Direktur Utama BNI Royke Tumilaar menilai kebijakan hapus tagih piutang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) pada sektor yang terkait ketahanan pangan khususnya petani dan nelayan dapat mendukung program prioritas pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Langkah ini juga baik bagi keberlanjutan usaha UMKM sehingga berpotensi meningkatkan permintaan kredit ke depan," kata Royke dalam keterangan tertulis, Minggu (10/11/2024).

Dalam memberikan kredit baru, BNI senantiasa selalu berpegang pada prinsip kehati-hatian. Kebijakan itu dipastikan tidak akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan BNI, sebab sebelumnya sudah melalui proses hapus buku.

"Rasio pengembalian (recovery rate) dari sektor-sektor tersebut juga tidak signifikan terhadap fee income perseroan," tuturnya.

Sebagai bank pelat merah, BNI disebut terus mendukung langkah-langkah pemerintah dalam mengoptimalkan sektor UMKM lebih berdaya guna. Pasalnya sektor tersebut menyerap banyak tenaga kerja dan mempunyai kontribusi signifikan bagi perekonomian domestik.

"Mayoritas penyerapan tenaga kerja Indonesia berkaitan dengan UMKM dan segmen ini mempunyai kontribusi signifikan terhadap ekonomi domestik," imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Prabowo Subianto telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) yang menghapus tagihan kredit UMKM di bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan hingga kelautan. Hal itu dilakukan setelah mendengar saran dan aspirasi dari berbagai pihak.

"Pada hari ini, Selasa, 5 November 2024, saya akan tanda tangani PP Nomor 47 2024 tanggal 5 November 2024 tentang Penghapusan Kredit Piutang Macet kepada UMKM di Bidang Pertanian Perkebunan Peternakan dan Kelautan dan UMKM lainnya," kata Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (5/11).

Prabowo berharap kebijakan ini akan membantu memuluskan UMKM di sektor tersebut. Selanjutnya aturan teknisnya bakal ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait.

"Dengan ini pemerintah berharap dapat membantu saudara kita para produsen yang bekerja di pertanian, UMKM dan nelayan yang merupakan produsen pangan. Yang penting mereka bisa memuluskan usaha mereka dan bisa lebih berdaya guna bagi negara. Tentang hal teknis akan ditindaklanjuti oleh kementerian/lembaga terkait," bebernya.

"Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Kita berdoa agar seluruh petani nelayan UMKM di Indonesia dapat bekerja dalam ketenangan dan keyakinan bahwa rakyat Indonesia dapat menghargai para produsen pangan yang penting bagi negara," sambung Prabowo.

Penguatan struktur organisasi KKP dengan memecah Ditjen Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (Ditjen PKRL) menjadi dua bagian sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 193/2024, dinilai sebagai langkah tepat dan visioner. Sebab Indonesia akan dihadapkan pada persoalan 'Urbanization of the Sea' atau urbanisasi laut yang menimbulkan masalah yang kompleks dan dinamis dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang laut.

"Oleh karenanya hadirnya Ditjen Penataan Ruang Laut merupakan jawaban yang tepat dalam menghadapi dan menangani Urbanization of the Sea saat ini dan di masa mendatang," beber Guru Besar IPB University Prof. Akhmad Fauzi dalam keterangannya, Minggu (10/11/2024).

Sesuai Perpres Nomor 193 Tahun 2024 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang terbit pada Jumat 8 November lalu, terjadi perubahan nomenklatur pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut (PKRL). Melalui regulasi itu, PKRL dimekarkan menjadi dua bagian yakni Ditjen Penataan Ruang Laut dan Ditjen Pengelolaan Kelautan.

Prof Akhmad Fauzi mengutarakan urgensi Ditjen Penataan Ruang Laut bahkan sudah dikaji pihaknya sejak setahun lalu. Hal ini karena KKP mengalami masalah Wooden Bucket Syndrom, di mana beban diemban dalam penataan ruang laut tidak sepadan dengan kewenangan kelembagaan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kurang optimalnya kebijakan ruang laut, khususnya yang berkaitan dengan sinergi dan kolaborasi antar lembaga.

Untuk itu, lanjutnya, penguatan kapasitas kelembagaan yang khusus menangani penataan ruang laut menjadi suatu keniscayaan karena beban kerja yang dihadapi KKP saat ini. Peningkatan kapasitas penataan ruang laut pun harus dilakukan baik dari sisi aspek Institutional Arrangement (lingkungan internal dan eksternal), maupun Institutional Governance (efektivitas beban kerja, potensi kontribusi terhadap KKP dan lingkup kerja sama antar lembaga).

