagai referensi atau tontonan aja. Baru pengadilan memberikan kontribusi apabila itu menjadi kasus. Karena sesuai fungsi sebagai lembaga yudikatif," ujarnya.

Ennid memberikan kesimpulan, pengadilan bisa berkontribusi jika ada pihak yang memperkarakan saja.

"Jadi kesimpulan saya adalah kontribusi pengadilan apabila sesuatu jadi kasus baik di perdata maupun di pidana. Dan hakim tentu akan memberikan pertimbangan dampak sosial putusan," tandasnya.

Sebagai informasi, Ennid merupakan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banten.

Pria kelahiran Tasikmalaya, 1959, ini menamatkan sarjana hukumnya di Universitas Islam Indonesia (UII) 1984.

Ia kemudian melanjutkan magister notariat pada 1989 di Universitas Padjadjaran.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mustamar meyakini bahwa Mahkamah Agung bisa menjadi lebih baik lagi, meskipun kini namanya tercoreng akibat adanya hakim agung yang tersangkut kasus korupsi.

Keyakinan itu disampaikan Mustamar saat menjawab pertanyaan anggota Komisi Yudisial (KY), Taufik HZ, yang menanyakan alasan Mustamar mendaftar sebagai calon hakim agung.

"Tentunya bapak tahu persis kondisi di MA saat ini, terutama terjadinya berbagai kasus yang sangat mencoreng MA. Tapi, kenapa bapak masih bertekad juga untuk seleksi calon hakim agung, kenapa," ujar Taufik dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Rabu (10/7/2024).

Mustamar kemudian menjawab bahwa sebagai praktisi hukum, dirinya memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri.

Sebagai informasi, lulusan Fakultas Hukum Universitas Andalas tersebut, saat ini menjadi hakim di Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Mustamar pun telah merampungkan program doktoralnya pada tahun 2018 di Universitas Indonesia.

"Kami berpendapat saya cukup memenuhi syarat untuk itu. Oleh karena itu kami menggunakan hak konstitusi ini," katanya.

Selain itu, ia berpandangan bahwa, keinginanya untuk menjadi hakim agung TUN, merupakan bagian dari ibadah.

Mendengar hal tersebut, Taufik mengatakan bahwa persoalan yang terjadi di MA saat ini lebih kompleks dibandingkan alasan yang disampaikan Mustamar. Mulai dari intervensi yang diterima pimpinan MA hingga ke majelis hakim.

Namun, Mustamar tetap meyakini bahwa MA dapat lebih baik. Sebab, kata dia, MA saat ini telah mengalami kemajuan di bidang administrasi hingga ribuan perkara dapat ditangani dengan baik.

Adapun kekurangan MA pada saat ini adalah putusan yang masih memiliki kualitas mutu yang rendah.

"Kalau mutu putusannya bisa diperbaiki, MA bisa menjadi pusat ilmu hukum dan menjadi pimpinan pembaruan hukum melalui putusan hukum berkualitas," katanya.

Taufik pun kembali bertanya soal capaian MA yang justru lebih bersifat manajerial dan tidak menyentuh sisi moral dan mental, alih-alih puas dengan jawaban Mustamar.

"Itu saya kira masih jauh, dan itu untuk semua lembaga negara, bukan hanya MA, ada juga MK dan juga KPU, habis ini siapa juga yang akan bermasalah. Apakah dengan fakta-fakta ini bapak masih yakin?" tanya Taufik.

"Jawaban singkatnya saya tetap yakin, kita lebih baik berusaha dengan kemampuan yang ada dan tidak membiarkan keadaan yang buruk bertambah buruk. Jadi oleh karena itu, sekecil apapun nanti fungsi kami di MA, misalnya sebagai orang baru adalah hanya hakim anggota, tetapi akan digunakan sebaik-baiknya," kata Mustamar mengakhiri dialog.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) Pajak, Doni Budiono mengaku siap berhenti sebagai advokat jika resmi terpilih.

