Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Tri Sulistiowati

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Pemerintah telah mengucurkan anggaran dana desa sebesar Rp 609,9 triliun dalam 10 tahun terakhir.

Dalam unggahan di instagram @ditjenpk, sejak dialokasikan pertama kali pada tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun, dana desa terus mengalami peningkatan hingga mencapai Rp 71 triliun pada tahun 2024. Bahkan telah menjadi komponen pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

"Kementerian Keuangan senantiasa mendorong kemandirian desa melalui kebijakan-kebijakan terkait dana desa sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD)," dikutip dari unggahan tersebut.

Hingga 30 September 2024, pemerintah telah merealisasikan dana desa sebesar Rp 61,16 triliun dari pagu sebesar Rp 71 triliun.

Pagu pada tahun 2024 ini meningkat dibandingkan pada tahun 2023 sebesar Rp 68,96 triliun dan pada 2022 sebesar Rp 67,91 triliun. Berkat peningkatan anggaran dana desa tersebut, jumlah desa mandiri mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, hingga saat ini jumlah desa mandiri sudah mencapai 20.000 desa.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari program dana desa yang saat ini sudah dikucurkan pemerintah dalam beberapa tahun terakhir.

"Sudah satu pertiga dari desa-desa kita itu sudah mandiri dengan dana desa yang selama ini kita berikan setidaknya selama hampir 10 tahun," ujar Sri Mulyani dalam acara Seminar Internasional Desentralisasi Fiskal Tahun 2024, Selasa (24/9).

Sri Mulyani mengatakan bahwa hal tersebut menggambarkan transfer ke daerah jika disertai dengan akuntabilitas dan performance yang diukur bisa menghasilkan hasil yang baik.

Ia berharap, pada suatu saat jumlah desa dengan status mandiri bisa meningkat hingga 75.000 desa.

"Kami suatu saat berharap 75.000 desa di Indonesia semuanya akan menjadi mandiri dan menjadi baik itu pencapaian untuk penurunan kemiskinan, stunting maupun quality dari lingkungan di mana mereka hidup menjadi lebih bersih, lebih terarah dan tentu sehat," katanya.

Sejak dimulainya program Dana Desa pada 2015, pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencatat berbagai pencapaian dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran.

Selama satu dekade terakhir, jumlah Desa Mandiri yang melonjak signifikan menjadi 17.203 desa. Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi RI (Wamendes PTT) Paiman Raharjo, menyampaikan dalam kurun waktu 10 tahun, pemerintah menyalurkan Rp 609,68 triliun Dana Desa kepada 75.265 desa di seluruh Indonesia.

Gelontoran anggaran ini membawa dampak positif, terlihat dari perubahan drastis status desa-desa di pelosok negeri.

"Desa Maju dan Desa Mandiri yang melonjak signifikan. Desa Maju bertambah dari 3.608 menjadi 23.063 desa, dan Desa Mandiri yang sebelumnya hanya 174 desa, kini melonjak pesat menjadi 17.203 desa," ujar Paiman, dikutip dari RRI, Rabu (9/10/2024).

Ia menjelaskan pada awal program ini, Indonesia hanya memiliki 13.453 desa yang tergolong sangat tertinggal. Namun kini, jumlah tersebut berhasil ditekan hingga hanya 4.363 desa.

Desa Tertinggal pun mengalami penurunan signifikan, dari 33.592 desa menjadi 6.100 desa. Sementara itu, Desa Berkembang terus meningkat, dari 22.882 menjadi 24.532 desa.

"Lonjakan ini tidak hanya terjadi secara kebetulan, melainkan hasil dari upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, dan desa yang terus memperkuat pembangunan infrastruktur, pengelolaan potensi ekonomi lokal, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui Dana Desa," kata Paiman.

Lebih lanjut Paiman membeberkan, sejak diluncurkan pada 2015, Dana Desa telah menjadi instrumen penting dalam mempercepat pembangunan desa di seluruh Indonesia. Penggunaan Dana Desa secara efektif telah membantu membangun infrastruktur desa, termasuk pembangunan jalan desa sepanjang 366 ribu kilometer.

