Bisnis.com, JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) menyatakan masih belum bisa mengungkap sumber dana suap dari kasus dugaan korupsi pada vonis bebas Ronald Tannur.

Dirdik Jampidsus Kejagung RI, Abdul Qohar mengatakan, alasannya belum bisa mengungkap itu lantaran masih melakukan pendalaman terkait sumber dana suap tersebut.

"Nanti pada saatnya akan kami ungkap. Ini belum tahapannya. Sabar, yang pasti beri kesempatan kami untuk bekerja," ujar Abdul di Kejagung, Rabu (23/10/2024).

Kendati demikian, Abdul mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyita uang miliaran di kediaman sejumlah tersangka dalam kasus ini.

Menurutnya, uang yang telah disita tersebut diduga kuat terkait dengan kasus dugaan suap dalam vonis bebas yang dilakukan tiga hakim PN Surabaya.

"Uang yang telah kami sita, diduga kuat. Bahwa uang itu berasal dari pengacara Tannur. Itu dibuktikan dengan bagaimana dia transaksi tukar uang asing, bagaimana catatan yang ada, bagaimana barang bukti elektronik yang ada di sana," pungkasnya.

Sebagai informasi, tiga hakim yang telah ditetapkan sebagai tersangka yaitu Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo.

Adapun, pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat (LR) juga turut ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Keempat tersangka ini kemudian ditahan selama 20 hari ke depan untuk keperluan penyidikan.

DENPASAR, iNews.id - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan vonis bebas kepada I Nyoman Sukena terdakwa pemelihara landak Jawa, Kamis (19/9/2024). Mendengar putusan tersebut, Nyoman Sukena langsung sujud syukur di persidangan.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan kesatu dan memerintahkan agar mengeluarkannya dari tahanan," ujar Ketua Majelis Hakim PN Denpasar Ida Bagus Bamadewa dalam persidangan, Kamis (19/9/2024).

Menurut hakim, terdakwa I Nyoman Sukena dalam perkara memelihara satwa dilindungi landak Jawa tidak terbukti dan tidak ada niat bathiniah untuk melakukan kejahatan seperti yang dimaksud dalam dakwaan.

Majelis hakim juga mempertimbangkan tuntukan jaksa yang menuntut terdakwa dibebaskan. Selain itu dalam amar putusan, hakim juga menyatakan kasus ini hendaknya menjadi pembelajaran bagi penegak hukum untuk mengedepankan restorative justice sehingga kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum bisa lebih dirasakan masyarakat.

Seusai divonis bebas, Sukena mengaku lega dan berterima kasih kepada semua pihak.

Baca Juga

Sukena Pemelihara Landak Jawa Semringah usai Hakim Tangguhkan Penahanannya

"Puji syujur kepada Tuhan dan semua lapisan masyarakat. Intinya saya sudah bebas," ujar Sukena.

Kuasa hukum Sukena, Gede Pasek Suardika mengatakan, dalam pertimbangan hakim di kasus ini menjadi pembelajaran bagi aparat penegak hukum.

"Kalau kita dengar pertimbangan hakim, kasus ini hendaknya menjadi pembelajaram bagi penegak hukum untuk mengedepankan restorative justice," ucapnya.

Laksmi istri I Nyoman Sukena tampak menangis bahagia melihat istrinya dibebaskan. Dia berterima kasih kepada semua pihak atas dukungan yang diberikan.

Sebelumnya, I Nyoman Sukena ditangkap penyidik Direktorat Kriminal Khusus Polda Bali karena menemukan landak tanpa dokumen resmi di kediamanya di Banjar Karang Dalem II Desa Adat Bongkasa Pertiwi. Ditemukan satwa dilindungi landak Jawa sebanyak empat ekor.

Editor: Donald Karouw

SURABAYA, iNews.id - Kejaksaan Negeri Surabaya melakukan upaya hukum kasasi atas vonis bebas terdakwa kasus penganiayaan dan pembunuhan Gregorius Ronald Tannur. 

Kasasi tersebut didaftarkan langsung jaksa penuntut umum (JPU) ke sentra pelayanan satu pintu Pengadilan Negeri (PN) Surabaya, Senin (5/8/2024).

