Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa PT Sri Rejeki Isman (Sritex) telah kembali mengantongi izin dari Direkrotat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk melakukan kegiatan ekspor-impor.

"Sekarang yang penting perusahaan ini masih tetap berjalan. Dan Bea Cukai sudah diizinkan untuk impor dan ekspor," ujar Airlangga dalam Konferensi Pers di Kantornya, Kamis (30/10).

Airlangga menyampaikan bahwa saat ini status Sritex sudah berada di tangan kurator setelah resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

"Jadi tentu ini yang akan kita tunggu dari kurator. Namun dari segi pemerintah berharap bahwa perusahaan tetap berjalan," katanya.

Untuk langkah berikutnya, pihaknya akan melihat lebih lanjut terkait proses hukum yang saat ini sedang diajukan Sritex.

"Manajemen dipegang oleh kurator. Dan langkah-langkah selanjutnya juga diputuskan melalui hakim pengawas," katanya.

Diberitakan KONTAN sebelumnya, Sritex merupakan salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, resmi dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang.

Putusan pailit ini tercantum dalam perkara nomor 2/Pdt.Sus-Homologasi/2024/PN Niaga Smg. Pailitnya Sritex disebabkan oleh beban utang perusahaan yang melebihi nilai aset yang dimiliki.

Reporter: Adinda Ade Mustami, Dendi Siswanto | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat sebanyak 130 perusahaan telah memanfaatkan fasilitas penundaan pelunasan pita cukai selama 90 hari.

Adapun nilai pembayaran pita cukai yang ditunda tersebut mencapai Rp 163,61 triliun hingga 29 Oktober 2024.

"Sampai dengan 29 Oktober 2024, total penundaan pembayaran pita cukai Rp 163,61 triliun (dan sudah lunas 71,96%) dengan jumlah 130 perusahaan," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani, Selasa (29/10).

Seperti yang diketahui, pemerintah kembali menerbitkan relaksasi pelunasan pita cukai selama 90 hari dari normalnya dua bulan.

Aturan ini diterbitkan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2024 tentang Petunjuk Teknis Penundaan Pembayaran Cukai Untuk Pengusaha Pabrik atau Importir Barang Kena Cukai yang Melaksanakan Pelusanan dengan Cara Pelekatan Pita Cukai.

Askolani menambahkan, pada November mendatang, penundaan pembayaran pita cukai akan kembali normal atau hanya untuk 60 hari (dua bulan).

Oleh karena itu, ia memastkan bahwa penerimaan cukai pada tahun ini akan kembali normal seperti yang telah direncanakan.

"Sudah diperhitungkan di rencana penerimaan tahun 2024, karena sudah menjadi pola seperti tahun-tahun sebelumnya," katanya.

Sebagai informasi, penerimaan cukai menjadi komponen terbesar dari penerimaan kepabeanan dan cukai. Adapun outlook penerimaan cukai pada tahun ini akan sebesar Rp 230,5 triliun.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kepulauan Riau, Tim Gabungan Bareskrim Polri, dan Lantamal IV Batam menggagalkan upaya penyelundupan benih lobster yang terjadi di Perairan Berakit, Bintan, Kepulauan Riau. Tim menyita 37.305 benih bening lobster senilai Rp 23,6 miliar.

“Berawal dari informasi dan hasil penyelidikan yang valid mengenai adanya ‘kapal hantu’ yang akan menjemput benih lobster yang sudah terbungkus rapi, untuk dibawa ke luar negeri secara ilegal,” kata Dirtipidter Bareskrim Polri Brigjen Nunung Syaifuddin dalam keterangan tertulis yang diterima Tempo, 17 Oktober 2024.

Usai mengetahui kapal hantu itu, Nunung mengatakan tim gabungan mengejar dan menangkap kapal High Speed Craft pada 14 Oktober 2024. Senyampang, tim gabungan juga memetakan dari hulu ke hilir upaya penyelundupan benih lobster jaringan darat ini selama dua bulan.

Nunung mengatakan jalur darat di Sumatera terbagi menjadi dua bagian. Pertama, asal benih lobster itu dari Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Kedua, para pelaku menggunakan jalur darat untuk menyelundupkan benih lobster melalui Sumatera Selatan, Jambi, dan Riau.

“Berdasarkan 2 bagian tersebut, sistem penyelundupan yang digunakan adalah sistem join cargo yang dimana seluruh barang yang diselundupkan akan terkumpul pada satu titik poin,” kata Nunung.

Benih bening lobster itu telah dilepasliarkan pada Selasa, 15 Oktober 2024 di perairan Anak Kanipan Batu, Kabupaten Karimun oleh Dit Tipidter Bareskrim Polri, Kanwilsus DJBC Kepri, Lantamal IV Batam, dan instansi terkait.

Nunung bercerita pada 14 Oktober 2024, tim gabungan telah menyita barang bukti berupa 46 kotak streofoam yang berisikan 237.305 ekor benih bening lobster dan 1 Unit Kapal High Speed Craft. Nunung menyebut tim gabungan saat ini masih mengejar dua pelaku berinisial CM dan RI yang masih buron.

