Nasib pembangunan calon tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), masih belum jelas usai beberapa kali gagal lelang. Pemerintah berencana memangkas prioritas pembangunan tol ini hanya sampai Tasikmalaya.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi. Angkanya belum keluar, nanti akhir tahun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum Triono Junoasmono, Selasa (29/10/2024).

Pembangunan Tol Getaci bila ditotal dari Gedebage sampai Cilacap berjarak 206,65 kilometer, dan akan menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian, prioritas pembangunan tol ini dipangkas sampai ke Ciamis dan hanya berjarak 108 km. Rencananya, lelang pembangunan Tol Getaci akan diperpendek lagi, hanya sampai Tasikmalaya.

Sebagai informasi, Getaci belum menjadi tol terpanjang di Indonesia karena hanya memiliki panjang 108 km jika pembangunan bertahap sampai Ciamis. Sedangkan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali membentang sepanjang 116,75 kilometer.

Dengan dipangkasnya prioritas penyelesaian proyek ini, angka investasi yang dibutuhkan berkurang, dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun. Triono belum merincikan angka investasi bila dipangkas lagi sampai Tasikmalaya.

Berdasarkan catatan detikcom, proyek tol tersebut sempat mengalami gagal lelang karena badan usaha jalan tol (BUJT) peserta pra-kualifikasi terafiliasi dengan BUJT terdahulu yang telah membatalkan tender. Selain itu, Triono mengakui permasalahan gagal lelang karena biaya proyek yang terbilang mahal.

"Karena tidak boleh ada conflict of interest dari yang sebelumnya, jadi sekarang harus betul-betul tidak ada aliansi dari yang sebelumnya. Getaci lagi kita finalkan kajiannya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan tahun depan bisa lelang," tandas Triono.

Nasib pembangunan calon tol terpanjang di Indonesia, Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci), masih belum jelas usai beberapa kali gagal lelang. Pemerintah berencana memangkas prioritas pembangunan tol ini hanya sampai Tasikmalaya.

"Itu yang sekarang lagi kita kaji. Tadinya memang sampai Ciamis, ada wacana kita pendekkan sedikit sampai Tasikmalaya. Ini bertahap, jadi kita kerjakan dulu sampai Tasikmalaya, beberapa tahun kemudian baru kita lanjutkan lagi. Angkanya belum keluar, nanti akhir tahun," ujar Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) Kementerian Pekerjaan Umum Triono Junoasmono, Selasa (29/10/2024).

Pembangunan Tol Getaci bila ditotal dari Gedebage sampai Cilacap berjarak 206,65 kilometer, dan akan menghubungkan Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Kemudian, prioritas pembangunan tol ini dipangkas sampai ke Ciamis dan hanya berjarak 108 km. Rencananya, lelang pembangunan Tol Getaci akan diperpendek lagi, hanya sampai Tasikmalaya.

Sebagai informasi, Getaci belum menjadi tol terpanjang di Indonesia karena hanya memiliki panjang 108 km jika pembangunan bertahap sampai Ciamis. Sedangkan Tol Cikopo-Palimanan atau Cipali membentang sepanjang 116,75 kilometer.

Dengan dipangkasnya prioritas penyelesaian proyek ini, angka investasi yang dibutuhkan berkurang, dari semula Rp 56,2 triliun menjadi Rp 37,64 triliun. Triono belum merincikan angka investasi bila dipangkas lagi sampai Tasikmalaya.

Berdasarkan catatan detikcom, proyek tol tersebut sempat mengalami gagal lelang karena badan usaha jalan tol (BUJT) peserta pra-kualifikasi terafiliasi dengan BUJT terdahulu yang telah membatalkan tender. Selain itu, Triono mengakui permasalahan gagal lelang karena biaya proyek yang terbilang mahal.

"Karena tidak boleh ada conflict of interest dari yang sebelumnya, jadi sekarang harus betul-betul tidak ada aliansi dari yang sebelumnya. Getaci lagi kita finalkan kajiannya, mudah-mudahan tahun ini bisa selesai dan tahun depan bisa lelang," tandas Triono.

BEKASI, investor.id - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyerahkan 3.256 sertifikat tanah di President University Convention Center, Kabupaten Bekasi, Rabu (16/10/2024).

Penyerahan sertifikat tanah ini diberikan kepada 12 orang perwakilan penerima. Sertifikat yang diserahkan kali ini berasal dari program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota di Jawa Barat. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN Suyus Windayana mengatakan, dengan diterimanya sertifikat akan meminimalisir sengketa dan mengurangi ruang gerak mafia tanah. Mafia tanah ini sangat meresahkan masyarakat.

