MUSI RAWAS, iNews.id – Oknum Lurah Sumberharta, Kecamatan Sumberharta, Kabupaten Musi Rawas, Sumatera Selatan, M. Ariful Amin tertangkap tangan membawa data pemilih yang diduga akan digunakan untuk kepentingan politik praktis pada Pilkada Musi Rawas. Peristiwa ini terekam CCTV dan viral di media sosial.

Dalam rekaman CCTV, terlihat suasana menegangkan saat oknum lurah bergulat dengan seorang warga di tempat fotokopi. Pergulatan tersebut terjadi setelah warga mencurigai adanya kejanggalan pada kertas yang dibawa oleh oknum lurah.

"Saat itu, saya melihat Pak Lurah membawa kertas yang mencurigakan. Setelah saya tanya, ternyata isinya data pemilih lengkap dengan logo salah satu pasangan calon. Karena takut ketahuan, beliau berusaha merebut kembali kertas tersebut dan terjadilah pergulatan," ujar Bastiar, warga yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Bastiar mengungkapkan, oknum lurah tersebut diduga hendak memfotokopi data pemilih untuk keperluan kampanye salah satu pasangan calon. Rencananya itugagal setelah aksinya diketahui oleh warga.

"Saya langsung melaporkan kejadian ini ke Bawaslu. Saya harap pihak berwenang dapat menindak tegas oknum ASN yang terlibat politik praktis. Ini jelas pelanggaran aturan dan merugikan masyarakat," ucapnya.

Saat dikonfirmasi, oknum lurah M. Ariful Amin belum dapat ditemui di kantornya. Pihak Bawaslu Kabupaten Musi Rawas telah menerima laporan tersebut dan tengah melakukan penyelidikan lebih lanjut. 

Sebagai barang bukti, Bawaslu telah mengamankan kertas berisi data pemilih yang berlogo pasangan calon.

Editor: Kurnia Illahi

Jakarta: Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menemukan ada ribuan petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) yang terafilirasi dengan partai politik. Diketahui berdasarkan temuan tersebut setidaknya ada 1.564 petugas pantarlih yang diduga terafiliasi parpol.

Menyikapi temuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) enggan memberikan komentar. Anggota KPU Betty Idroes mengatakan pihaknya belum mendapatkan informasi atau temuan tersebut dari Bawaslu.

“Saya belum terima temuan Bawaslu tersebut. KPU belum terima,” ucap dia saat dimintai tanggapan, Jumat, 26 Juli 2024.
Anggota Bawaslu Lolly Suhenty menyebut setelah dilakukan pengawasan pengecekan nama pantarlih pada Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) ribuan petugas pantarlih yang terafiliasi partai politik itu tersebar di 27 provinsi di Indonesia.

“5 provinsi dengan kejadian terbanyak (lebih dari 100 kejadian) adalah Banten, Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, dan Bangka Belitung. Provinsi dengan pantarlih (terafiliasi parpol) paling sedikit (di bawah 10 kejadian) Provinsi Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Barat, DI Yogyakarta, Bengkulu, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara,” kata Lolly.

Baca juga: Bawaslu Temukan Ribuan Pantarlih Terlibat dalam Partai Politik

Berdasarkan temuan tersebut, Lolly menyampaikan pihaknya akan melakukan tindak lanjut dengan memberikan saran perbaikan kepada KPU sesuai tingkatan. Lebih lanjut Panitia Pemilihan Kecamata (PPK) juga diharapkan melakukan klarifikasi kepada pantarlih yang diduga terlibat dalam partai politik tersebut.

“Jika yang bersangkutan tidak terlibat sebagai anggota partai politik atau tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan peserta pemilu, maka pantarlih membuat surat pernyataan tidak menjadi anggota/pengurus parpol/tim kampanye,” ujar Lolly.

Ia juga berharap agar KPU sesuai tingkatan berkoordinasi dengan partai politik agar nama pantarlih yang diduga terlibat itu dihapus dari Sipol. “Jika yang bersangkutan terbukti merupakan anggota partai politik, PPK menindaklanjutinya dengan cara mengganti pantarlih tersebut,” ungkapnya.

(END)

Bekasi: Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi telah menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian (coklit) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

Ketua KPU Kota Bekasi, Ali Syaifa, mengatakan, jumlah pemilih di Kota Bekasi sudah tercatat berdasarkan proses coklit.