“Masih dalam pengejaran dan sudah dikantongi identitas melalui IT Polri serta tersangka (buyer) masih kami dalami yang diduga tersangka pembeli (buyer) berada di luar negeri,” kata dia.

Berdasarkan hasil penyelidikan, Nunung mengatakan para pelaku menggunakan modus mengumpulkan atau mengepul benih lobster asal pesisir selatan Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, Lampung, dan Sumatera Barat. Usai mengumpulkan benih lobster, pelaku berkumpul di Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau.

“Kemudian dikemas dan diselundupkan ke Luar Negeri menggunakan Kapal HSC (High Speed Craft) atau yang biasa disebut kapal hantu,” kata dia.

Dalam konferensi pers itu turut hadir Dirkrimsus Polda Kepri Kombes Puttu Yuda Prawira, Danlantamal IV diwakili Wakil Komandan Lantamal IV Kolonel Laut (P) Ketut Budiantara, Kepala KPU Bea Cukai, Kepala Balai Karantina Stasiun TBK, Asintel Lantamal IV, Kapolres Kabupaten Karimun, Danlanal TBK, Kapolsek Meral, Kasat Reskrim Polres Karimun, Kepala Subdit Patroli Laut DJBC Kepri, Kabid penindakan dan sarana Operasi Kanwil DJBC Khusus Kepri, dan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe madia Pabean B Tanjung Balai Karimun.

Polisi menjerat pelaku Pasal 88 Jo pasal 16 ayat (1) dan atau pasal 92 Jo pasal 26 (ayat) 1 UU Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang 31 tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diganti oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Cipta Kerja yang terjadi di Wilayah Indonesia. Dengan ancaman pidana penjara 8 tahun dan denda Rp1.500.000.000.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berupaya untuk mengoptimalkan penerimaan cukai pada tahun 2024.

Oleh karena itu, Bea Cukai kembali melanjutkan Operasi Gempur II yang digelar pada 7 Oktober hingga 7 November mendatang. Hal ini sebagai komitmen untuk menurunkan tingkat peredaran barang kena cukai (BKC) ilegal serta mengoptimalkan penerimaan sektor cukai.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai, Budi Prasetiyo mengatakan bahwa pelaksanaan Operasi Gempur II 2024 adalah komitmen untuk mengatasi peredaran rokok ilegal dan menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.

Memiliki call sign Gempur II, operasi kedua tahun ini memiliki beberapa tujuan utama yaitu membantu optimalisasi penerimaan cukai tahun 2024, menurunkan tingkat peredaran BKC ilegal sehingga dapat menciptakan situasi kondusif bagi peredaran BKC, dan mengantisipasi dampak kenaikan tarif cukai.

“Dengan menurunnya peredaran BKC ilegal di pasaran dan kondusifnya peredaran BKC legal, maka penerimaan cukai tahun 2024 akan semakin optimal. Dampak positif lainnya, iklim usaha pun menjadi sehat dan berkeadilan,” ungkap Budi dalam keterangan resminya, Kamis (17/10).

Pihaknya juga mengapreasi kontribusi stakeholders dan masyarakat dalam pemberantasan rokok ilegal dan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku.

"Kami harap dukungan ini berlanjut dan kembali membantu kami dalam mengoptimalkan pelaksanaan Operasi Gempur II 2024,” katanya.

Sebelumnya, Bea Cukai juga telah menggelar Operasi Gempur I pada 5 Juli hingga 31 Agustus 2024.

Dalam operasi tersebut Bea Cukai melakukan 4.366 penindakan dengan barang hasil penindakan berupa rokok ilegal sebanyak 157,5 juta batang.

Selain capaian penindakan, Budi menjelaskan dalam periode tersebut pihaknya juga melakukan 1.230 kegiatan komunikasi publik berupa sosialisasi, siaran radio dan jenis kegiatan lainnya untuk mendukung optimalnya upaya tersebut.

“Jadi penindakan ini kami lakukan untuk memberikan deterrent effect atau efek jera kepada para pelaku pelanggaran di bidang cukai. Secara beriringan kami pun menggelar sosialisasi dan komunikasi publik untuk memberikan informasi serta meningkatkan kepatuhan pengusaha di bidang cukai," sambungnya.

Sebagai informasi, cukai menjadi mesin utama penerimaan Kepabeanan dan Cukai dengan penerimaan terbesar, mencapai Rp 138,39 Triliun atau 56,24% dari target.

Kinerja tersebut tumbuh 4,99% (yoy) didorong oleh kinerja cukai dari Minuman Mengandung Ethil Alkohol (MMEA) dan Ethil Alkohol (EA) yang konsisten meningkat disepanjang tahun.

Adapun, penerimaan cukai hasil tembakau (CHT) mulai tumbuh 4,70% yoy menjadi Rp 132,77 Triliun atau tercapai 57,63% dari target. Kinerja ini membaik dari kondisi sebelumnya, pada semester I 2024 penerimaan masih terkontraksi 4,43% yoy. Perbaikan kinerja ini dipengaruhi oleh kebijakan tarif, terkendalinya produksi HT, serta dampak relaksasi penundaan pelunasan yang sudah mulai ternormalisasi.

