Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Balikpapan (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Pada Oktober 2024 lalu, BBN Airlines Indonesia selaku Badan Usaha Angkutan Udara (BUAU) telah melaksanakan penerbangan niaga berjadwal dengan rute penerbangan perdana Jakarta (CGK) - Denpasar (DPS) diikuti dengan rute Jakarta (CGK) - Surabaya (SUB) dan Jakarta (CGK) - Banjarmasin (BPN).

Secara umum, rute tersebut dilayani hampir setiap hari dalam seminggu. Masih terdapat 1 (satu) rute lagi Jakarta (CGK) - Pontianak (PNK) yang direncanakan terbang perdana pada tanggal 15 November 2024.

Terkait dengan rute (CGK) - (BPN) sesuai data produksi, sejak tanggal 29 Oktober 2024 sudah tidak beroperasi lagi dikarenakan permintaan pasar (demand) yang kurang dengan load factor rata-rata 20%-25%.

"Kami menghimbau kepada BBN Airlines Indonesia agar dapat memberikan informasi yang jelas kepada penumpang dan memastikan hak penumpang terpenuhi dengan mengembalikan uang tiket secara penuh (100%) kepada penumpang, dan tidak melakukan penjualan kembali. Tindakan ini mencerminkan perhatian maskapai terhadap kepuasan dan kepercayaan pelanggan," kata Plt. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Lukman F. Laisa dalam siaran pers.

Selaku regulator, Ditjen Hubud terus mendorong BUAU untuk menyesuaikan layanan mereka sesuai dengan permintaan pasar. Lukman menuturkan keputusan yang diambil oleh BBN Airlines Indonesia dengan menghentikan rute penerbangan yang rendah load factornya merupakan hal yang wajar sesuai dinamika pasar, asalkan tidak merugikan calon penumpang.

Kehadiran maskapai BBN Airlines Indonesia diharapkan dapat memberikan akses dan pilihan bagi masyarakat pengguna jasa transportasi udara dan menunjukkan kemajuan positif sektor penerbangan di Indonesia.

Lebih lanjut Lukman menyampaikan akan mendukung langkah-langkah yang diambil oleh setiap maskapai dalam menghadirkan penerbangan niaga berjadwal di Indonesia, dan berharap semua pihak dapat bekerja sama dalam menjaga kualitas layanan penerbangan, serta terus berinovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Keputusan yang bijak dalam manajemen rute dan respons terhadap pasar adalah kunci keberhasilan industri penerbangan nasional. Tak lupa, aspek penting dalam penerbangan yaitu keselamatan, keamanan dan kenyamanan adalah nomor satu," ucapnya.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memberikan pesan kepada para pegawai Kementerian ESDM untuk menjadikan rasa kekeluargaan sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam menjalankan tugas di Kementerian ESDM. Bahlil mengaku, dalam sebulan lebih bertugas sebagai menteri melihat adanya ego sektoral di antara Direktur Jenderal.

"Kalau sudah ada kekeluargaan, rasa saling memiliki. Saya melihat satu bulan lebih di Kementerian ESDM masih ada ego-ego sektoral antara masing-masing Dirjen dan pegawai-pegawai Dirjen," katanya dalam acara ESDM Fun Run di TMII Jakarta, Minggu (13/10/2024).

Bahlil mengatakan, jika satu sakit maka semua harus sakit. Dia bilang, jadi ada yang senang, maka harus berbagi kesenangan.

"Kalau satu sakit, semuanya harus merasa sakit. Kalau satu senang, harus berbagi kesenangan kepada yang belum senang. Jangan ada dirjen yang mata air dan ada dirjen yang air mata," ungkapnya.

Menurutnya, semuanya harus menjadi satu kesatuan Kementerian ESDM. Ia meminta pegawai untuk membangun kekompakan.

"Kita harus menjadi satu kesatuan bahwa Kementerian ESDM adalah satu mata air dan satu air mata. Itu Bapak-Ibu semua. Jadi bangun kekompakan kerja baik," ungkapnya.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat perizinan berusaha aktif hingga Oktober 2024 sebanyak 14.386 unit kapal perikanan. Adapun jumlah ini meningkat sekitar 19% dari tahun sebelumnya, yang sebagian besar berasal dari kapal-kapal hasil migrasi.

Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Lotharia Latif menjelaskan hal ini terjadi karena adanya peningkatan kesadaran pelaku usaha untuk mematuhi aturan yang berlaku. Salah satunya terkait migrasi kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut menjadi izin pusat.

"Semula banyak kapal perikanan yang beroperasi di atas 12 mil laut belum memiliki perizinan berusaha sesuai ketentuan yang berlaku. Sampai saat ini, kapal yang bermigrasi menjadi izin pusat sudah berjumlah 6.892 kapal," ungkap Latif dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Latif meyakini peningkatan jumlah perizinan ini akan meningkatkan perolehan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam. Selain itu, capaian ini juga menjadi hal positif untuk menyongsong kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota yang akan segera diimplementasikan.

Capaian ini, kata Latif, merupakan hasil sinergi antara pelaku usaha dan pemerintah berjalan dengan baik. Dia berharap kolaborasi ini akan mewujudkan industri perikanan yang semakin tertata.

Latif mengungkapkan proses perizinan berusaha saat ini telah dilakukan secara online penuh, tanpa tatap muka, dan elektronik (paperless). Dalam proses ini, sistem perizinan di DJPT telah terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS) secara single sign on (SSO).

"Sebelum tahun 2020, permohonan dilakukan secara manual. Berkas permohonan diserahkan di loket sehingga pelaku usaha harus datang beberapa kali ke Jakarta dari mulai pemasukan dokumen sampai dengan pengambilan izin. Proses ini membutuhkan waktu dan biaya yang tidak efisien," jelas Latif.

Latif menambahkan, perizinan berusaha yang semakin baik akan mendukung tata kelola perikanan tangkap yang semakin terukur, maju, dan berkelanjutan. Hal ini juga menjadi bukti ekonomi dan ekologi dapat berjalan berdampingan.

"Kini, semuanya dilakukan secara online penuh melalui aplikasi berbasis web dari kedudukan masing-masing. Bahkan layanan saat ini kami buka selama 24 jam dan setiap hari termasuk hari libur. Di samping itu, aplikasi juga terus kami sempurnakan agar semakin memudahkan bagi nelayan dan pelaku usaha," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024