"Dari hasil kajian yang kami lakukan terkait dengan isu-isu strategis yang dihadapi menunjukkan banyaknya masalah penataan ruang laut yang berada pada kuadran complex dan complicated yang berimplikasi pada kurang efektifnya kinerja KKP berkaitan dengan penataan ruang laut. Dengan adanya Ditjen Penataan Ruang Laut akan berimplikasi cukup signifikan dalam pengelolaan ruang laut yang lebih baik dan berkeadilan dan berkelanjutan," tuturnya.

Sosok Pemimpin

Menurutnya, sebagai unit kerja baru dengan beban kerja strategis, Ditjen Penataan Ruang Laut KKP sebaiknya dipimpin oleh sosok yang memahami serta menguasai permasalahan dan kebijakan yang berkaitan dengan penataan ruang laut.

Selain itu, sosok tersebut harus memiliki leadership kuat dan integritas yang tinggi. Karena sosok pemimpin yang hanya memahami permasalahan namun tidak dibarengi dengan leadership kuat, tidak akan efektif dalam menjalankan fungsi Ditjen Penataan Ruang Laut.

"Pejabat karir yang sudah lama berkecimpung dalam konteks di atas tentu akan faham luar dalam masalah tata ruang laut. Saya masih berharap bahwa sipil yang memiliki kualifikasi memahami permasalahan dan memiliki pemikiran yang inovatif, disertai kemampuan mengambil keputusan dan integritas yang tinggi, merupakan sosok yang sangat dibutuhkan untuk seorang Dirjen Penataan Ruang Laut," tutupnya.

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

Indonesia Aquaculture Business Forum 2024

JAKARTA, KOMPAS.com – PT Astra Honda Motor (AHM) resmi meluncurkan New Honda Scoopy dengan pembaruan pada sektor desain dan fitur pada November 2024.

Skutik bergaya retro ini dijual dengan harga resmi Rp 22.525.000 (tipe Fasion dan Energetic) dan Rp 23.230.000 (tipe Prestige dan Stylish).

Bagi yang sedang mengincar New Honda Scoopy, skutik ini bisa dibeli secara kredit dengan DP (Down Payment) yang cukup ringan mulai Rp 2,5 juta.

Dok. AHM New Honda Scoopy

“Dengan DP tersebut cicilannya dari Rp 1,1 jutaan selama 35 kali atau 1,8 jutaan selama 17 kali, tinggal disesuaikan dengan keinginan konsumen,” ujar salah satu tenaga penjual Honda di Jakarta (9/11/2024).

Sementara buat yang ingin DP lebih besar, misal sekitar Rp 3,5 juta, cicilannya menjadi Rp 1 jutaan selama 35 kali dan Rp 1,7 jutaan selama 17 kali.

Untuk diketahui, simulasi kredit tersebut buat Scoopy tipe Fasion dan Energetic. Sedangkan buat tipe Prestige dan Stylish, dengan besaran DP dan tenor yang sama, cicilannya beda sekitar Rp 100.000-an.

Sebagai informasi, buat yang mau melakukan kredit motor biasanya akan diminta fotokopi KTP, fotokopi bukti kepemilikan rumah, dan slip gaji atau surat keterangan penghasilan atau bukti usaha.

Kehadiran Agen Laku Pandai (Layanan Keuangan Tanpa Kantor Cabang) seperti AgenBRILink, berperan penting dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat, khususnya yang berada di wilayah pedesaan dan kawasan yang sulit dijangkau oleh bank.

Melalui AgenBRILink masyarakat dapat menikmati berbagai layanan keuangan, seperti membuka rekening tabungan, melakukan setoran dan penarikan tunai, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga pembelian pulsa tanpa perlu pergi ke kantor cabang bank.

Ilham Dwi Prasetyo menjadi salah satu AgenBRILink yang telah sukses menghadirkan layanan perbankan bagi warga Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Ilham mengatakan awalnya tidak sengaja menemukan informasi tentang keagenan BRILink saat mencari ide bisnis yang direkomendasikan secara online.

"Awalnya saya mencari peluang usaha, dan menemukan info tentang keagenan BRILink di tahun 2022. Setelah mencari informasi lebih lanjut, saya memutuskan untuk mendaftar dan akhirnya berhasil teregistrasi," ungkap Ilham dalam keterangan tertulis, Sabtu (9/11/2024).