Kemudian, penerimaan cukai MMEA naik 11,94% yoy menjadi Rp 5,42 Triliun, mencapai 58,07% dari target. Kenaikan tersebut terutama didorong oleh kebijakan kenaikan tarif MMEA sedangkan produksi masih terkendali, turun 1,09% yoy. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan peningkatan tarif sebagai upaya untuk mengendalikan konsumsi minuman beralkohol.

Sementara itu, kinerja penerimaan cukai EA naik 21,85% yoy menjadi Rp 93,60 Miliar, atau 89,75% dari target. Kinerja positif tersebut didorong oleh peningkatan produksi EA bayar 21,85%.

Nilai penerimaan EA tidak signifikan karena sebagian besar EA yang diproduksi, tidak dipungut cukainya, atau dibebaskan untuk keperluan medis, industri serta fasilitas lainnya.

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Ridwal Prima Gozal

KONTAN.CO.ID -Jakarta, 26/9/2024 Kemenkeu Dalam 10 tahun terakhir, perekonomian Indonesia menjadi salah satu yang terbaik. Rata-rata pertumbuhan ekonomi menunjukan angka di atas 5 persen, inflasi tetap terjaga, serta defisit fiskal yang positif atas hasil konsolidasi efektif. Itu semua dapat dicapai atas kerja keras pemerintah dengan kebijakan fiskal yang dikelola secara kredibel, sehat, dan sustainable. Hal itu dapat dilihat salah satunya dari pertumbuhan penerimaan negara dari sisi kepabeanan dan cukai.

Direktur Penerimaan dan Perencanaan Strategis, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), M. Aflah Farobi mengungkapkan bahwa dalam 10 tahun terakhir target penerimaan bea dan cukai terus meningkat dan mayoritas realisasi memenuhi target.

“Kalau kita lihat mayoritas itu targetnya terpenuhi ya, kecuali di sini tahun 2014 dan 2015 itu target tidak tercapai karena turunnya harga CPO dan 2016 tidak tercapai karena turunnya produksi hasil tembakau,”ungkap M.Aflah dalam Media Gathering, pada Kamis (26/09), di Anyer, Serang Banten.

Berdasarkan capaian itu, optimisme terus berlanjut. M. Aflah mengatakan bahwa target penerimaan bea dan cukai pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai Rp 301,6 triliun atau naik 1,73% dilihat dari outlook 2024. Untuk mencapai itu, bea dan cukai menerapkan berbagai kebijakan yang mendukung ekonomi, termasuk di dalamnya pemberian fasilitas dan insentif kepabeanan, kemudian penerapan kebijakan terkait penerimaan, pengawasan, dan dukungan manajemen seperti insfrastruktur IT, SDM, dan penyempurnaan proses bisnis.

Selain penerapan kebijakan, M.Aflah juga mengungkapkan strategi pemerintah lainnya untuk mencapai target penerimaan di tahun 2025, salah satunya dengan penerapan ekstensifikasi dan intensifikasi cukai.

“Tahun 2025 kami akan menerapkan strategi setidaknya di dua sisi. Pertama, dari sisi kebijakan dengan memperkuat ekstensifikasi dan pengenaan tarif bea keluar untuk mendorong hilirisasi. Sedangkan dari sisi kebijakan intensifikasi kita melihat di produk sawit dan mineral, memperkuat kebijakan post clearance, pemanfaatan IT untuk pelayanan dan pengawasan, serta kegiatan join program di internal Kemenkeu,” tuturnya. (feb/al)

Reporter: Aulia Ivanka Rahmana | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) kembali berpartisipasi dalam Trade Expo Indonesia (TEI) 2024, yang berlangsung dari 9 hingga 12 Oktober 2024.

Kegiatan ini bertujuan untuk mendorong pelaku usaha Indonesia menembus pasar global.

Sebagai Special Mission Vehicle dari Kementerian Keuangan, LPEI berkolaborasi dengan Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Lembaga National Single Window (LNSW).

Mereka hadir dalam satu booth bernama KemenkeuSatu untuk mendukung perluasan akses pasar bagi pelaku ekspor agar produk-produk mereka mampu bersaing di kancah internasional.

Kepala Divisi SME & Advisory Services LPEI, Maria Sidabutar, menyatakan bahwa beberapa mitra LPEI memamerkan produk-produk seperti rempah-rempah, makanan dan minuman, kerajinan, serta furnitur kepada para pembeli dari berbagai negara.

Selain itu, pengunjung dan eksportir dapat berkonsultasi langsung mengenai produk dan layanan LPEI, termasuk pembiayaan ekspor, asuransi, dan penjaminan ekspor.

"Pelaku usaha berorientasi ekspor dapat memanfaatkan ekosistem ekspor yang disediakan oleh LPEI. Dalam booth KemenkeuSatu, pengunjung juga dapat berkonsultasi tentang berbagai kendala ekspor dengan petugas Bea Cukai dan LNSW yang hadir," ujar Maria di TEI 2024.

