JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) digadang-gadang bakal jadi superholding BUMN dengan menaungi 7 BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah besar bagi restrukturisasi BUMN di Indonesia. Danantara akan membuat BUMN lebih leluasa bergerak tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Terkait investasi Danantara yang dikhawatirkan dapat merugikan negara, dia menjelaskan bahwa setiap investasi pasti memiliki risiko, terlebih jika investasi itu mengusung inovasi.

Bahkan, Temasek dari Singapura, yang disebut sebagai model investasi negara yang sukses, juga pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan bahwa jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Menurut dia, hal ini justru tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi mereka dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan.

Berkaca dari pengalaman negara-negara maju, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diterima Kompas.com, pada tahap awal beroperasi, lembaga tersebut bakal menaungi 7 perusahaan pelat merah, yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan.

Ketujuhnya dipilih karena merupakan BUMN dengan kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini.

Selain ketujuh BUMN tersebut, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan masuk ke Danantara.

Dengan membawahi 7 BUMN besar dan INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (asumsi kurs Rp 15.800 per dollar AS). Hal ini sekaligus menjadikan Danantara sebagai SWF ke-4 terbesar di dunia.

Saat ini, Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad. Rencananya, pembentukan Danantara akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja selama 16 hari ke China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) digadang-gadang bakal jadi superholding BUMN dengan menaungi 7 BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah besar bagi restrukturisasi BUMN di Indonesia. Danantara akan membuat BUMN lebih leluasa bergerak tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Terkait investasi Danantara yang dikhawatirkan dapat merugikan negara, dia menjelaskan bahwa setiap investasi pasti memiliki risiko, terlebih jika investasi itu mengusung inovasi.

Bahkan, Temasek dari Singapura, yang disebut sebagai model investasi negara yang sukses, juga pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan bahwa jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Menurut dia, hal ini justru tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi mereka dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan.

Berkaca dari pengalaman negara-negara maju, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diterima Kompas.com, pada tahap awal beroperasi, lembaga tersebut bakal menaungi 7 perusahaan pelat merah, yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan.

Ketujuhnya dipilih karena merupakan BUMN dengan kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini.

Selain ketujuh BUMN tersebut, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan masuk ke Danantara.

Dengan membawahi 7 BUMN besar dan INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (asumsi kurs Rp 15.800 per dollar AS). Hal ini sekaligus menjadikan Danantara sebagai SWF ke-4 terbesar di dunia.

Saat ini, Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad. Rencananya, pembentukan Danantara akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja selama 16 hari ke China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) digadang-gadang bakal jadi superholding BUMN dengan menaungi 7 BUMN dan Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah besar bagi restrukturisasi BUMN di Indonesia. Danantara akan membuat BUMN lebih leluasa bergerak tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri," ujar Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Terkait investasi Danantara yang dikhawatirkan dapat merugikan negara, dia menjelaskan bahwa setiap investasi pasti memiliki risiko, terlebih jika investasi itu mengusung inovasi.

Bahkan, Temasek dari Singapura, yang disebut sebagai model investasi negara yang sukses, juga pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," jelasnya.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan bahwa jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Menurut dia, hal ini justru tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi mereka dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan.

Berkaca dari pengalaman negara-negara maju, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

“Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,” tuturnya.

Sebagai informasi, berdasarkan dokumen profil Danantara yang diterima Kompas.com, pada tahap awal beroperasi, lembaga tersebut bakal menaungi 7 perusahaan pelat merah, yang terdiri dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Mining Industry Indonesia (MIND ID), BUMN Holding Industri Pertambangan.

Ketujuhnya dipilih karena merupakan BUMN dengan kepemilikan aset terbesar dari total 47 BUMN yang ada saat ini.

Selain ketujuh BUMN tersebut, Lembaga Pengelola Investasi (LPI) atau Indonesia Investment Authority (INA), sovereign wealth fund (SWF) Indonesia hasil bentukan era Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), juga akan masuk ke Danantara.