"Jumlah pemilih ada 1.845.092. Selanjutnya, penyusunan daftar pemilih oleh PPS dengan meng-update data hasil coklit yang telah dilakukan Pantarlih (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih)," kata Ali kepada Medcom.id, Selasa, 23 Juli 2024.
Komisioner KPU Kota Bekasi Divisi Data dan Informasi, Faris Ismu Amir, mengatakan, proses coklit yang dilakukan berlangsung selama 27 hari.

"Masih ada tersisa 3 hari, Kota Bekasi sendiri sudah menyelesaikan coklit 100%," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu Jabar Sebut Ada Pelanggaran dalam Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada

Saat ini, kata Faris, pihaknya akan merapikan data dan berkas hasil coklit tersebut.

"Kita tinggal perapihan data-data dan berkas-berkas yang berantakan kita rapikan di dalam aplikasi Sistem Informasi Data Pemilih Pemilu Pilkada," tegas dia.

KPUD Kota Bekasi meminta kepada masyarakat untuk melaporkan jika belum dilakukan pencoklitan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Proses itu masih panjang hingga September, artinya yang merasa belum masuk data DPS bisa melakukan pelaporan. Jadi jika masyarakat belum masuk bisa langsung melaporkan dan akan segera dilakukan coklit," jelas dia.

(MEL)

BANDUNG, iNews.id – Puluhan ribu data pemilih di Provinsi Jawa Barat ditemukan bermasalah karena tidak memenuhi syarat (TMS). Temuan itu setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tahap dua 29 Juni sampai 19 Juli 2024 untuk Pilkada 2024.

"Segmentasi data TMS ini terdiri atas pemilih yang tidak dikenali, pemilih yang meninggal, pemilih yang merupakan anggota TNI dan Polri, pemilih yang bukan penduduk setempat, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili (keluar) dan pemilih yang merupakan WNA, di mana pemilih TMS tersebut masih masuk dalam daftar pemilih," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, Senin (22/7/2024). 

Dia menjelaskan, pada proses input data hasil pengawasan tahap pertama, Bawaslu fokus pada prosedur proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih.

Adapun pada proses input data hasil pengawasan tahap kedua, lanjut Nuryamah, pihaknya fokus pada data TMS.

Nuryamah mengatakan, dari hasil laporan cepat yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jabar hingga 22 Juli 2024, terhimpun data yakni 4.088 jumlah pemilih yang tidak dikenali.

"Jumlah pemilih meninggal 61.743 orang, pemlih anggota TNI 177 orang, pemilih anggota Polri 110 orang, pemilih yang bukan penduduk setempat, 5.241 orang, pemilih ganda, 284 orang, pemilih di bawah umur 7 orang, pemilih pindah domisili (keluar) 8.154 orang dan pemilih yang merupakan WNA satu orang," bebernya.

Selain pemilih TMS, Bawaslu juga menemukan data pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum masuk dalam daftar pemilih. Mulai dari pemilih berusia 17 tahun, tetapi belum masuk daftar pemilih, pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin, pemilih yang beralih status dari anggota TNI dan Polri, hingga pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk).

"Jumlah pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih 18.131 orang, pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin 24 orang, pemilih yang beralih status dari anggota TNI 48 orang, pemilih yang beralih status dari anggota Polri 17 orang dan pemlih yang datang karena pindah domisili (Masuk) 1.791 orang," tuturnya.

Terkait sejumlah temuan tersebut, Bawaslu Jabar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, PPK dan PPS agar melakukan tinjauan ulang dari hasil coklit yang telah dilakukan pada Pilkada 2024.

Editor: Kastolani Marzuki

Bandung: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat menemukan beberapa pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih dalam proses Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024.

"Bawaslu Jabar telah mengidentifikasi sejumlah temuan pelanggaran dalam proses pemutakhiran data pemilih pada pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak 2024 di wilayah Jawa Barat, berdasarkan data terdapat 11 temuan pelanggaran yang tersebar di beberapa kabupaten dan kota di Jabar," kata Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Jabar Syaiful Bachri dalam keterangan di Bandung, Minggu, 21 Juli 2024.