Sejak tahun 2020 hingga Juni 2024, LPEI berhasil melahirkan lebih dari 900 eksportir baru dengan komoditas unggulan seperti makanan dan minuman, home decor, serta fashion.

Sebagai bagian dari pameran, berikut adalah sebelas pelaku usaha yang dihadirkan oleh LPEI dalam TEI 2024:

1. Hugo Inovasi - Eksportir gula kelapa yang bermitra dengan lebih dari 1.000 petani untuk meningkatkan kualitas produk dan kesejahteraan petani.
2. Sumber Banyu Biru - Pemimpin pasar produk kehutanan non-kayu yang mendukung petani dan proses produksi ramah lingkungan.

3. Nusantara Segar Global (Java Fresh) - Fokus pada pemberdayaan perempuan, dengan 70% tenaga kerja perempuan dalam produk pertanian.

4. Haldin Pacific Semesta - Produksi makanan dan produk kesehatan organik yang mendukung inisiatif nol emisi.

5. Kelompok Tani Mulyo - Pengelola lebih dari 400 hektar perkebunan kakao dengan komitmen terhadap kesejahteraan petani lokal.

6. PT Karya Nusa Raya - Memproduksi kerajinan tangan ramah lingkungan dari bahan alami.

7. CV Kurnia Abadi - Mengolah hasil pertanian lokal menjadi produk makanan bernilai tinggi dan berkomitmen pada prinsip ESG.

8. Sabila Multi Kreasindo - Menghasilkan produk dekorasi rumah dari limbah kulit kerang, meningkatkan nilai ekspor.

9. Kaula Food Indonesia - Menawarkan produk pangan berkelanjutan dan memberdayakan masyarakat lokal, terutama perempuan.

10. Lili Trisada Group - Menghasilkan bumbu rendang berkualitas ekspor dan berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja.

11. Temon Argo Lestari - Produsen gula aren organik yang berfokus pada pemberdayaan petani lokal dan praktik ramah lingkungan.

Dengan partisipasi ini, LPEI berharap dapat memperkuat posisi pelaku usaha Indonesia di pasar global serta mendukung pertumbuhan ekonomi melalui ekspor.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto mengaku masih terus menunggu kelanjutan proses penetapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Prosesnya masih panjang meski Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI telah mengusulkan tarif cukai MBDK sebesar 2,5 persen pada 2025.

“Kami sebagai eksekutor, jadi apa pun yang diputuskan kami menyiapkan sistem,” terang Nirwala saat ditemuiTempodi Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Jumat, 20 September 2024.

Sebelumnya, selain usulan tarif cukai yang telah diberikan BAKN DPR RI, pemerintah dan Badan Anggaran DPR RI menyepakati target penerimaan cukai dalam Rancangan Undang-Undang APBN 2025 sebesar Rp 244,19 triliun. Target tersebut naik 5,9 persen dari target APBN 2024 sebesar Rp 230,5 triliun.

Nirwala mengakui bahwa MBDK jadi salah satu stream baru untuk mencapai target penerimaan cukai 2025. Namun, ia mengingatkan bahwa tarif cukai bukan semata soal cara negara menambah pendapatan.

“Jadi perlu saya luruskan, cukai itudouble benefit. Ada sisi pengaturan dan ada penerimaan. Bukan semata-mata cari duit,” kata dia.

Selain itu, ia mengatakan Bea Cukai masih menunggu kejelasan mengenai definisi hingga kategori MBDK. Pasalnya, hal itu berpengaruh pada proses hingga pengawasan pemungutan. “Itu nanti diatur dulu,” ujarnya.

Nirwala menambahkan, pemungutan cukai adalah kewajiban Kementerian Keuangan dari segi fiskal. Sementara dari aspek lain akan ditindaklanjuti oleh Kementerian atau lembaga negara lain.

Mengenai usulan tarif cukai MBDK, Ketua Riset dan Kebijakan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) Olivia Herlinda besarannya terlalu rendah. Hal itu membuat dampak terhadap penurunan konsumsi minuman berpemanis.

"Prinsip kebijakan cukai itu seharusnya yang cukup efektif untuk bisa mempengaruhi dan mengatur konsumsi masyarakat akan produk yang buruk untuk kesehatan,” katanya seperti dikutip Koran Tempo edisi 14 September 2024.

CISDI mendorong pemerintah mengenakan tarif cukai minuman berpemanis minimal 20 persen. Berdasarkan studi yang dilakukan CISDI, cukai minuman berpemanis dalam kemasan yang setara dengan kenaikan harga jual sebesar 20 persen dapat mendorong penurunan konsumsi hingga 17,5 persen.

Rencana penerapan cukai minuman berpemanis dalam kemasan di Indonesia bergulir sejak 2017. Kebijakan ini sempat muncul dalam APBN 2022, tapi gagal diterapkan. Rencana itu mencuat kembali pada 2023 dan sempat masuk pada RAPBN 2024 sebesar Rp3,08 triliun, tapi aturan itu kembali tidak direalisasikan.

