JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengecam dugaan tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap 11 anak di bawah umur di Kuranji, Padang, Sumatera Barat. Kejadian ini terkait dengan tewasnya Afif Maulana (AM), yang diduga akibat penganiayaan oleh polisi.

Usai audiensi dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024), Ashabul menyatakan bahwa kasus ini sangat memprihatinkan dan menjijikan.

"Dari hasil laporan yang disampaikan oleh teman-teman dari KPAI, kami sudah bisa melihat dan memahami bahwa kasus ini memang perlu untuk segera ditangani dan ditindaklanjuti, khususnya oleh pihak aparat hukum," ujar Ashabul.

"Kenapa? Karena kasus tindak kekerasan ini sampai harus menelan korban yang meninggal atas nama AM, siswa SMP Muhammadiyah, Muhammadiyah Kuranji. Dan bukan hanya itu, ternyata ada juga 11 orang anak di bawah umur yang mengalami tindak kekerasan yang menurut saya sangat memprihatinkan dan sangat menjijikan. Kalau itu benar ya, perlakuan ketika mereka ditahan," sambungnya.

Komisi VIII DPR mendukung KPAI untuk menindaklanjuti kasus ini hingga polisi bertindak, dan akan menyurati Komisi III DPR serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberi perhatian khusus.

"Kami juga mengimbau bahwa KPAI harus melakukan upaya sosialisasi secara masif agar memberikan informasi, edukasi dari aspek pencegahan. Karena selama ini kan keterlibatan kita nanti ketika terjadi kasus. Padahal, seharusnya lebih awal kita lakukan aspek pencegahan. Kami minta nanti para orang tua untuk memberi perhatian dan mengawasi anak-anak mereka," jelas Ashabul.

Ashabul turut menyoroti peristiwa tawuran yang membuat para anak-anak itu ditangkap polisi. Dia meminta orangtua turut berperan aktif dalam mengawasi dan memberi perhatian kepada anak-anak agar tak terlibat tawuran.

"Saya kira peranan orang tua ini menjadi sangat penting untuk melakukan edukasi dan mengawasi anak-anak mereka," imbuhnya.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono meyakini bocah SMP berusia 13 tahun Afif Maulana yang tewas di Padang, Sumbar, meninggal karena terjun ke sungai, bukan dianiaya oleh polisi.

Suharyono menilai, Afif lompat ke sungai demi mengamankan diri dari polisi. Sehingga, Afif tidak dibawa ke kantor polisi seperti teman-teman lainnya.

"Kami yakini, berdasarkan kesaksian dan barang bukti yang kuat, Afif Maulana melompat ke sungai untuk mengamankan diri, sebagaimana ajakannya ke Adhitya. Bukan dianiaya polisi. Itu keyakinan kami," ujar Suharyono kepada Kompas.com, Rabu (3/7/2024).

Dia menambahkan, polisi punya bukti bahwa Afif Maulana menjadi orang yang mengajak tawuran, dengan memegang pedang panjang pada tanggal 8 Juni 2024. Menurutnya, ketika ada anak keluar rumah pukul 02.00-03.00 WIB dini hari, maka pasti anak itu kurang baik.

Sementara itu, Suharyono menyebutkan, Afif Maulana tidak pernah ditangkap dan dibawa ke Polsek Kuranji.

"Otopsi sesuai prosedur. Dilakukan oleh ahli forensik dari RS Bukit Tinggi. Percakapan AM dengan saksi kunci jelas, bahwa AM mengajak meloncat untuk melarikan diri," imbuhnya.

Jakarta: Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan bahwa Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji dibuat karena Kementerian Agama (Kemenag) dinilai tertutup. Kementerian yang dipimpin Yaqut Cholil Quomas itu disebut tidak memberikan data dan keterangan memadai terkait pelaksanaan haji.

"Dalam rapat antara Komisi VIII dan Kemenag terjadi kebuntuan. Komisi VII tidak mendapatkan data dan keterangan yang memadai," kata Marwan melalui keterangan tertulis, Senin, 29 Juli 2024.

