IDXChannel - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memastikan bakal memangkas jumlah perusahaan pelat merah hingga tersisa 30 perseroan saja.

Pernyataan ini disampaikan setelah dirinya dilantik sebagai Menteri BUMN oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta.

Bahkan, dirinya mengaku akan terus melanjutkan program transformasi BUMN. Salah satunya ‘bersih-bersih’ koruptor di internal perusahaan negara.

“Kita akan mengurangi jumlah BUMN menjadi 30. Dan melanjutkan ‘bersih-bersih’ BUMN,” ujar Erick saat ditemui di Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Dia mengaku, ada amanah yang diberikan Kepala Negara kepada para Menteri Kabinet Merah Putih. Meski tidak merinci secara detail, Erick menyebut pembantu Presiden harus menjalankan programnya sejalan dengan visi Prabowo.

“Waktu dilantik itu ada amanah yang dititipkan bahwa loyal kepada Presiden dan juga memastikan program itu bisa berjalan dengan baik untuk rakyat, sesuai dengan visi beliau,” kata dia.

Oleh karena itu, Erick akan mendorong Kementerian BUMN bekerja lebih giat, profesionalisme, dan transparan. Kemudian meningkatkan kerja sama dengan sektor swasta, dan UMKM.

“Artinya kita di Kementerian BUMN harus bekerja keras lebih lagi, profesionalisme, transparan. Sebagai pembantu presiden ya kita harus menjaga visinya beliau,” ujar dia.

“Di mana salah satunya, mungkin dari kami di Kementerian BUMN, kita melihat salah satunya bagaimana peran kerja sama kita dengan swasta harus terus ditingkatkan,” kata Erick.

(Dhera Arizona)

IDXChannel - Isu perampingan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali mencuat. Hal ini pun telah dikonfirmasi oleh Menteri BUMN Erick Thohir yang menyebutkan, nantinya jumlah BUMN akan dipangkas dari 47 menjadi 30.

"Jumlahnya mungkin ke depan 30," katanya kepada awak media, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Lebih lanjut Erick mengatakan, perampingan ini sesuai dengan arahan Presiden terpilih Prabowo Subianto, di mana penutupan diharapkan dilakukan pada perusahaan pelat merah yang tidak memiliki peran strategis.

Erick lebih lanjut menerangkan, kemungkinan perampingan akan dilakukan di sejumlah sektor seperti hotel. Meskipun dia sendiri belum berani memastikan apakah sektor tersebut yang akan ditutup, karena perampingan di sektor lain juga masih terbuka.

"Ya seperti yang Pak Prabowo arahkan, apakah hotel, apakah rumah sakit, apakah yang lain, kita terbuka," kata dia.

Untuk diketahui, Erick Thohir menargetkan perampingan BUMN bisa terealisasi hingga 2024. Erick mencatat, jumlah BUMN akan semakin mengecil, tetapi semakin besar foot print-nya, ini dilakukan dalam rangka mendukung ketahanan ekonomi nasional.

(Dhera Arizona)

Bisnis.com, JAKARTA - Center of Economic and Law Studies (Celios) melihat rencana tim Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai (BLT) perlu dikaji kembali.

Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, mengatakan, perubahan skema subsidi BBM ke BLT di satu sisi bisa mengurangi impor BBM dan memaksa masyarakat menggunakan transportasi umum dan mempercepat transisi energi.

Namun, yang perlu diperhatikan bahwa penerima BLT dan pengguna BBM subsidi tidak semua kategori miskin.

“Jika mekanismenya mau diubah, maka BLT perlu menyasar masyarakat rentan miskin dan aspiring middle class juga,” kata Bhima saat dihubungi, Minggu (29/9/2024).

Apalagi, kata Bhima sampai saat ini masyarakat yang sedang menuju kelas menengah mencapai 137,5 juta orang atau hampir 50% populasi.

Maka dari itu, jika BLT pengganti subsidi BBM hanya untuk masyarakat miskin saja, Bhima khawatir masyarakat kelas menengah rentan bisa jatuh miskin akibat penghapusan subsidi BBM, karena sebelumnya tidak masuk kategori miskin.

“Khawatir jika coverage BLT sebagai kompensasi subsidi BBM terbatas, maka akan terjadi pelemahan daya beli yang cukup signifikan,” ujarnya.

Oleh karena itu, Bhima menyebut rencana pengurangan subsidi BBM dilakukan bertahap dan adanya cash transfer untuk kompensasi sama nominalnya dengan subsidi energi yang diberikan.

Bhima menjelaskan, semisalnya terdapat 30% anggaran subsidi BBM di 2025 mau dikurangi, maka tambahan BLT-nya setara 30% penghematan subsidi BBM.

