JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono mengingatkan pemerintah untuk membuat Indonesia tetap terbuka dan menjalin komunikasi dengan semua pihak di dunia karena Indonesia menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif.

Hal itu disampaikan Dave sebagai respons atas rencana Indonesia untuk bergabung dengan dengan aliansi ekonomi BRICS Plus.

“Ya kita kan menganut politik bebas aktif, jadi kita akan bersahabat dengan semuanya,” ujar Dave saat ditemui di Gedung DPR RI, Kamis (7/11/2024).

Dave mengingatkan bahwa kerja sama dengan negara-negara di dunia tetap harus dilanjutkan dalam rangka mendorong kemajuan Indonesia.

“Satu musuh itu terlalu banyak, seribu teman terlalu sedikit. Jadi kita harus terus terbuka untuk komunikasi dengan siapapun, selama itu untuk mengawal dan menggiring kemajuan Indonesia,” kata politikus Partai Golkar itu.

Keinginan agar Indonesia masuk dalam BRICS Plus tersebut sudah disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Sugiono yang diutus Prabowo untuk mengikuti KTT BRICS Plus di Kazan, Rusia, pada pekan lalu.

"Pada pertemuan KTT BRICS Plus tersebut, Bapak Menlu sudah menyampaikan bahwa Indonesia berkeinginan untuk bergabung dalam BRICS," ujar Juru Bicara Kementerlian Luar Negeri RI, Roy Soemirat dalam keterangan video, Sabtu (26/10/2024).

Selain itu, Kementerian Luar Negeri juga sudah bersurat kepada Menteri Luar Negeri Rusia, Sergey Lavrov pada Kamis (24/10/2024) lalu agar Indonesia disetujui menjadi salah satu anggota aliansi ekonomi BRICS Plus (Brazil, Rusia, India, China dan Afrika Selatan).

Dengan disampaikannya secara resmi, Indonesia kini dalam posisi menunggu apakah negara-negara anggota BRICS Plus bersedia menerima.

Roy menjelaskan bahwa upaya Indonesia menjadi anggota BRICS dimaksudkan untuk memperkuat posisi bebas aktif yang memungkinkan Indonesia tidak berpihak pada kubu mana pun, tetapi tetap aktif berpartisipasi dalam berbagai forum internasional.

Ia melanjutkan, sebagai salah satu negara berkembang, Indonesia juga perlu melakukan advokasi pembangunan berkelanjutan di berbagai negara berkembang.

BRICS dinilai bisa menjadi wadah untuk mempercepat perkembangan pembangunan negara-negara dunia ketiga yang masih tertinggal.

“Diharapkan lewat partisipasinya di BRICS, Indonesia juga ingin mengangkat kepentingan bersama negara-negara berkembang atau global south di masa mendatang,” ujar Roy.

JAKARTA, KOMPAS.com – Politikus Partai Gokar Dave Laksono mengatakan, menteri yang berasal dari partai politik bukan berarti tidak profesional.

Hal ini disampaikannya merespons keinginan presiden terpilih, Prabowo Subianto untuk membentuk kabinet zaken atau diisi oleh para menteri yang ahli di bidangnya masing-masing.

“Ya kembali lagi, jangan juga menganggap bahwa menteri dari parpol itu bukan professional,” kata Dave di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Dave mencontohkan, Partai Golkar punya banyak kader yang profesional di banyak bidang.

"Di bidang olahraga, ada. Di bidang sosial, ada. Di bidang pertahanan pun dan luar negeri, komunikasi, semuanya kita memiliki ahli-ahlinya,” kata anggota Komisi I DPR itu.

Menurut Dave, partai politik anggota Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus juga punya banyak kader yang mumpuni untuk menjadi menteri.

Oleh karena itu, Dave meminta agar publik tidak menganggap seseorang tidak profesional hanya karena tergabung dalam partai politik.

Menurut dia, menteri yang berstatus kader partai politik boleh jadi punya kelebihan dibanding menteri yang bukan anggota partai politik.

“Jadi kalau kekhawatiran bahwa nanti terlalu banyak dominan oleh orang dari partai, bukan berarti orang dari partai itu tidak mampu," kata Dave,

"Kadang-kadang dari partai pun bisa lebih cepat, lebih sigap, lebih berhasil ketika dibandingkan dengan yang dikatakan dari nonparpol,” ujar dia.

Kendati demikian, Dave menyerahkan penyusunan kabinet kepada Prabowo yang punya hak prerogratif untuk memilih menteri.

“Jadi kita serahkan semuanya kepada presiden. Jadi siapa yang presiden inginkan nanti untuk mengisi jabatan tersebut Itu pasti adalah yang terbaik berdasarkan penilaian,” ujar Dave.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, Prabowo ingin membentuk zaken kabinet pada pemerintahannya kelak.

Muzani menyebutkan, Prabowo ingin para pembantunya di kabinet kelak adalah orang-orang yang memang ahli di bidangnya masing-masing.