Pelanggaran yang ditemukan Bawaslu Jabar tersebut, kata Syaiful, terjadi saat perekrutan petugas pemutakhiran pemilih (Pantarlih) dan proses pencocokan daftar pemilih (coklit) data pemilih.
Di antaranya seperti Pantarlih yang terdaftar dalam Sistem Informasi Politik (Sipol), kemudian Pantarlih memiliki hubungan dengan sesama penyelenggara, serta proses coklit yang tidak sesuai ketentuan.

Baca juga: Bawaslu Malang Pastikan Tak Temukan Joki Coklit Pilkada

"Terdapat empat temuan pada proses rekrutmen pantarlih untuk pemutakhiran data pemilih. Satu orang pantarlih terdaftar dalam Sipol di Kabupaten Bogor, satu orang memiliki hubungan perkawinan dengan penyelenggara di Kabupaten Karawang, dan proses administrasi rekrutmen yang tidak sesuai prosedur di Kabupaten Pangandaran sebanyak dua orang," ujar Syaiful Bachri.

Syaiful melanjutkan, untuk coklit yang tidak sesuai prosedur ada tujuh pelanggaran, kemudian stiker tidak ditempel selepas proses coklit ada satu pelanggaran di Kabupaten Bandung, tiga orang tidak ikut coklit sehingga berpotensi kehilangan hak pilih di Kabupaten Pangandaran.

"Kemudian stiker hasil coklit yang ditempel tidak berisi data pemilih di Kota Bogor," ucapnya.

Maka dari itu Bawaslu Jabar mengimbau kepada KPU kabupaten/kota yang ditemukan pelanggaran, untuk segera mengevaluasi dan peninjauan ulang.

Dengan mengungkap temuan-temuan ini, Bawaslu berharap dapat memastikan proses pemutakhiran data pemilih untuk Pemilihan serentak 2024 di Provinsi Jawa Barat berjalan sesuai dengan ketentuan dan memenuhi asas pemilu yang demokratis.

(MEL)

Malang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menegaskan pihaknya tak menemukan praktik joki pada tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Seluruh petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) dipastikan menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Sampai saat ini tidak ada (temuan joki coklit)," kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Malang, Muhamad Hazairin, saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Juli 2024.

Hazairin menerangkan, selama pelaksanaan tahapan coklit, pihak Bawaslu juga ikut terjun untuk melakukan pengawasan. Ia menegaskan bahwa tidak ada pengawasan khusus terkait joki coklit.
"Tidak ada (pengawasan khusus). Kami mengawasi seperti biasa saja. Karena fokus pengawasan coklit selain adanya joki adalah keterpenuhan prosedur administrasi," jelasnya.

Hazairin mengaku, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu hingga saat ini, ada berapa temuan selama proses coklit. Pertama, petugas menemukan bahwa masih adanya pemilih meninggal dunia namun terdaftar dalam daftar pemilih.

Baca juga: Data Pemilih Hasil Coklit di Kulon Progo Divalidasi

Kedua, terdapat stiker yang tidak dituliskan kode disabilitas bagi pemilih disabilitas. Ketiga, kolom stiker coklit yang belum terisi lengkap, seperti nomor TPS, tanggal coklit, nama kepala keluarga, nama pemilih, jumlah pemilih, jumlah pemilih disabilitas, tanda tangan kelapa keluarga dan tanda tangan pantarlih.

Keempat, pemilik rumah sudah di coklit dan ditempeli stiker tapi stikernya belum ditulis atau kosongan. Kelima, pemilik rumah sudah di coklit tapi belum ditempeli stiker.

"Terakhir terdapat pemilih pemula yang baru berusia 17 tahun tapi belum didaftarkan dalam daftar pemilih," imbuhnya.

Sementara itu, Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengaku pihaknya hingga saat ini juga tidak menemukan praktik joki selama tahapan coklit berlangsung. Jika ditemukan pelanggaran, maka KPU Kabupaten Malang tidak segan-segan untuk memberi tindakan tegas.

“Di Kabupaten Malang tidak ditemukan (joki pantarlih). Sudah kami tekankan sejak awal bahwa yang dapat melaksanakan coklit adalah pantarlih yang bertugas sesuai wilayah kerja masing-masing,” katanya.

Baca juga: KPU Solo Jaring 1.481 Pemilih Baru usai Coklit

Sebagai informasi, tahapan coklit data pemilih untuk Pilkada 2024 sudah selesai 100 persen. Tahapan coklit ini telah rampung per Kamis 18 Juli 2024 kemarin.