Hal itu disampaikan Doni saat dicecar terkait konflik kepentingan oleh anggota Komisi Yudisial (KY) Sukma Violetta dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

"Bapak saat ini berprofesi sebagai advokat di pengadilan pajak, kemudian Bapak juga sedang mengikuti seleksi hakim dalam hakim agung. Apakah ada potensi konflik ketika posisi Bapak misalnya nanti menjadi hakim?" kata Sukma.

"Jelas ada, oleh karena itu apabila saya diterima menjadi hakim agung, maka saya akan berhenti menjadi advokat dan fokus menjadi hakim agung," jawab Doni.

Sukma kemudian kembali bertanya, apakah Doni juga membayangkan akan ada konflik kepentingan lain dalam hal penanganan perkaranya.

Doni menjawab, tentunya ada.

"Saya punya kawan dari organisasi profesi yang tidak bisa kita hindari adalah teman-teman akrab. Sesuai dengan KPH khususnya di berintegritas tinggi, kalau itu teman baik saya atau kawan akrab saya, maka saya harus mengundurkan diri untuk memeriksa atau memutus, mengadili dari perkara tersebut," ujar Doni.

Sukma kembali bertanya terkait langkah teknis Doni menarik diri dari perkara yang diajukan oleh orang yang ia kenal.

"Kalau saya taHu dari awal pemohonnya teman baik saya, secepat mungkin saya mengundurkan diri supaya di MA ini tidak sampai menjadi maslaah di kemudian hari, harus segera saya mengundurkan diri," ujarnya.

Doni menyebut akan mengirim surat kepada pimpinan Mahkamah Agung agar dia tak dilibatkan dalam perkara yang berpotensi terjadi konflik kepentingan pribadinya.

"Setelah saya ditunjuk jadi majelis, saya akan mengirim surat kepada ketua bahwa saya ada konflik kepentingan dengan alasan yang saya sampaikan ini," tuturnya.

Doni Budiono merupakan pengacara dengan kompetensi TUN pajak. Pria kelahiran Madiun, 1966 ini adalah pengacara di PDB Law Firm dan diusulkan oleh empat asosiasi advokat pajak dan dua universitas.

Jenjang pendidikan formal yang pernah dijajaki Doni adalah sarjana ekonomi akuntansi, teknik elektro dan hukum. Sedangkan jenjang magister hingga doktoral yang ditempuh adalah bidang hukum di Universitas 17 Agustus 1945, Jawa Timur.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Amzulian Rifai menanyakan temuan 40-60 persen penerimaan pajak masuk ke kantong pegawai pajak saat mewawancarai calon hakim agung untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) pajak, Diana Malemita Ginting, Selasa (9/7/2024).

"40-60 persen penerimaan pajak tidak masuk ke kas negara, namun masuk ke kantong aparat pajak. Masih ada di laman BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pemangunan), itu mengutip dari Transparansi Intenasional Indonesia," ujar Amzulian di Gedung KY, Jakarta Pusat, Selasa (9/7/2024).

Amzulian menyebutkan, mungkin data tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi termuat laman resmi pemerintah dan berjumlah sangat besar.

"Kira-kira peran apa yang bisa dilakukan oleh para hakim pajak, boleh juga hakim agung," ucap Amzulian.

Diana mengaku tidak tahu apakah data yang dikutip di laman BPKP tersebut akurat atau tidak, namun dia bisa memberikan upaya pencegahan jika nanti terpilih jadi hakim agung.

Menurut dia, salah satu upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah membuat deklarasi di luar Laporan Hasil Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

"Jadi kita kadang-kadang ada misalnya pejabat atau pegawai pajak yang kemudian membuat kantor konsultan kemudian ada wajib-wajib pajak yang dianggap sudah lama jadi customer-nya," tutur Diana.

Bekas auditor di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) itu menyebutkan, sistem deklarasi tersebut sudah diberlakukan di Kemenkeu.

"Ini kita di Kemenkeu kita membuat deklarasi pegawai, di deklarasi pegawai agak berbeda dengan laporan kami setiap tahun, ini deklarasi pegawai menunjukkan siapa dari sisi saudara ke atas dan ke samping kita sampaikan informasi datanya, kemudian kegiatan di luar pegawai apa saja," kata dia.

