JAKARTA, KOMPAS.com - Peserta aksi di depan kantor KPU RI, Jakarta Pusat membawa poster berisi cuitan “Dewan Penipu Rakyat #DPR” yang ditulis Ridwan Kamil pada 9 Juni 2010 di akun X miliknya.

Selain tulisan RK, massa juga membawa poster bertuliskan “Kok ngebangkang sama rakyat?”; “Negara ini darurat, stop push rank #kawalputusanMK”; “Diberi Amanah Malah Serakah”; dan “Sayang anak demokrasi dirusak”.

Dalam aksi ini, massa mendoakan agar para komisioner KPU RI untuk bekerja dengan menjunjung tinggi asas keadilan. Supaya, Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan damai, jujur, dan adil.

Aksi ini digelar sebagai rasa syukur karena revisi Undang-undang Pilkada urung disahkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, sehingga Pilkada 2024 akan mematuhi Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60/PUU-XXII/2024.

Aksi dimulai dengan membaca surat Al-Fatihah bersama yang dipimpin seorang orator.

“Kami mau mengadakan doa untuk negeri menuju Pilkada 2024 yang damai, jujur, dan adil,” ujar Ketua Poros Jakarta, Biem Benjamin di Jakarta, Jumat.

Pada acara ini, akan diadakan doa lintas agama agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Selain itu, massa juga akan mendoakan agar KPU RI bisa menjadi penyelenggara yang baik dan bisa memastikan Pilkada berjalan damai, jujur, dan adil.

Sebelumnya, Partai Buruh juga mengagendakan aksi unjuk rasa di depan KPU dan gedung DPR RI. Tapi, untuk saat ini, aksi dibatalkan.

“Sahabat seperjuangan, aksi besok tanggal 23 Agustus di DPR ri, kita tunda dulu,” ujar Presiden Partai Buruh, Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (23/8/2024).

Said mengatakan, situasi dapat berubah sambil mereka melihat perkembangan dinamika di DPR RI.

Untuk mengawal proses aksi di sekitar KPU RI, polisi mengerahkan 1.293 personel. Kemudian, untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan di Gedung DPR RI, polisi mengerahkan 3.719 personel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Jalan Imam Bonjol yang mengarah ke kantor KPU RI dan ke Taman Suropati sudah ditutup dan tidak bisa dilewati kendaraan bermotor.

Pengamatan Kompas.com pada pukul 11.47 WIB di lokasi, jalan persis di depan Kantor KPU RI sudah dipasangi pagar pembatas jalan. Sementara itu, di ruas jalan bagian tengah sudah dipasang dinding-dinding beton berkawat duri.

Saat ini, sekitar kantor KPU RI masih terpantau sepi. Ada beberapa kelompok masyarakat berpakaian serba hitam yang duduk-duduk di trotoar seberang KPU. Namun, belum terlihat ada mobil komando ataupun perangkat pengeras suara.

Massa yang tergabung dalam Poros Jakarta akan menggelar doa bersama di depan kantor KPU RI, Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat (23/8/2024).

“Kami mau mengadakan doa untuk negeri menuju Pilkada 2024 yang damai, jujur, dan adil,” ujar Ketua Poros Jakarta Biem Benjamin di Jakarta, Jumat.

Pada acara ini, akan diadakan doa lintas agama agar Pilkada 2024 berjalan lancar. Selain itu, massa juga akan mendoakan agar KPU RI bisa menjadi penyelenggara Pilkada 2024 yang baik.

Sebelumnya, Partai Buruh juga mengagendakan aksi unjuk rasa di depan KPU dan Gedung DPR RI. Namun, untuk saat ini, aksi dibatalkan.

“Sahabat seperjuangan, aksi besok tanggal 23 Agustus di DPR ri, kita tunda dulu,” ujar Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat dihubungi Kompas.com pada Jumat (23/8/2024).

Said mengatakan, situasi dapat kembali berubah sambil mereka melihat perkembangan dinamika di DPR RI

Untuk mengawal proses aksi di sekitar KPU RI, polisi mengerahkan 1.293 personel. Kemudian, untuk mengantisipasi adanya aksi lanjutan di Gedung DPR RI, polisi mengerahkan 3.719 personel.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demonstrasi penolakan RUU Pilkada di Gedung MPR/DPR RI memanas ketika massa berhasil membobol pagar trali besi di gerbang utama, Kamis (22/8/2024) siang.

Massa, yang diduga terdiri dari pelajar, menarik-narik pagar hingga besi melengkung dan tembok tak lagi kuat menahan.

