Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespon serius soal wacana menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Isu gaji guru 2025 naik ini menjadi salah satu dari tiga topik yang dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, (6/11/2024).

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan apakah benar menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Lalu Hadrian juga mempertanyakan apakah kenaikan gaji tersebut juga akan dirasakan guru swasta.

"Itu semua ribut, ributnya ini ribut senang, kemudian khawatir apakah Rp 2 juta ini akan diberikan pada semua guru hari ini yang notabene berstatus PNS? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru di swasta?" kata Lalu di rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, melalui tayangan Youtube DPR.

Terkait itu, Abdul Mu'ti menjawab jika saat ini semua keputusan program terbaru Kemendikdasmen perlu menunggu hasil 'sidang isbat' alias rapat kementerian.

Ia mengatakan pihaknya sudah memasukkan perhitungan soal kesejahteraan guru tersebut ke rancangan anggaran 2025.

Sedangkan nominal dan aturan pastinya akan diumumkan kemudian.

"Yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan," kata dia.

Abdul Mu'ti juga meluruskan bahwa isu gaji guru naik sebanyak Rp 2 juta, terkait Ujian Nasional (UN) dikembalikan yang sedang ramai di media sosial, bukanlah pernyataan resmi dari Kemendikdasmen.

"Sekarang ini kami belum mengambil kebijakan soal Ujian Nasional, PPDB, Zonasi, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," kata Mu'ti.

Ia hanya menyebut terkait gaji guru, dipastikan siap dianggarkan pada tahun 2025.

"Insya Allah kalau didukung anggota DPR, angkanya itu dan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, anggaran kami di 2025 sudah ada (itu) di dalamnya, dan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

Namun besaran ini belum disampaikan secara resmi karena pihaknya masih mendata jumlah guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru," kata Mu'ti.

Tonton:Menteri Komdigi Meutya Hafid Laporkan Penangkapan Pegawai ke Presiden

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Gaji Guru Akan Naik Sebanyak Rp 2 Juta di Tahun 2025?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti merespon serius soal wacana menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Isu gaji guru 2025 naik ini menjadi salah satu dari tiga topik yang dibahas di rapat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Rabu, (6/11/2024).

Anggota Komisi X DPR Lalu Hadrian Irfani mempertanyakan apakah benar menaikkan gaji guru sebanyak Rp 2 juta tahun 2025.

Lalu Hadrian juga mempertanyakan apakah kenaikan gaji tersebut juga akan dirasakan guru swasta.

"Itu semua ribut, ributnya ini ribut senang, kemudian khawatir apakah Rp 2 juta ini akan diberikan pada semua guru hari ini yang notabene berstatus PNS? Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan guru-guru di swasta?" kata Lalu di rapat kerja Komisi X DPR dengan Mendikdasmen, Mendiktisaintek, dan Menbud di Kompleks DPR, Jakarta, melalui tayangan Youtube DPR.

Terkait itu, Abdul Mu'ti menjawab jika saat ini semua keputusan program terbaru Kemendikdasmen perlu menunggu hasil sidang isbat.

Ia mengatakan pihaknya sudah memasukkan perhitungan soal kesejahteraan guru tersebut ke rancangan anggaran 2025.

Sedangkan nominal dan aturan pastinya akan diumumkan kemudian.

"Yang sudah kami anggarkan, sudah ada hisabnya, tinggal nunggu sidang isbatnya, itu soal kesejahteraan guru. Tapi jumlahnya ditunggu saja karena sidang isbatnya belum dilaksanakan," kata dia.

Abdul Mu'ti juga meluruskan bahwa isu gaji guru naik sebanyak Rp 2 juta, terkait Ujian Nasional (UN) dikembalikan yang sedang ramai di media sosial, bukanlah pernyataan resmi dari Kemendikdasmen.

"Sekarang ini kami belum mengambil kebijakan soal Ujian Nasional, PPDB, Zonasi, Merdeka Belajar, dan lain-lain yang beredar di media sosial itu, karena itu bukan pernyataan kami, itu aspirasi masyarakat," kata Mu'ti.

Ia hanya menyebut terkait gaji guru, dipastikan siap dianggarkan pada tahun 2025.

"Insya Allah kalau didukung anggota DPR, angkanya itu dan kesejahteraan guru ASN dan non-ASN, anggaran kami di 2025 sudah ada (itu) di dalamnya, dan akan kami sampaikan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya," katanya.