“Kemudian bersamaan dilakukan juga penurunan tarif transportasi publik dan perbanyak armada. Jadi masyarakat punya opsi memilih transportasi yang lebih ramah di kantong,” ujar Bhima.

Diberitakan sebelumnya, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto berencana untuk memangkas subsidi energi dan mengubah skema penyalurannya menjadi bentuk bantuan langsung tunai.

Penasihat ekonomi utama Prabowo, Burhanuddin Abdullah mengatakan bahwa pemerintah baru akan dapat menghemat anggaran hingga Rp200 triliun dengan penyaluran subsidi energi yang tepat sasaran.

“Kami ingin memperbaiki data, sehingga subsidi dapat diberikan dalam bentuk bantuan tunai secara langsung kepada keluarga-keluarga yang layak menerimanya. Itulah yang akan kami lakukan,” kata Burhanuddin, dikutip dariReuters, Jumat (27/9/2024).

Dia menuturkan bahwa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025, pemerintah telah merancang postur belanja mencapai Rp3.621 triliun. Namun, sebagian besar akan digunakan untuk membayar utang dan kewajiban-kewajiban lainnya.

Oleh karena itu, Burhanuddin menuturkan, diperlukan penghematan anggaran untuk mendanai program-program pemerintahan baru.

JAKARTA, investor.id – Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk menurunkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6,00%, suku bunga deposit facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 5,25 %, dan suku bunga lending facility turun sebesar 25 basis poin menjadi 6,75% dalam Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 17-18 September 2024.

Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan keputusan penurunan BI Rate ini konsisten dengan tetap rendahnya perkiraan inflasi pada tahun 2024 dan 2025 yang terkendali dalam sasaran 2,5±1% pada tahun 2024 dan 2025, penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah serta perlunya upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ke depan BI terus mencermati ruang penurunan suku bunga kebijakan sesuai perkiraan inflasi yang tetap rendah, nilai tukar rupiah yang stabil dan cenderung menguat serta pertumbuhan ekonomi yang terus didorong agar lebih tinggi,” ucap Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur Bulanan Bulan September 2024 di Gedung Thamrin BI, Jakarta, Rabu (18/9/2024).

BI terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran untuk menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dia mengatakan bauran kebijakan makroprudensial, dan sistem pembayaran tetap mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makroprudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja termasuk UMKM dan ekonomi hijau dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

“Kebijakan sistem pembayaran diarahkan juga untuk mendorong pertumbuhan khususnya sektor perdagangan dan UMKM; memperkuat keandalan infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran; serta memperluas akseptasi digitalisasi sistem pembayaran,” kata Perry.

Sebelumnya, ekonom Bank Danamon Hosianna Evalita Situmorang memperkirakan BI masih akan mempertahankan suku bunga acuan dalam Rapat Dewan Gubernur bulan September ini. BI masih akan menjaga suku bunga acuan, sebab kinerja nilai tukar rupiah dan kondisi inflasi masih akan terjaga.

“Kami memperkirakan kalau BI masih akan menjaga suku bunga acuan tetap di 6,25% mengingat volatilitas rupiah yang terpantau masih tinggi, bahkan tertinggi dalam satu tahun terakhir, meski memang nilai tukar rupiah sudah terapresiasi signifikan sejak Juli sampai September 2024 ini,” tutur Hosianna.

Dia mengatakan BI tetap perlu untuk menjaga imbal hasil yang menarik, sebab aliran modal asing (capital inflow) yang signifikan baru terjadi sejak Agustus 2024 sejalan dengan ekspektasi penurunan suku bunga acuan Bank Sentral Amerika Serikat.

“Kami perkirakan BI Rate turun pada akhir tahun 2024, mungkin bulan November sampai Desember, mengingat dari sisi domestik masih ada momen transisi kepemimpinan dan pilkada (pemilihan kepala daerah),” tutur Hosianna.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Bisnis.com, JAKARTA — Wacana formulasi ulang perhitungan anggaran pendidikan kembali mencuat. Pemerintah dan DPR satu suara, ingin mandatory spending pendidikan tidak lagi mengacu pada belanja negara, melainkan pada pendapatan negara—yang nilainya lebih kecil.

Pendidikan merupakan salah satu hak mendasar yang melekat pada manusia, bersama dengan hak untuk hidup, berkeluarga, hingga hak untuk berkomunikasi. Dalam konstitusi Indonesia, hak untuk mendapatkan pendidikan diatur dalam hukum tertinggi ketatanegaraan, yakni Undang-Undang Dasar atau UUD 1945.

Ketentuan pendidikan tercantum dalam Pasal 31 UUD 1945, yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan wajib mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah pun wajib membiayai pendidikan dasar itu.

