Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Mantan Menteri Keuangan Indonesia Periode 2014-2016, Bambang Brodjonegoro memiliki jurus mengoptimalkan penerimaan pajak dari kelompok orang kaya di Indonesia.

Bambang menyebut, untuk mengoptimalkan penerimaan pajaknya, maka diperlukan perbaikan kepatuhan Wajib Pajak. Caranya adalah dengan memanfaatkan hasil dari pertukaran data dengan Otoritas Pajak negara tempat Wajib Pajak berinvestasi.

Selain itu, kata dia, pemerintah juga perlu mengaudit pengeluaran dan investasi Wajib Pajak Orang Pribadi yang dibebankan sebagai biaya di perusahaan yang dimiliki Wajib Pajak tersebut.

"Perbaikan kepatuhan dalam bentuk income wajib pajak tersebut yang sebenarnya dari dalam dan luar negeri termasuk income dari hasil investasi," ujar Bambang kepada Kontan.co.id, Kamis (10/10).

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu yang diterima KONTAN, total setoran pajak penghasilan (PPh) dari 11.268 Wajib Pajak Orang Pribadi yang dikenakan tarif progresif 35% mencapai Rp 18,5 triliun hingga Agustus 2024.

Realisasi tersebut berasal dari setoran PPh Pasal 21 Masa Januari hingga Agustus 2024 dan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang disetorkan tahun 2024.

KONTAN menghitung, setoran pajak dari para crazy rach Indonesia tersebut hanya setara 9,8% dari total penerimaan PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29 yang sebesar Rp 187,58 triliun.

Sementara secara total penerimaan pajak, kelompok tersebut hanya berkontribusi sebesar 1,54% dari penerimaan pajak Hingga Agustus 2024 sebesar Rp 1.196,54 triliun.

Diberitakan sebelumnya, pemerintahan Prabowo Subianto kemungkinan akan mempertimbangkan untuk kembali merevisi tarif PPh dari kelompok tersebut. Hal tersebut dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari para crazy Indonesia.

"Revisi tarif PPh untuk kelompok berpenghasilan tinggi, atau pemberlakuan pajak tambahan (surtax) bagi mereka yang memiliki penghasilan di atas batas tertentu," ujar Wakil Komandan Tim Kampenye Nasional Pemilih Muda (TKN Fanta) Prabowo-Gibran Anggawira.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting.

Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi dalam pernyataan resmi, Rabu (18/9/2024).

Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan buka suara terkait kabar kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) milik sejumlah tokoh penting.

Termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri BUMN Erick Thohir hingga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat DJP Kementerian Keuangan, Dwi Astuti mengatakan pihaknya sedang melakukan pendalaman terkait kasus tersebut.

"Terkait dengan informasi kebocoran data yang beredar, saat ini tim teknis DJP sedang melakukan pendalaman," kata Dwi dalam pernyataan resmi, Rabu (18/9/2024).

Isu ini mencuat setelah pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto mengungkapkan adanya penjualan jutaan data NPWP di forum ilegal. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lainnya.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar Rp 150 juta. Data yang bocor di antaranya NIK, NPWP, alamat, nomor HP, email dan lain-lain," kata Teguh dalam akun X @secgron. Kutipan sudah disesuaikan dengan ejaan yang benar.

Teguh juga mengunggah tangkapan layar di Breach Forums. Dalam foto tersebut, ada nama Bjorka sebagai user tertanggal 18 September 2024.

Totalnya, ada 6,6 juta data yang dijual di forum itu. Data-data tersebut dibanderol senilai US$ 10 ribu atau sekitar Rp 152,96 juta (kurs Rp 15.296).

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," ungkap dia.

Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM FEB UI) memandang bahwa merosotnya kalangan masyarakat menengah bisa semakin memperburuk angka rasio atau tax ratio Indonesia.

Berdasarkan laporan LPEM FEB UI, kelas menengah memegang peran yang sangat penting bagi penerimaan negara lantaran menyumbang 50,7% dari penerimaan pajak, sementara calon kelas menengah menyumbang 34,5%.

Pajak yang dimaksud adalah pajak penghasilan, pajak properti, dan pajak kendaraan bermotor seperti yang dilaporkan oleh Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Kontribusi tersebut sangat penting untuk mendanai program pembangunan publik, termasuk investasi infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM).

"Untuk mendukung investasi tersebut, sangat penting untuk menjaga daya beli, baik kelas menengah maupun calon kelas menengah," kata Ekonom Makroekonomi dan Pasar Keuangan di LPEM FEB UI, Teuku Riefky dalam laporannya.