Sebelumnya, Abdul Mu'ti mengatakan skema kenaikan gaji guru pada 2025 dianggarkan baik untuk guru ASN bersertifikasi maupun guru honorer.

Namun besaran ini belum disampaikan secara resmi karena pihaknya masih mendata jumlah guru. Jika sudah selesai, data guru RI akan diteruskan ke Kementerian Keuangan agar dapat dicairkan.

"Mudah-mudahan dalam waktu tidak terlalu lama pada tahun 2025 sudah bisa terealisasi untuk menaikkan tunjangan guru," kata Mu'ti.

Tonton:Menteri Komdigi Meutya Hafid Laporkan Penangkapan Pegawai ke Presiden

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Benarkah Gaji Guru Akan Naik Sebanyak Rp 2 Juta di Tahun 2025?"

Sumber: Kompas.com | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, memastikan rencana kenaikan gaji guru akan dilaksanakan pada 2025 berdasarkan sertifikasi, bukan melalui pengangkatan.

“Bukan pengangkatan ya, tapi mungkin sertifikasi guru,” kata Abdul Mu’ti pada Rabu (30/10/2024), seperti dikutip dari Antara.

Abdul Mu’ti juga mengungkapkan, jumlah guru yang sudah memiliki sertifikasi cukup signifikan.

“Di angka sekarang lumayan, kalau sementara di angka yang saya terima dari Dirjen itu, sertifikasi guru itu ada 606 ribu sekian,” ujar Abdul.

Akan tetapi, saat dikonfirmasi lebih lanjut mengenai besaran kenaikan gaji tersebut, Abdul Mu’ti enggan memberikan angka pasti.

Ia hanya mengisyaratkan kenaikan gaji tersebut akan menjadi kejutan bagi para guru.

“Kalau kenaikan gaji InsyaAllah 2025 sudah, tapi jumlahnya berapa ya tunggulah biar ada kejutan dikit ya,” ucap Abdul.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Rencana Kenaikan Gaji Guru di 2025 Bakal Berbasis Sertifikasi", Klik untuk baca: https://nasional.kompas.com/read/2024/10/31/21052441/rencana-kenaikan-gaji-guru-di-2025-bakal-berbasis-sertifikasi.

Jakarta: Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengusulkan agar pembiayaan atau kredit tidak lagi diberikan kepada individu-individu secara langsung, tetapi harus melalui koperasi. Itu disampaikan Ferry merespons rencana kebijakan penghapusan utang atau kredit macet bagi petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).

Ferry mengatakan wacana kebijakan pemutihan utang bagi petani dan nelayan ini akan berdampak positif karena beban keuangan di masa lalu dapat dihapuskan sehingga ke depan mereka dapat kembali produktif.

Baca juga: Himbara Siap Hapus Utang Pelaku UMKM?

Ferry juga menekankan program penghapusan utang ini memiliki kriteria kelayakan yang spesifik. Artinya, tidak semua petani, nelayan, dan UMKM akan mendapatkan manfaat dari program ini, tetapi hanya mereka yang memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Setelah utang mereka dihapus, para petani, nelayan, dan UMKM akan kembali memiliki akses ke pinjaman. Namun, untuk mencegah masalah kredit macet, pemerintah akan menyalurkan dana ini melalui koperasi agar ada sistem pengawasan antar anggota.
"Ke depan memang pembiayaan harus diberikan melalui kelompok yaitu koperasi, jadi tidak bisa langsung diberikan ke individu-individu langsung. Kami dalam waktu dekat akan mengusulkan ke presiden agar ada pengaturan terkait ini," kata Ferry dikutip dari Antara, Kamis, 31 Oktober 2024.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Sadar Subagyo menyambut baik rencana kebijakan pemerintah tersebut. Menurutnya, pemutihan utang bagi petani, nelayan, dan UMKM menjadi langkah nyata pemerintah untuk lebih peduli terhadap rakyat kecil.

"Kami harapkan program ini bisa dilakukan secara cepat untuk memberikan kemudahan kredit kepada setiap kelompok yang mau mengusahakan pangan, jadi jangan mempersulit dan memberikan kredit tanpa agunan kemudian harus bisa dibayar (cicilan kredit) setelah panen," kata Sadar.

