SURABAYA, KOMPAS.com - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifatul Choiri Fauzi mengungkapkan, 93 persen sekolah seluruh jenjang pendidikan di Indonesia telah memiliki Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK).

Pembentukan tim ini bertujuan untuk memastikan perlindungan anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan di lingkungan sekolah.

"Tim pencegahan dan tim penanganan kekerasan yang menjadi garda terdepan melindungi anak anak dari berbagai bentuk kekerasan. 93 persen sekolah sudah memiliki TPPK," ujar Arifatul dalam sambutannya saat mengunjungi SMP Kartika IV, Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (9/11/2024).

Arifatul juga menyampaikan pesan kepada para siswa untuk menjadi agen perubahan di lingkungan sekolah, baik sebagai pelopor maupun pelapor.

"Untuk siswa kalian adalah pelopor dan pelapor," ujar dia.

Sebagai pelopor, siswa bisa menjadi teladan dengan melakukan hal-hal baik.

Sebagai pelapor, siswa diharapkan bisa berani berbicara jika melihat atau mengalami tindakan kekerasan.

"Jangan pernah takut untuk melaporkan kepada guru, orangtua, atau melalui hotline sekolah," kata dia.

Pemerintah telah menyediakan mekanisme penanganan kasus yang ramah anak, termasuk layanan "Sahabat Perempuan dan Anak" (SAPA).

Layanan itu dapat diakses oleh seluruh masyarakat untuk melaporkan kekerasan yang dialami oleh perempuan dan anak.

Pelaporan dapat dilakukan melalui hotline SAPA di nomor 129 atau melalui WhatsApp di 0811-1129-129.

"Layanan ini memudahkan masyarakat yang melihat, mendengar, atau mengetahui adanya tindak kekerasan di sekitar mereka untuk segera melapor," jelas Arifatul.

JAKARTA, Investor.id - Dalam upaya mendukung transformasi digital di sektor pendidikan, PT Phincon, anak perusahaan Phintraco Group yang bergerak di bidang IT consulting and solution services baru saja menyelesaikan program tanggung jawab sosial (CSR) bertajuk "Pelatihan Pemanfaatan Media Online untuk Pengajar di Sekolah." 

Program ini berlangsung dari 24 September hingga 22 Oktober 2024 di SDN Karet Tengsin 15 & 21 Jakarta Pusat, dengan tujuan memberdayakan tenaga pendidik melalui pelatihan teknologi terbaru yang dapat diterapkan dalam proses belajar mengajar. 

Selain itu, pelatihan ini telah membekali para guru dalam  mengintegrasikan penggunaan media online dan perangkat digital dalam proses pengajaran sehari-hari.

"Kami di Phincon percaya bahwa pendidikan adalah fondasi utama untuk masa depan bangsa. Dengan memberdayakan guru melalui teknologi, kami berharap bisa turut menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi muda Indonesia. Ini adalah wujud komitmen kami dalam mendukung pendidikan dan memperluas dampak positif teknologi di seluruh aspek kehidupan," ujar Ulum, direktur PT Phincon, dalam siaran pers, Senin (28/10/2024).

Pelatihan ini diberikan kepada 26 guru dari SDN Karet Tengsin 15 & 21, dipandu oleh 5 instruktur dari tim Phincon yang berpengalaman di bidang teknologi informasi dan pendidikan. Selain itu, 11 teaching assistant turut serta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pelatihan.

Para peserta mendapatkan pengalaman hands-on dalam memanfaatkan media online dan perangkat digital untuk meningkatkan efektivitas kegiatan belajar mengajar di kelas.

Pada sesi penutupan yang digelar pada 22 Oktober 2024, Eko Saputro, head division contact center solution Phincon, hadir dan menyampaikan apresiasinya. “PT Phincon turut berperan aktif serta terlibat secara nyata membantu program pemerintah dan sekolah dalam memperkaya metode pengajaran, dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital," ujar Eko. 

Dia berharap apa yang telah dipelajari selama pelatihan ini dapat diteruskan kepada para siswa, sehingga generasi muda Indonesia semakin siap menghadapi masa depan yang semakin digital.

Selain memberikan pelatihan, dia menuturkan, Phincon juga mendonasikan 8 unit laptop kepada SDN Karet Tengsin 15 & 21 untuk mendukung implementasi teknologi dalam proses pembelajaran. Hal ini menunjukkan komitmen Phincon dalam memberikan dampak positif yang nyata bagi dunia pendidikan di Indonesia. 