Pada tahun 2022, rasio pajak atau tax ratio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berada di angka 9,1%, yang relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga.

"Hal ini menekankan pentingnya kontribusi pajak yang kuat dari kelompok-kelompok ini untuk memperkuat keuangan publik," katanya.

Menurut Riefky, jika daya beli kalangan menengah menurun, kontribusi pajak mereka juga akan berkurang yang berpotensi memperburuk rasio pajak terhadap PDB yang saat ini sudah dicap rendah. Kondisi tersebut akan mengganggu kemampuan pemerintah untuk menyediakan layanan dan membiayai proyek pembangunan.

Melihat subsidi yang sudah dikucurkan pemerintah seperti bantuan pemerintah daerah (pemda) dan bantuan pangan, calon kelas menengah adalah penerima terbesar subsidi. Sedangkan kelas atas tidak menerima subsidi sama sekali dan kelas menengah menerima subsidi yang lebih kecil relatif terhadap kontribusi pajaknya.

"Distribusi ini menekankan pentingnya mendukung kelas menengah untuk menjaga keseimbangan fiskal," tulis Riefky.

Jika daya beli kelas menengah menurun, hal ini dapat memaksa mereka untuk berpindah ke calon kelas menengah atau rentan, sehingga mengurangi peran mereka sebagai kontributor pajak dan meningkatkan ketergantungan mereka pada dukungan fiskal.

Celakanya, pemerintah akan menghadapi tekanan keuangan yang lebih besar dan mungkin perlu meningkatkan pengeluaran publik untuk subsidi, yang selanjutnya memengaruhi rasio pajak terhadap PDB dan mempersulit upaya mencapai keberlanjutan fiskal serta mempertahankan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan catatan KONTAN, dalam beberapa tahun terakhir, tax ratio Indonesia masih mengalami fluktuatif. Pada tahun 2018, tax ratio Indonesia berada pada angka 10,24%. Amgka ini kembali merosot pada tahun 2019 sebesar 9,76% dan 2020 menjadi 8,33%.

Seiring dengan pelonggaran aktivitas masyarakat, tax ratio pada tahun 2021 mulai mengalami peningkatan menjadi 9,11%. Dan pada tahun 2022, tax ratio kembali mengalami peningkatan menjadi 10,38%.

Di tahun 2022, posisi tax ratio Indonesia ini hanya lebih baik dari Laos (9,46%), Myanmar (5,78%) dan Brunei (1,30%) serta jauh di bawah Thailand (17,18%), Vietnam (16,21%) dan Singapura (12,96%).

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Keuangan Sri Mulyani melaporkan progres sistem pajak Core Tax Administration System (CTAS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini untuk memudahkan sistem administrasi perpajakan dan diyakini dapat meningkatkan tax ratio.

Sri Mulyani menjelaskan, pembangunan Coretax System meningkatkan kemampuan IT Direktorat Jenderal Pajak dan data yang makin reliabel.

Ini sesuai dengan tantangan yang makin tinggi dimana jumlah wajib pajak meningkat dari 33 juta menjadi 70 juta.

Jumlah dokumen yang harus diproses oleh sistem pajak juga meningkat. Yakni e-faktur yang tadinya 350 juta dokumen, saat ini meningkat menjadi 760 juta dokumen.

"Hari ini kami laporkan ke presiden mengenai kemajuan dan rencana soft launching dari coretax system yang diharapkan bisa selesai sampai dengan tahun ini sekitar bulan Desember," ujar Sri Mulyani di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (31/7).

Selain membangun sistem IT dan data base, Kemenkeu juga terus memperbaiki kualitas sumber daya manusia (SDM), melakukan edukasi kepada wajib pajak, dan mensosialisasikan standar operasional prosedur untuk menciptakan kemudahan tersebut.

"Dari rapat hari ini bapak presiden berencana akan melakukan soft launcing yang nanti akan ditetapkan waktunya pada saat bapak presiden memiliki kesempatan," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menambahkan, tax ratio bisa ditingkatkan baik dari perbaikan organisasi, SDM, sistem IT dan juga dari sisi regulasi.

Berbagai studi telah dilakukan dan menunjukkan bahwa tax ratio yang berasal dari perbaikan organisasi dan administrasi, serta IT sistem bisa memberi kontribusi hingga 1,5% dari GDP dan dari perbaikan policy mapun regulasi bisa memberikan hingga 3,5% dari GDP.

"Jadi potensi bisa sekitar 5% dari GDP," terang Sri Mulyani.