Disalurkan melalui koperasi

Namun, Sadar mengingatkan agar ke depan pemberian kredit terhadap petani, nelayan, dan UMKM harus dilakukan secara lebih teliti dan harus diberikan melalui sebuah kelompok seperti koperasi.

Ini diperlukan untuk mencegah terjadinya moral hazard, di mana penerima manfaat dari program penghapusan utang sebelumnya mungkin akan mengulangi perilaku yang sama dan kembali menunggak pembayaran.

Presiden Prabowo Subianto berencana menghapus utang kredit macet sedikitnya enam juta petani, nelayan, hingga UMKM di perbankan, melalui penerbitan Peraturan Presiden soal pemutihan utang. Pemutihan utang diharapkan dapat membuka kembali akses petani, nelayan dan UMKM kepada pembiayaan perbankan.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(SAW)

Reporter: Leni Wandira | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Gerakan Solidaritas Nasional (GSN), Rosan Roeslani, menegaskan bahwa seluruh anggaran operasional dan program GSN bersumber dari pendanaan mandiri.

"Kami pastikan tidak ada dana APBN, APBD, atau pemerintah dalam GSN. Pendanaan sepenuhnya berasal dari tokoh-tokoh bangsa serta para anggota yang ingin berpartisipasi aktif," ujar Rosan dalam konferensi pers di Jakarta Selatan, Selasa (29/10).

Rosan menjelaskan, konsep kemandirian ini mirip dengan sistem pembiayaan organisasi Kamar Dagang dan Industri (Kadin) yang juga pernah ia pimpin, namun lebih luas mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja ojek online (OJOL), dan lainnya.

Selain itu, GSN akan bekerja sama dengan berbagai organisasi ekonomi dan sosial di Indonesia untuk menciptakan kolaborasi yang lebih kuat dan menyelaraskan berbagai program yang sudah ada.

"Misi GSN adalah mendukung rakyat Indonesia, baik melalui pelatihan, bantuan konkret, maupun implementasi program yang langsung berdampak bagi masyarakat," tambah Rosan.

Ia juga menekankan bahwa GSN akan menjadi wadah yang terbuka untuk ide dan aspirasi masyarakat dari seluruh pelosok negeri. "Kami menerima masukan dari berbagai pihak agar program yang kami jalankan bisa benar-benar tepat sasaran," ujarnya.

Dengan dukungan banyak tokoh masyarakat dan stakeholder bangsa, GSN akan mempercepat implementasi program dengan tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. "GSN akan menjadi jembatan bagi aspirasi rakyat agar dapat diwujudkan dalam program-program nyata demi kepentingan bersama," pungkasnya.

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mengadakan pelatihan khusus untuk guru mata pelajaran matematika.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Prof. Abdul Mu'ti mengatakan hal itu merupakan salah satu arahan dari Presiden Prabowo Subianto.

"Pak Prabowo juga menekankan ada pelatihan guru matematika yang kami sedang susun programnya mudah-mudahan bisa kita laksanakan di tahun 2025," kata Prof. Mu'ti di kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Senin (28/10/2024).

Prof. Mu'ti menjelaskan, matematika memiliki banyak manfaat utamanya dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan juga kehidupan sehari-hari.

Presiden Prabowo tingkatkan kemampuan matematika anak Ditambah lagi saat ini kemampuan numerasi siswa Indonesia di Programme for International Student Assessment (PISA) juga masih rendah.

Oleh karena itu, kata Prof. Mu'ti pemerintahan Presiden Prabowo akan meningkatkan kemampuan matematika anak akan mengadakan pelatihan untuk guru matematika.

"Karena itu juga bagian dari target Pak Presiden kan. Skor PISA kita kan masih belum tinggi," ujarnya.

Kendati demikian, Prof. Mu'ti juga menekankan bahwa sebenarnya pemerintahan Prabowo Subianto tidak hanya akan fokus pada kemampuan matematika siswa.

Tetapi juga mata pelajaran lain seperti sains, teknologi, dan pendidikan karakter.

"Ini kan bagian juga dari perhatian beliau ya sampai di pidato-pidato juga sebut tentang pentingnya delapan karakter yang perlu ditekankan dalam pendidikan," jelas Prof. Mu'ti.

Sebelumnya diberitakan, Mendikdasmen Prof. Abdul Mu'ti sempat rapat dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (22/10/2024) lalu.