"Emang ditarik-tarik, rame-rame," kata seorang pelajar saat ditanya cara mereka membuka trali.

Sekitar pukul 14.39 WIB, pagar berhasil terbuka, menciptakan celah sekitar 1,5 meter.

Meski ada peluang masuk, massa memilih tidak langsung masuk, malah meneriaki mahasiswa yang sedang berorasi di depan gerbang utama.

"Perwakilan mahasiswa sini! Malah diem di situ terus," seru beberapa pelajar.

Hingga pukul 14.41 WIB, usaha demonstran pelajar untuk membuka trali masih berlangsung.

Sempat ada satu perwakilan pelajar masuk ke Gedung DPR/MPR RI. Dia tampak berbicara dengan polisi.

Akan tetapi, massa aksi pelajar tetap berusaha membuka lebih lebar trali tersebut. Namun, mahasiswa belum juga datang ke lokasi terbukanya pagar trali tersebut.

Beberapa orang juga menyuruh pelajar-pelajar ini untuk membuka trali besi.

"Buka lebih lebar, buka lebih lebar!" ujar pria dengan rambut kuncir dan berbaju batik. Pria itu tampak jauh lebih tua daripada pelajar tersebut.

Ada pula seseorang berbaju hijau dan berpakaian sipil tampak membawa batu yang cukup besar di kantong celananya.

Dia sempat diminta oleh salah seorang pelajar mengeluarkan batu yang dia simpan dalam celana kargonya.

"Bang, sudah jangan lempar batu lagi. Itu batu di celana, keluarin saja!" kata pelajar itu.

Benar saja, dalam celana kargo pria itu terdapat batu seukuran dua kali kepalan tangan orang dewasa.

Setelah ditanya, pria tersebut mengaku sebagai aparat TNI yang bertugas mengamankan apa yang dilakukan pedemo.

"Saya dari TNI untuk ngamanin di sini. Abang dari mana?" kata dia kepada wartawan Kompas.com yang sempat dia mintai minum.

Situasi makin memanas

Setelah pagar trali bobol, situasi di antara demonstran semakin tegang. Sementara itu, Gerbang Pancasila juga berhasil dirobohkan oleh massa menggunakan tali.

Massa aksi juga membobol pagar trali di sebelah selatan gedung. Dari lokasi tersebut, polisi pertama kali menembakkan gas air mata, namun asap justru berhembus ke dalam gedung, membubarkan kerumunan polisi.

Polisi terpaksa mundur untuk mencari air sebelum kembali berjaga. Di luar gedung, massa mulai melempari gedung MPR/DPR RI dengan berbagai benda, terutama batu.

Polisi dan TNI bersiaga dengan tameng mereka. Ketika beberapa demonstran mulai menyerang polisi, komando segera memerintahkan "Pasukan, maju!".

Polisi dan TNI lempari massa aksi

Polisi yang mendapat perintah maju segera menyerang massa aksi. Beberapa polisi dan TNI yang berada di belakang tameng ikut melempari massa dengan batu yang sebelumnya dilemparkan ke dalam gedung. Terdengar seruan "Matiin! Matiin! Habisin!" dari beberapa anggota polisi yang merasa aman di balik tameng.

Massa aksi kemudian berhasil dipukul mundur, berdiri di perbatasan pagar trali besi di luar gedung. Setelah situasi agak mereda, mobil komando massa mulai mengajak mereka masuk ke dalam gedung dengan tertib. Tidak lama setelah itu, polisi datang menekan massa aksi dari arah Slipi menuju DPR RI. Di dalam gedung, polisi kembali bertindak represif, meski tidak ada yang terluka. Massa aksi yang panik melarikan diri ke Tol Dalam Kota.

Massa aksi terpecah dan dibubarkan

Keadaan massa aksi terpecah, sebagian tetap bersiaga di dalam gedung DPR/MPR RI, sementara yang lain memilih berkumpul di Jalan Gatot Subroto.

Pada pukul 18.58 WIB, aparat Brimob mulai meringsek massa dari arah utara dengan membawa sekitar 20 motor dan tiga mobil polisi.

Massa yang melihat situasi tersebut segera berlari, terutama setelah polisi beberapa kali melontarkan gas air mata.

Sekitar pukul 19.12 WIB, sekitar 25 polisi menyisir Jalan Gatot Subroto ke arah selatan untuk memastikan massa tidak kembali ke Gedung DPR/MPR RI.