UUD 1945 juga mengharuskan pemerintah untuk mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan, serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pasal itu pun mengatur bahwa pemerintah harus mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) dan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

"Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan negara dan daerah," tertulis dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945, dikutip pada Kamis (5/9/2024).

Sri Mulyani Indrawati memang telah menjadi Menteri Keuangan lebih dari 10 tahun, yakni pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo, tetapi dia masih mempertanyakan pengalokasian anggaran pendidikan itu.

Sejauh ini pemerintah menggunakan nilai total belanja negara sebagai acuan dalam menentukan mandatory spending 20% untuk anggaran pendidikan. Namun demikian, menurut Sri Mulyani, hal itu menimbulkan volatilitas karena total belanja negara bisa naik-turun cukup besar, sehingga anggaran pendidikan pun harus mengikutinya—demi disiplin porsi 20%.

Misalnya, pada 2022 total belanja negara melonjak karena belanja subsidi naik pesat dari Rp350 triliun menjadi Rp550 triliun. Alhasil, alokasi anggaran pendidikan pun harus naik.

"Anggaran [pendidikan] 20% dari belanja. Dalam belanja itu banyak ketidakpastian, anggaran pendidikan jadi koclak, jadi naik turun. Saya juga mempertanyakan, sebetulnya pengalokasian anggaran pendidikan seperti apa," ujar Sri Mulyani dalam Rapat Kerja Badan Anggaran DPR, Rabu (4/9/2024).

Lonjakan alokasi anggaran pendidikan menghadapi persoalan lain, yakni serapan dana yang tidak maksimal. Misalnya, pada 2023 realisasi anggaran pendidikan hanya Rp513,38 triliun atau 82,6% dari pagu Rp621,28 triliun.

Secara keseluruhan, realisasi 2023 itu hanya 16,45% dari belanja negara, tidak mencapai mandatory spending 20%. Hal sama pun terjadi pada 2022, ketika belanja subsidi melonjak pemerintah tidak mampu merealisasikan 'tambahan' alokasi anggaran pendidikan hanya dalam empat bulan.

Perbesar

Sri Mulyani pun buka suara, yakni jika perhitungan mandatory spending pendidikan 20% bukan mengacu pada belanja, melainkan pendapatan negara.

"Maka, kami sudah membahasnya, ini caranya mengelola APBN tetap patuh dengan konstitusi, di mana 20% setiap pendapatan kita untuk [anggaran] pendidikan," ujar Sri Mulyani.

Sri Mulyani berpendapat pemerintah bersama DPR perlu membahas ulang definisi anggaran pendidikan, terutama sumber untuk menghitung mandat 20%.

"Kami akan mengusulkan agar bendahara negara ke depan tetap menjaga APBN sustainable dan kredibel, tetapi juga tetap memenuhi kebutuhan pembangunan dan patuh dalam konstitusi. Ini yang akan kami usulkan dalam Panja [panitia kerja DPR] perundang-undangan APBN," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Badan Anggaran (Banggar DPR) dari Fraksi PDI-Perjuangan Said Abdullah seketika menyutujui usulan Sri Mulyani tersebut.

Bila mana perlu memaknai anggaran pendidikan dan apa yang diinginkan oleh konstitusi, perlu dilakukan revisi undang-undang.

"Maka Banggar selanjutnya nanti akan mengambil peran untuk bersurat kepada DPR, agar DPR meneruskan ke Baleg untuk melakukan revisi undang-undang pendidikan," ujar Said.

Bukan Usulan Baru, Masih Berkutat di Persoalan Lama

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) Suharso Monoarfa bercerita bahwa ketika dirinya sedang menjabat anggota DPR, yakni pada 2007—2008, sudah terdapat usulan kepada pemerintah untuk mendefinisikan mandatory spending pendidikan sebagai alokasi 20% dari pendapatan negara.

Menurut Suharso, usulan itu mendapatkan protes dari berbagai unsur, baik para guru besar di kampus hingga Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI).

Seperti halnya Sri Mulyani, Suharso kala itu menggunakan analogi yang sama, bahwa belanja negara akan naik turun tergantung kondisi. Dia mencontohkan saat itu dengan kenaikan belanja bunga, yang membuat alokasi 20% anggaran pendidikan turut naik.

"Sekarang [APBN] kita ini cenderung makin besar, tapi besar itu selamanya dia defisit. Jadi kalau defisit 2%, maka 20% dari 2% itu harus didedikasikan untuk pendidikan. Jadi paling benar diambil dari penerimaan. Itu pendapat saya dulu pada 2007 dan menterinya [saat itu] adalah Sri Mulyani," ujar Suharso.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira Adhinegara menilai bahwa mandatory spending merupakan salah satu cara untuk memastikan keberlanjutan anggaran pendidikan yang beriorientasi jangka panjang. Anggaran pendidikan tidak akan terlalu terpengaruh oleh kepentingan politis jangka pendek karena sudah 'terkunci' oleh undang-undang.