"Pak Prabowo ingin ini adalah sebuah pemerintahan zaken kabinet. Di mana yang duduk adalah orang-orang yg ahli di bidangnya, meskipun yang bersangkutan berasal atau diusulkan dari parpol," ujar Muzani di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (9/9/2024).

Muzani menyebutkan, menteri yang berasal dari partai politik pun harus tetap ahli di bidangnya.

Ia mengatakan, langkah itu diambil supaya sebuah kementerian benar-benar dipimpin oleh orang yang ahli dan relevan dengan kementerian tersebut.

"Sehingga tidak kehilangan relevansinya di jabatan yang diduduki karena yang bersangkutan memiliki keahlian dari jabatan yang disandang," ujar Muzani.

JAKARTA, KOMPAS.com – Anggota Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan, Menteri Luar Negeri (Menlu) di pemerintahan selanjutnya mesti memahami pikiran presiden terpilih Prabowo Subianto.

Pasalnya, Menlu akan menjadi wajah bagi pemerintah Republik Indonesia di berbagai forum internasional.

“Figurnya itu adalah figur yang andal, mampu, benar-benar mengerti pola pikirnya Pak Prabowo. Sehari-hari bisa berbicara sesuai kehendak beliau, menguasai semua masalah substantif di Indonesia,” ucap Dave di Kantor PPK Kosgoro 1957, Jakarta, Jumat (13/9/2024).

Kendati demikian, politikus Partai Golkar itu enggan berspekulasi soal siapa yang akan menjabat sebagai Menlu pada pemerintahan Prabowo.

Menurut Dave, bisa saja posisi Menlu diisi oleh pimpinan Komisi I yang merupakan mitra kerja Kementerian Luar Negeri.

“Ya, bisa aja (dari pimpinan Komisi I DPR). Kan terserah presiden,” ujar dia.

Dalam kesempatan yang sama, Dave juga berpesan agar Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) pada kabinet mendatang haruslah orang yang ahli di bidang tersebut.

Sebab, menurut dia, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan Kemenkominfo, antara lain, jaringan telekomunikasi yang belum terbangun, kasus judi online, serta soal peretasan Pusat Data Nasional (PDN).

Akan tetapi, Dave meyakini Prabowo akan memilih orang yang tepat untuk mengisi jabatan menteri-menterinya.

“Hal-hal ini lah yang menjadi PR-PR untuk Menkominfo berikutnya. Siapapun yang presiden pilih adalah figur yang benar-benar mengerti akan permasalahan tersebut dan bisa menjadi solusi akan permasalahan yang ada,” kata dia.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Calon gubernur DKI Jakarta M Ridwan Kamil (RK) meminta agar Kantor Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar DKI Jakarta di Menteng, Jakarta Pusat, dijadikan sebagai salah satu markas pemenangan. Hal tersebut disampaikan RK dalam silaturahmi bersama calon wakil gubernur DKI Jakarta Suswono ke kantor DPD Partai Golkar DKI Jakarta pada Sabtu (24/8/2024).

"Sekarang kita bekerja bersama, saya minta izin ke Bang Zaki (Ketua DPD Golkar DKI Jakarta), kalau boleh karena tempatnya strategis, nyaman pula, kalau boleh jadi salah satu markas pemenangan," kata RK.

Menurut dia, kantor tersebut istimewa untuk pergerakan atau aktivitas tim pemenangan. "Selama 90 hari yang lebih efektif efisien dalam pengambilan keputusan, rapat sampai malam, Subuhnya kita sudah bergerak. Saya kira mohon izin kalau boleh ini ketua (DPD Partai Golkar) Jakarta, ini tempat yang sangat-sangat istimewa," tutur RK

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengatakan, permintaan RK tersebut juga telah disepakati oleh DPD Partai Golkar DKI Jakarta. "Ya, kita tawarkan, sudah ditambah dan sudah disetujui bahwa pemenangan akan dimanfaatkan di kantor ini," kata Dave menjawab permintaan Ridwan.

Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta RK-Suswono akan mendaftarkan diri ke KPU DKI pada 28 Agustus 2024. "Saya bersama InsyaAllah Allah calon wakil gubernur Suswono dan kalau tidak ada halangan di tanggal 28 yang akan mendaftar di Jakarta," kata Ridwan Kamil saat ditemui di kantor DPP Partai Gerindra, Jumat (23/8/2024).

RK mengaku sudah mempersiapkan beragam persyaratan administrasi untuk diserahkan ke KPU DKI. Dia pun sempat ditanya strategi yang akan dipakai untuk memenangkan pilkada di Jakarta.

RK mengaku belum bisa membeberkan ragam strategi kampanye sebelum melakukan pendaftaran resmi di KPU DKI. "Kami lagi tahap namanya pendaftaran administrasi, kalau sudah masuk ke kontestasi politik di situlah gagasan dengan media bisa kami sampaikan," kata mantan wali kota Bandung tersebut.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Dave Laksono mengungkapkan alasan partainya harus mengusung Ridwan Kamil (RK) pada Pilkada Jakarta 2024 bersama Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.