Di samping infrastruktur, Dana Desa juga digunakan untuk menggenjot perekonomian warga desa melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), yang menjadi motor penggerak UMKM lokal.

"Melalui berbagai inovasi lokal yang didukung oleh Dana Desa, desa-desa yang dulunya hanya bergantung pada sektor pertanian kini berhasil mengembangkan usaha pariwisata, kerajinan, dan produk olahan lokal," paparnya.

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah yang merasakan manfaat besar dari program dana desa. Dari 378 desa di Kabupaten Malang, sebanyak 302 desa kini menyandang status Desa Mandiri.

Peran UMKM dalam Memajukan Desa

UMKM merupakan salah satu pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. Mengacu pada data Kementerian Koperasi dan UKM RI (Kemenkop UKM), jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai 65,5 juta.

Sektor UMKM memberikan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61%, atau senilai dengan Rp 9.580 triliun, bahkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja mencapai sebesar 97% dari total tenaga kerja.

Di tingkatan desa, Pemerintah melalui Kemendes PDTT mengingatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan UMKM agar memanfaatkan digitalisasi yang bermanfaat, di antaranya memasarkan produk ke pasar nasional maupun internasional.

Selain pemanfaatan teknologi digital, Direktur Promosi dan Pemasaran Produk Unggulan Kemendes PDTT, Asnawi Sabi juga menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pengembangan BUMDes dan UMKM, seperti penyelenggaraan pelatihan tersebut yang didukung oleh kolaborasi antara Kementerian Desa PDT, PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk, dan Pasar Digital (PaDi). UMKM.

Dengan kolaborasi dalam mengadakan pelatihan itu, kata dia, diharapkan persoalan yang dialami oleh BUMDes-BUMDes di Tanah Air dapat diatasi.

"Terutama, persoalan dalam konteks bagaimana mereka lebih bisa mengenal secara lebih jauh pemanfaatan platform digital dalam konteks optimalisasi, baik itu produktivitas, pemasaran, dan penjualan dari seluruh UMKM dan BUMDes kita," pungkasnya.

Video LSI Denny JA: 10 Tahun Jokowi Sukses di Ekonomi, Kurang di Demokrasi

Video LSI Denny JA: 10 Tahun Jokowi Sukses di Ekonomi, Kurang di Demokrasi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Ekosistem inovasi desa terus diperkuat dengan berbagai upaya. Salah satu yang dilakukan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) adalah dengan menggelar pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara 2024 yang akan diselenggarakan di Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB), 14-17 Juli 2024.

Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar dijadwalkan akan membuka acara puncak Teknologi Tepat Guna (TTG) Nusantara 2024 pada Senin (15/7/2024). Saat itu akan diserahkan anugerah teknologi tepat guna unggulan dan inovatif, anugerah kepada pembina dan pendukung teknologi tepat guna, desa-desa pemenang Lomba SDGs Desa, juga kepala daerah yang berhasil membawa desa-desa menjadi berstatus berkembang, maju, dan mandiri.

“Tahun ini kategori lomba Inovasi Teknologi Tepat Guna diikuti peserta dari 20 provinsi. Kategori Teknologi Tepat Guna Unggulan diisi peserta dari 17 provinsi. Adapun kategori Pos Pelayanan Teknologi diikuti 14 provinsi,” ujar Kepala Badan Pengembangan dan Informasi (BPI) Kemendes PDTT, Ivanovich Agusta, dalam keterangannya, Senin (15/7/2024).

Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Daya Saing BPI Kemendes PDTT, Yusra menjelaskan, lomba dan pameran Teknologi Tepat Guna (TTG) adalah kegiatan tahunan yang bertujuan memperkuat ekosistem inovasi di desa. Ajang ini bukan hanya sekadar kompetisi, tetapi juga menjadi wadah bagi para inovator desa untuk menampilkan dan mengembangkan ide-ide kreatif mereka.