Selain itu, mandatory spending pun berkaitan dengan kebijakan afirmatif di bidang pendidikan yang perlu dukungan anggaran. Semakin besar kapasitas APBN maka semakin besar pula anggaran pendidikan untuk mendukung kebijakan itu.

"Jadi, fungsi mandatory spending itu untuk dana BOS [bantuan operasional sekolah], untuk menaikkan gaji guru honorer milsanya, untuk infrastruktur sekolah. Nah, ini saya rasa kalau mau diutak-atik enggak tepat," ujar Bhima kepada Bisnis, Rabu (4/9/2024).

Bhima menilai bahwa penggunaan anggaran pendidikan memang banyak yang tidak tepat sasaran, lalu terjadi korupsi juga di dunia pendidikan. Namun demikian, bukan berarti tidak dibutuhkan anggaran pendidikan yang besar, melainkan perlunya kontrol atas efektivitas program dan di sana pemerintah jangan mencampur adukannya.

"Mereka bilang 'oh programnya enggak efektif, kalau begitu anggarannya dipangkas' jadi enggak perlu mandatory spending. Oke, sekarang kalau dipangkas, ini duitnya buat apa? Buat program lain yang enggak nyambung dengan output pendidikan. Itu repotnya begitu," ujar Bhima.

Acuan mandatory spending terhadap belanja negara menurut Bhima sudah menjadi hal yang tepat, karena akan menunjukkan kualitas belanja pemerintah dan ke mana arah program negara.

Bhima khawatir bahwa jika mandatory spending mengacu pada pendapatan negara, maka akan terjadi pengurangan anggaran pendidikan.

Apabila menggunakan perhitungan sederhana, anggaran pendidikan 2024 yang mengacu pada belanja negara adalah Rp665 triliun. Namun, apabila mandatory spending mengacu pada penerimaan negara senilai Rp2.802,3 triliun, maka anggaran pendidikan menjadi sekitar Rp560,4 triliun.

Desain APBN yang defisit membuat penerimaan akan selalu lebih kecil dari belanja negara. Reformulasi mandatory spending pendidikan dapat berakibat porsi anggaran yang menjadi lebih kecil.

"[Apabila terdapat reformulasi mandatory spending], maka akan bergantung pada tiap pemerintahan, kalau mereka punya agenda lain di luar pembangunan sumber daya manusia, ya khawatir akan kalah terus biaya pendidikan. Dalam beberapa kasus, misalnya untuk mendanai infrastruktur yang butuh dana besar, mereka akan memangkas dana pendidikan, dan ini bagi sekolah juga sekolah dinas ya, ini menciptakan ketidakpastian sebenarnya.

Bhima pun merasa bahwa munculnya kembali pembahasan reformulasi mandatory spending pendidikan bukan semata-mata pertimbangan teknokratis, melainkan demi menyiapkan ruang fiskal untuk pemerintahan baru.

"Menurut saya sih harus lebih hati-hati lah karena ini kan investasi jangka panjang untuk SDM. Jadi maksudnya, jangan karena yang short term belanja populis itu mengalahkan prioritas yang jangka panjang. Padahal kan sekarang PISA kita jelek ya kan? Skor matematika, skor bahasa, macam-macam itu jelek. Belanja riset kita terhadap PDB juga kecil sekali," ujar Bhima.

Cadangan Anggaran Pendidikan Dipakai Biayai Program Prabowo

Sri Mulyani mengungkap bahwa pemerintah telah melakukan formulasi ulang pada komposisi belanja kementerian/lembaga, yakni agar terdapat alokasi Rp113 triliun untuk program Quick Win dari Prabowo-Gibran, atau janji-janji kampanye pasangan presiden-wakil presiden terpilih itu.

Realokasi anggaran dilakukan agar total belanja negara tetap senilai Rp3.621,31 triliun seperti dalam Rancangan APBN 2025 dan program-program Prabowo dapat tetap dilaksanakan. Salah satu pos yang terkena realokasi adalah cadangan anggaran pendidikan.

"Ini diambil dari belanja nonK/L yaitu dari berbagai cadangan. Cadangan Belanja Negara turun Rp28,39 triliun dan Cadangan Anggaran Pendidikan turun Rp66,85 triliun, Cadangan TKD [transfer ke daerah] turun Rp14,38 triliun," ujar Sri Mulyani.

Anggaran untuk program-program kampanye milik Prabowo-Gibran tersebut akan masuk dalam pos Belanja Pemerintah Pusat (BPP) untuk belanja K/L.