Dengan membawahi 7 BUMN besar dan INA, aset kelolaan Danantara pun ditaksir mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau sekitar Rp 9.480 triliun (asumsi kurs Rp 15.800 per dollar AS). Hal ini sekaligus menjadikan Danantara sebagai SWF ke-4 terbesar di dunia.

Saat ini, Danantara dikepalai oleh Muliaman Darmansyah Hadad. Rencananya, pembentukan Danantara akan diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai melakukan kunjungan kerja selama 16 hari ke China, Peru, Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris.

Jakarta (ANTARA) - Ekonom senior dari Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyebut bahwa pembentukan Danantara merupakan langkah besar bagi restrukturisasi BUMN di Indonesia.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelasnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Namun, ia mengingatkan setiap investasi, terutama yang mengusung inovasi, pasti memiliki risiko.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Ia mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, Wijayanto juga menjelaskan bahwa jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal itu tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi mereka dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Pengalaman negara-negara maju, menurut dia, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Pewarta: Kelik Dewanto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Prabowo Subianto bakal membuat gebrakan baru di sektor ekonomi. Orang nomor satu di Indonesia itu akan membentuk lembaga pengelola investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

Lembaga ini digadang-gadang bakal menjadi superholding macam Temasek dari Singapura. Kabarnya, Danantara akan menggabungkan dan mengelola tujuh BUMN besar bersama Indonesia Investment Authority (INA).

Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin pun mendukung penuh pembentukan Danantara. Baginya ini merupakan langkah besar untuk restrukturisasi BUMN di Indonesia. Menurutnya, dengan Danantara BUMN bakal lebih lincah tanpa terpatok banyak urusan birokrasi.

"Kehadiran Danantara akan membuat ekosistem BUMN lebih kondusif dan agile, dengan keputusan yang lebih cepat dan lincah baik di dalam maupun luar negeri, tanpa harus terhambat oleh proses birokrasi dan kepentingan politis," jelas Wijayanto dalam keterangannya, Jumat (8/11/2024).

Wijayanto juga menekankan proses investasi memang berisiko, banyak pihak yang khawatir akan kerugian negara lewat proses ini. Namun dia meyakini bila mengusung investasi dengan sebuah inovasi dan cara-cara baru macam Danantara keuntungan besar bisa saja didapatkan Indonesia.

"High risk high return, no risk no return. Yang penting adalah semua proses investasi dilakukan secara transparan dan sesuai prosedur terbaik," ungkapnya.

Dia juga mencontohkan Temasek dari Singapura sebagai model investasi negara yang sukses, meski pernah mengalami keuntungan dan kerugian pada sejumlah portofolio mereka.

Lebih lanjut, dia pun menjelaskan jika kerugian investasi dianggap sebagai kerugian negara, maka BUMN akan cenderung bermain aman dengan hanya menginvestasikan asetnya pada deposito atau obligasi dengan bunga terbatas.

Hal ini dirasa tidak sehat bagi perkembangan BUMN dan akan menghambat potensi bisnis dalam pasar modal nasional, yang sebenarnya memiliki potensi besar sebagai sumber pendanaan. Pengalaman negara-negara maju, menurutnya, menunjukkan bahwa pasar modal yang kuat dapat menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Pasar modal merupakan indikator awal dari kemajuan industri, dan sinergi yang baik antara BUMN dan pasar modal dapat memberikan dampak positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan," jelasnya.

Kabar terakhir, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (Presidential Communication Office/PCO) Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto ingin agar semua proses pembentukan Danantara tidak buru-buru dilakukan. Semua harus hati-hati sehingga hasilnya bisa jadi baik.

Danantara sendiri sedianya mau diluncurkan minggu ini, namun sampai sekarang urung dilakukan. Proses penguatan regulasi masih dilakukan pemerintah.

"Prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan prudent supaya nanti hasilnya baik," ungkap Hasan Nasbi usai Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2024 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Kamis (7/11/2024) kemarin.