TEMPO.CO, Jakarta - Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan akhirnya buka suara tentang kabar viral penerbangan dengan jet pribadi putra Presiden Jokowi, Kaesang Pangarep dan istrinya Erina Gudono, yang diduga tidak mengikuti prosedur pemeriksaan kepabeanan.

“Terkait status penerbangan di video tersebut masih kami cek,” kata Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, saat dihubungi di Jakarta, Senin, 26 Agustus 2024.

Sebelumnya, beredar video yang menunjukkan Kaesang dan Erina turun dari sebuah jet pribadi. Keduanya membawa sejumlah tas belanja yang seluruhnya langsung dibawa masuk ke mobil.

Video itu diunggah oleh akun X @aqfiazfan pada Minggu, 25 Agustus 2024. Merespons video itu, netizen mencurigai Kaesang dan Erina tidak mengikuti prosedur pemeriksaan bea cukai yang seharusnya dilalui setiap orang ketika membawa barang dari luar negeri.

Menurut Nirwala, pemeriksaan bea cukai dilakukan untuk penerbangan internasional. Sementara penerbangan domestik tidak perlu melalui pemeriksaan kepabeanan.

“Jika penerbangan tersebut (Erina-Kaesang) adalah penerbangan domestik, maka tidak perlu melalui Bea Cukai. Sementara jika penerbangan tersebut penerbangan internasional, maka akan melalui prosedur-prosedur international airport clearance, termasuk imigrasi dan kepabeanan,” kata dia.

Erina dan Kaesang mendapat banyak sorotan di media sosial belakangan ini, salah satunya mengenai dugaan keduanya menggunakan jet pribadi ketika melakukan perjalanan ke Amerika Serikat. Setelah itu, akun X @aqfiazfan mengunggah video lama Kaesang dan istri yang baru turun dari jet pribadi jenis Gulfstream G650ER dengan nomor N588SE.

Dalam cuitannya, pemilik akun menjelaskan video itu diambil di Surakarta, Jawa Tengah, pada 17 September 2023. Sehari sebelumnya, pesawat melintas dari Amerika Serikat menuju Surakarta dengan sempat singgah di Halim, Jakarta.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menegaskan, jika pesawat tersebut penerbangan Internasional, barang-barang bawaan itu harus melalui prosedur-prosedur international airport clearance, termasuk imigrasi dan kepabeanan.

Belum ada pernyataan dari pihak Kaesang, yang juga Ketua Umum PSI.

Batal Maju Pilkada

Sorotan pada Kaesang bukan hanya masalah jet pribadi ke Amerika. Tapi juga drama kegagalannya maju Pilkada Jateng mendampingi mantan Kapolda, Ahmad Luthfi.

Sebelumnya, Kaesang yang baru berumur 29 tahun, bisa maju Pilkada Provinsi setelah Mahkamah Agung mengubah Undang-undang Pilkada yang memungkinkan calon maju meskipun usianya baru 30 tahun ketika penetapan.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengabulkan permohonan judicial review tentang ketentuan pilkada tersebut. DPR mencoba melawan keputusan MK dengan mencoba mengesahkan RUU Pilkada yang memungkinkan Kaesang maju Pilkada meski mahasiswa dan aktivis pro-demokrasi menggelar demo besar-besaran pada 22 Agustus 2024.

DPR akhirnya batal mengesahkan RUU tersebut, sehingga ketentuan MK yang tetap berlaku. Keputusan MK ini juga membatalkan calon kepala daerah harus didukung partai dengan jumlah kursi tertentu di DPR..

Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia(PSI) Raja Juli Antoni mengungkapkan bahwa Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep tidak akan maju di Pilkada 2024l terlepas hasil konsultasi antara Komisi Pemilihan Umum RI dan DPR RI dalam Rapat Dengar Pendapat, Senin, 26 Agustus 2024.

“Sebagai teman yang hampir tiap hari berinteraksi dengan Kaesang, Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, saya tahu persis bahwa Kaesang sangat taat konstitusi,” kata Raja Juli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan bahwa berdasarkan dinamika internal PSI, sejak awal Kaesang tidak berminat maju di Pilkada 2024. Menurut dia, Kaesang lebih memilih untuk berkonsentrasi berbisnis, dan mengurus keluarga, terutama menunggu kelahiran anak pertama dan menemani istrinya yang sedang kuliah di Amerika Serikat.

“Namun, membaca keputusan Mahkamah Agung soal usia kandidat, internal PSI mendesak Kaesang untuk mengambil ruang konstitusional itu dengan terlibat dalam kontestasi Pilkada 2024,” ujarnya.

Terlebih, kata dia, terdapat komunikasi dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus yang mengerucut kepada pencalonan Kaesang di Pilkada Jawa Tengah.

Walaupun demikian, ia mengatakan bahwa sebelum berangkat ke Amerika Serikat, Kaesang belum seratus persen memutuskan untuk maju di Pilkada 2024.

Sementara itu, ia mengatakan bahwa dirinya mengetahui salah seorang Ketua DPP PSI memerintahkan seorang staf administrasi untuk membantu Kaesang mengurus persyaratan administrasi pilkada.