Program pelatihan ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan para guru, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa melalui integrasi teknologi dalam pembelajaran.

“Kami sangat berterima kasih kepada Phincon atas dukungan dan perhatian yang diberikan kepada para guru di sekolah kami,” ujar Hasanah, kepala sekolah SDN Karet Tengsin 15.

Melalui program CSR ini, Phincon tidak hanya berperan sebagai perusahaan teknologi yang mendukung transformasi digital, tetapi juga sebagai mitra yang peduli dengan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. Phincon akan terus berkomitmen dalam upaya memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa melalui inovasi dan pelatihan teknologi di era digital.

Editor: Harso Kurniawan (harso@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, KOMPAS.com - Makanan bergizi gratis merupakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana mengatakan, program akan dimulai pada 2 Januari 2025.

Adapun, rencananya program makanan bergizi gratis ini menargetkan anak-anak dari kalangan PAUD sampai SMA.

Direktur Eksekutif Fokus Kesehatan Indonesia (FKI) Prof. Nila F Moeloek berharap akan sejumlah hal terkait program itu.

Apa saja?

1. Anak dipastikan menghabiskan makanannya

Nila mengatakan, ia ingin pemerintah bisa memastikan bahwa seluruh makanan yang diberikan akan dihabiskan oleh anak-anak.

Mengingat, anak-anak pada usia sekolah membutuhkan asupan bergizi lengkap demi menunjang working memory atau memori kerja, yang baik.

Working memory adalah sistem kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menyimpan dan memproses informasi dalam waktu singkat.

Anak dengan daya tangkap informasi yang cepat, mampu mengambil solusi terhadap sesuatu, memecahkan masalah, atau mengambil keputusan.

"Saya khawatir di sekolah makanannya ada yang enggak dimakan dan dibuang. Jangan," tutur Nila dalam media briefing terkait pemenuhan gizi anak SD di Beautika Restoran, Senayan, Jakarta, Selasa (22/10/2024).

Menurutnya, hal ini sangat penting diperhatikan. Selain untuk mengoptimalkan asupan gizi anak, tetapi juga untuk mengurangi limbah makanan.

2. Jadi sumber pengetahuan tentang gizi dan pangan

Selanjutnya adalah menjadikan momen menyantap makanan bergizi gratis sebagai sumber pengetahuan tentang gizi dan pangan.

Untuk hal ini, pemerintah harus bekerja sama dengan guru, terkait materi apa saja yang bisa diberikan.

Misalnya, guru menceritakan tentang telur dan ayam saat para murid sedang makan.

"Guru bisa menceritakan bahwa telur berasal dari ayam, tetapi ayam harus dipelihara terlebih dulu. Ayam tidak bisa langsung besar dan bertelur," kata Nila.

Selain memperoleh pengetahuan, anak-anak juga bisa belajar untuk lebih menghargai setiap makanan yang disantap.

3. Edukasi soal asal-usul dan sejarah makanan

Menurut Nila, tidak ada salahnya untuk menyisipkan informasi tentang asal-usul atau sejarah sebuah makanan.

Jadi, cakupan pengetahuan anak tentang gizi dan pangan menjadi lebih luas.

Sebagai contoh, jika menu makanan bergizi gratis adalah nasi tumpeng, guru bisa bercerita tentang menu tersebut.

"Saya juga baru mengerti nasi tumpeng itu maksudnya apa, dan ternyata (untuk memakannya) bukan dipotong (dari atas). Seharusnya dikeruk dari bawah," tutur Nila.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia periode 2014-2019 ini melanjutkan, makna nasi tumpeng adalah memberi ucapan terima kasih kepada Tuhan.

"Yang seperti itu bisa diceritakan secara sederhana saja sambil anak-anak makan," terang dia.

Jakarta: Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Almas Sjafarina meminta Presiden RI Prabowo Subianto melek terhadap kasus korupsi di sekolah. Ia juga mengingatkan hal yang sama kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti.

"Karena di dunia pendidikan, ini masuk dalam lima besar kasus korupsi. Dari tahun ke tahun selalu ada kasus korupsi di dunia pendidikan," kata Almas dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Berdasarkan data ICW, sepanjang 2015-2023 terdapat 424 kasus korupsi di sektor pendidikan. Potensi kerugian mencapai Rp916 miliar.
"Jumlah kasus ini belum termasuk korupsi yang belum terdeteksi, seperti pungutan liar dan gratifikasi di lingkungan sekolah," beber dia.