Padahal, jumlah kursi DPRD DKI Jakarta pada partai yang tergabung dalam KIM, yakni Gerindra, Golkar, Demokrat, PAN, PBB, Gelora, Garuda, Prima, dan PSI sudah lebih dari cukup untuk mengusung RK maju Pilkada Jakarta 2024 tanpa harus ditambah partai politik di luar KIM.

"Kenapa tidak (kalau partainya ditambah)? Kalau bisa lebih, kenapa cuma sedikit? Kita jangan seperti pepatah lama, kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah. Jadi, kalau bisa dipercepat kenapa diperlambat?" kata Dave dalam program Satu Meja The Forum Kompas TV, Rabu (7/8/2024).

Dave membantah wacana pembentukan KIM Plus bertujuan untuk menciptakan calon tunggal yang melawan kotak kosong.

Menurutnya, pembentukan KIM Plus memiliki tujuan yang baik bagi masyarakat dalam Pilkada Jakarta 2024 nanti.

"Tujuannya itu adalah memberikan yang terbaik bagi masyarakat Jakarta. Kita ingat ya bahwa ibukota akan pindah di IKN. Jadi, Jakarta dalam proses pembentukan identitas baru, menjadi DKJ (Daerah Khusus Jakarta), menjadi pusat akan berbagai macam hal, kecuali pemerintahan karena pemerintahan akan pindah ke IKN," jelas Dave.

"Jadi di momen pembentukan identitas baru ini membutuhkan suatu figur yang benar-benar bervisi yang panjang, bervisi ke depan. Nah di situ kita lihat yang tepat adalah Pak Ridwan Kamil," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad mengatakan bahwa Koalisi Indonesia Maju (KIM) sudah mengerucutkan satu nama untuk diusung di Pilkada Jakarta, yaitu mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Dasco mengatakan, Ridwan Kamil diusung sebagai calon gubernur Jakarta oleh parpol KIM, yang merupakan pengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 lalu.

Namun, partai politik lain di luar KIM juga disebut akan ikut bergabung, sehingga koalisi baru ini pun akan dinamai "KIM Plus".

"Ya, Insya Allah di KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk Pilkada DKI Jakarta," kata Dasco ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Hal ini dia sampaikan usai Partai Golkar memberikan sinyal bahwa Ridwan Kamil akan dimajukan di Pilkada Jakarta, bukan di Jawa Barat.

Terkait pasangan Ridwan Kamil, Dasco menyatakan, hal tersebut akan terjawab dalam beberapa hari ke depan.

"Untuk wakilnya nanti mungkin sehari dua hari kita akan sampaikan ke media," imbuhnya.

Wakil Ketua DPR ini lantas ditanya tentang siapa saja partai politik tambahan di KIM Plus yang juga mendukung Ridwan Kamil.

Namun ia juga enggan menjawabnya sekarang.

"Sama, nanti sehari dua hari baru kita sampaikan plusnya siapa saja," ucap Dasco.

Jakarta: Partai Golkar memenuhi undangan delegasi dari partai di Tiongkok. Selain mempererat hubungan antarpartai, kunjungan tersebut membahas sejumlah kerja sama yang diharapkan berdampak baik terhadap Indonesia.

"Kami juga membicarakan kerjasama antara Indonesia dengan Tiongkok dalam mencapai target-target lainnya yaitu adalah untuk mendorong percepatan transfer teknologi atau juga terus menambah investasi dari Tiongkok ke Indonesia," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono melalui keterangan tertulis, Selasam 30 Juli 2024.

Pertemuan tak hanya dilakukan dengan partai di Tiongkok. Daver bersama rombongan yang terdiri dari Gavriel Novanto, ?Ahmad Labib, Tovan Maulana dan Yonathan Baskoro, juga bertemu Kementeria Luar Negeri (Kemenlu) Tiongkok.
Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 itu mengatakan pertemuan tersebut bakal menjadi landasan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia. Serta, peningkatan teknologi menuju Indonesia Emas 2045.

"Saya berharap pertemuan ini tentunya selain akan mempererat hubungan Indoneaia-Tiongkok, adanya percepatan transfer teknologi dan kerjasama untuk baik di sektor investasi ataupun dalam sektor-sektor lainnya untuk kemajuan bangsa Indoneaia,"

Pertemuan itu juga membahas soal potensi kerja sama energi baru terbarukan dan pengembangan kendaraan listrik atau electrical vehicels (EV). Kedua belah pihak juga membahas pemanfaatan sumber daya alam yang tepat.

"Sehingga tidak merusak alam secara luas akan, tapi justru menjaga biodiversity Indonesia," ungkap dia.

Anggota Komisi I DPR itu menyampaikan pihaknya juga menyinggung soal program-program presiden dan wakil presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran). Pemerintah Tiongkok disebut mendukung sejumlah program unggulan Prabowo-Gibran.

"Dengan membantu menyiapkan hulu ke hilir, dari mulai peningkatan produksi pangan hingga teknologi dalam mendukung distribusi dan penyiapan pangan-pangannya," ujar dia.

Kunjungan dilakukan 22-29 Juli 2024. Rombongan diajak mengunjungi Beijing, Chongging dan Shanghai.

(ABK)