“Pengurusan persyaratan tersebut dilakukan sebelum keputusan Mahkamah Konstitusi. Semua proses administrasi itu dihentikan setelah keputusan MK. PSI taat konstitusi dan sepenuhnya mengikuti keputusan MK,” katanya.

JAKARTA,investor.id- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) memfasilitasi impor berbagai peralatan yang akan digunakan dalam pembangunan  Ibu Kota Nusantara (IKN).  Bea Cukai telah mengelola proses impor beberapa kendaraan dan alat vital untuk IKN, antara lain Autonomous Rail Rapid Transit (kereta tanpa rel), Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (taksi terbang), dan Electric Motor (pompa air).

“Semua barang tersebut diimpor melalui Pelabuhan Semayang, Balikpapan, dengan proses customs clearance yang lancar,” ujar Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi Bea Cukai Balikpapan, Wijaya Arif Nurrochman dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (12/8/2024).

Wijaya mengungkapkan Autonomous Rail Rapid Transit (ART), merupakan sebuah kereta tanpa rel yang dioperasikan menggunakan baterai dan dipandu oleh marka jalan serta magnet. Sebanyak satu unit ART asal Tiongkok tiba di Balikpapan pada awal Agustus 2024. Kendaraan ini diimpor untuk uji coba sebagai bagian dari upaya pengurangan emisi gas rumah kaca dan penghematan energi, sejalan dengan konsep IKN sebagai smart city yang berkelanjutan.

“Dalam proses impor, ART menggunakan layanan impor sementara ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) Carnet yang memberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak, selama barang tersebut diekspor kembali dalam jangka waktu maksimal satu tahun,” ungkap Wijaya.

Wijaya mengatakan bahwa pihaknya turut memfasilitasi impor Optionally Piloted Personal/Passenger Air Vehicle (OPPAV), atau yang lebih dikenal sebagai taksi terbang. Alat transportasi futuristik ini diimpor pada 30 Mei 2024, dan direncanakan untuk diuji coba sebagai solusi mobilitas modern di IKN. Seperti halnya ART, OPPAV diimpor dengan fasilitas pembebasan bea masuk dan pajak melalui layanan impor sementara, sesuai dengan SKEP impor sementara nomor 75/KM.4/KBC.1601/2024, dengan nilai pabean yang dibebaskan mencapai Rp107,7 juta. OPPAV diizinkan berada di Indonesia selama maksimal tiga tahun sebelum harus diekspor kembali.

Selanjutnya ujar Wijaya, selain kendaraan canggih, Bea Cukai juga memfasilitasi impor dua unit motor elektrik, atau mesin pompa air, yang akan digunakan untuk suplai air minum di IKN. Pompa ini diimpor pada 10 Juni 2024 dan diproses melalui Bea Cukai Balikpapan. Keberadaan pompa air ini penting untuk memastikan kelancaran suplai air minum di kawasan IKN yang sedang dibangun.

“Dengan fasilitas ini, Bea Cukai tidak hanya mendukung kelancaran pembangunan IKN, tetapi juga memastikan bahwa semua proses impor berjalan sesuai regulasi, memberikan kontribusi signifikan bagi kemajuan proyek nasional ini,” pungkas Wijaya.

Editor: Arnoldus Kristianus (arnoldus.kristianus@ymail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) secara resmi mengumumkan bahwa medali yang diperoleh para atlet Indonesia di Olimpiade Paris 2024 akan bebas dari bea masuk. Pernyataan ini disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan, Yustinus Prastowo, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Selain itu, perlu diketahui bahwa terdapat beberapa kasus yang sebelumnya menjadi sorotan karena dikenai bea masuk. Apa saja? Berikut penjelasannya.

1. Penjelasan DJBC di Balik Bea Masuk Rp 31,8 Juta untuk Sepatu Impor

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memberikan klarifikasi terkait pemberitaan yang viral tentang penetapan bea masuk sebesar Rp 31,8 juta untuk sepatu impor yang dibeli oleh pengguna TikTok @radhikaalthaf. DJBC menjelaskan bahwa besarnya bea masuk tersebut disebabkan oleh sanksi administrasi berupa denda yang dikenakan kepada perusahaan jasa pengiriman, yaitu DHL.

Menurut Bea Cukai, nilai Cost, Insurance, and Freight (CIF) atau nilai pabean yang diberitahukan oleh DHL untuk sepatu tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, di mana DHL melaporkan nilai CIF hanya sebesar USD 35.37 atau sekitar Rp 562.736. Akibat dari pelaporan nilai yang tidak benar ini, dikenakan sanksi denda yang menyebabkan besarnya bea masuk yang harus dibayar Radhika melebihi harga sepatu yang dibelinya, yaitu sebesar Rp 10,3 juta.

2. Rencana Smartphone hingga Tiket Konser Bakal Kena Cukai

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heriyanto, menanggapi isu terkait rencana penambahan objek cukai baru, termasuk rumah, tiket konser, makanan cepat saji, dan lainnya.

“Belum masuk kajian, dan juga dalam rangka untuk mendapatkan masukan dari kalangan akademisi," ujarnya dalam pernyataan resmi, Rabu 24 Juli 2024.

