Bisnis.com, JAKARTA — Telah terjadi lonjakan jumlah bank bangkrut di Indonesia sepanjang 2024 berjalan. Akankah jumlah bank bangkrut terus bertambah hingga akhir tahun ini?

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sudah ada 15 bank bangkrut di Indonesia hingga kuartal III/2024.

Semya bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT BPR Nature Primadana Capital.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pada 2023, OJK mencatat hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat 7-8 bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud. OJK pun terpaksa mencabut izin usaha bank bangkrut tersebut.

"Hal tersebut [pencabutan izin usaha] dilakukan karena pemegang saham dan pengurus BPR tidak mampu melakukan upaya penyehatan terhadap BPR/BPRS yang sebagian besar terjadi karena adanya penyimpangan dalam operasional BPR," ujar Dian dalam jawaban tertulis pada Jumat (11/10/2024).

Dian mengatakan OJK terus melakukan tindakan pengawasan termasuk potensi adanya bank bangkrut tambahan pada akhir tahun ini.

Namun, dia enggan menjawab jumlah bank yang statusnya dalam ancaman penutupan.

Meski begitu, menurut Dian, OJK terus memastikan rencana tindak penyehatan dilakukan oleh beberapa bank yang berstatus pengawasan bank dalam penyehatan.

Apabila sampai dengan batas waktu yang ditentukan atau kondisi bank terus memburuk, maka OJK akan melakukan tindakan pengawasan selanjutnya, hingga kemudian menjalankan langkah terakhir yakni mencabut izin usaha.

Sebelumnya, Dian mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia.

"Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati di media sosial untuk berhati-hati dengan informasi yang beredar.

Dari akun TikTok resmi ojk_indonesia ditampilkan sebuah video berdurasi 35 detik yang menarasikan sejumlah bank yang akan segera ditutup.

Video tersebut telah diberikan cap berwarna merah dan tanda seru bertuliskan HOAX.

"Sobat OJK, hati-hati kalau baca informasi di sosmed ya. Apalagi kalau dari sumber yang tidak terpercaya. Banyak informasi yang tidak benar, seperti potongan konten yang satu ini. Yuk, jadi smartzen dan bijak menerima informasi," tulis OJK, dikutip Selasa.

Bisnis.com, JAKARTA – Kredit bermasalah di bank perekonomian rakyat (BPR) tercatat kian membengkak seiring melonjaknya jumlah BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024.

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Seluruh bank ini merupakan BPR.

Berdasarkan Statistik Perbankan Indonesia yang dirilis OJK, rasio kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL) termasuk kredit macet BPR membengkak menjadi 11,39% per Juni 2024 dengan nominal NPL Rp16,46 triliun. Apabila dirinci, total kredit macet mencapai Rp10,91 triliun, naik 29,87% yoy.

Pada periode yang sama tahun sebelumnya atau Juni 2023, NPL BPR masih berada pada level 9,27% dengan nominal NPL Rp12,58 triliun. Adapun, saat itu, total kredit macet sebesar Rp8,4 triliun.

NPL BPR juga telah merangkak secara perlahan sejak awal tahun 2024, di mana pada Januari 2024 pada level 10,25%, kemudian Februari pada level 10,55% dilanjutkan pada Maret, April, Mei 2024 yang masing-masing berada pada level 10,7%; 11,2% dan 11,37%.

Meski demikian, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae melaporkan pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR dan BPR Syariah tetap bertumbuh pada semester I/2024, yaitu masing-masing 6,19%, 7,01%, 6,96% secara tahunan (yoy).

Menurutnya, pertumbuhan aset, DPK dan kredit BPR/S ini terjaga seiring dengan perluasan kegiatan usaha sebagaimana amanat UU P2SK yang ditopang dengan pemenuhan modal inti minimum Rp6 M dan akselerasi konsolidasi industri BPR/S sebagaimana single presence policy pada POJK 7 tahun 2024.

Adapun, Dian memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari dinamika ekonomi global dan domestik hingga adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR/S.

“Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM],” ucapnya dalam keterangan tertulis, Sabtu (14/9/2024).

Alhasil, untuk menghadapi perubahan dan tantangan tersebut, BPR/S diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya.

Dalam mengembangkan industri BPR/BPRS, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo) Tedy Alamsyah sempat mengakui memang terjadi kenaikan NPL di BPR sebagai dampak dari berakhirnya masa relaksasi restrukturisasi kredit Covid-19.