Pada saat yang sama, polisi menembakkan gas air mata dari dalam gedung ke arah kerumunan di utara.

Massa aksi yang masih berkumpul di utara sempat mencoba kembali membobol pagar trali besi di selatan, namun dihalau oleh gas air mata.

"Lu tuh digaji sama rakyat, makanya belajar yang rajin," kata seorang warga kepada polisi.

Di depan Gedung DPR/MPR RI, tidak ada tindakan represif yang signifikan, namun aparat tetap mengejar massa hingga ke Kantor Kemenpora dan Palmerah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap pelajar yang terlibat dalam aksi demonstrasi menolak RUU Pilkada di depan Gedung DPR, Kamis (22/8/2024).

Komisioner Pengampu Kekerasan Fisik Psikis Anak Situasi Darurat dan Anak Disabilitas, Diyah Puspitarini, melaporkan bahwa ratusan pelajar mendatangi area Gedung DPR RI sekitar pukul 18.00 WIB setelah berkoordinasi melalui WhatsApp dan aplikasi lainnya.

"KPAI menemukan sekitar ratusan anak pelajar yang ikut aksi pada sore hari dan berkelompok, yang datang dari arah Gelora Bung Karno (GBK), tol, dan Bendungan Hilir (Benhil) pada pukul 18.00 WIB," kata Diyah Puspitarini dalam keterangan yang diterima Kompas.com.

KPAI terus melakukan pendataan terhadap anak-anak yang terluka akibat demo di depan Gedung DPR RI.

"Pada waktu penyisiran massa aksi, KPAI menemukan ada beberapa pelajar yang terpukul dan jatuh serta diamankan di dalam Gedung DPR. KPAI masih menyisir pelajar yang dirawat dan mengalami luka-luka di RS terdekat dari lokasi," ucapnya.

Menurut UU Perlindungan Anak Pasal 60, pelajar yang ikut aksi dan menjadi korban, termasuk dalam kategori anak situasi darurat dengan jenis korban kerusuhan.

Dalam hal ini, hak perlindungan khusus bagi anak pelajar meliputi proses cepat, pendampingan psikososial, bantuan sosial, dan perlindungan hukum.

KPAI juga mengimbau agar anak-anak yang terluka mendapatkan bantuan pemeriksaan medis dan perlindungan hukum untuk menghindari perlakuan represif.

Selain itu, KPAI meminta agar anak-anak yang diamankan di Polda mendapat perlindungan sesuai Pasal 59A UU Perlindungan Anak.

KPAI juga mendorong semua pihak untuk mengedukasi, memahami, dan melindungi anak-anak, sambil tetap memperhatikan partisipasi mereka.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad memastikan bahwa pengesahan revisi UU Pilkada telah dibatalkan.

"Dengan tidak jadinya disahkan revisi UU Pilkada pada tanggal 22 Agustus hari ini, maka yang berlaku pada saat pendaftaran pada tanggal 27 Agustus adalah hasil keputusan JR MK yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. Sudah selesai dong," ujar Dasco kepada Kompas.com, Kamis (22/8/2024).

Dasco juga menegaskan bahwa rapat paripurna hanya bisa diselenggarakan pada hari Kamis dan Selasa. Oleh karena itu, dia memastikan tidak mungkin DPR mengesahkan RUU Pilkada pada hari pendaftaran Pilkada.

"Enggak ada. Karena hari paripurna kan Selasa dan Kamis. Selasa sudah pendaftaran. Masa kita paripurnakan pada saat pendaftaran? Malah bikin chaos dong," tuturnya.

Dia juga menepis kecurigaan adanya rapat paripurna yang digelar pada malam sebelumnya.

"Enggak ada. Gua jamin. Enggak ada," tegasnya.

BANDUNG, iNews.id - Aksi demonstrasi mahasiswa menolak revisi UU Pilkada di Gedung DPRD Jawa Barat, Jalan Diponegoro, Kota Bandung berakhir ricuh. Polisi menembaki massa dengan gas air mata dan water cannon setelah para demonstran menjebol pagar gedung, Kamis (22/8/2024) petang.

Setelah menjebol pagar gerbang, massa aksi kemudian melempari Gedung DPRD Jabar berbagai benda mulai dari botol hingga batu.

Melihat kondisi tersebut, pihak kepolisian pun mencoba untuk menertibkan massa aksi dan memberikan imbauan. Namun demikian, imbauan tersebut tidak digubris oleh massa aksi. 