Hasan mengatakan Prabowo juga sudah memamerkan gagasan membentuk Danantara di depan para petinggi daerah. Dia bilang Prabowo ingin membuat sebuah lembaga yang bisa mengkonsolidasikan seluruh aset kekayaan di Indonesia.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola (BP) Investasi Danantara Muliaman Hadad sebelumnya mengatakan pemerintah akan melakukan revisi peraturan pemerintah (PP) dan peraturan presiden (Perpres) untuk peluncuran Danantara.

"Persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Sementara perubahan PP. Ada dua PP nanti saya cek ya, pada intinya akan dilakukan dengan perubahan PP dan Perpres," jelas Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/11/2024) kemarin.

IDXChannel - Pemerintah masih mematangkan konsep, tugas dan wewenang, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara). Komponen itu akan diatur melalui regulasi sebagai payung hukumnya.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, aspek utama dari BP Danantara masih dalam kajian pemerintah.

Pendalaman ini menyangkut status, bakal disulap jadi superholding, serta perlukah badan baru ini mengelola bisnisnya sendiri.

“Ini yang masih jadi kajian, yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat, salah satu aset Bank Mandiri," kata Erick, Jumat (8/11/2024).

"Cuman kalau tadi ditanya ‘Pak ini deal-nya kapan?’ Nah ini lagi kajian,” kata dia.

Aturan BP Danantara saat ini masih dalam penggodokan, sehingga Erick belum dapat merinci lebih jauh.

“Nah sama Danantara ini lagi proses kajian, apakah ada PP-nya, ada UU-nya, itu biar yang ahlinya,” paparnya.

“(Jadi danantara bisa berbisnis?) Ya itu masih kajian, saya gak berani bicara yang lebih dari itu,” lanjut dia.

Sekadar informasi, BP Danantara disebut-sebut cikal bakal superholding BUMN. Pasalnya, lembaga ini akan mengelola investasi yang kerap dijalankan perusahaan pelat merah.

Bahkan, semua aset pemerintah yang dipisahkan juga dikelola lembaga tersebut. Di mana aset pemerintah di kementerian digabung menjadi satu dan dikelola langsung.

Berdasarkan dokumen yang diterima, BP Danantara akan membawahi tujuh BUMN. Pada tahap awal aset yang dikelola badan baru ini diperkirakan mencapai USD600 miliar atau setara Rp9.520 triliun.

Adapun, BUMN yang dinaungi BP Danantara diantaranya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Lalu, PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID.

(Nur Ichsan Yuniarto)

Bisnis.com, JAKARTA — Wakil Direktur Utama PT TBS Energi Utama Tbk. (TOBA) Pandu Patria Sjahrir dikabarkan menjadi pengurus BP Danantara. Kabar ini membuat saham TOBA naik ke zona hijau pagi ini.

Berdasarkan data RTI pukul 09.45 WIB, saham TOBA tercatat naik 0,99% ke level Rp510 per saham pagi ini. Saham TOBA tercatat dibuka pada level 510 pagi ini, naik 5 poin dari harga di hari kemarin yang sebesar Rp505 per saham.

Saham TOBA diperdagangkan pada level Rp505-Rp520 sesaat setelah pembukaan. Sebanyak 5,31 juta saham TOBA diperdagangkan, dengan nilai transaksi mencapai Rp2,73 miliar.

Saham TOBA saat ini memiliki kapitalisasi pasar sebesar Rp4,17 triliun.

Di sisi lain, saham TOBA tercatat telah menguat 67,76% sejak awal tahun atau year to date (YTD). Sementara itu, dalam tiga bulan terakhir saham TOBA telah menguat 100,79%. Akan tetapi, dalam sebulan terakhir, saham TOBA melemah 5,56%.

Sebelumnya, menurut informasi yang diterima Bisnis, Pandu bakal menjadi Chief Operafing Officer atau Wakil Kepala di Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

"Pandu Sjahrir masuk jadi pengurus," ujar salah satu sumber, Kamis (7/11/2024).

Sebelumnya, dikabarkan bahwa Rosan P. Roeslani ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Chairman dan Muliaman D Hadad sebagai CEO di BP Danantara.