Pendaftaran kasasi ini dilakukan setelah dalam 12 hari setelah putusan bebas terdakwa oleh majelis hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri Surabaya, Putu Arya Wibisana mengatakan, setelah mendaftarkan kasasi selanjutnya akan menyusun memori kasasi yang nantinya akan dilakukan ekspose di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Timur.

“Setelah memori kasasi selesai akan dikirimkan ke PN Surabaya untuk diteruskan ke mahkamah agung (MA),” katanya.

Kasi intel juga menyebut isi memori kasasi tentunya tidak jauh dari vonis hakim di antaranya tidak ada saksi yang mengetahui meninggalnya korban di lokasi dan mengenai akibat meninggalnya korban karena alkohol yang ada di dalam lambung.

“Kami berharap mahkamah agung (MA) bisa mengevaluasi dan melakukan koreksi terhadap putusan hakim agar bisa memberi keadilan seadil-adilnya kepada korban,” ujarnya.

Sebelumnya, Ketua Majelis Hakim PN Surabaya, Erintuah Damanik dalam amar putusannya menyatakan, terdakwa Ronald Tannur tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

Terdakwa juga dianggap masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban disaat masa-masa kritis. Hal itu dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum diatas," ujarnya, Rabu (24/7/2024).

Hakim lantas meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk segera membebaskan terdakwa dari tahanan, segera setelah putusan dibacakan. "Memerintahkan untuk membebaskan terdakwa segera setelah putusan ini dibacakan," katanya.

Diketahui, Ronald dan Dini adalah pasangan kekasih yang diketahui telah menjalin asmara selama 5 bulan. Peristiwa tragis ini terjadi saat keduanya bersama-sama di Blackhole KTV Surabaya, di mana terjadi perselisihan yang berujung pada penganiayaan dan akhirnya menyebabkan kematian Dini.

Sebelum meninggal, Dini sempat membagikan curahan hatinya tentang kematian di akun TikTok-nya dan juga mengirimkan pesan suara kepada temannya yang mengungkapkan bahwa ia baru saja menjadi korban penganiayaan oleh kekasihnya.

Editor: Kastolani Marzuki

JAKARTA, KOMPAS.com - Kakak kandung Hakim Agung Gazalba Saleh, Edi Ilham, menolak memberi kesaksian atas dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) adiknya.

Pernyataan itu Edi sampaikan ketika dihadirkan sebagai saksi Gazalba Saleh di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Seperti biasa, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Fahzal Hendri memeriksa identitas para saksi yang dihadirkan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kepada majelis hakim, Edi mengaku mengenal Gazalba.

"Ada hubungan keluarga?" tanya Fahzal, Senin (5/8/2024).

"Saya kakak kandungnya, Yang Mulia," jawab Edi.

Fahzal lantas menjelaskan kepada Edi mengenai haknya sebagai saksi yang memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.

Ia diperbolehkan mengundurkan diri atau tetap memberikan keterangan, tetapi tanpa disumpah.

"Sesuai dengan surat saya kemarin, Yang Mulia, saya mengundurkan diri," ujar Edi.

"Mengundurkan diri?" timbal Fahzal.

"Iya sebagai saksi," jawab Edi.

Fahzal kemudian meminta tanggapan Jaksa KPK terkait sikap Edi yang menolak memberikan kesaksian karena hubungan darah.

Merespons hal itu, Jaksa KPK meminta Edi tetap dimintai keterangan di muka sidang meskipun tidak disumpah.

"Menurut kami, karena keterangan saksi ini penting, kami mengusulkan untuk dapat didengarkan keterangannya," kata Jaksa KPK.

Fahzal kemudian menjelaskan kepada Edi bahwa dirinya akan tetap dimintai keterangan tanpa sumpah.

Meski demikian, ia mengingatkan Edi tetap memberikan keterangan dengan benar.

Dalam perkara ini, Gazalba Saleh didakwa menerima gratifikasi Rp 650 juta terkait pengurusan perkara di MA.