Di awal bergabung menjadi Agen BRILink, Ilham menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal menarik pelanggan. Namun, berkat kegigihannya dalam mengenalkan layanan Agen BRILink kepada masyarakat, kini usaha ini semakin dikenal dan dipercaya sebagai "Bank Mini BRI" di wilayah tersebut.

"Keunikan dari AgenBRILink adalah kemampuannya dalam memberikan layanan perbankan lengkap sehingga bisa dianggap seperti Bank Mini BRI," kata Ilham.

Ilham mengaku mendapatkan banyak manfaat, termasuk pelatihan dan seminar yang dipelopori oleh BRI. "Selain penghasilan, saya mendapatkan pengetahuan baru mengenai produk-produk perbankan lainnya yang ada di BRI," tambahnya.

Sementara itu SEVP Ultra Mikro BRI M. Chandra Utama mengapresiasi keberhasilan AgenBRILink di Situbondo ini karena membantu transaksi perbankan masyarakat di sana.

"Keberadaan AgenBRILink seperti yang dikelola Ilham sangat membantu masyarakat dalam mengakses layanan perbankan. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen BRI dalam mendukung perekonomian pedesaan serta memberdayakan ekonomi ultra mikro di seluruh Indonesia. Kami berharap kehadiran AgenBRILink dapat terus memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif," ungkap Chandra.

Chandra mengungkapkan melalui pengembangan layanan hybrid bank, BRI juga telah memperluas jangkauan perbankan ke segmen-segmen masyarakat yang sebelumnya tidak terlayani secara optimal, termasuk masyarakat di daerah terpencil melalui AgenBRILink. Hal ini sesuai dengan misi BRI untuk mendukung inklusi keuangan nasional serta memperkuat ekonomi kerakyatan melalui konsep sharing economy.

Tercatat hingga akhir September 2024, BRI telah memiliki lebih dari 1,02 juta AgenBRILink yang tersebar di 62.227 desa di seluruh Indonesia. Sepanjang Januari hingga September 2024, agen-agen tersebut berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp1.170 triliun yang berasal dari 859 juta transaksi finansial.

UMKM Go Digital Bersama BRI di Desa Tritiro, Sulawesi Selatan

UMKM Go Digital Bersama BRI di Desa Tritiro, Sulawesi Selatan

PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI berhasil menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia. Selain itu bank syariah ini juga berhasil masuk ke jajaran Top 10 Global Islamic Bank dari sisi kapitalisasi pasar.

"Alhamdulillah hampir 4 tahun, jadi 1 Februari 2025 nanti kami akan berulang tahun keempat dan bank ini kita bersyukur perkembangannya sangat baik. Hari ini BSI ada di posisi the best mid-size bank yang ada di Indonesia," kata Direktur Utama BSI Hery Gunardi dalam sambutan peluncuran superapp BYOND by BSI, Sabtu (9/11/2024).

Tak hanya menjadi salah satu bank terbesar dan terpercaya di RI, BSI juga berhasil jadi salah satu bank syariah terbesar di dunia. Di mana BSI berada di posisi ke-9 bank syariah terbesar berdasarkan kapitalisasi pasar.

"Kemudian Alhamdulillah dengan pergerakan harga saham yang terus meningkat, hari ini BSI adalah bank syariah terbesar nomor 9 di dunia berdasarkan market capitalisation," ucapnya.

Lebih lanjut ia juga memaparkan sejumlah kinerja positif BSI, yang mana perbankan berhasil mencatatkan pertumbuhan laba bersih di atas 21%. Kemudian angka Non Perfoming Financing (NPF) perusahaan yang masih sangat rendah yakni di bawah 2%.

"Kita di posisi September yang lalu, a
Alhamdulillah bisa tumbuh dengan baik. Mungkin BSI adalah bank dengan profit, pertumbuhan profit tertinggi di atas 21% di September tahun lalu," terangnya.

"Kita juga bisa menjaga kualitas pembiayaan kita, NPF di bawah 2%, cost of credit di bawah 1%. Ini adalah bagian persembahan dari kita untuk bagaimana membantu, mendukung, dan juga menjadi energi baru penggerak ekonomi syariah di Indonesia," ucap Hery lagi.

IDXChannel - Menaikkan limit kartu kredit adalah langkah penting untuk meningkatkan kemampuan belanja dan memanfaatkan manfaat kartu dengan lebih baik.

