ekBis#1

Legislator Desak Pemerintah Sikat Habis Backing Judol

Jakarta: Pemerintah diminta tidak setengah hati dalam memberantas judi online (judol). Sebab, permainan haram itu dinilai kian meresahkan seluruh lapisan masyarakat Indonesia.

Anggota DPR, M. Nasir Djamil, berpendapat pemerintah harus berani memusnahkan pelindung atau backing judi online. Dia meyakini pemerintah mengetahui pihak yang melindungi praktik judol di Indonesia.

"Pemerintah itu sebetulnya tahu siapa yang backing itu. Supaya judi online itu tidak ada lagi, terutama backing-nya harus dimusnahkan," kata Nasir Djamil, melalui keterangan tertulis, kepada wartawan, Kamis, 10 Oktober 2024.
Politikus PKS itu juga meminta pemerintah menutup jaringan judol hingga ke akarnya. Pasalnya, permainan tersebut cukup mudah masuk ke Indonesia.

"Jaringannya ada di luar Indonesia, seperti selama ini disebut di Kamboja dan sebagainya. Jadi jaringannya harus di-block seperti di negara lain," ucapnya.

Ia menambahkan pemblokiran situs judol bukanlah langkah yang tepat. Maka, berantas pelindung dan tutup jaringan judol harus dilakukan.

"Diblokir hidup lagi, begitu. Karena yang namanya orang yang mencari uang dengan segala bentuk kejahatan itu selalu lakukan itu," ujar dia.

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ABK)

Sahroni Desak Penegak Hukum Tingkatkan Perlindungan Terhadap Insan Pers

Jakarta: Penegak hukum didesak meningkatkan perlindungan terhadap insan pers. Berdasarkan data Dewan Pers, terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024.

“Jadi aparat penegak hukum, baik Polri maupun Kejagung, harus siap jadi backup buat pers. Jadi yang berani macam-macam kepada jurnalis, siap-siap berhadapan dengan keduanya," kata Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni melalui keterangan tertulis, Jumat, 26 Juli 2024.

Bendahara Umum (Bendum) DPP Partai NasDem itu tak ingin insan pers dibungkam dengan berbagai bentuk. Perlindungan terhadap para jurnalis dinilai sebagai suatu keharusan.
"Lindungi agar mereka bisa sajikan dan distribusikan informasi yang terpercaya untuk masyarakat. Karena melalui mereka lah masyarakat bisa mengetahui, mengapresiasi, serta mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah,” ungkap dia.

Sahroni mengingatkan kualitas demokrasi di dalam suatu negara dapat diukur dari kualitas kebebasan pers-nya. “Kalau pers sudah sampai takut menyuarakan fakta, berarti demokrasi kita sudah tidak baik-baik saja. Dan kita nggak ingin itu terjadi,” sebut dia.

Selain itu, dia menyambut baik kolaborasi Dewan Pers dan Kejaksaan Agung (Kejagung) dalam memperkuat perlindungan terhadap jurnalis. Baik itu dalam bentuk kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan liputan.

“Komisi III mendukung penuh kolaborasi Kejagung dengan Dewan Pers. Ini juga sebagai bentuk komitmen negara dalam menjamin kebebasan serta perlindungan pers," ujar dia.

Sahroni menegaskan perlindungan terhadap wartawan tertuan dalam Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun, masih banyak pihak yang tak menjalankan aturan tersebut.

"Dalam praktiknya, terkadang masih banyak oknum yang berusaha membungkam pers. Baik itu melalui intimidasi fisik maupun psikis. Dan jika terus dibiarkan, hal seperti itu tentu akan mengancam kualitas demokrasi kita,” kata dia.

Sebelumnya, Kejaksaan Agung dan Dewan Pers memperkuat kolaborasi dalam upaya melindungi jurnalis dari kekerasan dan intimidasi dalam pelaksanaan liputan. Ketua Dewan Pers Ninik Rahayu mengungkapkan bahwa telah terjadi 28 kasus kekerasan terhadap jurnalis sepanjang Januari hingga Juni 2024.

Bentuk kekerasan yang terjadi pun beragam, mulai dari teror, intimidasi, kekerasan berbasis gender, kekerasan fisik, hingga serangan digital.

(ABK)

Legislator Desak Pemerintah Sikat Habis Backing Judol

Sahroni Desak Penegak Hukum Tingkatkan Perlindungan Terhadap Insan Pers

Rupiah Terdesak, Menyusul Rilis Pertumbuhan Ekonomi China