Komposisi belanja K/L mengalami kenaikan dari Rp976,79 (RAPBN 2025) menjadi Rp1.094,66 triliun dalam postur sementara APBN 2025 atau naik Rp117,87 triliun.

Adapun, kenaikan belanja K/L tersebut tidak seluruhnya untuk belanja program prioritas Prabowo. Program Quick Win akan menghabiskan Rp113 triliun, sementara sisa Rp4,87 triliun akan disiapkan untuk tambahan anggaran bagi DPR/MPR.

"Kita memberikan tambahan belanja untuk lembaga-lembaga tinggi negara. Untuk DPR MPR, adanya penambahan anggota dan pimpinan kita antisipasi, jadi kita sudah masukan di situ," tutur Sri Mulyani.

Secara garis besar, usulan Quick Win itu terdiri dari empat program. Namun, apabila dihitung dengan turunannya, terdapat enam program yang akan dijalankan oleh tujuh K/L.

Terbesar, terdapat program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis yang akan dijalankan oleh Badan Gizi Nasional. Pemberian makan siang kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan siswa di seluruh jenjang pendidikan itu menelan anggaran Rp71 triliun. (Wibi Pangestu Pratama)

Perbesar

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku telah melaporkan postur APBN 2025 kepada presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024—2029 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan bahwa postur yang dimaksudkan mengenai pembahasan awal dari DPR yang merujuk terhadap Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 dalam memberikan gambaran kondisi perekonomian global dan domestic.

Harapannya, pemerintah ke depan lebih memahami tantangan dan peluang yang dimiliki sebagai bahan pembicaraan pendahuluan antara Pemerintah dan DPR RI untuk menyusun RAPBN 2025.

Hal ini dia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait Rencana Kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan RAPBN Tahun 2025 di Kantor Presiden, Senin (5/8/2024).

“Posturnya diperkirakan tidak akan mengalami deviasi banyak dari yang sudah dibahas dengan DPR,” katanya kepada wartawan, Senin (5/8/2024).

Kendati demikian, Sri Mulyani melanjutkan bahwa akan ada beberapa penyesuaian lantaran RAPBN 2025 akan menampung arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar APBN 2025 dapat memuluskan program-program prioritas yang sudah disampaikan oleh pemerintahan presiden terpilih.

“Jadi kami mulai menghitung untuk program-program yang sering disebut seperti makanan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program inisiatif baru yang sekarang ini sedang difinalkan dengan tim dari presiden terpilih,” tuturnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu mengatakan bahwa berbagai program pemerintahan selanjutnya memang sudah masuk di dalam postur APBN 2025.

Namun, dia melanjutkan untuk beberapa kebijakan-kebijakan khusus nanti akan disampaikan oleh Presiden Jokowi maupun Presiden terpilih Prabowo Subianto pada mereka sudah memulai dari pemerintahan pada Oktober 2024 mendatang.

“Jadi saya ingin sampaikan bahwa proses transisi ini berjalan sangat baik komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan,” tandas Sri Mulyani

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut menginstruksikan kepada jajaran menteri terkait untuk dapat mengakomodasi program pemerintahan selanjutnya dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Orang nomor satu di Indonesia itu menekankan diperlukan formula yang tepat agar RAPBN 2025 dapat membantu secara optimal program-program dari presiden terpilih periode 2024—2025 Prabowo Subianto.

“Pagi hari ini kami akan membahss menegnai RAPBN 2025. Dan saya ingin di dalam rencana rancangan APBN 2025 ini, mengakomodasi semua program presiden terpilih,” ujarnya dalam forum tersebut.

Kendati demikian, Kepala Negara menekankan agar semua jajaran menteri terkait juga turut mewaspadai risiko perlambatan ekonomi dunia, baik yang berkaitan dengan kebijakan suku bunga, termasuk dengan tensi dari geopolitik.

Menurutnya, dua faktor tersebut memiliki dampak signifikan atau akan berimbas pada krisis pangan atau krisis energi, seperti harga minyak yang berpotensi naik.

Oleh sebab itu, Presiden Ke-7 RI itu jug mendorong menteri agar dapat mengoptimalkan langkah-langkah untuk peningkatan target penerimaan negara.

“Di sini saya ingin menggaris bawahi mengenai kemudahan investasi, kemudahan untuk produk-produk yang berkaitan dengan export. Dan, alangkah baiknya apabila dalam RAPBN 2025 ini kita fokus tidak semuanya dikerjakan,” pungkas Jokowi.

Bisnis.com, JAKARTA – Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi, Hasan Nasbi buka suara perihal kabar pemangkasan anggaran makan siang bergizi gratis menjadi Rp7.500 per anak.