Berdasarkan rekapitulasi hasil coklit pemilihan, total ada 2.046.889 pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. Jutaan pemilih tersebut tersebar di 3.960 tempat pemungutan suara (TPS) di 33 kecamatan yang ada di Kabupaten Malang.

Data pemilih terbanyak ada di Kecamatan Singosari yakni sebanyak 132.257 pemilih dengan 247 TPS. Sedangkan jumlah data pemilih yang paling sedikit ada di Kecamatan Kasembon yakni sebanyak 24.331 pemilih dengan 50 TPS.

(MEL)

Jakarta: Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menegaskan tak ada petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) yang menggunakan orang lain untuk melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih Pilkada Jakarta 2024. Temuan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI soal masalah ini dipastikan tidak benar.

"Dapat kami sampaikan hal tersebut tidak benar," ujar Ketua Divisi Data dan Informasi KPU DKI Jakarta Fahmi Zikrillah saat dikonfirmasi, Jumat, 19 Juli 2024.

Dia menjelaskan salah satu petugas Pantarlih di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, melakukan proses coklit ditemani ibunya yang merupakan istri dari ketua Rukun Tetangga (RT).
Namun, petugas tersebut tetap melaksanakan tugasnya untuk mencocokkan dan meneliti data pemilih. Sementara itu, sang ibu hanya menemani.

"Pantarlih tersebut dalam melakukan coklit didampingi ibunya yang juga adalah Ketua RT. Begitu pun yang terjadi di Kecamatan Tanjung Priok. Jadi kami perlu menegaskan bahwa berita soal ada Joki Pantarlih di DKI Jakarta tidak benar," tegas Fahmi.

Baca Juga:Data Pemilih Hasil Coklit di Kulon Progo Divalidasi

Selain itu, dia memastikan tidak ditemukan joki Pantarlih di wilayah Kecamatan Senen. Menurut dia, hal itu hanya salah paham.

Dia juga menjelaskan terkait ada kepala keluarga yang sudah dicoklit, namun tidak ditempel stiker. Berdasarkan hasil penelurusan internal KPU, hal itu karena pemilik rumah tidak berkenan dipasangi stiker.

"Namun stiker tetap diberikan oleh Pantarlih kepada pemilik rumah sebagai bukti telah dilakukan coklit, serta pemilih sudah menerima tanda bukti coklit yang diberikan oleh Pantarlih," jelas dia.

Sebelumnya, Bawaslu DKI Jakarta menemukan adanya dugaan joki Pantarlih yang melakukan coklit Pilkada Jakarta 2024. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Provinsi DKI Benny Sabdo menuturkan ada empat kasus joki Pantarlih yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Senen, Kecamatan Tanjung Priok, dan Kecamatan Kebayoran Lama.





(AZF)

Kulon Progo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menyatakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih telah dilakukan 100 persen. Komisi di wilayah itu memastikan coklit telah menjangkau perwakilan KK pada 348.412 pemilih untuk Pilkada 2024.

"Coklit sudah 100 selesai dan kami lanjutkan ke tahap pengecekan," kata Koordinator Divisi Perencanaan, Data dan Informasi KPU Kabupaten Kulon Progo Ria Harlinawati pada Jumat, 19 Juli 2024.

Sebanyak 1.383 Pantarlih melakukan coklit data kependudukan untuk calon pemilih yang tersebar di 88 desa di Kabupaten Kulon Progo. Sebanyak 348.412 pemilih akan diatur menggunakan hak pilih saat pilkada di 753 tempat pemungutan suara (TPS).
Ria mengatakan, data hasil coklit pantarlih masih harus dicek akurasinya hingga batas waktu 24 Juli 2024. Selain pantarlih, pengecekan data juga dilakukan bersama Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca juga: KPU Solo Jaring 1.481 Pemilih Baru usai Coklit

"Kami menekankan kepada PPS dan PPK untuk memastikan pemegang hak pilih bisa tercoklit dan terdaftar," kata dia.

KPU juga mendapati adanya ratusan data ganda dan perlu diverifikasi di lapangan. Setelah diverifikasi ada ratusan data pemilih yang dicoret karena tak memenuhi syarat (TMS).