Ia menjelaskan bahwa barang yang dikenakan cukai umumnya memiliki karakteristik yang perlu dikendalikan konsumsinya, diawasi peredarannya, atau dapat menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat atau lingkungan. Selain itu, cukai juga diterapkan untuk mencapai keadilan dan keseimbangan melalui pembebanan pungutan negara.

Ia menegaskan, hingga saat ini barang yang dikenakan cukai baru ada tiga jenis, yaitu etil alkohol atau etanol, minuman yang mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau. Terkait wacana optimalisasi penerimaan negara melalui ekstensifikasi objek cukai, menurut dia, tidak bisa dengan cepat ditetapkan.

3. Jemaah Haji Perempuan Beli Emas di Arab Saudi

Pernah di media sosial kabar mengenai sejumlah jemaah haji perempuan yang membeli banyak perhiasan emas di Arab Saudi. Hal ini memicu berbagai pertanyaan dari warganet tentang alasan di balik pembelian tersebut. Menurut Mochamad Hanafi, seorang pedagang emas, ada beberapa alasan mengapa masyarakat, terutama jemaah haji perempuan, gemar membeli emas di Tanah Suci. Pembelian emas perhiasan di Arab Saudi dianggap sebagai hal yang lazim dilakukan oleh para jemaah haji perempuan.

"Beberapa faktor sih menjadi alasannya. Satu, karena kadar emas. Kedua, model perhiasan emas atau motif perhiasan emas. Ketiga, karena ketidaktahuan atau ada isu tertentu," kata pemilik Toko Emas Hanafi Jaya pada Tempo, Senin, 10 Juli 2022.

4. Dilaporkan oleh Pengusaha Malaysia atas Dugaan Penyalahgunaan Wewenang

Kantor Pelayanan Pusat Bea dan Cukai Soekarno-Hatta dilaporkan ke Kejaksaan Agung oleh pengusaha asal Malaysia, Kenneth Koh. Melalui kuasa hukumnya, Johny Politon dari kantor OC Kaligis & Associates, Kenneth Koh menuduh Bea Cukai melakukan penyalahgunaan wewenang karena menahan sembilan mobil mewah miliknya. Sebelumnya, Bea Cukai juga pernah terlibat dalam beberapa kasus yang memicu perbincangan di masyarakat.

“Pihak Bea Cukai dilaporkan atas dugaan penyalahgunaan wewenang atas sembilan unit mobil mewah,” seperti dikutip dari video yang beredar di media sosial X (Twitter) itu.

5. Penahanan Keyboard Hibah untuk SLB hingga Akhirnya Diserahkan Tanpa Pajak

Bea Cukai kembali menjadi sorotan publik setelah menahan keyboard braille hibah dari Korea Selatan untuk sebuah Sekolah Luar Biasa (SLB) di Jakarta. Barang tersebut tiba di Indonesia pada 18 Desember 2022, namun Bea Cukai menahan dan meminta dokumen seperti invoice.

Karena keyboard tersebut adalah prototipe hibah tanpa nilai jual, pihak SLB tidak dapat memberikan bukti pembayaran. Bea Cukai kemudian menetapkan nilai barang sebesar Rp 361 juta dan meminta pajak, yang ditolak oleh pihak sekolah. Setelah kasus ini viral, Bea Cukai akhirnya menyerahkan keyboard tersebut tanpa pungutan pajak, mengklaim bahwa mereka tidak mengetahui barang itu adalah hibah.

6. Penahanan Parasut Paralayang Atlet Jambi

Lagi-lagi pernah menjadi sorotan karena menahan parasut paralayang milik seorang atlet. Hal itu dijelaskan pemilik akun @Aldoariakusumah dalam sebuah unggahan di X yang menyebutkan Bea Cukai menahan parasut milik seorang atlet Jambi.

"Ada aja kelakuan @beacukaiRI nahan peralatan olahraga khusus. Cerita salah satu atlet paralayang di Indonesia," tulisnya Rabu, 15 Mei 2024.

Ia mengutip unggahan Hendra Noval di Facebook, yang menceritakan bahwa ada kiriman peralatan paralayang bekas dari seorang temannya di Austria masih tertahan di Bea Cukai Pasarbaru.

"Saya mendapat kiriman dari teman di Austria, berupa harness paragliding. Dikirim tgl 15 - 03 - 2024, sesampai di Jakarta, barang saya di tahan oleh Bea Cukai Pasarbaru. Dengan alasan karena kondisi barang bekas pakai," kata Hendra dalam Facebook pada 15 Mei 2024.

MYESHA FATINA RACHMAN I ANNISA FEBIOLA I ILONA ESTHERINA I AMELIA RAHIMA SARI

TEMPO.CO, Jakarta - Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membantah instansinya telah menerima surat penjelasan dari Direktur Jenderal Bea dan Cukai ihwal isi 26 ribu kontainer yang sempat tertahan di Pelabuhan Tanjung Priok dan Tanjung Perak. Surat penjelasan itu disebut-sebut sebagai jawaban atas permintaan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita kepada Kementerian Keuangan tentang data muatan kontainer yang tertahan itu.