Menurutnya, kabar tersebut merupakan pernyataan pribadi ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan dan bukan pernyataan resmi Tim Sinkronisasi.

“Itu hanya pernyataan atau mungkin saja ide dari ekonom tersebut. Bukan statement resmi dari tim,” kata Hasan dalam keterangannya, Jumat (19/7/2024).

Dia menyatakan bahwa fokus Prabowo-Gibran adalah memberikan menu makanan yang bergizi sesuai standar kecukupan gizi yang ditentukan ahli.

Pemenuhan standar gizi disebutnya akan menyesuaikan dengan ketersediaan bahan makanan dengan menu lokal dari berbagai daerah di Indonesia.

Sementara itu, mengenai alokasi anggaran, pihaknya tengah menampung berbagai masukan dan dan belum menetapkan angka tertentu.

“Semua sedang dikaji dan diuji coba dengan sangat detail oleh Dewan Pakar. Sampai saat ini belum ada angka tertentu yang menjadi patokan, sebab yang menjadi tolok ukur kita adalah ketercukupan gizi,” pungkas Hasan.

Berdasarkan catatan Bisnis, pemerintah telah merencanakan anggaran senilai Rp71 triliun untuk makan bergizi gratis pada tahun pertama pemerintahan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming atau pada 2025.

Ekonom Verdhana Sekuritas, Heriyanto Irawan mengaku bahwa angka Rp71 triliun yang sejalan dengan menjaga defisit di bawah 3% dari PDB, memang sudah dibahas dengan Prabowo.

Dirinya mendapatkan informasi dari tim sinkronisasi Prabowo-Gibran, yang menyebutkan adanya potensi pemangkasan biaya makan bergizi gratis dari Rp15.000 per anak menjadi Rp9.000 atau bahkan Rp7.500 per anak. Pasalnya, implementasi program tersebut mesti dilakukan secara bertahap.

“Tugasnya presiden terpilih ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kah? kira kira begitu,” ungkapnya dalam acara Market Outlook 2024, Selasa (16/7/2024).

Respons Gibran

Wakil Presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka juga telah buka suara soal wacana pemangkasan anggaran makan siang gratis.

"Kemudian tugasnya Pak Presiden terpilih ke tim ekonomi ini adalah untuk memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa enggak diturunin, lebih hemat dari Rp15.000 mungkin ke Rp9.000, ke Rp7.500 kira-kira begitu,” katanya dikutip dari Youtube Mandiri Investasi, Kamis (18/7/2024).

Menaggapi hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka menyebut bahwa sampai saat ini belum ada kepastian mengenai pemangkasan anggaran.

"Kata siapa, tunggu kepastiannya dulu," kata Gibran saat ditanya soal pemangkasan anggaran program makan bergizi di Solo, Kamis (18/7), dikutip dari Antara.

Karena belum pasti, Gibran meminta media massa untuk tidak memberitakan hal yang belum pasti.

"Ditunggu dulu, jangan memberitakan hal-hal yang belum pasti," ucap Gibran.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa anggaran makan siang gratis senilai Rp15.000/porsi sudah ideal dan sudah diujicobakan di beberapa tempat.

"Termasuk Solo hari Senin ada uji coba makan siang gratis. Nanti saya ajak ya," kata Gibran.

Pihaknya pun sudah melibatkan banyak ahli gizi dan meminta adanya masukan dari orang tua murid, murid, maupun guru soal program tersebut.

"Kalau ada masukan monggo disampaikan ke kami. Nanti saya ajak uji coba ya," pungkasnya.

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan hingga saat ini anggaran makan siang gratis masih sesuai dengan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yaitu Rp71 triliun Namun, ia menyebutkan implementasi program itu bersifat fleksibel atau bisa berubah.

"Nanti implementasi kan punya fleksibilitas. (Tapi) dalam RPABN masih sama (Rp15 ribu)," jelasnya ketika ditemui di Kantor Kementerian Perekonomian, Jakarta, Selasa (16/7/2024).

Sebagai informasi, potensi berubahnya alokasi anggaran makan bergizi gratis atau MBG itu sebelumnya diungkapkan olej Ekonom Verdhana Sekuritas Heriyanto Irawan, dalam acara Mandiri Market Outlook 2024.

Heriyanto mengklaim pernah diajak diskusi dengan tim ekonom Prabowo-Gibran terkait anggaran MBG itu.

"Menurut saya menarik buat saya adalah setelah dikomunikasikan angka itu Rp71 triliun, kemudian tugasnya presiden elected ke tim ekonominya itu memikirkan apakah biaya makanan per hari itu bisa nggak diturunin lebih hemat dari Rp15.000, mungkin ke Rp 9.000, ke Rp 7.500 kah? kira-kira begitu," jelas Heriyanto.