Cara Menaikkan Limit Kartu Kredit Bank

Berikut adalah beberapa cara untuk menaikkan limit kartu kredit Anda:

1. Periksa Kelayakan Anda
Sebelum meminta kenaikan limit, pastikan Anda memenuhi syarat yang ditetapkan oleh bank. Kriteria biasanya mencakup:
- Riwayat pembayaran yang baik
- Pendapatan tetap dan cukup
- Rasio utang yang sehat

2. Tingkatkan Pendapatan Anda
Jika pendapatan Anda meningkat, segera laporkan perubahan tersebut kepada bank. Menaikkan pendapatan yang tercatat dapat meningkatkan kemungkinan persetujuan untuk kenaikan limit.

3. Jaga Riwayat Pembayaran
Pembayaran tepat waktu sangat penting. Riwayat pembayaran yang baik menunjukkan kepada bank bahwa Anda adalah peminjam yang bertanggung jawab, meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan limit yang lebih tinggi.

4. Gunakan Kartu Secara Aktif
Penggunaan kartu secara aktif dan bijaksana dapat menunjukkan kepada bank bahwa Anda membutuhkan limit yang lebih tinggi. Usahakan untuk menggunakan kartu secara teratur, tetapi hindari melebihi 30 persen dari total limit.

5. Ajukan Permintaan Kenaikan Limit
Setelah memenuhi semua kriteria, ajukan permintaan resmi untuk menaikkan limit. Ini bisa dilakukan melalui aplikasi mobile bank, website, atau dengan menghubungi customer service. Sertakan alasan kuat mengapa Anda memerlukan kenaikan limit.

6. Tunggu Waktu yang Tepat
Waktu yang tepat untuk meminta kenaikan limit juga penting. Pertimbangkan untuk melakukannya setelah Anda mendapatkan kenaikan gaji atau setelah beberapa bulan menggunakan kartu dengan baik.

7. Pertimbangkan Kartu Kredit Lain
Jika bank Anda tidak mengabulkan permohonan, Anda bisa mempertimbangkan untuk membuka kartu kredit lain dengan limit yang lebih tinggi. Pastikan untuk membandingkan syarat dan manfaat dari setiap kartu.

8. Tetap Memantau Kesehatan Keuangan
Teruslah memantau kesehatan keuangan Anda. Pastikan untuk mengelola utang dan pengeluaran agar tetap dalam batas yang aman. Hal ini juga akan mendukung permohonan kenaikan limit di masa mendatang.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat meningkatkan peluang Anda untuk mendapatkan limit yang lebih tinggi dan mengelola keuangan dengan lebih baik. Pastikan untuk selalu membaca syarat dan ketentuan yang berlaku agar tidak terjebak dalam utang yang berlebihan.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Pemerintah resmi menghapus utang macet bagi usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Penghapusan itu ditandai dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penghapusan Piutang Macet Kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam Bidang Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Perikanan dan Kelautan, serta UMKM Lainnya.

Salah satu syarat UMKM yang dapat dihapuskan utangnya, yakni nasabah dari bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), seperti Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Mandiri, Bank Tabungan Negara (BTN). Sejalan dengan itu, sejumlah bank pelat merah pun menanggapi terkait aturan tersebut.

1. Bank BRI

Direktur Bisnis Mikro Bank BRI Supari mengatakan pihaknya menyambut baik dan mengapresiasi langkah cepat Pemerintah dengan diterbitkannya beleid tersebut. Saat ini, pihaknya tengah menunggu salinan PP lalu akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal.

"Saat ini BRI tengah menunggu salinan PP tersebut dan selanjutnya BRI akan mempersiapkan perangkat kebijakan internal agar kebijakan dimaksud dapat diimplementasikan dengan baik," kata Supari kepada detikcom, Rabu (6/11/2024) lalu.

Dengan adanya kebijakan ini, Supari menilai pelaku UMKM yang sebelumnya tidak bisa mendapatkan pembiayaan karena masuk dalam daftar hitam, kini dapat memiliki kesempatan kembali untuk mengakses pembiayaan. Namun, pelaku UMKM itu harus memiliki potensi untuk bisa melanjutkan dan mengembangkan usahanya.