Massa aksi pun terus melakukan pelemparan ke area gedung. Aparat keamanan pun berusaha membubarkan massa aksi dengan mobil water cannon.

Polisi pun menembakan gas air mata ke kerumunan massa. Para demonstran langsung berlarian ke arah Jalan Trunojoyo hingga Simpang Dago.

Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa merobohkan pagar Gedung DPRD Jabar. Aksi itu dilakukan setelah massa kesulitan masuk ke dalam gedung. Setiap kali pagar bergoyang, massa aksi pun bersorak.

"Revolusi, revolusi, revolusi," sorak massa aksi.

Massa sebelumnya melemparkan sejumlah benda seperti botol hingga batu ke dalam area gedung. Terdengar juga suara petasan yang diarahkan massa aksi ke dalam area gedung.

Tampak pula, tembok-tembok gedung sudah terisi penuh oleh coretan yang dilakukan oleh massa aksi. Demonstrasi juga diwarnai dengan aksi pembakaran ban hingga banner.

Editor: Kastolani Marzuki

SEMARANG, iNews.id – Puluhan mahasiswa peserta aksi demo hari ini di Kota Semarang luka-luka setelah bentrok dengan polisi, Kamis (22/8/2024). Dari 26 mahasiswa, 15 orang di antaranya harus dibawa ke Instalasi Gawat Darurat (IGD) Rumah Sakit (RS) Roemani Semarang.

Belasan demonstrasn itu rata-rata mengalami sesak napas akibat gas air mata.

Tim hukum massa aksi Syamsuddin Arif dari LBH Semarang mengungkapkan, berdasarkan data sementara, ada 26 orang yang jadi korban. Namun, tidak semuanya dibawa ke rumah sakit.

Para korban rata-rata merasakan keluhan sakit yang berbeda-beda. Mayoritas, mengalami sesak napas sebab gas air mata. Selain itu, ada juga satu korban yang menderita luka serius sehingga hidungnya harus dijahit. 

“Satu mahasiswa ada yang (diduga) terkena tendangan polisi, dijahit di bagian hidung,” ujarnya.

Perwakilan aksi massa, Iqbal Alma mengatakan aparat polisi bersikap brutal. “Tidak hanya pakai gas air mata, kami juga dikejar oleh aparat,” kata dia. 

Humas RS Roemani Semarang, Sigit Budiarto mengatakan, saat ini ada 15 mahasiswa yang dibawa ke IGD.

“Data ter-update jumlah 15 pasien yang masuk di IGD,” katanya.

Aksi demo menolak revisi UU Pilkada di depan Gedung DPRD Jawa Tengah, Kota Semarang berlangsung ricuh. Massa mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Semarang dihalau petugas dengan tembakan gas air mata dan water cannon. 

Massa aksi sempat merobohkan pagar belakang gedung DPRD Jateng, yang berseberangan dengan Taman Indonesia Kaya.

Editor: Kastolani Marzuki

Pada hari ini, Kamis (22/08), sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, mahasiswa, hingga masyarakat akan melakukan aksi demonstrasi besar-besaran yang dimulai di titik Gedung DPR Senayan pada pukul 09.00 WIB.

Adapun tujuan dari aksi ini yaitu untuk mendesak DPR tidak menentang Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 tentang Pilkada 2024.

Tidak hanya masyarakat, sejumlah artis mulai dari musisi, komedian, hingga penulis dikabarkan akan turun berpartisipasi pada demo hari ini untuk meminta DPR RI tidak melawan dan mengubah Keputusan MK No. 60/PUU-XXII/2024.

Lantas, siapa daftar artis ikut demo di dpr? Berikut di bawah ini informasinya.

Daftar Artis Ikut Demo di DPR

Dikutip dari CNBC Indonesia, ada sejumlah artis yang ikut demo hari ini di depan Gedung DPR Senayan. Beberapa di antara artis tersebut adalah musisi Ananda Badudu, Kunto Aji, komedian Abdur Arsyad, hingga penulis Okky Madasari.

Kunto Aji sendiri bahkan berniat untuk tetap turun ke jalan meskipun harus menggelar konser tur pada malam harinya

"Mana besok malam konser tour Jakarta. Kalau sempat, gue bakal tetap ikutan turun sih," tweet Kunto Aji.

Komedian Abdur Arsyad juga turut menyuarakan niatnya untuk ikut demo hari ini melalui tweet berikut,

"Hidup terus orang-orang yang senantiasa berikhtiar pada kebaikan. Istirahat yang cukup. Simpan energi. Sampai jumpa besok di DPR RI," tulis Abdur Arsyad pada Rabu (21/8).