Namun, Heriyanto memastikan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih menginginkan program ini dapat maksimal menyentuh setiap anak sekolah di Indonesia.

"Yang saya ambil sebagai hal yang penting adalah pemikiran beliau itu adalah mendorong programnya di dalam keterbatasan itu, keterbatasan di dalam Rp 71 triliun itu," tutup Heriyanto.

REPUBLIKA.CO.ID, oleh Frederikus Bata, Muhammad Nursyamsi, Antara

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa pemerintah menargetkan pengetatan penggunaan subsidi bahan bakar minyak pada 17 Agustus 2024. Lewat langkah pengetatan itu, diharapkan dapat mengurangi jumlah penyaluran subsidi kepada orang yang tidak berhak.

“Pemberian subsidi yang tidak tepat. Itu sekarang Pertamina sudah menyiapkan. Kami berharap 17 Agustus ini, kami sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kami kurangi,” ujar Luhut sebagaimana dikutip melalui akun instagram resminya, @luhut.pandjaitan, yang dipantau dari Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Pernyataan tersebut ia sampaikan ketika membahas permasalahan penggunaan bensin yang berhubungan dengan defisit APBN 2024. Ia meyakini, dengan pengetatan penerima subsidi, pemerintah dapat menghemat APBN 2024.

Selain memperketat penyaluran BBM bersubsidi, Luhut juga mengungkapkan bahwa pemerintah sedang berencana untuk mendorong alternatif pengganti bensin melalui bioetanol. Luhut meyakini bahwa penggunaan bioetanol tidak hanya mampu mengurangi kadar polusi udara. Tingkat sulfur yang dimiliki bahan bakar alternatif ini juga tergolong rendah.

“Itu akan mengurangi orang yang sakit ISPA (Infeksi saluran pernapasan akut),” kata Luhut.

Apabila Indonesia berhasil mengurangi kadar sulfur dengan menggunakan bioetanol, Luhut meyakini jumlah penderita ISPA bisa ditekan dan pembayaran BPJS untuk penyakit tersebut bisa menghemat APBN. “Itu juga bisa menghemat sampai Rp38 triliun,” ucap dia.

Luhut mengingatkan defisit APBN 2024 diproyeksi akan lebih besar dari target yang telah ditetapkan. Defisit APBN menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan dan keseimbangan anggaran negara, kata dia.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati melaporkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) mengalami defisit sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) pada semester I-2024. Hal itu diungkapkannya saat rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR di Jakarta, Senin (8/7/2024).

“Sampai dengan semester I-2024, defisit APBN masih terjaga sebesar Rp77,3 triliun atau 0,34 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih mencatatkan surplus sebesar Ro162,7 triliun,” kata Sri Mulyani.

Pendapatan negara pada semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320,7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2 persen (year-on-year/yoy). Penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir angkat bicara mengenai rencana pembatasan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM). Erick menyampaikan pembatasan ditujukan agar subsidi BUMN menjadi lebih tepat sasaran.

"Ya kita sedang menunggu perpres 191, jangan sampai BBM ini digunakan oleh orang yang mampu tetapi mendapatkan BBM bersubsidi," ujar Erick, di Jakarta, Rabu (10/7/2024).

Tak hanya BBM bersubsidi, Erick juga mendorong pembatasan subsidi juga dapat dilakukan terhadap listrik maupun LPG. Erick menilai hal ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang kurang mampu.

"Jangan sampai listrik juga salah sasaran, di rumah-rumah, perusahaan-perusahaan besar sama dengan yang rumahnya kurang baik, seperti contoh pemain timnas U-16 Alberto rumahnya seperti itu, listrik subsidi, tapi sama dengan orang yang rumahnya sebesar ini, kan tidak adil," ucap Erick.

Oleh karena itu, Erick menyebut BUMN menyambut positif rencana pembatasan BBM bersubsidi. Erick memastikan BUMN berkomitmen menjalankan arahan pemerintah terkait kebijakan penyaluran BBM bersubsidi.

"Saya tunggu saja karena kan harus ada kebijakannya, ingat BUMN ini korporasi bukan pengambil kebijakan. Jadi kita sangat mendukung Perpres 191 untuk segera didorong, tidak hanya buat BBM tapi kita berharap juga buat gas karena LPG impornya tinggi sekali sekarang," sambung mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick juga mendorong implementasi Perpres Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional Dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (biofuel). Hal ini selaras dengan ikhtiar Indonesia meningkatkan bahan bakar yang lebih ramah terhadap lingkungan.

"Nature based ini bisa jadi solusi karena ke depan Indonesia tidak mau terlalu banyak impor minyak mentah, apalagi kita punya gula dan sawit yang bagus," sambung Erick.