Di samping itu kebijakan ini juga diharapkan dapat menguntungkan pelaku UMKM dan juga dapat menjadi sumber pertumbuhan baru bagi BRI. BRI optimis bahwa dengan adanya sinergi yang baik antara pemerintah dan sektor keuangan dapat mendorong kemajuan pelaku usaha khususnya UMKM Indonesia, serta mewujudkan ekonomi kerakyatan yang inklusif dan berkeadilan," jelas dia.

2. Bank BTN

Senada, Corporate Secretary Bank BTN Ramon Armando juga menyambut baik dan mendukung langkah pemerintah. Pihaknya menilai terbitnya beleid tersebut dapat membantu memberi kesempatan kepada UMKM untuk menumbuhkan usahanya kembali melalui fasilitas pembiayaan bank.

"PP dimaksud juga telah mengatur syarat dan ketentuan, antara lain syarat dan ketentuan untuk memitigasi moral hazard. Saat ini BTN sedang mempelajari dan mengkaji PP tersebut untuk bisa dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku terkait prosedur dan tatacara serta mekanisme penghapusan piutang macet UMKM," kata Ramon kepada detikcom.

3. Bank BNI

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan Pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dalam memberikan dukungan kepada sektor UMKM, khususnya di bidang bidang pertanian, kelautan, dan sektor-sektor lainnya.

"Sebagai salah satu bank milik negara, kami selalu berkomitmen untuk mendukung upaya pemerintah dalam memajukan sektor UMKM. Kami terus bekerja sama dengan pemangku kepentingan terkait, untuk memastikan penyaluran kredit kepada UMKM dapat dilakukan dengan optimal dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik," kata Okki dalam keterangan kepada detikcom, Kamis (7/11/2024).

Terkait kebijakan penghapusan utang ini, Okki menjelaskan pihaknya akan menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Dia pun mengaku siap berkoordinasi dengan instansi terkait untuk memahami ketentuan teknis yang berlaku. Dengan begitu, pelaksanaan kebijakan ini dapat berjalan dengan efektif dan sesuai sasaran.

"Kami berharap kebijakan ini dapat memberikan manfaat positif bagi keberlangsungan usaha pelaku UMKM di Indonesia, khususnya yang berada pada sektor-sektor yang mendukung ketahanan pangan dan ekonomi nasional," imbuh Okki.

4. Bank Mandiri

Corporate Secretary PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Teuku Ali Usman, menyampaikan bahwa kebijakan ini sejalan dengan komitmen Bank Mandiri untuk turut memperkuat perekonomian kerakyatan yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia.

"Kebijakan penghapusan piutang macet ini adalah langkah strategis untuk memperkuat daya saing dan kapasitas UMKM di Indonesia secara jangka panjang dan mendorong ekonomi kerakyatan secara luas," ujar Ali dalam keterangan tertulis, Rabu (6/11/2024).

Ali juga menilai, kebijakan tersebut tidak memiliki dampak finansial terhadap neraca dan rugi laba Bank Mandiri karena kredit tersebut telah dihapus buku (write off). Dia menjelaskan berdasarkan analisa historis, rasio pengembalian (recovery rate) debitur hapus buku KUR/KUM khususnya petani dan nelayan nilainya tidak signifikan dibandingkan dengan kinerja keuangan Bank Mandiri.

Ali pun berharap kebijakan ini dapat memberikan kesempatan pada pelaku UMKM untuk kembali produktif dan memperkuat daya saing mereka di pasar.

"Sebagai perusahaan BUMN, kami berkomitmen untuk terus berkontribusi dalam memperkuat perekonomian nasional melalui berbagai program yang inovatif," tutur Ali.

Dengan dukungan penuh terhadap kebijakan ini, Bank Mandiri siap untuk memperkuat akses perbankan bagi petani dan nelayan dalam mendukung program swasembada pangan serta dukungan terhadap program makan bergizi gratis. Hal ini juga dapat mendukung keberlanjutan UMKM di Indonesia dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) buka suara ihwal terdapat 22 penyelenggara fintech P2P lending alias pinjaman online (pinjol) yang memiliki kredit macet (TWP90) di atas 5%.

Sekjen AFPI Tiar Karbala mengatakan bahwa perlu dipahami fintech lending pada dasarnya memang melayani segmen dengan profil risiko yang cenderung tinggi.

"Kondisi ekonomi yang melambat, kenaikan tingkat inflasi, serta perubahan kondisi finansial pribadi peminjam dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat pembayaran cicilan menjadi lebih sulit," kata Tiar kepada Bisnis, Jumat (8/11/2024).