Prof. Mu'ti mengatakan, dalam rapat itu Presiden Prabowo Subianto meminta Mendikdasmen untuk memperkuat kualitas pendidikan matematika para siswa sekolah dasar dan menengah.

"Untuk memperkuat kualitas pendidikan matematika ya," urai Mu'ti di Kantor Kemendikdasmen Cipete, Jakarta Selatan.

Prof. Mu'ti mengatakan, Presiden Prabowo memang memiliki fokus pada perkembangan sains dan teknologi di Indonesia.

Oleh karena itu ia ingin kemampuan matematika anak Indonesia semakin ditingkatkan.

Prabowo, lanjut Prof. Mu'ti, juga fokus untuk meningkatkan skor PISA.

"Sebagai bagian dari program prioritas juga peningkatan skor PISA kemudian STEM dan STEM itu juga fondasinya tanpa mengecilkan bidang studi yang lain, adalah matematika. Itu sangat terkait dengan kompetensi pendidikan matematika," pungkas dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Akan Buat Pelatihan Guru Matematika, Diadakan Mulai 2025", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/29/160300771/pemerintah-akan-buat-pelatihan-guru-matematika-diadakan-mulai-2025.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati.

Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Tonton:Ini Daftar 22 Kementerian Baru yang Lahir di Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara"

Reporter: kompas.com | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti akan mempertimbangkan semua kebijakan yang dibuat dengan seksama dan hati-hati. Termasuk, kata dia, perlu atau tidaknya diadakan Ujian Nasional (UN).

Adapun saat ini UN sudah resmi dihapuskan pada pada kepemimpinan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim.

"Jadi soal Ujian Nasional, soal zonasi, apalagi ya yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kami lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati," kata Mu'ti di Kantor Kemendikbud Ristek, Jakarta Selatan, Seni (21/10/2024).

Selain itu, Mu'ti juga akan mengkaji pelaksanaan Kurikulum Merdeka yang baru saja diterapkan pada akhir Maret 2024 lalu.

Mu'ti menegaskan, pihaknya tidak akan terburu-buru untuk dalam mengambil kebijakan terutama beberapa hal yang saat ini menjadi polemik di masyarakat salah satunya soal UN dan Kurikulum Merdeka.

"Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan dan Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat," ujarnya.

Sebelumnya, Mu'ti mengatakan ia akan menyerap masukan dari berbagai pihak selama satu bulan pertama bertugas di Kabinet Merah Putih Presiden Prabowo Subianto.

Menurut Mu’ti, masukan-masukan itu akan jadi bahan pertimbangan dalam menyusun kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah.

Termasuk dalam hal menentukan nasib UN untuk siswa sekolah dasar dan menengah.

“Saya belum ada belum ada pembahasan tentang ujian Nasional. Sekali lagi, saya masih akan banyak mendengar dalam waktu-waktu satu bulan ini sebelum mengambil keputusan yang strategis yang berkaitan dengan pendidikan nasional, khususnya pendidikan dasar dan menengah,” ujar Mu’ti kepada wartawan di Istana Negara, Senin (21/10/2024).

Mu'ti berpandangan bahwa dirinya memerlukan banyak masukan untuk bisa melihat secara luas persoalan dan tantangan dalam menyelenggarakan layanan pendidikan dasar dan menengah.

Sehingga, dia bersama pemangku kebijakan dan kepentingan lainnya bisa bersama-sama melakukan kajian demi bisa menyelesaikan persoalan yang ada serta meningkatkan kualitas serta mutu pendidikan di Indonesia.

“Bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan,” tandas Mu'ti.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Soal Ujian Nasional di Pemerintahan Baru, Mendikdasmen Abdul Mu'ti Buka Suara", Klik untuk baca: https://www.kompas.com/edu/read/2024/10/22/171709471/soal-ujian-nasional-di-pemerintahan-baru-mendikdasmen-abdul-muti-buka-suara.

Jakarta: Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI), Unifah Rosyadi menyampaikan ucapan selamat bekerja kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof.Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed. dan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Prof.Dr. Satryo Soemantri Brodjonegoro. Kedua kementerian tersebut merupakan formasi terbaru kementerian yang membawahi bidang pendidikan di Kabinet Merah Putih.