Meski demikian, dirinya optimistis situasi pemburukan kualitas kredit BPR tidak akan berlangsung lama, mengingat para pemain industri BPR giat memperbaiki kinerja seiring dengan perekonomian yang makin pulih.

“Selain itu, pengelolaan risiko juga terus diperbaiki, dimulai dari pada saat melakukan analisis kredit sampai dengan pembinaan setelah pencairan kredit. Hal ini juga bagian dari upaya kami, untuk terus memperbaiki kinerja dan meningkatkan daya saing industri,” ujarnya kepada Bisnis beberapa waktu lalu.

Bisnis.com, JAKARTA - Telah terjadi lonjakan jumlah bank perekonomian rakyat (BPR) yang bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 2024. Bagaimana nasibnya pada 2025?

Terbaru, OJK resmi mencabut izin usaha bank bangkrut yakni PT Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Nature Primadana Capital. Pencabutan izin usaha ini ditetapkan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-70/D.03/2024 tertanggal 13 September 2024.

Dengan begitu, sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 15 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat hampir empat kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 137 bank bangkrut di Tanah Air.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan penyebab maraknya BPR yang bangkrut yakni adanya penyalahgunaan atau fraud.

Meski begitu, menurutnya bisnis BPR tetap bertumbuh. Pada semester I/2024, aset BPR misalnya tumbuh 6,19% secara tahunan (year on year/yoy). Penyaluran kredit BPR tumbuh 7,01% yoy. Lalu, raupan dana pihak ketiga (DPK) BPR tumbuh 6,96% yoy.

Pertumbuhan aset, kredit, dan DPK BPR menurutnya ditopang oleh pemenuhan modal inti minimum Rp6 miliar serta akselerasi konsolidasi.

Adapun, ia memproyeksikan tahun depan BPR akan menghadapi berbagai tantangan. "Dinamika ekonomi global dan domestik membawa tantangan bagi industri perbankan, tidak terkecuali industri BPR," katanya dalam jawaban tertulis pada Sabtu (14/9/2024).

Tantangan lainnya, adopsi teknologi informasi yang semakin masif berdampak pada perubahan perilaku, ekspektasi, dan kebutuhan masyarakat terhadap layanan keuangan dari bank, termasuk BPR.

Selain itu, BPR juga menghadapi persaingan yang semakin ketat khususnya pada penyaluran kredit atau pembiayaan kepada segmen usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

"BPR diharapkan memiliki ketahanan dan daya saing yang kuat, sehingga dapat mempertahankan kinerja dan eksistensinya," ujar Dian.

Dalam mengembangkan industri BPR, OJK sendiri telah menerbitkan peta jalan yang di dalamnya terdiri dari empat pilar utama yakni penguatan struktur dan daya saing, akselerasi digitalisasi BPR, penguatan peran BPR di wilayahnya, serta penguatan pengaturan, perizinan, dan pengawasan.

Sebanyak 14 bank bangkrut sepanjang 2024 ini. Bank syariah pun tak luput dari keterpurukan tersebut.

Sepanjang Januari hingga Juli ini, 14 bank tersebut telah dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Adapun 14 bank yang ambruk itu adalah bank perekonomian rakyat (BPR). Terbaru, OJK mencabut izin usaha PT BPR Sumber Artha Waru Agung di Sidoarjo, Jawa Timur.

Pencabutan izin usaha BPR ini berdasarkan pada Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tentang Pencabutan Izin Usaha PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung yang diterbitkan 24 Juli 2024.

Berikut daftar bank bangkrut hingga Juli 2024:

1. PT BPR Sumber Artha Waru Agung

2. PT BPR Lubuk Raya Mandiri

3. PT BPR Bank Jepara Artha

4. PT BPR Dananta

5. PT BPRS Saka Dana Mulia

6. PT BPR Bali Artha Anugrah

7. PT BPR Sembilan Mutiara

8. PT BPR Aceh Utara

9. PT BPR EDCCASH

10. Perumda BPR Bank Purworejo

11. PT BPR Madani Karya Mulia

12. PT BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

13. PT BPR Bank Pasar Bhakti

14. Koperasi BPR Wijaya Kusuma.

Bisnis.com, JAKARTA - Sudah ada 14 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sepanjang tahun ini, di mana seluruhnya merupakan bank perekonomian rakyat (BPR). Saat marak BPR bangkrut, apakah kondisi bank umum saat ini tidak akan mengalami hal yang sama?