“Kami membantah bahwa sudah menerima surat penjelasan dari Dirjen Bea Cukai. Sampai saat ini, kami belum menerima surat tersebut,” kata Febri dalam keterangan tertulis, dikutip Jumat, 2 Agustus 2024.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Askolani pada Rabu, 31 Juli 2024 lalu menyatakan telah menyampaikan informasi tentang isi 26 ribu kontainer kepada Kemenperin. Dia mengklaim ribuan kontainer yang masuk ke Indonesia sudah berdasarkan Persetujuan Impor (PI) Kementerian Perdagangan dan Pertimbangan Teknis (Pertek) dari Kemenperin.

Merespons klaim itu, Febri mengatakan kontainer-kontainer dari pelabuhan tidak berdasarkan Pertek dari Kemenperin. Sebab, pengeluaran kontainer-kontainer itu didasarkan kepada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Aturan ini belakangan menjadi polemik karena dituding pelaku usaha sebagai biang ambruknya industri tekstil.

Febri justru mempertanyakan langkah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang dia sebut menginisiasi terbitnya Permendag Nomor 8 Tahun 2024. Padahal, bila isi kontainer-kontainer itu telah diperiksa oleh pihak yang berwenang, berarti tak pernah ada masalah dengan aturan impor lama, yakni Permendag Nomor 36 Tahun 2023. “Kemenperin menilai hal ini aneh,” kata dia.

Tak hanya itu, Febri mempertanyakan barang-barang tidak sesuai ketentuan maupun ilegal yang disebut telah dimusnahkan. Ia menyampaikan, perlu dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk barang-barang ilegal yang dimusnahkan. Dia meminta Salinan BAP itu dikirimkan kepada. "Kemenperin. "Kemenperin membutuhkan informasi mengenai di mana barang-barang tersebut ditemukan,” kata Febri.

Kemenperin saat ini berusaha memperoleh informasi akurat terkait isi dari 26 ribu kontainer. Dalam siaran persnya, informasi itu mereka nilai penting sebagai pertimbangan pengambilan kebijakan untuk menjaga industri dalam negeri dan meningkatkan daya saing di tengah gempuran produk-produk impor.

TEMPO.CO, Jakarta -Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan mencatat penerimaan sektor cukai pada Juni 2024 melemah 3,9 persen secara tahunan (yoy). Penurunan ini disebabkan adanya relaksasi penundaan pelunasan cukai dan downtrading atau peralihan konsumsi produk hasil tembakau ke golongan yang lebih rendah.

Kepala Subdirektorat Humas dan Penyuluhan Bea Cukai Encep Dudi Ginanjar menjelaskan, ketentuan relaksasi membuat penundaan pelunasan cukai hasil tembakau pada Mei-Juni 2024 tercatat di angka Rp 26,9 triliun. Sedangkan adanya downtrading hasil tembakau ke golongan rokok yang lebih murah berdampak pada penurunan penerimaan cukai hasil tembakau.

Dari hasil tembakau golongan I, terjadi penurunan sekitar Rp 4,5 triliun. Dari golongan II, terjadi penurunan sekitar Rp 0,3 triliun. Sementara golongan III bertambah Rp 0,1 triliun. Meskipun begitu, penerimaan penerimaan sektor cukai tetap mendominasi penerimaan Bea Cukai dengan total sebesar Rp 101,8 triliun atau 41,4 persen dari target. “Perbaikan penerimaan, fasilitasi dan pengawasan DJBC tidak lepas dari kontribusi seluruh lapisan masyarakat,” kata Encep dalam keterangan tertulis, Kamis, 1 Agustus 2024.

Dalam kinerja fasilitasi, kontribusi kawasan berikat dan kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) mampu memberikan dampak ekonomi melalui ekspor sebesar US$ 45,8 miliar dan investasi US$ 1.762,2 juta. Kinerja pengawasan juga menunjukkan peningkatan jumlah penindakan yang mencapai 17.382 kasus. Penindakan terutama ini menyasar komoditas berupa hasil tembakau, minuman beralkohol, narkotika, psikotropika, dan prekusor, tekstil, dan besi baja.

Secara keseluruhan, penerimaan bea cukai pada Juni 2024 menurun 0,9 persen secara tahunan, tapi meningkat dibandingkan Mei lalu. Capaian ini dipengaruhi penerimaan dari dua sektor, masing-masing bea masuk yang tercatat positif di angka Rp 24,3 triliun atau 42,3 persen dari target (naik 0,3 persen secara tahunan) dan bea keluar di angka Rp 8,1 triliun atau 46,3 persen dari target (naik 52,6 persen secara tahunan).

Bulan sebelumnya, penerimaan kepabeanan dan hingga akhir Mei sebesar Rp 109,1 triliun dari target Rp 321 triliun. Penerimaan pada Mei terbagi menjadi bea masuk Rp 20,3 trilyun, bea keluar Rp 7,7 triliun, dan penerimaan terbanyak pada cukai sebesar Rp 81,1 triliun. Penerimaan cukai mengalami penurunan 12,6 persen secara tahunan akibat turunnya cukai hasil tembakau.