Beberapa waktu ini, beredar informasi bahwa Pandu Sjahrir ikut ditunjuk Prabowo dalam lembaga investasi tersebut. Pandu beberapa kali terlihat jalan bareng Muliaman Hadad, terutama saat bertemu Prabowo di Istana.

Sebagai informasi, Danantara secara bertahap disiapkan oleh pemerintah sebagai cikal bakal superholding BUMN yang mengonsolidasikan berbagai aset milik perusahaan pelat merah.

Nantinya, Indonesia Investment Authority (INA) akan melebur ke dalam BP Danantara. Proses itu membuat dana kelolaan atau asset under management (AUM) BP Danantara pada tahap awal akan mencapai US$10,8 miliar yang berasal dari INA.

Selanjutnya, sebanyak tujuh BUMN bakal dikonsolidasikan ke dalam BP Danantara. Tujuh perusahaan pelat merah itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk. (TLKM), dan holding BUMN pertambangan MIND ID.

Apabila konsolidasi berjalan mulus, BP Danantara diproyeksikan mengelola AUM sebesar US$600 miliar atau sekitar Rp9.504 triliun (asumsi kurs Rp15.840 per dolar AS). Jumlah tersebut ditargetkan meningkat hingga mencapai US$982 miliar dalam beberapa tahun ke depan.

_______

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan, kementerian yang dipimpinnya mendukung penuh visi Presiden Prabowo Subianto dalam melibatkan perusahaan BUMN di badan pengelola investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara.

Erick mengklaim 47 perusahaan BUMN saat ini mayoritas dalam kondisi sehat dengan rasio utang yang rendah serta menghasilkan laba ratusan triliun rupiah.

Reporter: Sabrina Rhamadanty | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan adanya potensi BUMN-BUMN sehat akan mengalami konsolidasi untuk mendukung terbentuknyaBadan Pengelola Investasi Daya Anagatra Nusantara (BPI Danantara) yang dicetuskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

"Ketika banyak yang sehat, ini mau dikonsolidasikan, ya gak apa-apa. Memang garis tangan saya restrukturisasi. Jadi yang sisa nanti, kita restrukturisasi," kata Erick dalam acara konferensi pers yang dilaksanakan di kantor BUMN, Kamis (07/11).

Ia menambahkan saat ini dari total 47 perusahaan BUMN. Tinggal tujuh BUMN yang masih dalam kondisi 'sakit'.

"Sekarang sudah terlihat banyak sekali perusahaan BUMN yang sehat dari 47, 40 sudah sehat, 7 masih restrukturisasi. Seperti Krakatau Steel yang yang kita tahu, ini lagi restrukturisasi, " tambahnya.

Adapun ke-7 BUMN sakit tersebut adalah PT Krakatau Steel (KRAS), PT Bio Farma (Persero), PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), PT Asuransi Jiwasraya (Persero), Perum Perumnas, dan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI).

Sebagai informasi, Kementerian BUMN pada 2023 lalu merealisasikan setoran dividen sebesar Rp 82,1 triliun ke kas negara. Sedangkan untuk 2024, Erick menargetkan dividen dapat menyentuh angka Rp 90 triliun.

Sementara, jika melansirdari laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tujuh BUMN penyumbang dividen terbesar sepanjang 2023 adalah sebagai berikut:

1. PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI) yang menyetorkan dividen Rp 23,23 triliun.
2. PT Pertamina (Persero) yang menyetorkan dividen ke kas negara senilai Rp 14,02 triliun.
3. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) dengan kontribusi dividen mencapai Rp 12,84 triliun.
4. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) dengan realisasi dividen sebesar Rp 8,64 triliun.
5. Lalu sub holding BUMN sektor tambang yaitu MIND ID yang menyetorkan dividen senilai Rp 7,45 triliun.
6. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BBNI) dengan dividen senilai Rp 6,27 triliun
7. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tbk dengan dividen senilai Rp 3,09 triliun.