Untuk mengatasi situasi ini, Tiar menjelaskan penyelenggara P2P lending anggota AFPI melakukan proses penilaian kredit menggunakan data dan model yang lebih canggih untuk mengidentifikasi risiko kredit.

"Kami juga membagi portofolio pinjaman ke berbagai segmen peminjam dan sektor usaha untuk mengurangi risiko konsentrasi, serta mengadopsi strategi penagihan yang lebih efektif dan efisien," kata Tiar.

Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya OJK Agusman mengatakan OJK telah memberikan surat peringatan kepada 22 penyelenggara P2P lending yang mencatatkan TWP90 di atas 5% dan meminta penyelenggara membuat action plan untuk memperbaiki kualitas pendanaannya.

"OJK juga terus melakukan monitoring terhadap kualitas pendanaan LPBBTI dan akan melakukan tindakan pengawasan termasuk pemberian sanksi administratif dalam hal ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan," kata Agusman.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati angkat bicara mengenai penambahan dua Direktorat Jenderal (Ditjen) di bawah Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Penambahan itu terdiri dari Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal, serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Sri Mulyani menerangkan, Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal adalah perubahan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang dihapus. Perubahan dari Badan ke Ditjen ini karena tugasnya yang banyak membuat kebijakan (policy).

"Kenapa kok diubah dari Badan menjadi Ditjen? Karena nomenklatur menurut Menpan-RB, kalau Badan itu nggak bikin policy, padahal (BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah jadi Direktorat Jenderal," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTA, Jumat (8/11/2024).

Sri Mulyani menyebut posisi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal otomatis akan diisi oleh Febrio Nathan Kacaribu yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BKF. Nantinya secara resmi akan dilakukan pelantikan.

"Pak Febrio ada dimana karena Badannya sudah hilang? Badannya menjadi Ditjen, jadi tetap aja itu menjadi Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal," jelas Sri Mulyani.

Sementara untuk keberadaan Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan, Sri Mulyani menyebut untuk memperkuat peranan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK).

"Untuk lebih memperkuat peranan Kemenkeu yang sebagai sekretaris KSSK dari sisi sektor keuangan dan terutama untuk internasional juga," tuturnya.

Penambahan dua Ditjen itu tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang berlaku sejak diundangkan 5 November 2024. Aturan itu menggantikan aturan sebelumnya yang berada dalam Perpres Nomor 57 Tahun 2020.

Selain itu, ada tambahan satu badan yaitu Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan. Keberadaannya menambah Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Dengan begitu, susunan organisasi Kemenkeu terdiri atas Sekretariat Jenderal; Ditjen Strategi Ekonomi dan Fiskal; Ditjen Anggaran; Ditjen Pajak; Ditjen Bea dan Cukai; Ditjen Perbendaharaan; Ditjen Kekayaan Negara; Ditjen Perimbangan Keuangan; Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko; serta Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan.

Kemudian di bawahnya lagi ada Inspektorat Jenderal; Badan Teknologi, Informasi dan Intelijen Keuangan; serta Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.Sementara susunan di level Staf Ahli jumlahnya masih tetap sembilan, namun Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi Informasi dihapus dan digantikan menjadi Staf Ahli Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman dan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Doddy Hanggodo telah menandatangani Kesepakatan Bersama di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Kementan) di Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini.

Kesepakatan itu memfokuskan dukungan infrastruktur dalam sektor pertanian untuk mengoptimalkan produksi pangan dalam negeri sesuai dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menjadikan swasembada pangan sebagai salah satu prioritas utama pemerintah.

Sinergi antara Kementan dan Kementerian PU melibatkan koordinasi program, sinkronisasi anggaran, pengelolaan irigasi, pencetakan sawah, dan pertukaran data sebagai langkah konkret untuk memperkuat langkah pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan. Amran menekankan pentingnya kolaborasi antara Kementan dan Kementerian PU menghadapi tantangan ketahanan pangan.

"Hari ini adalah awal dari kerjasama krusial untuk mencapai target yang diamanatkan Presiden Prabowo, yaitu Indonesia mencapai swasembada pangan secepat-cepatnya. Tanpa dukungan dari Kementerian PU, langkah Kementerian Pertanian akan terbatas. Tapi kalau Kementerian PU berhasil, pertanian Indonesia juga akan berhasil," kata Amran dalam keterangan tertulis, Jumat (8/11/2024).