Almas menyoroti pidato Prabowo soal korupsi saat pelantikan Presiden RI, Minggu, 20 Oktober 2024. Ia berharap pidato itu tak hanya menjadi jargon-jargon.

"Kita tidak melihat ada janji konkret. Kita harap pemimpin bisa memberikan contoh pemberantasan korupsi," ujar Almas.

Baca juga: KPK Sayangkan Guru dan Kepala Sekolah Belum Beri Contoh Keteladanan Antikorupsi

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menilai pemerintah belum serius menangani kekerasan di sekolah. Tidak ada sistem yang baik untuk mencegah kekerasan di sekolah.

"Sistem pencegahan kekerasan ini tidak pernah dilakukan secara serius. Satgas pun tidak berjalan dengan baik, dan tidak cukup dengan satgas-satgas saja," ujar Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Ubaid mengatakan sistem yang dibentuk saat ini belum mampu mendeteksi kekerasan di sekolah. Bahkan, tidak ada alur jelas cara menangani kekerasan di sekolah.
"Apalagi selama ini kasus terjadi karena ada relasi kuasa di sekolah, kegiatan sekolah tertutup dan sebagainya," tutur dia.

Buktinya, kata dia, kekerasan di sekolah masih tumbuh subur. Sepanjang 2024, terdapat 293 kasus kekerasan terjadi di sekolah.

"Tren kekerasan di sekolah ini masih berlanjut dan sudah menunjukkan 293 kasus," ujar Ubaid.

Data yang dihimpun sebesar 42 persen kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan seksual. "Kami melihat tidak ada tren penurunan kasus kekerasan di sekolah," tutur dia.

Baca juga: Lemahnya Pengawasan Penggunaan Gawai Jadi Pemicu Kekerasan Antar Pelajar

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji menyebut kekerasan di sekolah masih tumbuh subur. Sepanjang 2024, terdapat 293 kasus kekerasan di sekolah.

"Tren kekerasan di sekolah ini masih berlanjut dan sudah menunjukkan 293 kasus," kata Ubaid dalam diskusi publik di YouTube Sahabat ICW, Selasa, 22 Oktober 2022.

Dari data dihimpun, 42 persen kekerasan yang terjadi di sekolah adalah kekerasan seksual. "Kami melihat tidak ada tren penurunan kasus kekerasan di sekolah," ungkap dia.
Ubaid menyebut pemerintah belum pernah secara serius menangani kekerasan di sekolah. Selain itu, tidak ada sistem yang baik untuk mencegah kekerasan di sekolah.

"Sistem pencegahan kekerasan ini tidak pernah dilakukan secara serius. Satgas pun tidak berjalan dengan baik, dan tidak cukup dengan satgas-satgas saja," tutur dia.

Dia menyebut sistem yang dibentuk saat ini belum mampu mendeteksi kekerasan di sekolah. Bahkan, tidak ada alur jelas cara menangani kekerasan di sekolah.

"Apalagi selama ini kasus terjadi karena ada relasi kuasa di sekolah, kegiatan sekolah tertutup dan sebagainya," tutur dia.

Baca juga: 39% Pelaku Kekerasan di Sekolah Adalah Teman Sebaya Korban

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Bisnis.com, MALANG—Malang Autism Summit 2024 (MAS24), konferensi internasional, edukasi, layanan terapi hingga pameran karya anak berkebutuhan khusus, menghasilkan resolusi yang memperjuangkan kesetaraan anak berkebutuhan khusus.

Aktivis MAS24, Amelia Aziz Daeng, membacarakan 10 resolusi, yakni:

1. Meningkatkan Program Deteksi dan Diagnosis Dini

Menerapkan program pelatihan berskala nasional bagi tenaga kesehatan guna meningkatkan diagnosis dini terhadap gangguan spektrum autisme (ASD) pada anak-anak, serta memastikan intervensi dan dukungan yang tepat waktu.

2. Mengintegrasikan Pelatihan Mengenai Autisme dalam Kurikulum Medis

Mendorong pengintegrasian pelatihan khusus autisme dalam kurikulum kedokteran, keperawatan, terapi okupasi, dan psikologi untuk mempersiapkan tenaga kesehatan di masa depan dalam menangani kebutuhan unik individu autistik.

3. Memperluas Akses Pendidikan Khusus

Mendorong pendirian lembaga pendidikan khusus autisme lebih banyak dan mendukung terciptanya kelas inklusif dengan membekali guru melalui pelatihan khusus dan sumber dayayang memadai.

