Bisnis.com, JAKARTA — Pembentukan Badan Penerimaan Negara yang dicanangkan oleh presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto masih belum memiliki kejelasan hingga saat ini.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa pun mengisyaratkan bahwa wacana itu berpeluang kecil untuk terealisasi.

Suharso mengatakan bahwa rencananya Prabowo akan menempatkan 3 wakil menteri di Kementerian Keuangan. Nantinya dari salah satu Wamen itu akan mendapat tugas dalam mengurus penerimaan negara.

Oleh sebab itu, Surharso menilai bahwa Ketua Umum partai Gerindra itu tidak akan membentuk Badan Penerimaan Negara di awal masa jabatannya.

"Ya saya kira dengan adanya wakil menteri [keuangan] yang memang untuk ditugaskan dalam penerimaan negara saya kira masih akan tetap begitu. Ya saya kira begitu [tidak ada pembentukan Badan Penerimaan Negara]," tuturnya kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10/2024).

Namun demikian, Suharso memilih urung bicara terkait konfirmasi mengenai keterlibatan instansinya sebagai perancang induk perencanaan nasional dalam membahas soal pembentukan Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, informasi tersebut dapat bisa ditanyakan ke menteri baru yang akan ditunjuk Prabowo nanti.

"Nanti tanya sama menteri yang baru, ya," ujar Suharso.

Senada, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menilai nantinya semua pihak dapat melihat langsung keputusan Prabowo dalam membentuk badan tersebut saat melakukan pengumuman kabinet akhir minggu ini.

"Tunggu pengumuman besok saja. Tunggu pengumuman pas kabinet saja. Memang wakil menterinya sudah 3," tuturnya.

Sekadar informasi, wacana batalnya pembentukan Badan Penerimaan Negara disinyalir karena Sri Mulyani Indrawati yang mau ditunjuk kembali jadi Menteri Keuangan di kabinet Prabowo. Seperti diketahui, Sri Mulyani kerap menunjukkan sinyal penolakan pembentukan Badan Penerimaan Negara—yang akan 'mengambil' Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kemenkeu.

Saat dikonfirmasi soal wacana tersebut di Istana Kepresidenan pada hari ini, Jumat (18/10/2024), Sri Mulyani memilih diam tanpa suara padahal wartawan beberapa kali bertanya kepadanya soal hal tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA — Sejak lama, Sri Mulyani Indrawati menunjukkan sikap penolakan atas pemisahan Ditjen Pajak dan Ditjen Bea Cukai dari Kementerian Keuangan, melalui pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Sejatinya, rencana pembentukan lembaga khusus yang mengatur penerimaan negara sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015—2019. Dokumen RPJMN itu menjadi acuan jalannya pemerintahan Presiden Joko Widodo periode pertama.

Di RPJMN 2015—2019 tertulis bahwa pengumpulan pendapatan atau penerimaan negara dilaksanakan oleh suatu lembaga khusus yang berada langsung di bawah presiden, dengan koordinasi menteri keuangan.

Namun demikian, menteri keuangan yang ditunjuk Jokowi menunjukkan sikap berlawanan atas pembentukan lembaga khusus penerimaan negara tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan bahwa tidak ada rencana pemisahan Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Tidak ada perubahan kelembagaan sampai sekarang jadi kita [Kemenkeu] tetap beroperasi seperti sekarang," ujar Sri Mulyani pada Rabu (23/10/2019), dilansir dari Antara.

Lebih dari sewindu pemerintahan Presiden Jokowi, wacana pembentukan lembaga khusus itu tidak lagi mengemuka. Fungsi penerimaan tetap dijalankan oleh Kemenkeu.

Memasuki masa pemilihan presiden (pilpres), Prabowo Subianto selaku kandidat kuat menyampaikan rencananya untuk membentuk Badan Penerimaan Negara. Ketika resmi menjadi calon presiden (capres), Prabowo juga menyampaikan hal itu dalam berbagai kesempatan.

Misalnya, dalam Dialog Capres 02 Bersama Kadin, Prabowo menyatakan bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara agar Kemenkeu dapat fokus mengelola belanja negara dan tidak perlu memikirkan aspek penerimaan. Dia juga meyakini bahwa badan tersebut dapat memaksimalkan kerja pengumpulan penerimaan negara.

"Kita pisahkan supaya lebih efisien. Menteri Keuangan tidak perlu mikirin atau mengurusi itu [pajak]," ujar Prabowo dalam Dialog Capres bersama Kadin, Jumat (12/1/2024).

Prabowo kemudian terpilih sebagai Presiden RI 2024—2029, sehingga pembentukan Badan Penerimaan Negara semakin menjadi sorotan. Sri Mulyani pun dinilai tidak akan bergabung dengan pemerintahan selanjutnya, terlebih Sri Mulyani telah menyampaikan pesan perpisahan kepada banyak pihak.