Bisnis.com, JAKARTA – Sebanyak 20 BUMN tercatat memiliki aset di atas Rp80 triliun sepanjang 2023. Dari daftar ini, beberapa nama sudah masuk ke dalam calon perusahaan yang kabarnya bakal dikelola oleh BPI Danantara.

Berdasarkan dokumen yang beredar, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengelola 7 BUMN beraset jumbo. Diperkirakan, dana awal kelolaan lembaga baru ini mencapai US$600 miliar.

Tujuh BUMN itu adalah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk., dan MIND ID.

Melansir laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, Kamis (7/11/2024), seluruh calon perusahaan yang bakal dikelola Danatara masuk dalam daftar BUMN dengan nilai aset terbesar sepanjang tahun lalu.

Bank Mandiri, misalnya, berada di peringkat pertama dengan nilai aset sebelum eliminasi sebesar Rp2.174,21 triliun. Posisinya berada satu tingkat di atas BRI yang membukukan total aset senilai Rp1.965 triliun sepanjang 2023.

Peringkat berikutnya dihuni PLN dengan aset Rp1.670,64 triliun, lalu Pertamina sebesar Rp1.404,76 triliun, BNI tembus Rp1.086,66 triliun, BTN mengantongi nilai aset Rp438,75 triliun dan PT Taspen (Persero) senilai Rp376,98 triliun.

Adapun posisi ke-8 ditempati oleh Telkom Indonesia dengan kepemilikan aset Rp287,04 triliun, holding BUMN pertambangan MIND ID senilai Rp259,18 triliun, dan PT Hutama Karya (Persero) menggenggam Rp169,73 triliun.

Selanjutnya masih ada nama-nama seperti PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Pupuk Indonesia (Persero), PT Semen Indonesia (Persero) Tbk., PT Kereta Api Indonesia (Persero), PT Perkebunan Nusantara III (Persero), hingga InJourney.

Nama-nama itu berpotensi dikelola Danantara, lantaran lembaga yang digadang-gadang menjadi superholding BUMN ini ditargetkan mengelola dana US$982 miliar dalam beberapa tahun mendatang. Dengan dana tersebut Danantara diperkirakan bakal menjadi Sovereign Wealth Fund (SWF) terbesar ke-4 di dunia.

Berikut 20 BUMN dengan aset jumbo sepanjang 2023:

Progres Peresmian Danantara

Dalam perkembangan terkini, Presiden RI Prabowo Subianto diketahui batal meresmikan Danantara yang semula dijadwalkan pada 7 November 2024.

Selain karena adanya lawatan Presiden ke luar negeri selama dua pekan, penundaan ini mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis. Langkah tersebut juga bertujuan agar Danantara disiapkan sebaik mungkin.

Ketua BPI Danantara Muliaman D. Hadad menjelaskan bahwa Presiden Prabowo meminta supaya regulasi disiapkan secara matang sebelum Danantara diresmikan. Untuk sementara, payung hukum yang akan mengakomodasi gerak instansi tersebut berupa revisi Peraturan Pemerintah (PP) dan Peraturan Presiden alias Perpres.

“Iya persiapannya diusahakan sebaik mungkin. Disiapkan agar semua rapi baru kemudian beliau [Presiden Prabowo] launching,” ucapnya kepada awak media di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024).

Sementara itu, analis memperkirakan kehadiran Danantara berpotensi menjadi katalis positif bagi saham pelat merah, seperti BBRI, BMRI, BBNI, dan TLKM.

Analis Panin Sekuritas Felix Darmawan mengatakan langkah konsolidasi tersebut akan menjadi katalis positif bagi kinerja emiten pelat merah, mulai dari efisiensi operasional, akses pendanaan, hingga peningkatan tata kelola.

Menurutnya, penggabungan sumber daya dan pengurangan duplikasi fungsi dapat menurunkan biaya operasional. Selain itu, dengan struktur yang lebih kuat, BUMN akan memiliki askes lebih mudah ke pendanaan dengan biaya lebih rendah.