Yusra menambahkan, lomba TTG 2024 dirancang secara khusus untuk memacu lahirnya teknologi-teknologi baru yang lebih inovatif dan aplikatif. Dengan adanya sistem kompetisi yang ketat, para peserta diharapkan dapat menghasilkan solusi teknologi tepat guna yang dapat memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kemajuan desa-desa di Indonesia.

Tidak hanya itu, Lanjut Yusra, melalui pameran ini para inovator juga memiliki kesempatan untuk memperkenalkan karya mereka kepada publik dan berbagai pemangku kepentingan, membuka peluang kolaborasi dan pengembangan lebih lanjut. Dengan demikian, acara ini diharapkan dapat menjadi katalisator bagi kemajuan teknologi dan inovasi di desa-desa seluruh Indonesia.

"Pada akhirnya, kami ingin dari kegiatan ini dapat mendorong semangat inovasi di kalangan masyarakat desa dan menciptakan ekosistem yang mendukung perkembangan teknologi tepat guna," jelasnya.

Yusra juga menjelaskan bahwa acara puncak TTG 2024 akan semakin meriah dengan digelarnya 2nd International Conference on Sustainable Rural Development (ICSRD). Konferensi internasional ini tidak hanya sekadar forum akademis, tetapi juga menjadi ajang bertukar gagasan dan pengalaman antarnegara dalam pengembangan perdesaan berkelanjutan. Tiga makalah terbaik akan dipresentasikan dalam konferensi ini, memberikan wawasan berharga mengenai inovasi dan strategi pembangunan desa.

Konferensi akan menghadirkan akademisi internasional terkemuka, seperti Prof Henny Osbahr dari University of Reading, Inggris, yang dikenal atas penelitiannya tentang ketahanan pangan dan perubahan iklim. Dr Elif Baykal dari Istanbul Medipol University, Turki, akan berbicara mengenai pengembangan masyarakat dan inovasi sosial, sementara Hurain Jannat, PhD, dari Center on Integrated Rural Development, akan membahas integrasi teknologi tepat guna dalam pembangunan desa.

“Para kepala desa yang memenangkan Lomba SDGs Desa juga akan berbagi pengalaman mereka dalam acara ini, memberikan inspirasi dan praktik terbaik yang dapat diterapkan di desa-desa lainnya,” ujar dia.

Yusra menambahkan, sinergitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah juga menjadi isu penting yang akan dibahas dalam forum TTG 2024. Diskusi mendalam mengenai isu ini akan diadakan dengan melibatkan berbagai kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kemendes PDTT.

“Kemendagri akan membahas revisi Undang-Undang Desa yang diharapkan dapat memberikan kerangka hukum yang lebih kuat dan relevan untuk mendukung pembangunan desa. Sementara itu, Kemenkeu akan menjelaskan proses transfer tambahan dana desa tahun 2024, yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas finansial desa dalam melaksanakan program-program pembangunan desa,” urai Yusra.

Dengan demikian, kata Yusra, forum ini tidak hanya akan membahas kebijakan secara teoritis, tetapi juga akan mengeksplorasi implementasi praktis yang dapat diterapkan di lapangan. Melalui diskusi ini, ia meyakini akan tercipta kolaborasi yang lebih erat antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga mampu memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat desa.

Yusra juga berharap, acara TTG 2024 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi dan pameran teknologi tepat guna saja, tetapi juga sebagai forum strategis untuk memperkuat sinergi kebijakan antara berbagai tingkat pemerintahan untuk pembangunan desa.

"Kami ingin melalui acara ini, semangat inovasi dapat menyebar luas dan memberikan kontribusi signifikan bagi pembangunan desa yang berkelanjutan," katanya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTB, Aulia Ahmad Nur Aulia menjelaskan, sebagai tuan rumah, Pemda NTB telah menyiapkan rangkaian acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke 25. Rangkaian acara Gelar Teknologi Tepat Guna Nusantara ke-25 akan ditutup pada Rabu (17/7/2024). Dalam acara tersebut akan disampaikan pengumuman juara umum dan lokasi pergelaran 2025.