Untuk diketahui, MA tengah menggelar wawancara terbuka calon hakim agung dan calon hakim ad hoc hak asasi manusia (HAM) sejak Senin (8/7/2024) hingga Kamis (11/7/2024).

Masyarakat bisa ikut mengajukan pertanyaan kepada para calon hakim agung dengan datang langsung ke Gedung KY atau melalui tayangan langsung di saluran YouTube KY.

Berikut adalah jadwal lengkap wawancara calon hakim agung dan calon hakim ad hoc HAM di Mahkamah Agung 2024:

Senin (8/7/2024):

1. Abdul Azis pukul 07.30-09.10 WIB untuk kamar pidana

2. Ahmad Shalihin pukul 09.15-10.55 WIB untuk kamar pidana

3. Alimin Ribut Sujono pukul 11.00-12.40 WIB untuk kamar pidana

4. Aviantara pukul 13.10-14.50 WIB untuk kamar pidana

5. Andeas Eno Tirtakusuma pukul 14.55-16.35 untuk kamar pidana

6. Annas Mustaqim pukul 16.40-18.20 WIB untuk kamar pidana

Selasa (9/7/2024):

1. Khamim Thohari pukul 07.30-09.10 WIB untuk kamar pidana

2. Setyanto Hermawan pukul 09.15-10.55 WIB untuk kamar pidana

3. Diana Malemita Ginting pukul 11.00-12.40 WIB untuk kamar Tata Usaha Negara (TUN) pajak

4. Doni Budiono pukul 13.10-14.50 WIB untuk kamar TUN pajak

5. L. Y. Hari Sih Advianto pukul 14.55-16.35 WIB untuk kamar TUN pajak

6. Tri Hidayat Wahyudi pukul 16.40-18.20 WIB untuk kamar TUN pajak

Rabu (10/7/2024):

1. Hari Sugiharto pukul 07.30-09.10 WIB untuk kamar TUN

2. Mustamar pukul 09.15-10.55 WIB untuk kamar TUN

3. Ennid Hasanuddin pukul 11.00-12.40 WIB untuk kamar perdata

4. Gunawan Widjaja pukul 13.10-14.50 WIB untuk kamar perdata

5. Eko Purwanto pukul 14.55-16.35 WIB untuk kamar perdata

Kamis (11/7/2024)

1. Agus Budianto pukul 07.30-09.10 WIB untuk ad hoc HAM

2. Bonifasius Nadya Arybowo pukul 09.15-10.55 WIB untuk ad hoc HAM

3. Mochammad Agus Salim pukul 11.00-12.10 WIB untuk ad hoc HAM

4. Lailatul Arofah pukul 13.10-14.20 WIB untuk kamar agama

5. Muhayah pukul 14.25-15.35 WIB untuk kamar agama

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi Yudisial Siti Nurdjanah menanyakan soal kondisi Mahkamah Agung kepada calon hakim agung Khamim Tohari.

Hal itu ditanyakan Siti dalam wawancara terbuka seleksi calon hakim agung di Gedung Komisi Yudisial, Jakarta Pusat, Selasa (8/7/2024).

"Kalau lulus dilantik jadi Hakim Agung, saya tanya pendapat Pak Khamim, terkait MA saat ini, bagaimana sih kondisinya? Baik atau belum? kalau belum mananya yang belum, kalau sudah baik bagaimana?" kata Siti kepada Khamim.

Khamim kemudian menyebut, kondisi MA tidak sempurna dan masih ada kekurangan yang terjadi.

Misalnya terkait dengan putusan di tingkat akhir yang sering tidak didapat oleh pengadilan tingkat pertama.

"Ini bagian dari yang dikeluhkan masyarakat," katanya.

Kemudian Khamim menyinggung soal kasus dugaan gratifikasi dilakukan Hakim Agung Gazalba Saleh yang hingga kini masih bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat/Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

"Kemudian, ada juga yang juga kita ikuti selama ini yang kebetulan masih menjadi perhatian publik terkait pemeriksaan Bapak kita (Gazalba) di PN Jakarta Pusat. Ini juga sebagai renungan kami dengan kami ingin menjadi hakim agung," tuturnya.