Menurutnya, kesepakatan ini memungkinkan Kementan untuk mengoptimalkan seluruh lahan yang ada. Dia menyebutkan bahwa dengan adanya dukungan dari Kementerian PU, produksi pertanian dapat meningkat secara signifikan.

"Rencana kami adalah meningkatkan indeks pertanaman di seluruh lahan eksisting, terutama di lahan tadah hujan, dari satu kali menjadi dua hingga tiga kali. Jika kita berhasil menggarap satu juta hektare lahan dengan indeks tanam yang meningkat, perkiraan kami, Indonesia bisa menghasilkan tambahan lima juta ton gabah," tuturnya.

Amran menjelaskan pentingnya integrasi program. Kementan akan menyediakan dukungan teknis dan sumber daya seperti benih, pupuk, dan traktor, sedangkan Kementerian PU berperan dalam memastikan pasokan air yang memadai melalui pembangunan dan pengelolaan infrastruktur irigasi. Dengan demikian, lahan yang ada bisa dimaksimalkan melalui pemanfaatan air yang optimal.

"Kita harapkan Kementerian PU sebagai tandem yang kuat bagi Kementan dalam mendukung kebutuhan irigasi. Di Kementan, kami memiliki Badan Penyuluhan dan SDM Pertanian yang berperan dalam memberikan pendampingan kepada petani, Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian untuk bantuan alat dan sarana produksi, serta Ditjen Tanaman Pangan untuk penyediaan benih. Setiap unit akan fokus pada perannya masing-masing dalam kerangka besar ini," ungkapnya.

Lebih lanjut, Mentan Amran meminta Kementan dan Kementerian PU akan membentuk tim gabungan yang melibatkan Balai Wilayah Sungai (BWS) di bawah Kementerian PU dan tim Kementan. Tim ini diharapkan dapat bekerja sama dengan efektif untuk memastikan bahwa setiap proyek dapat diselaraskan secara baik dari perencanaan hingga pelaksanaan.

"Kami di Kementerian PU akan mendukung penuh setiap program yang menjadi target Kementan. Kami adalah 'tukang' yang siap mensupport, tetapi Menteri Pertanianlah yang menjadi pemimpin dalam sektor ini," ujar Doddy.Sementara itu, Menteri PU Doddy Hanggodo dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa pihaknya siap memberikan dukungan penuh untuk mencapai target swasembada pangan sesuai arahan Presiden Prabowo.

Dia menambahkan bahwa Kementerian PU akan melakukan refocusing anggaran untuk mendukung kebutuhan infrastruktur pertanian.

Kementerian PU juga akan mengkoordinasikan peta wilayah yang akan menjadi target kerja bersama Kementan. Dengan demikian, kedua kementerian akan bekerja di atas peta yang sama dan dapat menyesuaikan rencana proyek mereka secara efektif

"Kami akan memastikan seluruh bendungan dan irigasi yang berada di bawah kewenangan kami dapat berfungsi secara optimal untuk cetak sawah maupun intensifikasi lahan pertanian," tutup Doddy.

Paylater kini menjadi salah satu pilihan pendanaan masyarakat Indonesia. Dikutip dari laporan Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan Paylater oleh perusahaan multifinance mencapai Rp 8,24 triliun pada September 2024, naik 103,40% yoy.

Pertumbuhan ini menunjukkan kepercayaan masyarakat yang semakin tinggi terhadap Paylater sebagai metode pembayaran pilihan, termasuk untuk kebutuhan sehari-hari. Dalam Laporan Perilaku Pengguna Paylater Indonesia 2024, tercatat bahwa 42,1% pengguna memanfaatkan layanan ini untuk memudahkan pembelian kebutuhan bulanan dan tambahan lainnya.

Di tengah tantangan ekonomi saat ini, percepatan penyaluran kredit menjadi salah satu instrumen penting untuk meningkatkan konsumsi masyarakat.. Dalam hal ini, Paylater sebagai layanan kredit digital yang memiliki berbagai kemudahan, dinilai dapat menstimulasi konsumsi masyarakat.

Menanggapi fenomena ini, Nailul Huda, Ekonom dan Direktur Ekonomi Digital CELIOS, mengatakan, "Ketika daya beli masyarakat menurun, namun kebutuhan yang cenderung tetap, masyarakat akan mencari pembiayaan untuk membantu pemenuhan kebutuhan tersebut. Bagi mereka yang kesulitan mendapatkan akses kredit konvensional, mereka akan mengandalkan pembiayaan alternatif. Salah satu yang banyak digunakan adalah Buy Now Pay Later (BNPL)." Huda pun menyoroti kemudahan yang ditawarkan oleh Paylater.