4. Memperluas Pelatihan Guru Tentang Autisme

Memperkenalkan pendidikan yang ramah bagi individu autistik secara wajib serta memperkenalkan teknik manajemen kelas di program pelatihan untuk guru agar para pendidik siap mendukung siswa dengan spektrum autisme.

5. Seruan Secara Menyeluruh Untuk Penelitian dan Pengembangan (R&D) Mengenai Autisme

Seruan tersebut ditujukan kepada lembaga akademik, badan penelitian medis, lembaga pemerintah, dan sektor swasta untuk memperdalam pemahaman serta meningkatkan dukungan bagi individu dengan spektrum autisme.

6. Intevensi Dini Dalam Perawatan

Memastikan akses yang terjangkau untuk perawatan, seperti terapi okupasi, terapi perilaku, dan terapi wicara bagi semua keluarga yang terdampak.

7. Kolaborasi Lintas Disiplin untuk Perawatan Holistik

Membangun kerangka kerja untuk kolaborasi berkelanjutan antara tenaga kesehatan, pendidik, dan terapis guna memberikan perawatan terpadu yang berpusat pada individu autistik.

8. Merumuskan kebijakan Pemerintah untuk Dukungan Jangka Panjang

Mendorong pembentukan kebijakan nasional yang menjamin dukungan berkelanjutan bagi individu autistik sepanjang hidup mereka, dengan penekanan pada layanan kesehatan, pendidikan, dan intergrasi komunitas setelah melewati masa kanak-kanak.

9. Meningkatkan Kesempatan Bekerja

Bekerja sama dengan sektor industri untuk menciptakan lingkungan kerja yang inklusif bagi individu autistik, menyediakan program pelatihan keterampilan, dan menjamin akses mereka terhadap pekerjaan yang layak dan bermakna.

10. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat

Serangkaian kampanye edukasi yang berkelanjutan untuk mengurangi stigma dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang autisme, dengan fokus pada keragaman individu di dalam spektrum autisme.

"Saya rasa perjuangan ini boleh berhenti sampai disini sehingga resolusi ini diharapkan bisa menggerakan kita semua mulai pemerintah orang tua, masyarakat, dunia pendidikan dan kesehatan untuk gerak bersama membantu membangkitkan kekuatan anak anak spesial ini," katanya.

Amelia menegaskan, resolusi muncul karena masalah anak berketubuhan khusus memang perlu mendapatkan perhatian terutama pemerintah dan masyarakat.

“Bahkan di tingkat keluarga, ada orang tua yang memberikan stigma pada anaknya yang mengidap autis,” ujar Amelia yang juga psikolog itu.

Idealnya, kata dia, pemerintah dapat memberikan kebijakan afirmasi yang menjadikan kehidupan anak berketubuhan khusus, terutama pengidap autis, dapat layak dengan pekerjaan yang layak.“Pada tahap memberikan pendidikan layak saja, masih belum dapat dilakukan pemerintah,” ucapnya.

MAS24, dia meyakinkan, siap membantu pemerintah merumuskan kebijakan terkait anak berketubuhan khusus, terutama autis.

Clinical Director Penawar Special Learning Centre Malaysia, Ruwinah Abdul Karim, menegaskan perjuangan mewujudkan kesetaraan bagi anak anak autis maupun anak berkebutuhan khusus belum berakhir.

"Saya bermimpi ada hari dimana anak anak autism diberi kesempatan yang sama, dihargai dan dicintai tanpa syarat," ucapnya.

Dia juga berpesan kepada para guru, aktivis, praktisi medis hingga orang tua agar tetap berjuang memberikan kasih sayang kepada anak anak berkebutuhan khusus layaknya anak anak lainnya. Bimbingan mereka adalah cahaya bagi anak anak berkebutuhan khusus.

"Mereka tak butuh belas kasihan, mereka hanya butuh kesempatan untuk bersinar dan menjalani hidup yang bermartabat

Naskah Resolusi MAS24 ini juga langsung diserahkan kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Malang, Ida Ayu Made Wahyuni yang mewakili Pemerintah Kota Malang.

Dalam kesempatannya, Ida menyampaikan akan segera menyerahkan naskah Resolusi MAS24 itu kepada Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan agar bisa ditindaklanjuti. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi atas kegiatan MAS24 tersebut.