Sebab itu, Khamim ingin menjadi seorang Hakim Agung agar kondisi MA bisa menjadi lebih baik.

"Tentunya dalam kejadian-kejadian yang terjadi sekarang, kami ingin berusaha bisa masuk sebagai orang yang mencintai lembaga kita MA, untuk menyumbangkan diri dan tenaga kita," tuturnya.

Khamim Thohari adalah pria kelahiran Malang, 1967 dan menempuh pendidikan tinggi di Universitas Brawijaya Malang pada 1992, kemudian melanjutkan program Magister di Universitas Merdeka dengan tahun lulus 2006.

Khamim merupakan hakim di Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Ia Diusulkan sebagai Hakim Agung oleh Kepala Badan Pengawasan MA, Sugiyanto.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) menanyakan pandangan calon hakim agung untuk kamar pidana, Aviantara terkait Rancangan Undang-undang Perampasan Aset yang sedang diproses di DPR-RI.

Hal itu ditanyakan langsung oleh anggota KY Mukti Fajar Nur Dewata dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Soal RUU perampasan aset, ini kan sudah ramai ya, dan mungkin akan segera disahkan. Menurut bapak, RUU perampasan aset itu bagaimana?," kata Mukti.

Mukti mengatakan, RUU Perampasan Aset memiliki latar belakang mengembalikan kekayaan negara yang dicuri dalam bentuk aset oleh para koruptor.

Sehingga aset para koruptor tidak bisa disita secara seluruhnya jika hasilnya bukan dari mencuri uang negara.

"Begini, tentunya perampasan aset itu juga dilatarbelakangi oleh dugaan tindak pidana yang dilakukan. Sehingga tidak semata-mata semua aset itu dapat dirampas," Aviantara.

Mukti kemudian membacakan pengertian RUU Perampasan Aset. Dia menjelaskan jika RUU itu berkaitan dengan aset yang dirampas sesuai dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Aviantara kemudian menyebut, jika memang perampasan aset diputus di pengadilan, maka selanjutnya tinggal pelaksanaannya saja.

"Jadi, kalau dalam perkara pidana tentunya JPU sebagai pelaksana putusan itu. Memang dalam putusan tadi mana-mana yang secara paksa diambil atau dirampas oleh penutuntut umum harus sudah sesuai dengan amar putusan, misalkan rumah, mobil," ucap Aviantara.

Dia kemudian diminta menjelaskan apa perbedaan antara penyitaan aset dan perampasan aset.

"Kalau sita itu sifatnya sementara, jadi misalnya menyita, berarti disita tidak boleh dipindahtangankan. Jadi misalnya masih dalam proses penyidikan kan disita, barbuk, itu tidak boleh dipindahtangankan," tandasnya.

Sebagai informasi, Aviantara merupakan Wakil Ketua Hakim Pengadilan Tinggi Manado.

Dia diusulkan menjadi Hakim Agung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Asli Ginting.

Pria berusia 60 tahun ini mengenyam pendidikan hukumnya di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Aviantara lulus S1 Hukum pada 1985 kemudian mengambil studi magister hukum dan baru saja lulus pada tahun ini.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial menanyakan tekanan terberat yang dialami calon hakim agung untuk kamar pidana, Alimin Ribut Sujono saat menangani kasus-kasus besar, salah satunya adalah kasus pembunuhan Yosua Hutabarat alias Brigadir J.

Anggota KY, Binziad Kadafi mengatakan, ada banyak kasus besar yang ditangani Alimin, termasuk praperadilan Eks Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dan juga praperadilan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

"Pertanyaan saya Pak, tekanan-tekanan semacam apa yang Bapak temui ketika menangani perkara-perkara tersebut," tanya Binziad dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

Alimin mengatakan, dia mendapat ancaman secara fisik, namun karena terbiasa dalam karier seorang hakim mendapat ancaman, dia merasa itu bukan hal terberat.

