Besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi(UMP) 2025 akan ditentukan di era pemerintahan Prabowo Subianto. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor.

Afriansyah mengatakan, pemerintah terus menggodok kenaikan UMP. Dia memberi sinyal besaran kenaikan UMP akan berada di tangan Prabowo.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024) kemarin.

Ketika ditanya mengenai besaran kenaikannya, Afriansyah enggan menjawab. Dia melempar hal itu kepada Menaker baru di era Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Terkait sosok Menaker baru, Afriansyah tidak mengetahui. Dia bilang belum bertemu dengan sosok yang menempati posisi tersebut. Namun, dia membocorkan siapa pengganti dirinya yakni Immanuel Ebenezer.

"Kalau nggak salah itu (Wamenaker) Immanuel Ebenezer. Kalau menterinya saya belum paham. (Belum ketemu menteri baru?) Belum," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Pemerintah terus menggodok besaran kenaikan upah minimum (UMP) tahun 2025. Wakil Menteri Tenaga Kerja (Wamenaker) Afriansyah Noor memberi sinyal kenaikan UMP itu akan ditentukan di era pemerintahan berikutnya, Prabowo Subianto.

"Sedang dibahas dan digodok," kata Afriansyah saat ditemui di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat (18/10/2024).

Saat ditanya lebih lanjut mengenai besaran dan di masa transisi pemerintahan, dia enggan menanggapi. Dia hanya menyebut agar menanyakan dengan Menaker yang baru di era pemerintah Prabowo.

"Nanti tanyakan dengan menteri yang baru. Nanti saya salah ngomong," jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang merangkap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) ad interim meminta semua pihak menunggu hingga November 2024 untuk hasil pembahasan UMP 2025.

"UMP kan siklusnya di bulan November nanti, jadi kita tunggu saja hasil dari report BPS (Badan Pusat Statistik)," kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (3/10/2024).

Di sisi lain, KSPI dan Partai Buruh meminta pemerintah untuk menaikkan UMK maupun UMP 2025 sebesar 8-10%. Pertimbangannya berdasarkan angka inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan inflasi dalam dua tahun terakhir berada pada kisaran 2,5%, sementara pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2%. Jika digabungkan maka totalnya sekitar 7,7%, yang kemudian dibulatkan menjadi 8% hingga 10%.

"Kenaikan upah minimum yang diusulkan adalah sebesar 8%, namun KSPI mengusulkan penambahan 2% sehingga kenaikannya menjadi 10% untuk daerah-daerah yang memiliki disparitas upah tinggi antara kabupaten/kota yang berdekatan. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan upah di wilayah-wilayah tersebut," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (27/9).

Program Tol Laut yang dibesut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menekan disparitas harga sudah berjalan hampir satu dekade. Program ini diharapkan dapat menurunkan harga bahan pokok di daerah terpencil.

Direktur Jenderal (Dirjen) Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, Moga Simatupang memaparkan sejauh ini data koefisien variasi harga antar wilayah telah turun jumlahnya yang mengindikasikan disparitas harga sudah turun di daerah. Koefisien variasi harga antar wilayah sudah turun dari awalnya 14,2 pada 2015, kini menjadi 10,25 poin.

"Dari 2015 ke 2024 bila dilihat dari koefisien harga variasi sebagai indikator perhitungan kita untuk disparitas harga antar wilayah itu ada penurunan signifikan, 2015 itu 14,2 dan 2024 10,25," ungkap Moga dalam diskusi FMB9 yang disiarkan virtual, Senin (30/9/2024).

Moga melanjutkan rata-rata inflasi nasional saat ini juga sudah berada di bawah sasaran target. Dia menilai hal ini juga menjadi keberhasilan program Tol Laut menjaga harga pangan.

"Kan target sekitar 1,5-3,5% tahun ini saja inflasi 2,15% itu lah capaian Tol Laut ini," beber Moga.

Moga menjelaskan, beberapa daerah yang paling terdampak penurunan harga ada di Papua dan Maluku. Beras menjadi salah satu komoditas pangan yang banyak mengalami penurunan harga.

"Yang jelas itu Papua Pegunungan dan Maluku (menjadi yang paling terdampak penurunan harga), karena Tol Laut bukan hanya kapal besar bersandar tapi disambung ke angkutan perintis dan jembatan udara juga, daerah terpencil yang disparitas harga tinggi bisa turun jauh. Komoditas apa saja? Bisa beras dan produk ikan," beber Moga.

Sayangnya, Moga tak merinci daftar penurunan harga pangan yang terjadi karena Tol Laut. Namun, selama ini pemerintah mengklaim penurunan disparitas harga pangan karena Tol Laut bisa mencapai 30%.