"Saya juga punya keponakan yang saat ini berusia 17 tahun. Dengan didik yang baik, sekarang dia bisa melayani dirinya sendiri, bisa membaca sampai mencuci piring. Padahal sebelumnya tak bisa apa apa," ujarnya. (K24)

Jakarta: Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat terdapat 36 kasus kekerasan di sekolah dengan 144 korban peserta didik sepanjang Januari-September 2024. Kasus kekerasan terjadi paling banyak di jenjang SMP/MTs.

"Mayoritas kasus terjadi di jenjang pendidikan SMP/MTs 36 persen, disusul SMA 28 persen," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.

Kemudian, 22 persen kasus terjadi di jenjang SD/MI dan 14 persen sisanya terjadi di SMK. "Dari jumlah tersebut, 66,66 persen kasus terjadi pada satuan pendidikan di bawah kewenangan Kemendikbudristek dan 33,33 persen terjadi di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama," ungkap Heru.
Dia menyebut meskipun persentase kasus di satuan pedidikan di bawah Kemenag lebih sedikit, kekerasan yang terjadi sangat mengkhawatirkan. Pasalnya, ditemukan peserta didik yang meninggal karena mengalami kekerasan fisik.

"Menimbulkan kematian empat orang peserta didik, berarti rata-rata ada peserta didik yang meninggal per 2 bulan karena kekerasan fisik di lingkungan pondok pesantren. Sedangkan, di satuan pendidikan di bawah Kemendikbudristek, tercatat ada tiga peserta didik meninggal dunia karena kekerasan fisik," tutur dia.

Baca juga: Kasus Kekerasan di Sekolah pada 2024 Didominasi Kekerasan Fisik

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Seorang siswi berinisial RRS, 14, meninggal dunia usai dihukum oleh gurunya, SWH, di Deli Serdang, Sumatera Utara. RRS mendapat hukuman melakukan gerakan squat jump sebanyak 100 kali hingga dilempar dengan kayu berpaku.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendorong pemerintah memberikan pelatihan pengelolaan mental khusus untuk guru. Hal itu agar emosi guru dapat terkendali dalam menghadapi siswa.

"FSGI mendorong ada pelatihan bagi para pendidik untuk mengontrol emosi saat menghadapi perilaku peserta didik yang tidak tepat. Karena kasus menghukum squat jump 100 kali dan melempar kayu berpaku sebagai bentuk pendisiplinan," kata Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.
FSGI mencatat sepanjang Januari-September 2024 terdapat 36 kasus kekerasan di sekolah. Sebanyak 144 peserta didik menjadi korban.

Pihaknya juga mencatat guru merupakan salah satu pelaku kekerasan di sekolah. Guru menempati tempat kedua terbanyak sebagai pelaku kekerasan di sekolah.

Pelaku kekerasan nomor satu adalah teman sebaya korban sebanyak 39 persen. "Pelaku terbanyak kedua adalah guru. Di mana guru yang menjadi pelaku sebesar 30,5 persen," jelas dia.

Selanjutnya, diikuti kepala sekolah atau pemimpin pondok pesantren sebesar 14 persen. Kemudian, kakak tingkat atau siswa senior 8 persen, pembina pramuka 5,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen.

Heru menuturkan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

"Dari 36 kasus, FSGI mencatat ada kasus tertinggi adalah kekerasan fisik (55,5 persen), Kekerasan seksual (36 persen), kekerasan psikis (5,5 persen), dan kebijakan yang mengandung kekerasan (3 persen)," jelas dia.

Sebelumnya, guru agama SMP Negeri 1 Sinembah Tanjung Muda (STM) Hilir, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, SWH menghukum RRS berupa squat jump 100 kali dan dilempar kayu berpaku. Korban menjalani hukuman bersama lima siswa lainnya karena tidak dapat menghafal ayat Alkitab dan tidak mengerjakan tugas yang diberikan.

Akibat hukuman tersebut, korban harus menjalani perawatan sebelum akhirnya meninggal dunia. Kini, guru SWH sudah dinonaktifkan dari tugasnya mengajar. Ia juga akan menghadapi penyelidikan lebih lanjut dari kepolisian.

Baca juga: Oknum Guru Hukum Siswa Squat Jump Berujung Kematian Kini Dinonaktifkan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Sebanyak 36 kasus kekerasan di sekolah terjadi sepanjang Januari-September 2024. Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat kasus kekerasan ini didominasi kasus kekerasan fisik.

