Enam warga Texas dinyatakan bersalah terkait jaringan perdagangan narkoba skala besar yang diperjualbelikan melalui dark web dan menggunakan kripto sebagai alat transaksinya. Mereka telah dijatuhi hukuman di pengadilan federal di Cincinnati.

Pengadilan menyebutkan bahwa dari Juli 2019 hingga Desember 2020, para terdakwa mendistribusikan methamphetamine dalam jumlah besar yang diproses sedemikian rupa sehingga menyerupai pil Adderall. 

Para pelaku tersebut menggunakan dark web untuk menjual narkoba dan mencuci antara US$15.000 hingga US$50.000 setiap bulan melalui mata uang kripto. Jaringan ini mengirimkan narkoba ke seluruh Amerika Serikat, termasuk ke Distrik Selatan Ohio, menggunakan layanan pos.

Para pelaku beroperasi di dark web dengan nama “Loverbois” dan sejumlah nama pengguna lainnya. Rata-rata, mereka menerima sekitar 20 pesanan per hari, dan penjualannya menggunakan aset kripto.

Salah satu terdakwa utama, Hung Ahn Huy Phung, yang berusia 26 tahun, diketahui menjalankan akun-akun Loverbois selama sebagian besar periode konspirasi. Ia menerima pesanan secara online dan memperoleh pil dari dua terdakwa lainnya, Kevin Tran dan Bernardo Guzman.

Guzman, yang berusia 31 tahun, diketahui memiliki alat pembuat pil serta mixer industri di apartemennya di Houston. Phung sempat tinggal di sana untuk beberapa waktu. Di apartemen tersebut juga tinggal Chazton Harris, yang turut memproses pil-pil narkoba untuk didistribusikan. 

Stephanie R. Pray, yang berusia 35 tahun, berperan membantu Guzman dengan mengurus pengadaan, pengemasan, dan pengiriman pil-pil tersebut.

Kevin Tran, 25 tahun, dijatuhi hukuman 60 bulan penjara karena menyediakan pil kepada Phung untuk dijual. Sementara itu, Chazton Harris, 29 tahun, menerima hukuman 74 bulan penjara atas keterlibatannya dalam memproduksi dan mendistribusikan narkoba dari apartemen Houston tersebut.

John G. Dang, 24 tahun, juga berasal dari Houston, mendapat hukuman 75 bulan penjara. Ia bertugas untuk mengemas pil-pil tersebut dan mengatur pengiriman serta pembayaran melalui kripto, grup ini menjual setidaknya 11,98 kilogram methamphetamine dalam bentuk pil.

Sebagian besar DNMs berbahasa Rusia hanya mendukung Bitcoin, tanpa pilihan mata uang privasi lainnya, yang mencerminkan risiko yang mereka anggap lebih rendah untuk ditangkap oleh pihak berwenang. 

Sementara itu, DNMs Barat cenderung menerapkan langkah-langkah keamanan operasional di blockchain dan hanya menawarkan Monero bersamaan dengan Bitcoin.

Jaringan narkoba Loverbois hanyalah salah satu contoh bagaimana pelaku tindak kejahatan memanfaatkan teknologi kripto untuk mendukung perdagangan ilegal di internet. 

Meski berbagai upaya telah dilakukan untuk memperketat pengawasan, sifat kripto yang anonim dan sulit dilacak tetap menjadikannya ala transaksi yang sangat menarik bagi pelaku kriminal. [dp]

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

Angkatan Siber TNI telah direncanakan sejak beberapa tahun terakhir. Pembentukannya akan terus berlanjut pada era Prabowo.

TEMPO.CO, Jakarta - Tak kurang dari 6 juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan diketahui telah diretas dan dijual di dark web seharga Rp 150 juta.

Dari jumlah tersebut, 25 data sampel teratas yang mencakup nama-nama pejabat publik juga telah dibagikan. Di antaranya adalah Presiden Joko Widodo atau Jokowi, anak sulungnya sekaligus Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka, anak bungsunya Kaesang Pangarep, Menteri Keuangan Sri Mulyani, serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

Selain NPWP, data lain yang ikut bocor termasuk nomor induk kependudukan (NIK), alamat, nomor ponsel, email, dan data lainnya.