Jumlah bank bangkrut di Indonesia memang kian banyak. Terbaru, PT Bank Perkreditan Rakyat Sumber Artha Waru Agung bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK.

Pencabutan izin usaha BPR Sumber Artha Waru Agung mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-57/D.03/2024 tanggal 24 Juli 2024.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 136 bank bangkrut di Tanah Air.

Hampir semua bank yang bangkrut memang merupakan BPR. Satu-satunya bank umum atau bank bukan berjenis BPR yang bangkrut dan dicabut izin usahanya hanya PT Bank IFI.

Berdasarkan catatan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank IFI telah dicabut izin usahanya per 18 April 2009. LPS pun telah selesai menjalankan upaya likuidasi dan penyelamatan simpanan nasabah di bank umum bangkrut tersebut.

Di tengah maraknya BPR yang bangkrut tahun ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan OJK tidak berekspektasi kondisi tersebut menimpa bank umum. Sebab, kinerja industri bank umum saat ini pun stabil.

Meski begitu, OJK tetap melakukan antisipasi ambruknya bank umum. OJK misalnya menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 5 Tahun 2024 tentang Penetapan Status Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Bank Umum atau POJK 5/2024.

Aturan tersebut sesuai dengan amanat Undang Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (PPSK).

"Salah satu amanat di sana [UU PPSK] adalah pengawasan dan penanganan permasalahan bank," kata Dian dalam acara virtual seminar yang digelar Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) pada Jumat (26/7/2024).

Dalam aturan baru OJK itu, Dian menjelaskan terdapat ketentuan penetapan status pengawasan dan permasalahan pada bank umum. Koordinasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) menjadi salah satu poin penting dalam aturan tersebut.

"Masing-masing lembaga bisa bertindak cepat dalam pemantauan dan menjaga stabilitas sistem keuangan," ujar Dian.

Aturan baru OJK itu juga mewajibkan semua bank umum membuat rencana pemulihan atau recovery plan. Sebelumnya, recovery plan hanya diwajibkan bagi bank sistemik.

"Apabila terjadi permasalahan pada bank, deteksi lebih dini akan menjadi penting, jangan sampai ada bank umum yang masuk dalam status penyehatan," tutur Dian.

Dalam UU PPSK juga terdapat ketentuan baru mengenai penanganan permasalahan bank umum yang bangkrut. Kewenangan LPS tidak hanya menjadi juru bayar atau penjamin keselamatan simpanan nasabah di bank bangkrut, akan tetapi LPS bisa melakukan resolusi.

"Kemudian, kalau ada bank yang bermasalah, tidak harus CIU [cabut izin usaha] atau likuidasi, tapi ada cara lain yakni penyelamatan melalui bank perantara," jelas Dian.

BPR Bangkrut

Adapun, Dian mengatakan saat ini memang jumlah BPR yang bangkrut mengalami peningkatan pesat. Namun, menurut Dian terdapat pembelajaran bagus dari lonjakan bank bangkrut itu.

"Penutupan BPR bisa menjadi indikasi yang baik, karena BPR sekarang hampir 20 yang tutup, tapi tidak menimbulkan goncangan di masyarakat," ujarnya.

Menurutnya, ada indikasi masyarakat sudah semakin paham terkait dengan keselamatan simpanannya saat dilakukan proses likuidasi bank bangkrut oleh LPS. "Jadi, LPS datang bisa diselesaikan dengan cepat, masyarakat jadi tidak ragu menyimpan dananya di bank," kata Dian.

Adapun, menurutnya OJK sendiri mencabut izin usaha bank bangkrut dalam rangka bersih-besih. "Ini langkah penting yang mesti diambil untuk memperkuat [BPR]. Dengan terpaksa OJK menutup BPR yang memiliki kelemahan struktural serta terjadi fraud," ujar Dian.

Sebelumnya, Dian pun mengatakan bahwa sepanjang tahun ini akan ada 20 bank bangkrut di Indonesia. "Kemungkinan [tahun ini] sampai 20 BPR, tapi kan itu sudah tutup, tinggal likuidasinya saja," ujarnya saat ditemui awak media di Hotel Kempinski Jakarta pada Maret lalu (22/3/2024).