“Struktur superholding dapat memperkuat tata kelola perusahaan, meningkatkan transparansi, dan akuntabilitas,” ujarnya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan, pemerintah saat ini masih mengkaji soal kemungkinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BP Danantara) bisa melakukan kegiatan bisnis.

Hal itu disampaikan Erick saat ditanya apakah superholding BUMN tersebut bisa berbisnis atau tidak ke depannya.

"Nah itu masih kajian. Saya nggak berani bicara yang lebih dari itu," ujar Erick usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

KOMPAS.com/Dian Erika Menteri BUMN Erick Thohir memberikan keterangan pers usai menghadiri penandatanganan kerja sama antara PT Freeport Indonesia (PTFI) dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Sama halnya dengan kegiatan bisnis yang masih dalam kajian, Erick pun menyebut status Danantara juga masih dikaji, yakni sebagai holding BUMN atau sovereign wealth fund (SWF).

"Ya ini yang masih jadi kajian. Yang pasti kami BUMN sudah memberikan tempat salah satu aset Bank Mandiri. Cuma kalau tadi sama ini ditanya, Pak ini deal-nya kapan? Nah ini lagi kajian. Nah sama Danantara ini dalam proses kajian," ungkap Erick.

"Apakah ada peraturan pemerintahnya? Apakah ada undang-undangnya? Itu biar yang ahlinya. Kalau kami di BUMN seneng. Kenapa? Artinya apa? Kinerja kita yang selama ini diapresiasi," tambahnya.

Untuk diketahui BP Danantara adalah lembaga yang bakal mengelola investasi-investasi di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara akan fokus pada pengelolaan investasi, berbeda dengan tugas dan fungsi Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Namun, wewenang lembaga tersebut harus lebih dulu diatur dalam undang-undang.

Sedianya, BP Danantara akan diresmikan pada 7 November 2024. Namun, peresmian ditunda karena menunggu selesainya lawatan luar negeri Presiden Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo juga meminta agar pembentukan BP Danantara tidak dilakukan secara terburu-buru.

Adapun Danantara disebut bakal menjadi salah satu badan pengelola investasi besar di dunia.

Berdasarkan dokumen profil Danantara yang diperoleh Kompas.com, badan ini akan menjadi superholding 7 BUMN.

Ketujuh BUMN tersebut yakni Bank Mandiri, Bank BRI, PLN, Pertamina, BNI, Telkom Indonesia, MIND ID, dan Indonesia Investment Authority (INA). Dengan begitu, pada tahap awal, aset yang bakal dikelola Danantara mencapai Rp 600 miliar dollar AS atau Rp 9.480 triliun (kurs Rp 15.800/dollar AS).

IDXChannel - Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan Presiden Prabowo Subianto tidak mau terburu-buru dalam meluncurkan badan pengelola investasi daya anagata Nusantara (Danantara). Prabowo ingin hati-hati agar hasilnya maksimal.

"Tapi prosesnya harus ditempuh dulu, jadi nggak boleh buru-buru kata Bapak Presiden. Jadi ya kita harus tempuh dulu prosesnya dengan hati-hati, dengan pruden supaya nanti hasilnya baik," kata Hasan dalam keterangannya, Kamis (7/11/2024).

Hasan menjelaskan, Danantara akan berbentuk superholding semacam Temasek.

"Badan tertentu, nanti itu superholding, itu akan menjadi semacam Temasek atau GIC yang dimiliki oleh Singapura," kata Hasan.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelola Investasi Danantara Muliaman Darmansyah Hadad mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto batal meresmikan Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada hari ini Kamis (7/11/2024).

Muliaman mengatakan peresmian Danantara akan dilakukan Prabowo usai melakukan kunjungan kenegaraan ke luar negeri.

"Iya tunggu presiden kembali ya," kata Muliaman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (6/11/2024).

Muliaman menyebut bahwa pihaknya akan melakukan persiapan dengan baik sebelum nantinya diresmikan oleh Prabowo.

"Disiapkan agar semua rapi, baru kemudian beliau launching," kata dia.

(NIA DEVIYANA)