"Jadi ketika anak mau diculik orang, tapi kalau tekanan-tekanan ini memang hakim risiko, itu bagian dari risiko," ucapnya.

Tekanan terbesar, kata Alimin, justru datang dari internal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saat itu.

"Tekanan dari internal?" tanya Binziad.

"Ya," kata Alimin.

"Maksudnya gimana pak tekanan dari internal?" tanya Binziad lagi.

Alimin menjelaskan, tekanan itu datang dari rekan kerja hingga di jajaran tertinggi Mahkamah Agung.

"Kemudian gimana Bapak menghadapi tekanan tersebut? apakah ada pengaruhnya, walaupun kalau kita bicara perkara pidana, satu hari saja dari rencana pidana yang menurut Bapak sebagai kebijaksanaan harus dijatuhkan," ujar Binziad.

Alimin mengatakan, untuk menghindari intervensi dan tekanan, ia akan bicara dengan pimpinan di kantornya agar tidak ikut campur dalam perkara yang ia tangani ketika sudah ditugaskan.

"Kalau memang (penugasan) perkara-perkara silakan itu adalah kewenangan pimpinan untuk menugaskan saya, tapi mohon kalau sudah diberikan jangan diintervensi," ucap Alimin.

Namun jika masih ada intervensi, Alimin memilih pasif dan berdiam diri. Dia tidak akan hadir jika ada suruhan untuk diminta menemui seseorang khususnya pihak yang sedang berperkara.

"Jadi ketika ada yang ternyata harus saya hadapi, saya diam, dan apabila saya merasa bahwa itu saya tidak bisa mengendalikan. Misalkan untuk diminta datang ke siapa, saya nggak hadir," tandasnya.

Alimin diketahui pernah menjadi hakim tunggal dalam sidang pra peradilan tersangka kasus korupsi Eks Sekretaris MA Hasbi Hasan.

Pria kelahiran Pati, 1967 ini juga pernah memutus menolak praperadilan Eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Namanya cukup tenar saat kasus pembunuhan Brigadir J dengan terpidana Eks Kadiv Propam Polri Ferdy Sambo bersama istrinya Putri Candrawati dan dua ajudan, Ricky Rizal-Richard Eliezer serta satu supirnya Kuat Maruf.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Yudisial (KY) Mukti Fajar Nur Dewata mencecar calon hakim agung Ahmad Shalihin terkait wacana menghukum para koruptor dengan cara dimiskinkan.

Pertanyaan itu disampaikan Mukti dalam wawancara terbuka calon hakim agung di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Kalau ada gagasan atau wacana tentang pemberian sanksi pemiskinan terhadap koruptor, dimiskinkan, dirampas asetnya dan sebagainya.. Menurut Bapak, konsep atau basis teori atau asas hukumnya dari pemiskinan ini sesuai nggak dengan perbuatan melawan hukum," ujar Mukti.

Ahmad Shalihin kemudian menjawab dengan nada tidak setuju. Ia menilai seorang koruptor harus dihukum sesuai dengan kerugian yang ia timbulkan dari kejahatannya.

"Dia tidak bisa dihukum melebihi dari apa yang dia lakukan," kata Ahmad.

"Jadi kalau seseorang misalnya melakukan suatu tindak pidana, dia rugikan negara Rp 100 juta, ya harusnya sebatas Rp 100 juta saja untuk dilakukan penyitaan terhadap barang-barangnya," sambung dia.

Menurut Ahmad, harta yang didapat seorang koruptor tidak selalu dari hasil korupsi.

Sebab, menurut dia, koruptor juga bekerja dan memiliki penghasilan selain mencuri uang dari negara.

"Kalau dia kedudukannya terakhir sebagai Dirjen atau sebagai punya jabatan tinggi, ya pantas lah dia memiliki mobil yang berharga misalnya Rp 200 juta-Rp 300 juta, tidak boleh pula disita sampai tidak punya rumah lagi," ucapnya.

"Atau disita semuanya seolah-olah orang bekerja puluhan tahun enggak ada hasil, kita juga tidak boleh menzalimi seseorang melebihi dari apa yang dia lakukan," sambung Ahmad.