Adapun Komisioner Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulon Progo, Djoko Dwiyogo Soeryopoetro, mengatakan berbagai temuan pengawas di lapangan berupaya langsung dilaporkan. Ia berharap berbagai temuan itu tak jadi kendala dalam proses coklit data pemilih.

"Jadi semua temuan Bawaslu langsung diperbaiki berdasarkan tingkatan, dari PPS, PPK," terang dia.

(MEL)

Solo: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Solo telah merampungkan tahapan coklit pemilih Pilkada 2024. Dari tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih, KPU Solo mendapatkan 1.481 pemilih baru.

"Tahapan coklit di Kota Solo selesai dilakukan. Kita mendapatkan pemilih baru sebanyak 1.481, diluar data pemilih 446.714. Jadi itu datang dari pindah domisili dan menjadi KTP Solo, otomatis menjadi pemilih baru di sini," ujat Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi (Rendatin) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Solo, Aldian Andrew di Solo, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurutnya, proses coklit tidak menemui kendala berarti. Setiap temuan dapat diselesaikan di lapangan oleh petugas pantarlih.
Salah satunya terkait temuan data pemilih yang ternyata sudah meninggal dunia. Ia menambahkan, kondisi tersebut terbantu dengan sistem Pemkot Solo yang telah berjalan yakni setiap warga meninggal dunia langsung menerima akta kematian.

Baca juga: Coklit Rampung, Pemilih Pilkada Kabupaten Malang Capai 2 Juta Orang

"Di Pemkot Solo sudah tersistem, yang meninggal dunia langsung dapat akt kematian. Jadi kita tidak menemui kendala. Termasuk untuk pemilih baru, setiap warga yang berusia 17 tahun akan mendaoatkan KTP. Jadi data coklit juga sinkron," bebernya.

Ia menambahkan, data hasil coklit tersebut kemudian ada diplenokan untuk mendapatkan data pemilih sementara (DPS). Pada saat DPS tersebut, akan diketahui rincian detail data warga yang sudah meninggal dunia dan masih tercoklit.

"Nanti kita hitung lagi dan menjadi DPS. Kemudian untuk data pemilih yang mengalami pergeseran TPS ada 303. Kebanyakan tidak sesuai saat pemetaan awal. Tapi masih satu lingkup kelurahan dan sudah diselesaikan. Lalu yang pindah domisili ada 399," ungkapnya.

(MEL)

Malang: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Malang, Jawa Timur, menyebutkan tahapan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 sudah selesai 100 persen. Tahapan coklit ini telah rampung per Kamis, 18 Juli 2024.

Berdasarkan rekapitulasi hasil coklit pemilihan, total ada 2.046.889 pemilih untuk Pilkada 2024 di Kabupaten Malang. Jutaan pemilih tersebut tersebar di 3.960 tempat pemungutan suara (TPS) di 33 kecamatan.

Data pemilih terbanyak ada di Kecamatan Singosari sebanyak 132.257 pemilih dengan 247 TPS. Sedangkan jumlah data pemilih yang paling sedikit ada di Kecamatan Kasembon yakni sebanyak 24.331 pemilih dengan 50 TPS.
Komisioner KPU Kabupaten Malang, Marhaendra Pramudya Mahardika, mengatakan, jumlah data pemilih Pilkada 2024 hasil coklit berbeda dengan hasil Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Saat itu, jumlah DPT sebanyak 2.054.178 pemilih.

Baca juga: KPU Maluku Sebut Pencoklitan Pilkada Capai 99,4 Persen

“Memang ada perbedaan (jumlahnya) karena menyesuaikan data administrasi kependudukan yang diterima dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri),” katanya, Jumat, 19 Juli 2024.

Mahardika menyebutkan, tahapan coklit telah berjalan sejak 24 Juni dan bakal terus berlangsung hingga 24 Juli 2024. Meski proses coklit di Kabupaten Malang telah rampung, KPU masih hendak melakukan pencermatan dan perbaikan jika masih ada data yang tidak sesuai.

“Berikutnya akan menuju ke tahap penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan penetapan. Selanjutnya, ada tanggapan dari masyarakat,” tambahnya.

Di sisi lain, Mahardika mengaku, para petugas pemutakhiran data pemilih (pantarlih) tidak menemukan kendala berarti selama melakukan coklit di lapangan. Kendala yang ditemui hanya seperti warga menolak dilakukan coklit, tidak ingin distempel stiker usai dilakukan coklit dan lain sebagainya.