Dugaan itu seketika berubah pada Senin (14/10/2024). Sri Mulyani rupanya menjadi salah seorang dari deretan nama calon menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta.

Setelah beberapa waktu, Sri Mulyani keluar dari kediaman itu dan menyampaikan bahwa terdapat ajakan dari Prabowo untuk bergabung pada pemerintahan selanjutnya.

"Beliau meminta saya menjadi Menteri Keuangan kembali," ujar Sri Mulyani, Senin (14/10/2024).

Sontak, awak media pun menanyakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara kepada Sri Mulyani. Namun, dia menyatakan tidak ada rencana itu dan Kemenkeu tetap satu.

"Enggak, enggak ada ... [Kemenkeu] masih satu," ujar Sri Mulyani.

Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional (TKN) Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira menilai bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka. Menurutnya, pembentukan badan khusus itu merupakan strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan negara.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai menteri keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara Jadi Wakil Sri Mulyani

Dua wakil menteri keuangan atau wamenkeu petahana, yakni Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono, beserta Anggito Abimanyu terpantau hadir ke kediaman pribadi presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa (15/10/2024) sore.

Mereka menyusul sang bendahara negara Sri Mulyani yang telah hadir ke Kertanegara dan ‘diwawancara’ Prabowo pada malam sebelumnya, Senin (14/10/2024).

Suahasil dan Thomas terpantau hadir secara bersamaan ke Kertanegara sekitar pukul 16.22 WIB, kompak mengenakan batik dan celana hitam.

Sambil melambaikan tangannya ke wartawan, Suahasil dan Thomas menuju pintu masuk rumah dari presiden terpilih tersebut.

Di dekat mereka berdua turut terdapat Anggito, yang sebelumnya disebut-sebut sebagai kandidat Kepala Badan Penerimaan Negara (BPN)—badan baru yang berencana dibentuk oleh Prabowo.

Usai pertemuan itu, Thomas menjelaskan bahwa Prabowo—yang merupakan pamannya—memberikan tugas besar kepada ketiganya untuk membantu Sri Mulyani selaku menkeu. Bahkan Thomas menyebut ketiganya sebagai Trio Wamen.

"Kami bertiga, kami adalah trio wamen, three in one. Tugas itu akan kami kerjakan sebaik mungkin," ujar Thomas pada Selasa (15/10/2024).

Suahasil menjelaskan bahwa Prabowo berpesan agar mereka di Kemenkeu dapat mendorong pembangunan hingga menciptakan investasi untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat ke depannya.

Sementara itu, Anggito menegaskan bahwa mereka bertiga bertugas untuk membantu kelancaran kerja menteri keuangan. Anggito pun menyinggung soal penerimaan negara usai pertemuan dengan Prabowo itu.

"Salah satunya optimalisasi penerimaan negara. Jadi, yang penting adalah dalam waktu segera, kita harus punya program strategis dalam meningkatkan penerimaan negara," ujar Anggito.
(Dany Saputra)

Bisnis.com, JAKARTA — Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara menjadi tidak menentu, usai presiden terpilih Prabowo Subianto kembali menunjuk Sri Mulyani Indrawati menjadi menteri keuangan (menkeu).

Di satu sisi, Sri Mulyani secara implisit membantah pembentukan Badan Penerimaan Negara. Di sisi lain, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran menyatakan Badan Penerimaan Negara masih berpeluang terbentuk meski perlu waktu untuk 'penyesuaian'.

Rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sendiri sudah terlampir dalam visi misi Asta Cita Prabowo-Gibran. Berasal dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak yang dipisahkan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), badan tersebut nantinya bertugas untuk meningkatkan rasio pajak.

Kendati demikian, usai bertemu Prabowo pada Senin (14/10/2024) malam, Sri Mulyani menegaskan bahwa Kemenkeu akan tetap satu. Dia seakan menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu.

Menanggapi itu, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menjelaskan bahwa pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini. Ke depan, sambungnya, masih terbuka peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait pajak sehingga tidak harus langsung terbentuk.

"Jika Sri Mulyani kembali menjabat sebagai Menteri Keuangan, tentu akan ada pembahasan lebih lanjut terkait implementasi strategi ini," ujar Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Sekretaris jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menegaskan, pemerintahan baru nantinya memiliki ruang untuk mengkaji ulang berbagai kebijakan yang sesuai dengan visi ekonominya. Termasuk, lanjutnya, potensi reformasi institusi.

Oleh sebab itu, Angga menyatakan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum pupus. Hanya saja, perlu waktu penyesuaian lewat diskusi-diskusi antara Prabowo dengan tim ekonomi di kabinetnya nanti.