Setelah izin usaha 2 BPR tersebut dicabut, total ada 14 BPR yang bangkrut hingga Juli 2024 ini. Berikut rinciannya dirangkum dalam infografis berikut ini. Langsung klik infografis di atas.
(hns/hns)

Bisnis.com, JAKARTA -- Jumlah bank bangkrut yang dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertambah menjadi 13 bank. Mayoritas bank bangkrut berasal dari Jawa Tengah.

Terbaru, PT BPR Lubuk Raya Mandiri bangkrut dan dicabut izin usahanya mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-56/D.03/2024 tanggal 23 Juli 2024.

"Pencabutan izin usaha PT BPR Lubuk Raya Mandiri merupakan bagian tindakan pengawasan yang dilakukan OJK untuk terus menjaga dan memperkuat industri perbankan serta melindungi konsumen," kata Kepala OJK Sumbar Roni Nazra pada Selasa (23/7/2024).

Setelah pencabutan izin usaha oleh OJK, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) akan menjalankan fungsi penjaminan simpanan dan melakukan proses likuidasi.

Adapun, seiring dengan bangkrutnya BPR Lubuk Raya Mandiri, jumlah bank bangkrut di Indonesia pada tahun ini kian banyak. Sepanjang 2024 berjalan, telah terdapat 13 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK. Kesemua bank bangkrut merupakan BPR.

Paling banyak di antara bangkrut pada tahun ini berasal dari Jawa Tengah. Lalu, bank bangkrut lainnya ada yang dari Sumatra Barat hingga Bali.

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 135 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang bangkrut merupakan BPR.

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun baru-baru ini mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Berikut deretan bank bangkrut sepanjang tahun berjalan 2024:

1. BPR Lubuk Raya Mandiri

   Bank yang beralamat di Lubuk Begalung, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat ini telah mendapatkan pengawasan khusus dari OJK sejak Oktober 2023. Bank mencatatkan permodalan yang lemah serta predikat tidak sehat dari OJK.
   Kemudian, pada awal bulan ini BPR Lubuk Raya Mandiri berstatus pengawasan dalam resolusi hingga akhirnya dicabut izin usahanya oleh OJK.
   

2. BPR Bank Jepara Artha

   OJK mencabut izin usaha PT BPR Bank Jepara Artha (Perseroda) yang beralamat di Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-42/D.03/2024 tanggal 21 Mei 2024.
   OJK awalnya menetapkan BPR Bank Jepara Artha dalam status pengawasan bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan memiliki predikat tidak sehat.
   Kemudian pada 30 April 2024, OJK menetapkan bank dalam status pengawasan bank dalam resolusi, sebab Direksi dan pemegang saham pengendali tidak dapat melakukan penyehatan. Kemudian, bank pun dicabut izin usahanya oleh OJK.
   

3. BPR Dananta

   PT BPR Dananta berasal dari Kabupaten Kudus. Bank mengalami kesulitan keuangan hingga bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-38/D.03/2024 tanggal 30 April 2024.
   Sebelum pencabutan izin usahanya, pada 13 Desember 2023 OJK telah menetapkan PT BPR Dananta dalam status pengawasan Bank Dalam Penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan memiliki predikat tidak sehat.
   

4. BPRS Saka Dana Mulia

   BPR syariah yang beralamat di Kecamatan Bae, Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah itu sebelumnya telah ditetapkan sebagai bank dalam penyehatan dengan pertimbangan tingkat kesehatan berpredikat kurang baik pada 10 April 2023.
   Lalu, BPRS Saka Dana Mulia dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-36/D.03/2024 tanggal 19 April 2024.
   

5. BPR Bali Artha Anugrah

   Pencabutan usaha bank yang beralamat di Kota Denpasar, Provinsi Bali ini mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-34/D.03/2024 tanggal 4 April 2024. Bank dicabut usahanya akibat masalah modal dan likuditas yang tidak kunjung membaik.
   

6. BPR Sembilan Mutiara

   BPR yang beralamat di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatra Barat dicabut izinnya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-33/D.03/2024 tanggal 2 April 2024.
   Sebelumnya OJK telah melakukan upaya penyehatan terhadap BPR tersebut. Namun, akhirnya Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham tidak dapat menjalankan penyehatan BPR Sembilan Mutiara.

