Jakarta -

Harga Bitcoin melonjak ke level tertinggi sepanjang sejarah atau all time high (ATH) pada Rabu pagi. Harga Bitcoin sempat tercatat berada di US$ 75.100 atau sekitar Rp 1,18 miliar (kurs Rp 15.800).

Isyarat pasar yang positif selama 24 jam terakhir disebut-sebut jadi sentimen besar terhadap kenaikan tersebut, meskipun Bitcoin menghadapi tren yang umumnya melemah dalam beberapa minggu terakhir.

Dilansir dari laman beincrypto, Rabu (6/11/2024), Pemilu AS yang sedang berlangsung jadi faktor utama dalam lonjakan harga Bitcoin. Investor dengan penuh semangat menunggu hasil pemilu, dengan tanda-tanda yang mendukung Donald Trump akan kembali menang jadi presiden.

Popularitas Trump yang terus meningkat, dinilai bisa ikut meningkatkan kepercayaan pasar. Pasar kripto sendiri telah berspekulasi tentang dampak pemilu AS terhadap Bitcoin selama beberapa waktu.

CoinShares baru-baru ini menyoroti sentimen ini dalam sebuah laporan, mencatat bahwa arus masuk institusional minggu lalu mencapai US$ 2,2 miliar. Laporan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar investasi ini kemungkinan berasal dari optimisme seputar potensi kemenangan Partai Republik.

Pada platform prediksi Polymarket, peluang kemenangan Trump melonjak, yang menunjukkan pergeseran ekspektasi pasar. Peluang Trump untuk menang meningkat tajam dari 58% menjadi 93,3%.

Latar belakang politik ini telah memicu minat beli yang signifikan terhadap Bitcoin. Sentimen investor terhadap Bitcoin cukup baik sejak pertengahan Agustus. Exchange Net Position Change menunjukkan bahwa, selama tiga bulan terakhir, bursa kripto sebagian besar mencatat arus keluar Bitcoin yang menandakan sinyal peningkatan aktivitas pembelian.

Pola arus keluar BTC ini menunjukkan bahwa investor telah mempertahankan minat yang kuat. Namun nampaknya kenaikan harga ini tidak bertahan lama, karena dengan kenaikan harga Bitcoin, pasar pun jadi melambat. Bitcoin kini telah mencapai titik tertinggi sepanjang masa membuat investor berpikir dua kali untuk menaruh investasinya di Bitcoin.

Harga Bitcoin telah melonjak sebesar 7% hari ini. Sekarang berada di dekat titik kritis, dengan US$ 73.773 dan US$ 71.367 sebagai support potensial langsung. Jika investor mulai membukukan keuntungan dengan menjual Bitcoin-nya maka harga dapat stabil di sekitar level tersebut.

Jika momentum penguatan berlanjut, yang didukung lebih lanjut oleh kondisi ekonomi makro yang menguntungkan, Bitcoin dapat mencapai level tertinggi sepanjang masa di atas US$ 75.100.

(hal/fdl)

Jakarta -

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggandeng Agence Francaise de Development (AFD) melaksanakan penandatanganan Letter of Inten (LoI) dan Implementing Agreement (IA). Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Dadan Kusdiana dengan AFD Country Director, Yann Martress, terkait kerja sama dalam bidang transisi energi.

Dadan mengatakan kerja sama ini menandai tonggak penting dalam upaya kolektif Indonesia-Prancis, yang telah menjadi mitra dalam mengatasi tantangan perubahan iklim dan transisi menuju masa depan energi yang berkelanjutan.

"Sebagai negara yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, Indonesia menyadari kebutuhan mendesak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, melakukan diversifikasi energi, dan mempercepat transisi energi. Untuk mencapai tujuan-tujuan ambisius ini, diharapkan kolaborasi dengan mitra global akan memungkinkan Indonesia untuk mengakses teknologi energi mutakhir, sumber daya keuangan dalam Pembiayaan transisi energi, dan peningkatan dalam keahlian teknis," kata Dadan dalam keterangan resmi, Sabtu (2/11/2024).