Sedangkan, Okky Madasari menyuarakan hal serupa melalui puisi yang diunggah ke media sosialnya.

"Peringatan Darurat. Buk, negara kita darurat/ dipimpin penjahat/ yang terbahak-bahak/ melihat aturan diacak-acak/ dikuasai pengkhianat/ yang tetap tidur nyenyak/ saat rakyat berteriak-teriak," bunyi puisi Okky Madasari yang menyertai unggahan Peringatan Darurat itu.

"Buk, aku pamit/ turun ke jalan/ sampai menang."

Selain daftar artis tersebut, para publik figure lainnya yang juga ikut demo hari ini yatu Abdel Akhrian atau yang dikenal sebagai Cing Abdel, Youtuber Jovial Da Lopez, Komika Arie Kriting, Bintang Emon, Yuda Keling, Rigen hingga Ebel Kobra.

Sebelum demo hari ini, ada banyak artis, mulai dari aktor, sutradara, komedian, hingga musisi yang telah mengunggah secreenshot siaran "Peringatan Darurat" berlatar biru di media sosial masing-masing setelah Badan Legislasi (Baleg) DPR diduga sedang ngebut mengakali aturan Pilkada 2024 menyusul keputusan MK.

Komedian Arie Kriting, Pandji Pragiwaksono, hingga musisi Fiersa Besari, menyuarakan keresahan mereka dengan situasi perpolitikan mereka sambil mengunggah foto "Peringatan Darurat".

Sementara itu, Baskara Putra alias Hindia, sutradara Joko Anwar, hingga aktor Fedi Nuril, Joshua Suherman, dan Andhika Praatama sama-sama mengunggah screenshot "Peringatan Darurat".

"Merdeka! Hidup lah Indonesia Raya," cuit Arie Kriting dengan menaruh emotikon bendera Merah Putih Indonesia pada Rabu (21/8).

"Diacak-acak terang-terangan," tulis Fiersa Besari.

"Yang bilang 'Eh kenapa lo ikut2an? Itu kan pilihan elo' mending tutup mulut. Kita butuh sebanyak2nya pasukan. Orang mau merapatkan barisan kok malah didorong menjauh? Mau menangin Bangsa atau mau menangin ego?" cuit Pandji.

Bahkan Aktor Kristo Immanuel yang dulunya mengaku dulu peduli dengan situasi politik, kini tidak segan untuk menunjukkan solidaritas dengan mengunggah "Peringatan Darurat" dan memakai tagar #KawalPutusanMK.

"Satu orang yang biasanya ga ngikutin politik, ga peduli politik, Gw. Terimakasih teman-teman yang sudah ngepost. Gw jadi sadar pentingnya kita mengerti dan bersuara soal ini. Gw yakin banyak yang seperti gw. Yang ga ngerti, ajak ngerti. Ini perang kita sama-sama #KawalPutusanMK," cuitnya.

Itulah rangkuman informasi mengenai daftar artis ikut demo di DPR beserta informasi lainnya yang penting diketahui.

JAKARTA, KOMPAS.com - Barikade di Jalan Medan Merdeka Barat depan Gedung Kemenparekraf, Jakarta Pusat, sudah dibuka dan dapat dilewati kendaraan, Senin (22/7/2024).

Aksi unjuk rasa BEM Seluruh Indonesia (SI) di lokasi tersebut telah dibubarkan paksa oleh polisi.

Berdasarkan pantauan Kompas.com, kendaraan sudah bisa melintas di Jalan Medan Merdeka Barat samping Patung Arjuna Wijaya sekitar pukul 19.50 WIB.

Bus Transjakarta sudah bisa menurunkan penumpang di Halte Monas.

Sementara itu, lalu lintas di sekitaran Bundaran Monas terpantau lancar, baik yang menuju Jalan MH Thamrin maupun ke Tugu Tani.

Kondisi jalanan dan trotoar depan Gedung Kemenparekraf tampak basah.

Sebab, polisi menggunakan water cannon untuk membubarkan massa yang sempat membakar ban dan spanduk di depan kawat berduri.

Dinding beton yang berada persis di tepi Patung Arjuna Wijaya juga dicorat-coret oleh massa.

Dengan pilox merah, mereka menyampaikan coretan berisi kekecewaan mereka.

Mereka pun menuliskan “Jokowi Giting Sinte”, “Polisi Malas Mengayomi”, dan “Polisi Mencabuli #acab”.