7. BPR Aceh Utara

   OJK mencabut izin usaha BPR Aceh Utara mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-27/D.03/2024 tanggal 4 Maret 2024.
   Bank yang beralamat di Lhokseumawe, Provinsi Aceh ini sebelumnya berstatus dalam penyehatan. Pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan BPR Aceh Utara dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
   OJK telah memberikan waktu kepada Direksi dan pemegang saham pengendali BPR untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak dapat dijalankan.
   

8. BPR EDCCASH

   Sebelum dicabut izin usahanya oleh OJK, bank yang beralamat di Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten itu telah masuk dalam status pengawasan bank dalam penyehatan OJK sejak 31 Maret 2023.
   Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan PT BPR EDCCASH dalam status pengawasan bank dalam resolusi. Karena Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham BPR tidak dapat melakukan penyehatan BPR, LPS memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap BPR EDCCASH dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usaha BPR.
   

9. Perumda BPR Bank Purworejo

   Bank yang beralamat di Kecamatan Purworejo, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah ini dicabut izin usahanya oleh OJK berdasarkan Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-20/D.03/2024 tanggal 20 Februari 2024.
   Sebelumnya, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan bank dalam penyehatan per 31 Maret 2023. Kemudian pada 12 Januari 2024, OJK menetapkan Perumda BPR Bank Purworejo dalam status pengawasan bank dalam resolusi.
   OJK juga telah memberikan waktu yang cukup kepada Direksi dan Dewan Pengawas BPR termasuk kuasa pemilik modal untuk melakukan upaya penyehatan, namun hal tersebut tidak bisa dijalankan.
   LPS pun memutuskan untuk tidak melakukan penyelamatan terhadap Perumda BPR Bank Purworejo dan meminta kepada OJK untuk mencabut izin usahanya.
   

10. BPR Bank Pasar Bhakti

    OJK mencabut izin usaha bank tersebut karena bermasalah dalam tingkat kesehatannya. BPR Bank Pasar Bhakti sudah lama didirikan, yakni pada tanggal 20 Oktober 1971.
    Per 2020, BPR Bank Pasar Bhakti mencatatkan aset Rp59,91 miliar dengan jumlah kredit yang disalurkan Rp47,62 miliar. Dari sisi pendanaan, BPR tersebut telah meraup tabungan dari nasabah senilai Rp11,97 miliar dan produk deposito Rp31,45 miliar.
    

11. BPR Usaha Madani Karya Mulia

    PT BPR Usaha Madani Karya Mulia berbasis di Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Bank tersebut telah beroperasi lama dengan menggunakan izin prinsip per 8 Agustus 2006.
    Kemudian bank dicabut izin usahanya oleh OJK mengacu Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-18/D.03/2024 tanggal 5 Februari 2024.
    LPS memutuskan untuk tidak menjalankan penyelamatan terhadap BPR tersebut dan meminta OJK untuk mencabut izin usahanya. LPS pun akan menjalankan fungsi penjaminan dan melakukan proses likuidasi.
    

12. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto

    PT Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda) awalnya bermasalah dan ditetapkan sebagai bank dalam pengawasan intensif pada 2020. Seiring berjalannya waktu, bank tak bisa diselamatkan.
    Melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor KEP-13/D.03/2024 tanggal 26 Januari 2024 bank dicabut izinnya oleh OJK.

13. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

    Bank yang beralamat di Kec. Taman, Kota Madiun ini dicabut izin usahanya oleh OJK melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-1/D.03/2024 tanggal 4 Januari 2024. Sebelumnya, bank tersebut mengalami masalah tata kelola dan berstatus bank dalam penyehatan serta bank dalam resolusi.

Bisnis.com, JAKARTA - Jumlah bank bangkrut di Indonesia pada 2024 mengalami lonjakan hingga tiga kali lipat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Regulator hingga asosiasi pun ambil langkah.

Sebagaimana diketahui, telah terdapat 12 bank bangkrut dan dicabut izin usahanya oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga paruh pertama 2024. Seluruh bank bangkrut merupakan bank perekonomian rakyat (BPR).

Jumlah bank bangkrut pada tahun ini telah mengalami peningkatan pesat tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu. Pada 2023, hanya terdapat empat bank bangkrut di Indonesia.