Aulia Postiera, pegiat keamanan siber Cyberity mengatakan, insiden kebocoran data ini kembali menunjukkan kelemahan serius dalam sistem keamanan siber di Indonesia, khususnya dalam perlindungan data pribadi.

“Data yang diklaim bocor dan dijual di forum dark web termasuk NIK, NPWP, dan informasi pribadi lainnya sebanyak 6 juta data perpajakan, termasuk di dalamnya adalah data perpajakan milik Presiden Jokowi dan dua anaknya (Gibran dan Kaesang), serta beberapa orang menteri adalah data sensitif yang seharusnya dilindungi dengan ketat,” kata Aulia kepada Tempo.co, Sabtu malam, 14 September 2024.

Aulia yang juga mantan penyelidik KPK mengungkapkan, peristiwa ini bukan kali pertama terjadi, setelah kebocoran data besar di tahun-tahun sebelumnya, seperti kebocoran dan penjualan data milik beberapa instansi Pemerintah pada 2022.

“Kebocoran dan penjualan data pemilih milik KPU menjelang pemilu 2024 dan serangan terhadap Pusat Data Nasional (PDN). Semua ini menyoroti urgensi peningkatan sistem keamanan siber yang lebih komprehensif,” kata dia.

Menurutnya, Indonesia perlu mempercepat penguatan infrastruktur keamanan siber, khususnya dalam melindungi data pribadi warga negara.

“Kebijakan dan regulasi seperti UU PDP (UU Perlindungan Data Pribadi) yang akan berlaku harus diimplementasikan secara tegas, dan semua pihak, termasuk pemerintah, harus bekerja sama untuk mencegah insiden seperti ini terulang kembali,” kata Aulia, menegaskan.

JAKARTA, KOMPAS.com - Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengatakan, pihaknya akan melakukan rekrutmen khusus dalam rangka mencari prajurit siber.

Agus menegaskan, orang-orang yang menjadi prajurit di kesatuan siber haruslah betul-betul memiliki kemampuan IT.

"Untuk memang di kita di TNI kan ada satuan siber, kita memang sekarang sedang saya ubah doktrinnya, kemudian SOP-nya, memang harus mulai dari rekrutmennya, personel siber itu dari civilian-nya memang harus mempunyai kemampuan IT," ujar Agus di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Agus menjelaskan, calon prajurit yang akan masuk ke kesatuan siber bakal direkrut secara khusus dan mendapat pendidikan khusus pula.

Dia menyebutkan, prajurit kesatuan siber tidak akan diambil dari Bintara dan Tamtama umum.

"Jadi memang dari... Mungkin kuliahnya, atau SMA-nya (calon prajurit itu) sudah punya kemampuan IT," tuturnya.

Sementara itu, Agus mengatakan, TNI sedang melakukan evaluasi terkait peretasan data Bais TNI.

Dia mengatakan, alat-alat dan SDM yang TNI miliki harus bagus dalam menghadapi tantangan siber.

"Ya kita lagi evaluasi, evaluasi dari SDM-nya, mungkin alat-alatnya juga harus bagus," imbuh Agus.

Sebelumnya, data-data dari Badan Intelijen Strategis (Bais) TNI dibobol oleh peretas. TNI telah mengonfirmasi peretasan Bais.

Peretasan itu diunggah akun X (Twitter), @FalconFeedsio, Senin (24/6/2024).

Unggahan FalconFeedsio tersebut disertai entitas dari peretas, yakni MoonzHaxor.

“Badan Intelijen Strategis (Indonesia Military Strategic Intelligence Agency) LEAKED!” tulis unggahan tersebut yang disertai foto.

Unggahan itu juga menyebutkan bahwa data Bais TNI dibocorkan MoonzHaxor di situs atau forum jual beli data, BreachForums.

“MoonzHaxor, salah satu anggota terkemuka BreachForums telah mengunggah file dari Badan Intelijen Strategis. Kebocoran tersebut mencakup file sampel dengan data lengkap tersedia untuk dijual,” tulis cuitan @FalconFeedsio.

Bersamaan dengan itu, data Indonesia Automatic Finger Identification System (Inafis) Polri juga dibobol oleh entitas yang sama.

Dalam unggahan di Breach Forums, MoonzHaxor ingin menjual data Bais TNI berukuran 773 kilobyte (kB) dengan harga 1.000 dollar AS, sedangkan file berukuran 33,7 gigabyte (GB) dengan harga 7.000 dollar AS.