Marwan menyebut komisi yang membidangi agama dan sosial itu sepakat membongkar data yang terkesan ditutup-tutupi itu. Sehingga, Komisi VIII sepakat membentuk pansus.
"Komisi VIII bersepakat membongkar data yang tertutup itu melalui Pansus Angket, terutama (bongkar) penggunaan visa hak jamaah haji reguler yang tidak diberikan kepada jamaah yang sudah antri berpuluh tahun," ujar anggota DPR RI dari daerah pemilihan Sumatra Utara itu,

Baca juga: DPR Bantah Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Tambahan Mutlak di Menag

Jadi, Pansus Angket Haji dibentuk murni urusan pekerjaan. Terutama mengatasi permasalahan umat muslim yang sudah antri terlalu lama untuk melaksanakan ibadah haji.

"Tidak ada urusannya dengan pribadi-pribadi. Sekali lagi saya tegaskan ini murni pekerjaan," ucapnya.

Marwan menambahkan Pansus Angket Haji fokus pada masalah-masalah yang dipertanyakan masyakarat, seperti dugaan penyelewengan penggunaan visa haji. Dia meminta pihak lain tak risau dengan langkah politik DPR tersebut.

"Gak ada urusanya dengan PKB atau PBNU. Jangan kebakaran jenggot. Ini murni urusan Kementerian Agama. Bukan urusan PKB atau PBNU," ujar dia.

(ABK)

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Ashabul Kahfi mengatakan pihaknya tidak memiliki kekuatan untuk menambah luas tenda jemaah haji yang tidur sempit-sempitan di Mina dan Arafah.

Ashabul mengatakan, yang terpenting adalah ruang jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT tetap terbuka selama ibadah haji.

Meski begitu, Ashabul mendesak Kementerian Agama (Kemenag) harus memberikan solusi terkait sempitnya tenda yang didapat jemaah haji reguler asal Indonesia.

"Komisi VIII DPR bersama Kemenag selalu mengevaluasi untuk peningkatan kualitas layanan. Namun kami tidak punya power untuk menambah kekuasaan tenda setiap jemaah. Bagi saya, biarlah tempat tenda yang sempit, namun ruang jiwa untuk mendekatkan diri kepada Allah terbuka luas," ujar Ashabul saat dimintai konfirmasi Kompas.com, Selasa (16/7/2024).

"Ya (tenda sempit) tetap masalah, harus ada solusi," sambungnya.

Ashabul menjelaskan, dirinya turut mendorong pemerintah Arab Saudi untuk memperbaiki fasilitas bagi para jemaah haji.

Misalnya adalah dengan membangun tower atau tenda berlantai supaya bisa menampung lebih banyak jemaah haji.

"Solusi lainnya tanazul. Jemaah yang pondokannya dekatan dengan tenda di Mina. Mereka tetap stay di hotel, ke Mina hanya saat pergi melontar. Setelah melontar balik ke hotel atau pondokan. Wilayah Syisah itu kan dekat dengan Mina," papar Ashabul.

Sementara itu, Ashabul turut mengusulkan agar kuota haji setiap negara dikurangi supaya jemaah yang berangkat mendapat kenyamanan dengan ruang yang luas.

Sebab, kondisi desak-desakan selama ibadah haji merupakan dampak dari kepadatan manusia dari jumlah jemaah haji yang hadir di lokasi tersebut.

Meski begitu, khusus Indonesia, Ashabul ingin kuota haji yang didapat tetap bertambah.

"Ke depan indonesia tetap memperjuangkan penambahan kuota untuk mengurai antrean panjang calon jemaah kita," katanya.

"Secara pribadi, saya berharap pada seluruh pihak untuk berpikir jernih dan positif terhadap setiap keadaan dari pelaksanaan ibadah haji. Secara spiritual, berangkat haji adalah panggilan Allah SWT untuk menjadi tamunya. Pemerintah hanya pihak yang terkait dalam membantu para tamu Allah dalam mewujudkan panggilannya yang hanya ditujukan pada orang-orang tertentu," imbuh Ashabul.

Sebelumnya, Dirjen Penyelenggara Ibadah Haji dan Umroh (PHU) Hilman Latief mengatakan, tenda sempit untuk jemaah haji Indonesia sudah lumrah terjadi dari masa ke masa.

Khususnya, tenda yang digunakan jemaah haji untuk bermalam di Mina dan Arafah.

Hilman mengatakan, kepadatan memang tak bisa dihindari karena haji dihadiri oleh jemaah dari seluruh dunia.