Sementara, rata-rata tiap tahunnya terdapat tujuh sampai delapan bank bangkrut di Indonesia. Apabila ditarik sejak 2005, maka total ada 134 bank bangkrut di Tanah Air. Hampir semua bank yang masuk dalam daftar bank bangkrut merupakan BPR.

Berikut daftar bank yang bangkrut sepanjang 2024:

1. BPR Bank Jepara Artha (Perseroda)

2. PT BPR Dananta

3. BPRS Saka Dana Mulia

4. BPR Bali Artha Anugrah

5. BPR Sembilan Mutiara

6. BPR Aceh Utara

7. PT BPR EDCCASH

8. Perumda BPR Bank Purworejo

9. PT BPR Bank Pasar Bhakti

10. PT BPR Usaha Madani Karya Mulia

11. BPRS Mojo Artho Kota Mojokerto (Perseroda)

12. Koperasi BPR Wijaya Kusuma

Langkah OJK, LPS, hingga Asosiasi

Atas lonjakan jumlah bank bangkrut di mana kesemuanya merupakan BPR, OJK pun mengambil tindakan. OJK menerbitkan Peraturan OJK (POJK) Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah. POJK baru itu berlaku sejak diundangkan pada 1 Juli 2024.

Secara umum, POJK baru itu mengatur mengenai kewajiban bagi BPR dan BPRS untuk menerapkan tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Terdapat pula ketentuan bahwa BPR dan BPRS mesti menerapkan strategi anti fraud secara efektif. Cakupan dari strategi anti fraud yakni pencegahan, deteksi, investigasi, pelaporan, dan sanksi, serta pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut dengan berpedoman pada POJK mengenai penerapan strategi anti fraud yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan aturan tersebut diterbitkan sebab, berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan OJK, kegagalan dalam penerapan tata kelola yang baik pada BPR dan BPRS seringkali menjadi salah satu penyebab utama kebangkrutan.

POJK itu juga terbit untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap BPR atau BPRS. “Ketentuan ini penting dalam rangka menghadapi berbagai tantangan internal dan eksternal yang semakin kompleks," kata Dian dalam keterangan tertulis pada beberapa waktu lalu (16/7/2024).

Begitu juga dengan LPS. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan setelah dicabut izinnya oleh OJK, LPS bertugas menjalankan likuidasi bank bangkrut dan mengklaim simpanan nasabah di bank. Adapun, menurut Purbaya simpanan nasabah di bank dijamin aman.

Sejak 2005 LPS berdiri hingga 29 Februari 2024, sudah ada Rp2,23 triliun dana nasabah selamat dan sudah diklaim serta layak bayar.

Tahun ini pun anggaran yang ada di LPS untuk pemenuhan klaim simpanan nasabah di bank bangkrut telah mencukupi. Sebab, aset LPS mencapai Rp224,66 triliun dan diperkirakan akan terus bertambah hingga akhir tahun ini.

Sumber dana LPS berasal dari modal awal pemerintah senilai Rp4 triliun, kontribusi kepesertaan yang dibayarkan pada saat bank menjadi peserta, premi penjaminan yang dibayarkan bank setiap semester sebesar 0,1% dari dana pihak ketiga (DPK), dan yang terakhir adalah dari hasil investasi.

Asosiasi pun ambil langkah. Ketua Umum Perhimpunan Bank Perekonomian Rakyat Indonesia (Perbarindo), Tedy Alamsyah mengatakan BPR yang di cabut izinnya bukan karena masalah bisnis, tetapi karena adanya mismanagement alias fraud.

"Kami turut prihatin atas hal tersebut, akibatnya ada BPR yang dilikuidasi oleh regulator, semua pelaku industri saya yakin tidak pernah mengharapkan atau menginginkan bisnisnya di tutup karena ada tindakan yang merugikan bank," ujarnya.

Dia mengatakan asosiasi selalu mengajak para pelaku industri untuk terus meningkatkan tata kelola dan manajemen risikonya, sebab bisnis bank merupakan bisnis kepercayaan yang mengelola dana masyarakat dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi.

Selain itu, asosiasi terus berupaya mengawal dan memastikan bahwa implementasi tata kelola harus didukung adanya penguatan kompetensi bagi seluruh pengurus. Baik Dewan Komisaris maupun Direksi, serta seluruh pejabat eksekutif dan karyawan mesti memiliki sertifikasi kompetensi yang sesuai dengan SKKNI, regulasi yang ada, dan perkembangan industri terkini.