“Namun semua (kendala) dapat diselesaikan,” tegasnya.

(MEL)

Tangerang: Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tangerang, Banten, menemukan petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) tidak menjalankan pencocokan dan penelitian (coklit), calon pemilih pilkada di wilayah tersebut. Petugas tersebut diduga menggunakan joki dalam menjalankan kewajibannya melakukan coklit.

"Kita menemukan ada joki yang melakukan coklit. Petugas pantarlih itu melimpahkan tugasnya memakai joki. Satu petugas yang kita temukan di salah satu kecamatan di Kota Tangerang," ujar Ketua Bawaslu Kota Tangerang, Komarrulloh, Kamis, 18 Juli 2024.

Menurut Komarrulloh, temuan pantarlih menggunakan joki itu telah terjadi sepekan yang lalu, yang artinya akan berakibat ke pemilih yang bisa saja tidak dilakukan coklit.
"Tapi setidaknya mereka sampai 24 Juli nanti, sudah harus selesai melakukan coklit. Artinya enggak boleh (pakai joki), itu harus dilakukan oleh orang yang bersangkutan (pantarlih)," jelasnya.

Baca juga: Pj Wali Kota Malang Mundur untuk Maju Pilkada

Selain temuan joki, Komarrulloh menuturkan pihaknya menemukan kekurangan stiker coklit yang dibawa pantarlih di tiap kecamatan di Kota Tangerang.

"Kita menemukan hampir semuanya (tiap kecamatan) kurang stiker. Kalau misalkan stiker belum ada, harusnya jangan turun sampai itu ada. Kalau turun sama saja bohong, ngapain?" katanya.

"Dan kita juga menemukan petugas pantarlih tidak memberi stiker kepada kepala keluarga, dan hanya dititipkan ke anaknya. Jadi stiker yang kita temukan itu tidak ditanda tangani orang tuanya," sambung dia.

Menurut Komarrulloh, pihaknya telah menyurati Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang untuk menindaklanjuti persoalan tersebut. Ia meminta KPU untuk menyikapi segera permasalahan itu.

"Untuk dua temuan itu, kita telah bersurat ke KPU Kota Tangerang, bahkan telah dua kali kita surati. Kita minta agar diperbaiki," ucap dia.

Komarrulloh menambahkan, jika jajarannya selalu mengawasi proses tahapan Pilkada yang tengah berlangsung ini, dan meminta KPU segera menindaklanjuti temuan tersebut.

(MEL)

Demak: Sebanyak 18.627 pemilih baru Pilkada 2024 Demak, Jawa Tengah, belum terdaftar. Jumlah itu diketahui setelah petugas pemutakhiran data pemilih (Pantarlih) selesai melakukan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih.

Ketua KPU Kabupaten Demak, Siti Ulfaati, mengatakan saat ini Pantarlih tengah menyusun laporan akhir coklit. Hasil coklit akan dijadikan dasar untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada 2024.

"Ada 18.627 pemilih baru yang belum terdaftar," ujar Ulfa, Kamis, 18 Juli 2024.
Selain menemukan pemilih belum terdaftar, proses coklit juga mendapati sebanyak 27.935 penduduk yang belum memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik. Terkait hal tersebut, KPU Kabupaten Demak akan segera berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Baca juga: Jelang Pilkada 2024, KPU Lakukan Coklit ke Suku Anak Dalam

"Coklit juga menemukan pemilih yang pindah TPS (tempat pemungutan suara)," kata Ulfa.

KPU Kabupaten Demak saat proses coklit juga melakukan pemetaan daerah rawan bencana abrasi. Hasilnya, sejumlah wilayah di Kecamatan Sayung, Bonang, Wedung, dan Karangtengah rawan terdampak banjir air laut pasang.

Anggota KPU Demak Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Nur Hidayah, menjelaskan bahwa hingga saat ini tidak ada dugaan ketidakpatuhan prosedur dalam coklit. Jika ditemukan, akan segera diperbaiki dan diulang.

"Kami meminta Bawaslu meningkatkan pengawasan di tingkat desa agar tidak hanya memeriksa stiker. Sinergi antara Bawaslu dan Pantarlih sangat penting untuk memastikan proses coklit berjalan lancar," jelas Hidayah.

(MEL)