Unifah atas nama PGRI mengucapkan selamat bekerja kepada kedua Menteri yang membidangi
Pendidikan tersebut. Ia berharap dengan terbentuknya nomenklatur baru tersebut, dua kementerian pendidikan dapat fokus mempercepat pelaksanaan program untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"PGRI menaruh harapan besar pada kedua menteri tersebut agar dapat mendengar, memperhatikan dengan seksama, mengimplementasikan masukan, dan saran dari kalangan pendidik (guru, dosen, dan sebagainya) mengenai pentingnya peningkatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hukum bagi profesi pendidik karena guru adalah kunci untuk meningkatkan kualitas dalam sistem pendidikan nasional," terangnya dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Unifah menegaskan, PGRI siap berkolaborasi, bermitra untuk membantu pemerintah dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PGRI juga siap mendukung berbagai kebijakan pemerintah yang berpihak pada guru dan dosen terutama dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan kesejahteraan para pendidik, serta memberikan jaminan perlindungan pada profesi.

“Berharap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan keselamatan kepada semua pihak yang terlibat dalam pembangunan pendidikan di Indonesia,” tutupnya. (Nithania Septianingsih)

Baca juga: Nadiem Sebut Tiga Menteri Penggantinya Punya Kompetensi Mumpuni

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(CEU)

JAKARTA, iNews.id – Profil biodata Abdul Mu’ti, tokoh Muhammadiyah yang dipercaya Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri PendidikanDasar dan Menengah (Mendikdasmen) dalam Kabinet Merah Putih menarik diselami. 

Usai dilantik, Prof Abdul Mu’ti bertekad menghadirkan layanan pendidikan yang bermutu. Dia menganggap jabatan tersebut sebagai amanah yang besar. Terlebih, sumber daya manusia (SDM) ditentukan oleh kualitas pendidikan.

“Saya ingin mengedepankan pendidikan sebagai layanan untuk seluruh anak-anak Indonesia. Saya ingin agar bagaimana ke depan kita memberikan layanan pendidikan bermutu untuk semua,” ujar Mu'ti di Istana Negara, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Abdul Mu’ti mengaku diminta Presiden Prabowo untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar dan menengah. “Juga bagaimana kita berusaha untuk bisa saling bersinergi antara satu kementerian dengan kementerian yang lainnya,” ujarnya. 

Nah, berikut profil dan sepak terjang Prof Abdul Mu’ti yang resmi menjabat Mendikdasmen.

Nama Abdul Mu’ti sudah cukup familiar di publik. Selain kerena memegang posisi sangat strategis di PP Muhammadiyah sebagai sekretaris umum, pria kelahiran Kudus, 2 September 1968 ini juga cukup aktif menulis opini di sejumlah media. 

Selain itu, pernyataan-pernyataan Mu'ti juga sangat sering dikutip sebagai nara sumber berbagai media mengenai berbagai isu nasional, baik soal keagamaan, sosial dan lainnya. 

Putra pertama dari pasangan Djamjadi dan Kartinah merupakan guru besar Universitas Islam Negeri (UIN) Syarief Hidayatullah Jakarta. Prof Dr Abdul Mu'ti M.Ed tercatat sebagai guru besar ke 1.050 Bidang Pendidikan Agama Islam. 

Dikutip dari pwmu.co, perjalanan Mu’ti menjadi Guru Besar tidaklah penuh perjuangan. Dimulai sejak tahun 2009 saat masih menjadi pengajar di UIN Walisongo Semarang, namun terkendala perubahan regulasi. 

Akhirnya pada tahun 2019, di tengah segala kesibukan dan aktivitasnya sebagai Sekum PP Muhammadiyah dan Ketua BSNP periode 2019 – 2023, usulan kenaikan pangkat diajukan kembali dan baru pada bulan Agustus ini surat Keputusan kenaikan pangkatnya menjadi Guru Besar ditandatangani Mendikbud Nadiem Makarim.

Hal yang cukup menarik dari latarbelakang Abdul Mu'ti adalah perspektif keagamaannya yang terbuka dan moderat. Meski berlatar belakang keluarga Muhammadiyah, Mu’ti tak segan belajar dari lingkungan masyarakat Nahdliyyin. 

Lahir dari keluarga petani dan guru mengaji di Desa Getassrabi, Kudus, Jawa Tengah, Mu’ti mendapat keleluasaan dari ayahnya untuk menimba ilmu dari masyarakat sekitar yang mayoritas NU. Bahkan, Mu'ti mengaku ayahnya cukup bangga ketika dirinya menjadi ketua Jamiyyah Sabilul Khairat yang di antara kegiatan rutinnya adalah tahlilan, Yasinan, dan membaca al-Barzanji. 