"Dari 36 kasus ini total jumlah korban anak mencapai 144 peserta didik, 7 di antaranya meninggal," kata Sekjen FSGI, Heru Purnomo, dalam ketrangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.

Ia mengatakan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.
Kasus paling banyak adalah kasus kekerasan fisik. Bahkan, lebih dari separuh kasus yang terjadi merupakan kasus kekerasan fisik.

"Kasus tertinggi adalah kekerasan fisik, 55,5 persen," jelas dia.

Selanjutnya, 36 persen merupakan kasus kekerasan seksual. Kasus kekerasan psikis sebesar 5,5 persen, dan kebijakan yang mengandung kekerasan sebesar 3 persen.

Sementara itu, pelaku kekerasan di satuan pendidikan tertinggi adalah oleh peserta didik atau teman sebaya. "Pelaku peserta didik atau teman sebaya 39 persen, kakak senior 8 persen. Pelaku kepala sekolah atau pimpinan pondok pesantren 14 persen, guru 30,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen," tutur dia.

FSGI mendorong pemerintah pada periode baru mendatang dapat melanjutkan program anti kekerasan di sekolah. "FSGI dorong pemerintahan baru lanjutkan program pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan," tutur dia.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Kasus kekerasan di lingkup pendidikan terus terjadi, terutama di sekolah. Sepanjang 2024, terdapat 36 kasus kekerasan dengan korban mencapai 144 peserta didik.

Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat pelaku kekerasan di sekolah adalah sesama pelajar. Bahakan, pelaku kekerasan merupakan teman sebaya korban.

"Pelaku kekerasan di satuan pendidikan yang tertinggi justru dilakukan oleh peserta didik, dengan pelaku yang merupakan teman sebaya 39 persen," papar Sekjen FSGI Heru Purnomo dalam keterangan tertulis yang diterima Medcom.id, Senin, 30 September 2024.
Pelaku terbanyak kedua adalah guru sebesar 30,5 persen. Selanjutnya, diikuti kepala sekolah atau pemimpin pondok pesantren sebesar 14 persen. Kemudian, kakak tingkat atau siswa senior 8 persen, pembina pramuka 5,5 persen, dan pelatih ekskul 3 persen.

Heru mengatakan kasus kekerasan di sekolah beragam. Mulai dari kasus kekerasan seksual, kekerasan fisik, kekerasan psikis, dan kebijakan yang mengandung kekerasan.

"Dari 36 kasus, FSGI mencatat ada kasus tertinggi adalah kekerasan fisik (55,5 persen), Kekerasan seksual (36 persen), kekerasan psikis (5,5 persen), dan kebijakan yang mengandung kekerasan (3 persen)," tutur dia.

Baca juga: Keterbatasan Guru BK Picu Perundungan di Dunia Pendidikan

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Korban pengeroyokan sekolompok siswa SMA BINUS School Simprug, RE, buka suara. Ia mengungkapkan siswa yang terlibat dalam kasusnya adalah anak pejabat hingga ketua partai.

"Anak pejabat dan ketua partai para pelakunya mengaku," kata RE dalam RDP Kasus Bullying SMA BINUS Simprug di Komisi III DPR RI melalui YouTube Metro TV dikutip Rabu, 18 September 2024.

Namun, ia tidak mengenal satu persatu anak yang mengeroyoknya. Begitu pula orang tua dari masing-masing anak.
"Pengkuan dari salah satu pelakunya adalah anak ketua partai, yang mem-bully saya secara verbal," beber dia.

RE mengaku tidak pernah mengenal sebelumnya siswa yang memukulnya. Termasuk, ia juga tidak mengetahui orang tua dari siswa yang memukulnya itu.

Kuasa hukum anak korban RE, Agustinus Nahak, menduga pengeroyokan dilakukan oleh geng di sekolah. "Ada dugaan, adanya geng-geng di sekolah. Ini tidak menutup kemungkian," kata Nahak.

Nahak meminta investigasi lebih lanjut soal keberadaan geng di sekolah. Ia mengatakan geng tersebut didirikan berdasarkan pangkat dan jabatan orang tua siswa.

"Bahwa ada dugaan anak-anak pejabat yang membentuk geng. Lalu ada dugaan untuk mengintimidasi anak-anak di sekolah. Karena orang tuanya secara pangkat atau secara ekonomi, jabatan tidak sehebat mereka," ujar Nahak.

Baca juga: Sudah Dapat Kekerasan, RE Tak Terima Pendidikan Normal dari BINUS School Simprug

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)