"Pak Prabowo juga cenderung berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas birokrasi. Bila Badan Penerimaan Negara dinilai sebagai instrumen yang tepat untuk mencapai tujuan tersebut, masih ada peluang untuk diwujudkan, tentu dengan mempertimbangkan masukan dari Bu Sri Mulyani," tutupnya.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berencana membuat satuan tugas (Satgas) untuk menekan praktik jual kembali jasa internet secara ilegal alias RT/RW Net ilegal.

Sekretaris Umum APJII Zulfadly Syam mengatakan keterbatasan sumber daya manusia menjadi persoalan utama dalam pemberantasan RT/RW Net ilegal saat ini.

Maka dari itu, Zulfadly berencana membuat Satgas yang didalamnya terdapat pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Aparat Penegak Hukum (APH).

“Dan kita juga sudah memberikan beberapa hal diskusi gitu dengan penegak hukum dan kita sebenarnya pengen membuat Satgas,” kata Zulfadly saat ditemui di kawasan Kemang, Selasa (8/11/2024).

Satgas tersebut, kata Zulfadly akan bekerja untuk memberikan edukasi kepada penegak hukum sebelum menindak pelaku RT/RW Net ilegal.

Nantinya, Satgas ini akan memberitahu ciri-ciri pelaku RT/RW Net ilegal dan bagaimana cara menindak pelaku tersebut.

“Setelah mereka paham baru oleh melakukan tindakan. Jadi tidak langsung melihat yang RT/RW Net ilegal langsung ditindak, nggak gitu,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait kapan rencana pembentukan Satgas bakal direalisasikan, Zulfadly mengatakan bahwa saat ini pembahasan lebih lanjut oleh APJII, Kemenkominfo, dan Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI).

Kemudian, apakah pihak APJII bakal mendorong pembentukan Satgas ini dalam perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, Zulfadly mengaku bahwa pihaknya belum berkeinginan untuk melakukan hal tersebut.

“Kayaknya nggak perlu didorong ke sana (ke UU). Nggak perlu sampai di Undang-Undang gitu, nggak,” ucap Zulfadly.

Sebelumnya, pada Mei 2024 Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengatakan bahwa pihaknya telah menindak tegas keberadaan RT/RW Net ilegal.

“Pokoknya kalau ilegal kita tindak keras. Sudah ditindak, karena ini berbahaya kan buat masyarakat,” kata Budi saat ditemui di Balai Besar Pengujian Perangkat Telekomunikasi (BBPPT).

Budi tidak menyebutkan jumlah RT/RW Net ilegal yang telah ditindak. Namun, dia memastikan Kemenkominfo akan terus mencari RT/RW Net ilegal karena dianggap merugikan masyarakat.

Dilansir dari laman Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika (DJPPI) Kemenkominfo, terdapat sejumlah bahaya yang ditanggung oleh masyarakat saat menggunakan RT/RW Net Ilegal.

Pertama, ISP ilegal mungkin tidak memiliki infrastruktur yang memadai atau tidak memenuhi standar kualitas yang ditetapkan. Akibatnya, pengguna mungkin mengalami ketidakstabilan jaringan, seringnya gangguan koneksi internet yang merugikan aktivitas pengguna internet.

Kedua, kecepatan internet yang ditawarkan rendah, karena berbagi jaringan dengan banyak pengguna. Hal ini membuat kesulitan saat streaming video, atau saat mengunduh file.

Ketiga, ISP ilegal tidak terikat oleh persyaratan keamanan dan privasi data yang berlaku. Hal ini berarti informasi pribadi pengguna mungkin tidak dilindungi dengan baik, sehingga meningkatkan risiko penyalahgunaan data atau kejahatan cyber.

“Kemudian pemilik jasa ISP yang tidak bertanggung jawab juga bisa saja menyelipkan program berbahaya, alias malware ke komputer atau perangkat yang mengakses Internet ilegal tersebut. Hal ini tentu dapat merugikan keamanan dan kenyamanan pengguna internetnya,” tulis dalam website tersebut

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tertutup. Kementerian yang dipimpin Yaqut Cholil Quomas itu disebut tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Marwan melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Marwan menyebut komisi yang membidangi agama dan sosial itu sepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu. Sehingga, Komisi VIII sepakat membentuk pansus.
"Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama (bongkar) penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara itu,

Baca juga: DPR Bantah Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Tambahan Mutlak di Menag

Jadi, Pansus Angket Haji dibentuk murni urusan pekerjaan. Terutama mengatasi permasalahan umat muslim yang sudah antri terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.

Marwan menambahkan Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat, seperti dugaan penyelewengan penggunaan visa haji. Dia meminta pihak lain tak risau dengan langkah politik DPR tersebut.

"Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," ujar dia.

(ABK)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji oleh DPR RI itu dijamin konstitusi. Untuk itu, pihaknya siap mengikuti proses tersebut.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menilai pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji oleh DPR RI itu dijamin konstitusi. Untuk itu, pihaknya siap mengikuti proses tersebut.