"Meningkatnya penggunaan Paylater dipengaruhi oleh kemudahan akses melalui smartphone dan penyaluran pembiayaan yang cepat dan fleksibel. Sistem penyaluran limit kredit yang cepat dan fleksibel serta diiringi dengan sistem credit scoring yang prudent, membuat Paylater jadi alat keuangan yang relevan serta menjadi bantalan pembiayaan bagi masyarakat di tengah ketidakpastian ekonomi," ujar Huda.

Sejalan dengan pentingnya akses kredit di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini, Indina Andamari, SVP Marketing & Communications Kredivo, menyatakan bahwa Kredivo terus berkomitmen membuka akses kredit yang aman, fleksibel, dan terjangkau bagi lebih banyak masyarakat.

Meskipun demikian, Indina mengajak pengguna untuk bijak dalam menggunakannya, "Meski Paylater menawarkan berbagai kemudahan dan manfaat terutama di kondisi ekonomi saat ini, kami terus memberikan edukasi kepada pengguna bahwa kebijaksanaan dalam penggunaannya sangat penting untuk menghindari dampak negatif dari Paylater," ujar dia.

Hal senada juga diungkapkan oleh Nailul Huda. "Setiap instrumen keuangan, termasuk Paylater, memiliki risiko dan dampak negatif jika tidak digunakan dengan bijak. Namun, apabila digunakan secara bijak untuk pemenuhan kebutuhan, Paylater dapat membantu masyarakat untuk mengatur keuangan secara lebih baik hingga meningkatkan skor kredit pengguna supaya bisa mengakses produk keuangan lainnya, khususnya produk perbankan. Oleh karena itu, saya menggarisbawahi pentingnya pemahaman pengguna terkait manfaat dan risiko Paylater, yang tentunya juga didukung edukasi secara konsisten. Masyarakat perlu memahami mengenai batas kemampuan bayar mereka sehingga tidak menimbulkan dampak negatif dari pembiayaan dari manapun, termasuk dari Paylater," jelas Huda.

Dari uraian tersebut, Huda menuturkan bahwa terdapat tiga peran penting dari Paylater. Pertama, Paylater mengatasi keterbatasan dana, terutama untuk masyarakat underbanked. Kedua, membantu keuangan masyarakat, dengan sistem dan cicilan yang fleksibel. Ketiga, memperluas akses finansial masyarakat untuk bisa masuk ke ekosistem keuangan. Optimalkan dampak positif penggunaan, penyedia Paylater perlu prioritaskan manajemen risiko Dengan daya beli masyarakat yang masih lemah saat ini, penyedia layanan Paylater diharapkan dapat menyalurkan kredit secara selektif. Hal ini semakin penting mengingat laporan terbaru dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan bahwa NPF (non-performing financing) gross Paylater mencapai 2,60% pada September 2024, naik dibandingkan angka Agustus 2024 yang sebesar 2,52%.

"Ketika penyaluran pembiayaan meningkat, pasti terdapat potensi peningkatan NPF. Meskipun demikian, saya melihat bahwa kenaikan NPF Paylater saat ini masih berada dalam batas yang aman, masih di bawah 5%. Dalam hal ini, saya menekankan pentingnya penyedia Paylater untuk prioritaskan manajemen risiko dan konsisten melakukan credit scoring yang dapat menggambarkan kemampuan bayar seseorang secara lebih akurat, sehingga potensi peningkatan NPF bisa diminimalisir," tanggap Huda.

Sebagai salah satu pelaku industri, Kredivo pun memprioritaskan penerapan prinsip responsible lending untuk menjaga NPF Kredivo tetap sejalan dengan rata-rata industri. "Dengan bantuan sistem manajemen risiko berbasiskan Artificial Intelligence (AI), Kredivo hanya akan memberikan pembiayaan kepada pengguna yang benar-benar layak dan memiliki kemampuan bayar yang mumpuni. Selain itu, Kredivo juga secara konsisten mengevaluasi skor kredit pengguna (Kredivo Score) untuk memprediksi potensi gagal bayar oleh pengguna dengan lebih akurat dan cepat. Sistem ini diharapkan dapat membuat para pengguna Kredivo dapat memanfaatkan layanan Kredivo secara maksimal," jelas Indina.