“Mudah-mudahan dengan terbitnya sertipikat yang terus kita keluarkan, ruang gerak mafia tanah sudah tidak ada lagi,” ujar Suyus dalam sambutannya.

Sertifikat tanah ini merupakan komitmen pemerintah untuk mempercepat pendaftaran tanah di Indonesia. Adapun total bidang tanah di Indonesia yang harus didaftarkan ada sebanyak 126 juta bidang.

"Sampai saat ini sudah 118 juta bidang, berarti sekitar 97% dan 94 juta bidang sudah diterbitkan sertifikat termasuk yang diterima hari ini. Saya ingin memastikan 2025 kita akan mendaftarkan 126 juta bidang tanah," pungkasnya. 

Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Jawa Barat, Yuniar Hikmat Ginanjar menjelaskan,  sertifikat yang diserahkan terdiri dari 2.000 sertifikat hasil program PTSL di Kabupaten Bekasi; 250 sertipikat hasil PTSL di Kota Bekasi, Kabupaten Subang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Purwakarta; serta 256 sertifikat hasil program Redistribusi Tanah di Kabupaten Sukabumi.

"Dari jumlah ini yang sudah beralih media sebanyak 2.275 bidang, sedangkan sisanya masih merupakan sertifikat analog karena pembukuannya dilaksanakan di bulan Juni. Kami berkomitmen penuh untuk menuntaskan target sertifikasi 100% secara berkualitas," pungkas Yuniar.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

BANDUNG, iNews.id – Puluhan ribu data pemilih di Provinsi Jawa Barat ditemukan bermasalah karena tidak memenuhi syarat (TMS). Temuan itu setelah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jawa Barat melakukan pengawasan pada tahapan pemutakhiran data pemilih tahap dua 29 Juni sampai 19 Juli 2024 untuk Pilkada 2024.

"Segmentasi data TMS ini terdiri atas pemilih yang tidak dikenali, pemilih yang meninggal, pemilih yang merupakan anggota TNI dan Polri, pemilih yang bukan penduduk setempat, pemilih ganda, pemilih di bawah umur, pemilih pindah domisili (keluar) dan pemilih yang merupakan WNA, di mana pemilih TMS tersebut masih masuk dalam daftar pemilih," ungkap Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Bawaslu Jabar, Nuryamah, Senin (22/7/2024). 

Dia menjelaskan, pada proses input data hasil pengawasan tahap pertama, Bawaslu fokus pada prosedur proses pelaksanaan pencocokan dan penelitian data pemilih yang dilakukan oleh pantarlih.

Adapun pada proses input data hasil pengawasan tahap kedua, lanjut Nuryamah, pihaknya fokus pada data TMS.

Nuryamah mengatakan, dari hasil laporan cepat yang disampaikan oleh Bawaslu kabupaten/kota di Jabar hingga 22 Juli 2024, terhimpun data yakni 4.088 jumlah pemilih yang tidak dikenali.

"Jumlah pemilih meninggal 61.743 orang, pemlih anggota TNI 177 orang, pemilih anggota Polri 110 orang, pemilih yang bukan penduduk setempat, 5.241 orang, pemilih ganda, 284 orang, pemilih di bawah umur 7 orang, pemilih pindah domisili (keluar) 8.154 orang dan pemilih yang merupakan WNA satu orang," bebernya.

Selain pemilih TMS, Bawaslu juga menemukan data pemilih memenuhi syarat (MS) yang belum masuk dalam daftar pemilih. Mulai dari pemilih berusia 17 tahun, tetapi belum masuk daftar pemilih, pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin, pemilih yang beralih status dari anggota TNI dan Polri, hingga pemilih yang datang karena pindah domisili (masuk).

"Jumlah pemilih yang sudah 17 tahun tetapi belum masuk daftar pemilih 18.131 orang, pemilih yang belum 17 tahun tetapi sudah kawin 24 orang, pemilih yang beralih status dari anggota TNI 48 orang, pemilih yang beralih status dari anggota Polri 17 orang dan pemlih yang datang karena pindah domisili (Masuk) 1.791 orang," tuturnya.

Terkait sejumlah temuan tersebut, Bawaslu Jabar meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten/kota, PPK dan PPS agar melakukan tinjauan ulang dari hasil coklit yang telah dilakukan pada Pilkada 2024.

Editor: Kastolani Marzuki