Tulisan-tulisan ini dibubuhkan sejumlah mahasiswa sesaat sebelum bentrokan antara polisi dan massa.

Massa yang bertahan melebihi waktu toleransi aksi, yaitu di atas 18.00 WIB, akhirnya dipukul mundur oleh polisi dengan menembakkan water cannon berulang kali.

Selagi barisan massa terpecah, satu peleton polisi dengan perisai dan baton maju ke depan dinding beton pembatas.

Massa terus didorong mundur hingga akhirnya mereka gagal memenuhi tujuan mereka melakukan aksi unjuk rasa, yaitu untuk menemui Presiden Joko Widodo.

12 Tuntutan Massa BEM SI

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya, Gambir, Jakarta Pusat,

Mahasiswa menilai, Jokowi masih melakukan cawe-cawe usai Pilpres.

Hal ini dilihat dari adanya putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengubah batas minimal usia kepala daerah.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri.

Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

“Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud No 2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” ujar Heri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Demo yang menyerukan kritik 10 tahun pemerintahan Presiden Jokowi di Patung Kuda Arjuna Wijaya berakhir ricuh, Senin (22/7/2024).

Berdasarkan pantauan Kompas.com, situasi sudah tidak kondusif sekitar pukul 18.54 WIB. Saat itu, water cannon sudah ditembakkan beberapa kali ke arah massa dari Aliansi BEM SI.

Awalnya massa mencoba bertahan. Namun, polisi terus menerus menembakkan water cannon ke arah massa. Polisi pun terus maju untuk mendorong massa keluar dari area Patung Kuda Arjuna Wijaya.

Polisi membentuk barikade untuk menghalau laju massa yang kembali mencoba mendekat ke arah Patung Kuda.

Kondisi semakin tidak kondusif dan massa terus terdorong hingga keluar ke arah bundaran Monas. Sekitar pukul 18.56 WIB, massa semakin terdorong keluar. Selain, ada water cannon, polisi juga mengerahkan satu mobil pengurai massa.

Saat dibubarkan polisi, massa masih menyempatkan menyampaikan tuntutan mereka yaitu untuk bisa menemui Presiden Joko Widodo.

Sekitar pukul 19.05 WIB, massa semakin mundur hingga harus membubarkan diri ke arah Jalan M.H Thamrin dan Jalan Abdul Muis.

Diketahui, massa membawa 12 tuntutan dalam aksi unjuk rasa mengkritik 10 tahun pemerintahan Jokowi.

Koordinator pusat BEM SI, Herianto mengatakan, mahasiswa turun ke jalan untuk mengadili Jokowi atas sejumlah kebijakan dan tindakannya yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.

“Kami menuntut Jokowi untuk tidak cawe-cawe di Pilkada Indonesia 2024,” ujar Herianto saat ditemui di tengah aksi di samping Patung Arjuna Wijaya.

Tuntutan kedua, mahasiswa menolak kembalinya dwifungsi TNI dan Polri. Kemudian, massa juga mendesak agar pemerintah segera mengesahkan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.

"Tuntaskan kasus pelanggaran HAM berat dan tindak tegas pelaku represifitas kepolisian. Lalu, tuntaskan konflik agraria dan wujudkan reforma agraria sejati,” lanjut mahasiswa Universitas Mataram ini.

Massa juga mendesak pemerintah untuk mencabut PP Nomor 25 Tahun 2024 dan mendesak pemerintah untuk mengkaji ulang kebijakan hilirisasi nikel.

Pemerintah juga dituntut untuk mengatasi limbah industri dan memperhatikan AMDAL dalam pembangunan proyek.

“Menuntut pemerintah untuk meningkatkan fasilitas, pelayanan dan sistem kesehatan,” imbuh Heri.

Massa mendesak agar pemerintah segera mencabut UU Tapera dan revisi kembali sejumlah pasal-pasal yang bermasalah.

Kemudian, massa juga menuntut agar pemerintah dapat mewujudkan keadilan dan pemerataan pendidikan di Indonesia.

“Wujudkan wacana pendidikan gratis di Indonesia. Terakhir, cabut dan revisi Permendikbud no.2 tahun 2024 untuk dikasih kembali substansi materialnya,” tutup Heri.

Massa menuntut agar mereka bisa bertemu Presiden Jokowi atau siapa pun dari pihak Istana. Mereka mendesak agar dapat diterima langsung oleh pemerintah.