"Bapak menganggap bahwa pemiskinan itu salah satu perbuatan melawan hukum," tanya Ketua KY.

"Betul," jawab Ahmad.

Ketua KY Mukti kemudian kembali bertanya, bagaimana jika upaya pemiskinan para koruptor adalah bentuk hukuman agar memiliki efek jera?

"Kalau dimiskinkan kan dia jera karena motivasi korupsi kebanyak adalah untuk hidup berlebih-lebihan, itu gambaran umum," ucapnya.

Namun, Ahmad tetap teguh dengan keyakinannya bahwa memiskinkan koruptor adalah cara yang salah.

Koruptor harus diminta pembuktian terbalik apabila negara benar-benar ingin menyita harta terpidana tersebut.

"Jadi sekali lagi kalau kita menghukum harus proporsional, tidak boleh melebihi dari apa yang dia lakukan. Kecuali memang diminta pembuktian terbalik misalnya. Kalau pembuktian terbalik ada hal-hal yang tidak dia bisa buktikan, boleh disita," ucap Ahmad.

"Tapi sekali lagi tidak boleh melebihi dari apa yang dia lakukan," tandas Ahmad.

Diketahui, Ahmad Shalihin adalah Hakim Ketua di Pengadilan Tinggi Maluku Utara. Pria kelahiran Amuntai tahun 1960 ini diusulkan dari kelompok Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Ia merupakan salah satu kandidat calon hakim agung yang akan ditempatkan di kamar pidana.

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon Hakim Agung untuk kamar pidana, Abdul Aziz dicecar soal kasus kebocoran Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi beberapa waktu lalu.

Pertanyaan itu disampaikan oleh Ketua Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata dalam acara wawancara terbuka 19 calon hakim agung dan 3 calon hakim ad hoc di Gedung KY, Jakarta Pusat, Senin (8/7/2024).

"Saya ingin tanyakan beberapa hal terkait dengan KUHP yang baru, pemahaman yang bapak pahami mengenai adanya asas atau prinsip teknologi digital itu mulai diakomodir," kata Mukti.

"Dalam pasal 5 itu ada keselamatan dan keamanan sistem komunikasi elektronik. Kalau kemudian, kita kaitkan dengan isu terbaru ya, tentang PDN yang di-hack, ini sistem pertanggungjawaban pidananya gimana pak?," tanya Mukti ke Abdul Aziz.

Abdul Aziz kemudian menjawab, yang harus bertanggungjawab dalam hal tindak pidana adalah pelaku yang membuat kebocoran data.

Dia menilai, pelaku harus tetap diadili jika terbukti melakukan tindak pidana dengan sengaja membocorkan atau mengambil alih data dari PDN.

"Untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pelaku yang melakukan tindak pidana itu, maka kalau dia benar akibat perbuatannya, sehingga terjadinya kebocoran atau hilangnya data-data tadi," ujarnya.

Namun dari sisi lain, Abdul Aziz menilai tanggungjawab juga dibebankan pada lembaga atau badan yang diberikan kewenangan untuk mengelola data pribadi warga.

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 7/2022 tentang Perlindungan Data Pribadi yang menyebut data perorang harus dilindungi atau dijaga dan tidak bisa tanpa izin mempunyai data tidak disebarkan oleh orang lain.

"Apabila terjadi kebocoran sehingga data diambil orang lain, maka pertanggungjawaban itu harus diberikan kepada pihak-pihak yang diberi kewenangan itu," kata Abdul Aziz.

"Apabila terjadi perbuatan melawan hukum, maka yang bersangkutan atau badan hukum diminta pertanggungjawaban," sambung dia.

Abdul Aziz merupakan salah satu dari 19 calon hakim agung yang akan menjalani wawancara terbuka di KY.

Pria berusia 59 tahun ini diusulkan oleh Mahkamah Agung RI yakni Pegnadilan Tinggi Medan.

Jabatan terakhir Abdul Aziz adalah sebagai Hakim Ketua di Pengadilan Negeri Palembang Kelas 1A Khusus pada 2021 silam.