Berbagai pengalaman yang ia alami telah membentuk sikap terbuka dan moderat dalam beragama.

Nama : Abdul Mu'ti

Tempat/Tanggal Lahir : Kudus, 2 September 1968

Istri : Hj Masmidah

Ayah : (Alm) Djamjadi

Ibu : Kartinah

Mu'ti menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di madrasah. Dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Manafiul Ulum (Kudus, 1980), Madrasah Tsanawiyah Negeri (Kudus, 1983), Madrasah Aliyah Negeri Purwodadi Filial di Kudus (Kudus, 1986).

Pendidikan tingginya ditempuh di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo (Semarang, 1991), Pembibitan Calon Dosen IAIN (Jakarta, 1992-1993), Flinders University of South Australia (Adelaide, 1997) dan Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah (Jakarta, 2008).

Terlahir dari keluarga petani, masa kecil Mu’ti tak pernah lepas dari aktivitas membantu orang tua dan kakeknya. Bertani, berkebun dan beternak adalah salah satu aktivitas utama yang dilakukannya semasa kecil. Etos kerja dan semangat pantang menyerah sudah menjadi bagian dari karakter yang diwariskan oleh orang tuanya.

Selepas menamatkan jenjang pendidikan menengah di MAN Purwodadi filial di Kudus (sekarang menjadi MAN 1 Kudus) pada tahun 1986, Mu’ti memberanikan diri meminta ijin kuliah kepada orang tuanya.

Djamjadi ayahnya, hanya lulusan MTs, sementara Kartinah (ibunya) hanya lulusan SR (Sekolah Rakyat, setara SD). 

Meskipun demikian, mereka memegang prinsip, kami boleh saja bodoh tetapi anak-anak kami harus pintar. Prinsip ini membuat mereka tak perlu pikir panjang memberikan ijin bagi putra sulungnya untuk mendaftar kuliah. Mu’ti diterima di Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang dan menamatkan pendidikan sarjana pada tahun 1991.

Sebagai mahasiswa pertama dari kampungnya, Mu’ti memikul beban berat. Gagal menyelesaikan studi berarti menutup masa depan anak kampung lainnya yang juga bermimpi menempuh pendidikan tinggi di universitas. 

Kegagalan akan menumbuhkan skeptisisme di kalangan orang tua, buat apa kuliah mahal-mahal toh akhirnya jadi petani atau kuli bangunan juga. Dua pekerjaan yang jamak dilakoni penduduk kampungnya.

Dengan kondisi ekonomi keluarga yang pas-pasan, perjalanan kuliahnya tak jarang menemui kendala. Untuk menekan biaya hidup di Semarang, setiap pulang dari kampung Mu’ti selalu membawa bekal makanan pokok. Dua bekal yang tak pernah ketinggalan adalah beras dan telur. Di tengah himpitan ekonomi masing-masing, bude dan pakleknya selalu membantu uang saku sebisa mereka.

Mu’ti mulai aktif di Muhammadiyah pada 1987. Ketika itu, ia pertama kali menjadi anggota dan pimpinan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) komisariat Al-Faruqi IAIN Walisongo. Kiprahnya di Muhammadiyah terus berlanjut.

Ia pun ikut menjadi pengurus di sayap pemuda Muhammadiyah. Ia dipercaya menjadi ketua umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah sejak 2002 hingga 2006 dan melanjutkan estafet kepemimpinan dari nama-nama besar, seperti Din Syamsuddin dan Hajriyanto Thohari. 

Pada Muktamar Muhammadiyah 2010 di Yogyakarta, Mu’ti terpilih menjadi anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Selama lima tahun kepengurusan, ia menerima amanah sebagai sekretaris. 

Kiprah Mu’ti di persyarikatan yang didirikan KH Ahmad Dahlan itu terus meningkat. Pada Agustus lalu, dalam Muktamar Muhammadiyah di Makassar, tim formatur menunjuknya sebagai sekretaris umum PP Muhammadiyah. 

Mu’ti mengaku, studi S-2 di Australia merupakan hal penting dalam hidupnya. Selama merantau, katanya, ia tidak hanya mematangkan karier akademik, tetapi juga kepemimpinan dan membangun jejaring nasional dan internasional.