"Mau jemaah dari mana pun di situ pasti padat orang. Tidurnya katanya berjejer kayak ikan, dari zaman nabi juga seperti itu," ujar Hilman saat temu media di Aryaduta Hotel, Jakarta Pusat, Senin (15/7/2024).

"Jadi berjejer namanya tinggal di tenda Pak, jadi berjejer seperti itu," sambung Hilman.

Dia menjelaskan, jemaah Indonesia hanya mendapat ukuran 82 sentimeter per kavling untuk tempat tidur.

Itu pun harus berkurang setelah Indonesia mendapat kuota tambahan 10.000 jemaah reguler sehingga kepadatan di tenda semakin terasa.

"Nah, ini yang kemudian kita simulasikan bagaimana agar nanti ke depan kepadatan itu lebih bisa diatasi. Kalau padatnya tidak bisa, pasti padat, kecuali masalah kuota berkurang," ujarnya.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan penilaian anggota Tim Pengawas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terhadap kinerja petugas haji yang memicu terbentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji pada 9 Juli 2024.

Wakil Ketua MUI Anwar Abbas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis, mengemukakan para petugas haji tahun ini sudah bekerja dengan baik, apalagi para jamaah juga mengapresiasi kinerja petugas haji.

"Saya melihat haji tahun ini jauh lebih baik dari tahun kemarin. Ini usai saya berdiskusi dan tanya ke beberapa pihak, dari segi prasarana dan pelayanan," kata pria yang akrab disapa Buya Anwar itu.

Maka dari itu, Buya Anwar menuturkan penilaian tersebut menunjukkan masih kurangnya literasi anggota Timwas DPR terhadap tahapan penyelenggaraan ibadah haji.

Hal senada disampaikan Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Mustolih Siradj yang menyatakan penyelenggaraan haji oleh Kementerian Agama dari tahun ke tahun semakin baik."Secara keseluruhan penyelenggaraan haji tahun ini jauh lebih baik dibanding tahun sebelumnya," kata Mustolih.

Apabila masih ada kekurangan, dia berpendapat hal tersebut manusiawi dan menjadi pekerjaan rumah yang harus sama-sama diselesaikan segera.

Mustolih pun menyoroti isu yang mencuat saat ini soal pergeseran atau pembagian kuota haji 2024 sebanyak 241 ribu jamaah untuk reguler dan khusus (setelah ada tambahan kuota 20 ribu).

Apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, terutama pada Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 64, kata dia, yang dilakukan oleh Kemenag tidak salah.

Dalam pasal tersebut, pembagian kuota haji normal atau pokok sebenarnya sudah dijalankan oleh Kemenag, termasuk pembagian tambahan kuota haji."Secara regulasi Kemenag tidak salah. Dari aspek regulasi aman,” ucap dia.

Di sisi lain, ia menegaskan persoalan haji tidak masuk kategori persoalan mendesak, strategis, dan berdampak luas, yang menyebabkan situasi sangat serius sehingga perlu ditangani secara komprehensif, utamanya jika mengacu pada UU MD3 (MPR, DPR, DPRD, dan DPD).

Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.

"Apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan Pansus Angket Pengawasan Haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui?," kata Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar yang disambut jawaban "setuju" oleh para Anggota DPR RI yang menghadiri sidang. Setelah mendapatkan jawaban setuju, Muhaimin pun berkelakar bahwa para Anggota Komisi VIII DPR bertepuk tangan paling keras terhadap persetujuan itu. Adapun Komisi VIII DPR menjadi komisi yang membidangi permasalahan haji.

Dia mengatakan, pembentukan pansus itu beserta komposisi keanggotaannya sudah sesuai dengan tata tertib yang berlaku, yang mana Anggota Pansus terdiri dari Fraksi PDI Perjuangan (tujuh orang), Partai Golkar (4), Partai Gerindra (4), Partai Nasdem (3), Partai Demokrat (3), PKS (3), PAN (2), dan PPP (1).

Sementara itu, Anggota DPR perwakilan pengusul Hak Angket Haji, Selly Andriany Gantina mengatakan hak angket merupakan hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu Undang-Undang (UU) dan atau kebijakan pemerintah yang berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat.

Dia mengatakan para pengusul menilai bahwa pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rapat Paripurna DPR RI Ke-21 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (9/7/2024), menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji.