JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Kalau daya beli menurun tapi kemudian di satu sisi ada instrumen-instrumen yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk itu semakin rendah, nah itu yang harus kita cari jalan keluarnya," tegasnya.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, insentif kepada produsen penting diberikan sejalan dengan rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK).

Hal itu menurutnya merujuk kepada kondisi daya beli masyarakat yang dilaporkan menurun.

"Saya kira, saya kira insentif menjadi sangat penting ya, apalagi, secara umum ya. Apalagi kalau menurut datanya kan banyak disampaikan oleh kementerian lain daya beli kita menurun," ujar Agus di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (19/9/2024).

"Kalau daya beli menurun tapi kemudian di satu sisi ada instrumen-instrumen yang membuat kemampuan masyarakat untuk membeli produk itu semakin rendah, nah itu yang harus kita cari jalan keluarnya," tegasnya.

Ia melanjutkan, sebagai bagian dari pemerintah, Kemenperin terus melakukan pembicaraan dengan para pelaku industri terkait penerapan cukai.

Kemenperin juga menerima masukan dari pihak industri.

Agus juga mengungkapkan, dirinya sudah menyampaikan usulan soal penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ia berharap dalam waktu dekat sudah ada tindak lanjut dari Presiden soal usulan tersebut.

"Ya itu sudah saya usulkan. Saya sudah usulkan kepada Bapak Presiden. Ya kita harap dalam waktu dekat ini ada, tindak lanjut dari Pak Presiden," tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, usulan tarif cukai minuman berpemanis dalam kemasan sebesar minimal 2,5 persen pada 2025 ini menjadi kesimpulan rapat kerja BAKN DPR RI bersama Kemenkeu.

Ketua BAKN Wahyu Sanjaya mengatakan, pihaknya mengusulkan pemerintah untuk menerapkan cukai pada minuman berpemanis dalam kemasan secara bertahap, dimulai dengan minimal 2,5 persen pada 2025.

Wahyu menjelaskan, usulan ini diajukan untuk mengendalikan dan mengurangi dampak negatif konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan yang sangat tinggi.

Usulan ini juga akan meningkatkan penerimaan negara dan mengurangi ketergantungan penerimaan negara dari cukai hasil tembakau.

Sebagai informasi, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah memasukkan rencana pungutan cukai MBDK ke daftar kebijakan pendapatan negara tahun depan.

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga, akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah menargetkan setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook setoran cukai tahun ini sebesar Rp 230,50 triliun.

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal (Dirjen) Bea dan Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani buka suara terkait pungutan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang rencananya bakal diterapkan pada 2025.

Askolani mengatakan, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) masih akan melakukan pembahasan lebih lanjut mengenai pungutan yang sudah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) beberapa tahun terakhir itu.

"Kebijakan cukai MBDK masih di-review," kata dia kepada Kompas.com, Kamis (29/8/2024).

Lebih lanjut Askolani bilang, dalam menentukan penetapan kebijakan pungutan cukai MBDK, pemerintah bersama legislatif akan melihat terlebih dahulu kondisi perekonomian pada tahun 2025.

"Kemudian akan melihat perkembangan ekonomi di tahun 2025," ujarnya.

Sebagai informasi, dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025, pemerintah telah memasukan rencana pungutan cukai MBDK ke dalam daftar kebijakan pendapatan negara tahun depan.

"Pengenaan cukai terhadap MBDK tersebut dimaksudkan untuk mengendalikan konsumsi gula dan/atau pemanis yang berlebihan, serta untuk mendorong industri untuk mereformulasi produk MBDK yang rendah gula," tulis pemerintah dalam dokumen Nota Keuangan RAPBN 2025.

"Sehingga akhirnya diharapkan dapat mengurangi eksternalitas negatif bagi kesehatan masyarakat bagi kesehatan masyarakat yaitu dengan menurunnya prevalensi Penyakit Tidak Menular (PTM) pada masyarakat," tulis pemerintah.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan sinyal pemerintah akan mulai memungut cukai MBDK pada tahun 2025.

Sri Mulyani mengatakan, ketentuan mengenai pungutan cukai MBDK sebenarnya sudah pernah dibahas sebelumnya bersama dengan Komisi XI DPR RI.

Salah satu pertimbangan pemerintah memungut cukai MBDK ialah dengan melihat tingginya angka prevalensi diabetes, sehingga perlu ada upaya untuk mengatasi permasalahan kesehatan tersebut.

Rencana pungutan cukai minuman berpemanis itu pun selaras dengan kenaikan target setoran cukai dalam RAPBN 2025 dari outlook APBN 2024.

Berdasarkan dokumen RAPBN 2025, pemerintah menargetkan setoran cukai sebesar Rp 244,19 triliun, naik 5,93 persen dari outlook setoran cukai tahun ini sebesar Rp 230,50 triliun.

"Kita juga melakukan untuk beberapa (kebijakan) cukai yang selama ini sudah dibahas dengan Komisi XI," ucap Sri Mulyani.

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah berencana untuk menerapkan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) pada 2025. Analis membagikan strategi bagi emiten untuk bertahan jika kebijakan tersebut diterapkan.

Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Indonesia Nafan Aji Gusta mengatakan perusahaan terbuka yang memproduksi makanan dan minuman (mamin) perlu membuat strategi untuk memitigasi rencana penerapan cukai MBDK.

Menurutnya, strategi perusahaan nantinya bisa berinovasi untuk menciptakan minuman rendah gula (less sugar). Dia menilai cara itu akan membuat perusahaan terhindar dari penerapan kebijakan cukai.

"Sebenarnya yang penting produknya banyak, yang penting produknya diversified. Jadi nanti otomatis bisa mitigasi terkait dengan penerapan kebijakan cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan," katanya saat dikonfirmasi Bisnis, pada Sabtu (24/8/2024).

Lebih lanjut, dia mengungkap bahwa untuk produk konsumsi atau consumer goods terkait minuman berpemanis ini memang sangat luas.

Pasalnya, inovasi produk nantinya bisa memberikan dampak positif terhadap keberlanjutan (sustainability) dalam peningkatan kinerja fundamental ke depan.

"Di tambah lagi Indonesia juga bagus dari sisi strong domestic consumption, Excellent. Menurut saya jadinya ini akan menjadi bagus akan menjadi potensial untuk menopang kinerja penjualan," tambahnya.

Kemudian, dia merekomendasikan saham PT Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk. (ULTJ) yang terpantau menghijau di akhir perdagangan kemarin, Jumat (23/8/2024).

Saham emiten ULTJ meningkat 0,55% dengan harga Rp1.825 per saham, dan saham MYOR meningkat dengan 3,08% di level harga Rp2.680 per saham.

Untuk diketahui, cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dan berkemungkinan akan diterapkan di tahun depan atau saat pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto.

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran

Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menyasar dua kelompok produk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) yang akan dikenakan cukai.

Direktur Teknis dan Fasilitas DJBC Kemenkeu Iyan Rubianto menyampaikan bahwa dua kelompok MBDK yang akan dikenakan cukai, yaitu minuman siap saji dan konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran.

Untuk minuman siap saji, lanjutnya produk yang dikenai cukai, diantaranya sari buah kemasan dengan tambahan gula, minuman berenergi, minuman lainnya seperti kopi, teh, minuman berkarbonasi, dan lainnya, serta minuman spesial Asia seperti larutan penyegar.

“Ruang lingkupnya adalah jus buah, sari buah, minuman berenergi, minuman lainnya, seperti kopi dan teh, kopi kalau mengandung gula, kalau tidak mengandung gula ya tidak kena [cukai],” katanya dalam Kuliah Umum Menggali Potensi Cukai, dikutip Selasa (23/7/2024).

Sementara itu, untuk konsentrat yang dikemas dalam bentuk penjualan eceran, produk yang dikenai cukai yaitu yang berbentuk bubuk seperti kopi sachet, cair seperti sirup, kental manis, dan yang berbentuk padat seperti effervescent.

Iyan menjelaskan pengenaan cukai atas sejumlah produk tersebut untuk mengendalikan konsumsi MBDK di masyarakat yang berpotensi menyebabkan obesitas dan diabetes.

Pemerintah mencatat, diagnosis diabetes melitus tipe 2 di dalam negeri meningkat 74%, daro 5,2 juta pada 2018 menjadi 9,1 juta klaim pada 2022.Selain itu, total biaya klaim pasien diabetes melitus pada periode 2018 hingga 2022 juga meningkat sebesar 26%, dari Rp1,5 triliun menjadi hampir mencapai Rp2 triliun.

Iyan mengatakan Indonesia menempati urutan ke-5 di dunia sebagai negara dengan jumlah penderita diabetes tertinggi di dunia, yaitu mencapai 19,5 juta orang.

Angka penderita diabetes di Indonesia lebih tinggi dari Brasil dan Meksiko, yang masing-masingnya tercatat sebanyak 15,7 juta orang dan 14,1 juta orang.Jumlah penderita diabetes di Indonesia itu meningkat signifikan dalam 2 dekade, di mana pada 2000 baru tercatat sebanyak 5,6 juta orang dan pada 2011 naik menjadi 7,3 juta orang.

Tanpa kebijakan pengendalian, International Diabetes Federation memperkirakan penderita diabetes melitus di Indonesia akan mencapai 23,33 juta jiwa pada 2030 dan mencapai 28,57 juta jiwa pada 2045.

Iyan menegaskan pengenaan cukai MBDK memiliki tiga tujuan utama. Pertama, mendorong pola konsumsi masyarakat yang lebih sehat. Kedua, mendorong industri untuk mereformulasi produk yang lebih rendah gula.

Ketiga, meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung belanja kesehatan.

"Selain sebagai instrumen pengendalian, kebijakan cukai juga dapat digunakan sebagai instrumen penerimaan untuk dukungan belanja kesehatan," jelasnya.

Terkait tarif, Iyan mengatakan tarif cukai MBDK akan ditetapkan spesifik per liter berdasarkan kandungan gula dan menyasar pabrikan untuk produksi dalam negeri dan importir untuk produksi luar negeri.

Daftar Produk yang Tidak Kena Cukai MBDK

Di sisi lain, pemerintah akan melakukan pembebasan atau menetapkan produk MBDK tidak dipungut cukai yang nantinya akan diatur dalam peraturan menteri keuangan (PMK).

Produk tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu:

1. Kategori keperluan medis

Susu formula atau produk lainnya sesuai dengan masukan BPOM dan Kementerian Kesehatan.

2. Madu dan Jus

madu, jus sayur atau jus buah tanpa pemanis tambahan.

3. Minuman siap saji

minuman yang dijual dan dikonsumsi di tempat, misalnya di warung makan atau restoran