Sederet capaian gemilang telah Mu’ti raih. Meski begitu, seluruhnya ia kembalikan sebagai hasil dari proses panjang hidup dan dukungan yang ia terima. “Apa yang saya capai sekarang adalah buah dari pendidikan, doa orang tua, dan yang paling utama rahmat Allah SWT,” ungkapnya. Selamat mengemban tugas barunya Prof.

Editor: Kastolani Marzuki

Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, belum mau berjanji banyak soal nasib gaji guru hingga statusnya. Sebelum memutuskan, dia bakal mengkaji hal itu dengan saksama.

"Kami belum berani ya menyampaikan kebijakan terkait dengan honor guru. Karena itu kan sangat terkait dengan kemampuan keuangan dari pemerintah. Dan tentu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan instansi-instansi terkait yang lainnya," kata Mu'ti di Kompleks Kemendikbudristek, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024.

Begitupula soal status guru, baik itu guru Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hingga guru honorer.
"Itu juga harus tentu saja melalui pemetaan dan pengkajian yang serius karena guru ini kan kategorinya ada yang memang guru yang sudah PNS, PPPK, dan juga ada mereka guru-guru honorer. Baik yang mengajar di sekolah-sekolah negeri maupun yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kompleksitasnya tidak sederhana," ujar dia.

Mu'ti ingin melihat ragama masalah terkait guru dengan sangat hati-hati. Dia menekankan masalah guru harus dikaji dengan saksama.

"Sebelum kita mengambil kebijakan menyangkut persejahteraan guru ini. Ini juga sesuatu yang semuanya harus kita kaji ya. Karena kan juga plus minus ya banyak kebijakan yang dilaksanakan selalu ada pro dan kontra," ujar dia.

Baca juga: Sertijab Mendikbudristek, Harapan Baru di Sektor Pendidikan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, JAKARTA — Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) 2019–2024 Teten Masduki secara resmi menyerahkan jabatannya kepada Budi Arie Setiadi sebagai Menteri Koperasi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Senin (21/10/2024).

Hal tersebut ditandai dengan serah terima jabatan dan pisah sambut yang dihadiri oleh Teten dan Budi Arie di Kantor Kemenkop UKM, Jakarta pada hari ini. Serah terima jabatan tersebut dilakukan secara langsung setelah Kepala Negara secara resmi melantik Budi Arie di Istana Kepresidenan, Jakarta.

"Saya senang sekali Budi Arie menggantikan saya, saya yakin semua yang saya lakukan bisa diteruskan oleh beliau. Saya mengucapkan selamat ke Budi Arie, saya harap bapak bisa bekerja sebaik-baiknya untuk ekonomi rakyat Indonesia," kata Teten dalam sambutannya.

Di sisi lain, Budi Arie mengaku akan melakukan beberapa hal untuk Kementerian Koperasi, termasuk melakukan digitalisasi koperasi hingga rebranding koperasi. Dia juga berharap semakin banyak masyarakat Indonesia yang berkoperasi.

Terlebih saat ini baru sekitar 27 orang yang tergabung dalam koperasi atau kurang dari 10% masyarakat. Padahal di Amerika, sudah sekitar 125 juta warganya berkoperasi. Untuk mencapai hal tersebut dia juga menekakan pentingnya kerja sama antar seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) di Kementerian Koperasi.

Budi juga menyinggung percakapannya dengan Presiden Prabowo sebelumnya akhirnya mengemban tugas sebagai Menteri Koperasi.

"Presiden Prabowo bicara kepada saya, ini [koperasi] warisan kakek saya Margono Djojohadikoesoemo, ayah saya Soemitro Djojohadikoesoemo. Jadi bisa dibayangkan Kementerian Koperasi ini passion harusnya bisa besar. Karena itu enggak akan teori yang penting action termasuk semua relawan semua bikin koperasi karena target saya harus dua kali lipat orang indonesia yang berkoperasi," katanya.

Budi Arie sebelumnya menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika Indonesia (Menkominfo) sejak 17 Juli 2023. Dia menggantikan Johnny G Plate yang terlibat kasus korupsi.

Dia sebelumnya sempat menjabat sebagai Wakil Menteri Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi sejak 2019. Budi Arie pernah menjadi pendiri dan Ketua Umum Projo, organisasi relawan darat pendukung Joko Widodo pada 2014 lalu.

Perbesar