Erick menyampaikan, Kementerian BUMN sejak awal sangat mendukung rencana jangka panjang pemerintah dalam program subsidi yang lebih tepat sasaran. Erick menilai hal ini dapat memberikan manfaat besar bagi negara dan masyarakat.

"Sisa dananya bisa untuk program lain mendukung pengembangan SDM, jadi jangan masyarakat dididik hanya konsumtif tapi IQ rendah sekali artinya asupan gizi untuk perbaikan program pendidikan, kesehatan ibu dan anak harus jadi prioritas ke depan kalau tidak mau kalah dari bangsa lain," kata Erick.

JAKARTA, investor.id – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengajukan tambahan anggaran Rp 598,9 triliun ke Kementerian Keuangan. Anggaran ini merupakan akumulasi dari permintaan Kementerian/Lembaga (K/L) yang merupakan mitra Komisi I sampai Komisi XI DPR. Nantinya, anggaran tersebut akan dimasukan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

“Bapak Ibu (anggota Badan Anggaran) semua sudah setuju (Postur APBN 2025), nanti Pak Muhidin (Wakil Ketua Banggar) serahkan Rp 598,9 triliun belanja pusat dari Komisi I hingga XI. Usulannya Rp 598,9 triliun tanpa menambah defisit,” ungkap Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam rapat kerja di Gedung DPR pada Kamis (4/7/2024).

APBN 2025 menjadi APBN transisi dan merupakan APBN baseline karena memberikan kesempatan terhadap pemerintah baru untuk merealisasikan program kerja. Dari hasil pembahasan Kerangka Ekonomi Makro Pokok Pokok Kebijakan Fiskal 2025 antara panitia kerja (panja) Banggar DPR dan pemerintah menyepakati bahwa defisit pada postur makro fiskal 2025 menjadi berkisar 2,29%-2,82% dari PDB dari yang sebelumnya di kisaran 2,45%-2,82% dari PDB.

Sementara itu, pendapatan negara di kisaran 12,3%-12,36% dari PDB, belanja negara di kisaran 14,59%-15,18% dari PDB dan keseimbangan primer dalam kisaran 0,15%-0,61% dari PDB.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menuturkan pengajuan tambahan anggaran ini berasal dari hasil rapat pagu indikatif K/L dengan seluruh komisi I sampai XI DPR. Nantinya permintaan anggaran ini akan diselaraskan dengan penyusunan RAPBN 2025. “Itu tadi dikumpulkan oleh Banggar (dari) seluruh pembicaraan komisi I-XI. itu angka angkanya yang dikumpulkan,” tutur Suahasil.

Dirjen Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan, penyusunan pengajuan anggaran ini dilakukan setelah ada diskusi antara komisi-komisi di DPR bersama K/L terkait. Dia bilang, pemerintah akan memutar otak agar bisa memasukan tambahan anggaran tersebut ke RAPBN 2025.

“K/L selalu ada komunikasi dengan komisi-komisi, mereka mau ada kegiatan, terus kalau komisinya setuju, mereka catat itu semua terus diserahkan ke Banggar untuk dipertimbangkan,” kata Isa.

Anggaran Beberapa K/L Dipangkas

Adapun terdapat beberapa K/L yang anggarannya dipangkas untuk tahun 2025 mendatang. Pertama, Kementerian Investasi/BKPM yang saat ini dipimpin Bahlil Lahadalia dengan anggaran sebesar Rp 1,22 triliun menjadi Rp 681 miliar.

Kedua, Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang saat ini ini dipimpin oleh Zulkifli Hasan alias Zulhas. Kementerian ini mendapat pagu anggaran senilai Rp 1,65 triliun pada 2025 mendatang, lebih rendah dari tahun 2024 yang sebesar Rp 2 triliun.

Ketiga, ada Kementerian Pertanian (Kementan). Pos pemerintahan yang dipimpin oleh Amran Sulaiman ini anggarannya dikurangi Sri Mulyani dari Rp 14,6 triliun pada 2024 menjadi Rp 8,06 triliun untuk tahun 2025.

Keempat, terkait Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang anggarannya dipangkas dari Rp 3,76 triliun menjadi Rp 2,51 triliun. Selanjutnya kelima, ada Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan anggaran tahun 2025 sebesar Rp 24,76 triliun. Padahal sebelumnya, kementerian yang dipimpin oleh Budi Karya Sumadi ini mencatat anggaran sebesar Rp 38,47 triliun.

Adapun Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Kementerian ESDM) juga tercatat anggarannya dipangkas. Kementerian yang saat ini dipimpin Arifin Tasrif mendapat anggaran sebesar Rp 3,90 triliun pada 2025, dari sebelumnya Rp 6,77 triliun.

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News