Dadan turut mengapresiasi AFD yang memiliki keahlian dalam pembangunan berkelanjutan, dan pembiayaan hijau dalam inisiasi AFD mendukung Indonesia mencapai transisi energi yang berkelanjutan.

Selain itu, Uni Eropa yang telah mendukung upaya Indonesia dalam transisi energi dan pemberian dukungan teknis untuk meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mencapai target Net Zero Emission (NZE).

AFD Country Director, Yann Martress, mengatakan program kerja sama ini memiliki tujuan untuk mengarusutamakan konsep transisi energi dalam berbagai inisiatif kebijakan, serta memastikan keselarasan dengan prioritas transisi energi di Indonesia.

"Penandatanganan perjanjian ini menandai kemitraan jangka panjang dalam mendukung ambisi Indonesia mencapai NZE, serta menegaskan kembali komitmen untuk bekerja sama menuju sektor energi yang lebih ramah lingkungan dan lebih tangguh di Indonesia, serta menjawab tantangan sosial, lingkungan, dan ekonomi," katanya.

Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei, Denis Chaibi, menuturkan Uni Eropa dengan senang hati memberikan hibah melalui AFD kepada Kementerian ESDM untuk melakukan transisi hijau dan bersih di Indonesia, yang memiliki sumber daya alam yang besar, seperti cadangan nikel dan potensi panas bumi yang besar.

"Dengan potensi tersebut, Indonesia menjadi pemain kunci dalam transisi hijau dunia. Kami sangat senang dapat bermitra dengan Indonesia dan AFD dalam upaya ini," ungkap Denis.

Sementara itu, Deputi Ambassador Perancis untuk Indonesia, Laurent Legodec,mengungkapkan bahwa kerja sama antara Indonesia dan Perancis ini dapat memanfaatkan kelebihan masing-masing negara untuk menuju masa depan energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

"Dengan meningkatkan kerja sama dalam transisi energi, kita tidak hanya dapat mendorong kemajuan teknologi tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang signifikan, penciptaan lapangan kerja, dan keamanan energi," ujar Laurent.

Untuk diketahui, LoI dan IA antara Kementerian ESDM dengan AFD meliputi kerja sama berupa reformasi transisi energi dalam kerangka Policy Based Loan Affordable and Sustainable Energy Transition (PBL ASET) Programme dan peta jalan menuju NZE; Studi dan pelatihan untuk mineral kritis; Penerapan kerangka Tata Kelola Lingkungan dan Sosial (ESG) di Kementerian ESDM; Serta bidang kerja sama lain yang disetujui bersama secara tertulis antara kedua belah pihak.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Penelitian terbaru Bank Pembangunan Asia (ADB) mengungkapkan dampak perubahan iklim (climate change) bisa mengurangi produk domestik bruto (PDB) di negara-negara berkembang Asia-Pasifik sebesar 17% pada 2070. Hal itu berdasarkan skenario emisi gas rumah kaca tingkat tinggi yang diperkirakan meningkat menjadi 41% pada 2100.

Penelitian baru tersebut disajikan dalam edisi perdana Laporan Iklim Asia-Pasifik ADB, yang merinci serangkaian dampak yang mengancam kawasan tersebut. Naiknya permukaan air laut dan turunnya produktivitas tenaga kerja akan menyebabkan kerugian terbesar, dengan pendapatan lebih rendah dan ekonomi yang terpukul.

"Perubahan iklim telah memperparah kehancuran akibat badai tropis, gelombang panas dan banjir di wilayah tersebut, yang berkontribusi terhadap penderitaan manusia dan tantangan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya," kata Presiden ADB Masatsugu Asakawa dalam keterangan resmi, Kamis (31/10/2024).

Jika krisis iklim terus meningkat, diperkirakan hingga 300 juta orang di wilayah tersebut terancam oleh banjir pesisir. Tidak hanya itu, aset yang ada di wilayah pesisir senilai triliunan dolar disebut dapat rusak setiap tahunnya pada tahun 2070.

"Tindakan yang mendesak dan terkoordinasi dengan baik untuk mengatasi dampak ini diperlukan sebelum terlambat," tutur Asakawa.

Laporan ini menawarkan rekomendasi kebijakan yang menjanjikan kepada pemerintah di negara-negara berkembang anggota ADB, tentang cara mengurangi emisi gas rumah kaca dengan biaya rendah.

Dalam studi persepsi perubahan iklim ADB tahun ini, 91% responden di 14 ekonomi regional memandang bahwa pemanasan global sebagai masalah serius. Banyak yang menginginkan agar tindakan pemerintah lebih ambisius.

Respons adaptasi dinilai perlu dipercepat untuk mengatasi risiko iklim yang terus meningkat, bersamaan dengan keharusan untuk meningkatkan pendanaan iklim yang berfokus pada adaptasi.

Laporan tersebut menilai kebutuhan investasi tahunan bagi negara-negara di kawasan untuk beradaptasi dengan pemanasan global antara US$ 102 miliar sampai US$ 431 miliar, melebihi US$ 34 miliar pendanaan yang diperhitungkan pada 2021-2022.

"Reformasi regulasi pemerintah dan peningkatan pengakuan risiko iklim membantu menarik sumber baru modal iklim swasta, tetapi arus investasi swasta yang jauh lebih besar diperlukan," ucapnya.

ADB berkomitmen untuk mencapai kawasan Asia-Pasifik yang sejahtera, inklusif, tangguh dan berkelanjutan, sambil mempertahankan upayanya untuk memberantas kemiskinan ekstrim. Didirikan pada tahun 1966, ADB memiliki 69 anggota di mana 49 di antaranya dari kawasan tersebut.

(aid/eds)

Jakarta -

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan rencana pembatasan BBM subsidi sudah hampir selesai. Namun, ia tak mengungkap kapan pembatasan akan dilakukan.

"Menyangkut dengan harga dan pembatasan BBM sebenarnya sudah hampir selesai," katanya di Kementerian ESDM Jakarta, Jumat (18/10/2024),

Dia menegaskan, pengaturan BBM subsidi ini menunggu waktu yang tepat. "Tinggal menunggu waktu yang tepat untuk diumumkan, dan saya pikir tidak lagi yang saya harus menyampaikan kendalanya," imbuhnya.

Bahlil juga mengkonfirmasi, pengaturan BBM subsidi menjadi perhatian presiden terpilih Prabowo Subianto. "Oh iya," ujarnya.

Sebelumnya, Bahlil mengatakan, aturan terkait BBM subsidi sedang dimatangkan. Ia menegaskan, tak ingin terburu-buru mengambil kebijakan.

"Aturannya sampai sekarang kita masih matangkan. Kan tidak boleh terlalu terburu-buru," kata Bahlil di Monas Jakarta, Kamis (10/10).

Dia mengatakan, pihaknya ingin melihat dampak pengaturan BBM subsidi ini. Oleh karena itu, uji coba terus dilakukan. Lebih lanjut, Bahlil menyampaikan, aturan tersebut sudah hampir final. Kemudian, penerapan dari pengaturan BBM subsidi ini hanya persoalan waktu.

"Karena kita harus tahu dampak ketika diimplementasikan di tingkat nelayan, petani Kita lagi uji coba- uji coba terus. Aturannya sudah hampir final. Tapi apakah nanti di zamannya Pak Jokowi atau Pak Prabowo itu cuma persoalan waktu saja," paparnya.

(acd/das)

JAKARTA - Perekonomian Indonesia menunjukkan kestabilan dan keberlanjutan di saat peringatan 79 tahun kemerdekaan. Presiden dalam pidato kenegaraan maupun pidato pengantar RAPBN dan Nota Keuangan 2025, menyatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang berada di atas level 5%, setelah dihantam pandemi Covid-19.

Hal itu menujukan ketangguhan Indonesia dibanding negara-negara lain di dunia. Di saat yang sama, Indonesia mampu memangkas kemiskinan ekstrem dari 6,1% populasi pada tahun 2014, menjadi tinggal 0,8% pada 2024.

Staf Khusus Presiden , Arif Budimanta menerangkan, kemampuan Indonesia dalam menggenjot laju pertumbuhan, berbarengan dengan adanya pemangkasan kemiskinan ekstrem, membuktikan bahwa pembangunan nasional berjalan dengan inklusif.

"Pembangunan nasional selama hampir 10 tahun ini jelas dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. Ini yang kita cita-citakan bersama," ujar Arif, Jumat (16/8/2024).

Arif menjelaskan, penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan prioritas Pemerintah, sejak rapat terbatas pada 4 Maret 2020. Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga (K/L) bekerja bersama mengatasi persoalan tersebut. Upaya itu semakin efektif setelah terbitnya Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Inpres itu ditindaklanjuti dengan sejumlah program pelaksanaan, termasuk dibentuknya Pelaksana Satuan Tugas Konvergensi Program, pengelolaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), hingga terbitnya Instruksi Mendagri dalam proses pengawasan kinerja Kepala Daerah terkait percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.

Upaya gotong royong itu membuahkan hasil. Konvergensi program pemerintah pusat, pemda, BUMN, dan swasta mendorong kesuksesan kinerja percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Konvergensi program dilakukan di dalam ketiga strategi penghapusan kemiskinan ekstrem yakni pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan, dan pengurangan kantong-kantong kemiskinan.

?Alhasil, angka kemiskinan ekstrem dapat diturunkan secara akseleratif selama 10 tahun ini," ujar Arif.

Arif juga menegaskan, prestasi Indonesia ini juga membuktikan bahwa Pemerintah Republik Indonesia telah memenuhi komitmen global dalam Sustainable Development Goals (SDGs), yang menargetkan penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2030. Bahkan, Indonesia bisa bekerja enam tahun lebih cepat dari target yang ditetapkan.

Menurut Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi ini, pemerintahan mengarahkan pembangunan bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat dan menempatkan rakyat sebagai penggerak sekaligus pusat pembangunan. "Kita serius membangun Indonesia dari pinggir, dari desa, dengan semangat Indonesia sentris," kata Arif.

Buktinya, tingkat pertumbuhan di wilayah Indonesia Timur seperti Papua dan Maluku bisa melebihi pertumbuhan nasional. Selain itu indikator pembangunan yang terkait langsung dengan hajat hidup rakyat banyak juga memperlihatkan kinerja yang baik.

Tingkat pengangguran terbuka juga berkurang dari 5,7% (2014) menjadi 4,8% (2024). "Inflasi relatif terkendali di kisaran 2-3%, keKka banyak negara mengalami lonjakan inflasi pasca Covid-19," tambah Arif.

Terbangun pula 366 ribu kilometer jalan desa serta 1,9 juta meter jembatan desa yang sangat mendukung kehidupan perekonomian perdesaan. Pemerintah membangun 2.700 kilometer jalan tol baru, 6.000 kilometer jalan nasional, 50 pelabuhan dan bandara baru, 43 bendungan, dan 1,1 juta hektare jaringan irigasi baru.

Tidak cuma urusan infrastruktur, pemerintah juga melakukan perlindungan bagi masyarakat lemah melalui anggaran Rp361 triliun per tahun untuk Kartu Indonesia Sehat bagi 92 juta peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

Lalu, ada Rp113 triliun anggaran Kartu Indonesia Pintar yang telah digunakan untuk biaya pendidikan lebih dari 20 juta siswa per tahun, mulai SD sampai SMA/SMK di seluruh Indonesia. Selain itu sebanyak Rp225 triliun anggaran Program Keluarga Harapan telah dimanfaatkan untuk meningkatkan ekonomi sekitar 10 juta keluarga kurang mampu per tahun.