Gazalba diduga menerima gratifikasi itu bersama-sama pengacara yang berkantor di Wonokromo, Surabaya, yakni Ahmad Riyadh.

Uang ratusan juta itu diterima dari Galba Saleh lantaran diduga mengurus kasasi di MA atas nama Jawahirul Fuad.

"Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan Ahmad Riyadh menerima gratifikasi berupa uang sejumlah Rp 650.000.000 haruslah dianggap suap karena berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas terdakwa,” kata jaksa KPK Wahyu Dwi Oktafianto di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, 6 Mei 2024.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Yudisial (KY) sudah membentuk Tim Investigasi untuk mengusut Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur.

Ronald Tannur merupakan anak eks anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Tim Investigasi KY terus bekerja untuk mencoba mencari informasi dan mengumpulkan bukti-bukti," kata Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata, Jumat (2/8/2024).

Mukti menjelaskan, Tim Investigasi KY bakal bekerja untuk mendalami dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tersebut.

KY tidak akan masuk terkait teknis yudisial terkait putusan bebas tersebut. Lembaga Pengawas Kehakiman ini hanya akan melihat apakah ada pelanggaran etik di balik putusan tersebut.

"Namun, karena sifatnya investigasi, kami hanya bisa memberi keterangan on progress dikarenakan sifat kerahasiaan hasil investigasi ini, semoga publik dapat memahami," kata Mukti.

"KY akan terus bekerja demi tegaknya hukum," tegas Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta itu.

Selain KY, Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) juga menerjunkan tim ke Surabaya, Jawa Timur untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang membebaskan Ronald Tannur.

Kepala Bawas MA Sugiyanto menjelaskan, tim pemeriksa bakal mendalami dugaan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tersebut.

Sekretaris MA (Sekma) itu mengatakan, saat ini tim pemeriksa tengah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang dilaporkan.

Dalam mengusut kasus ini, Bawas MA bakal mendalami dugaan pelanggaran etik dalam penjatuhan putusan bebas tersebut.

"Untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran KEPPH dalam penjatuhan putusan perkara tersebut atau tidak," kata Sugiyanto.

Pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan oleh Ronald Tannur yang diterima Bawas MA.

Keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur ke Bawas MA, Rabu (31/7/2024).

Kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura mengatakan, laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mereka ke Komisi Yudisial (KY) pada Senin (29/7/2024) lalu.

“Kami tambahkan saat ini, kami melaporkan tiga hakim tersebut ke Badan Pengawasan Agung di Mahkamah Agung,” kata Dimas di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Rabu.

Dimas menyebutkan, materi laporan yang dilayangkan oleh keluarga Dini berkaitan dengan sifat dan etika hakim dalam proses persidangan.

Ia menyebutkan, selama pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada sikap-sikap hakim yang tendensius, misalnya menghentikan saksi yang sedang memberikan keterangan.

"Terbukti dari hasil pertimbangan hakim kami ketahui, dari putusan yang bisa kita baca, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim,” kata Dimas.

Dimas menyatakan, perilaku hakim tersebut menandakan proses persidangan tidak berjalan dengan adil.

"Bagaimana (perilaku) hakim pada saat bersidang itu menurut kami tidak berjalan dengan fair, tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana,” ujar Dimas.

Tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul.

Mereka membebaskan Ronald karena menilai Ronald tidak terbukti menganiaya pacarnya, Dini Sefra Afriyanti, hingga meninggal dunia.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," ujar Erintuah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) menerjunkan tim ke Surabaya, Jawa Timur, untuk memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur.

Ronald merupakan anak eks anggota DPR Fraksi PKB Edward Tannur yang menjadi terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya yang diduga menyebabkan korban meninggal dunia.

"Dalam waktu dekat tim akan segera meluncur ke Surabaya untuk melakukan pendalaman dan pemeriksaan kepada pihak-pihak terkait dan para terlapor," kata Kepala Bawas MA, Sugiyanto, Jumat (2/8/2024).

Sugiyanto menjelaskan, tim pemeriksa bertugas mendalami dugaan adanya pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) yang dilakukan oleh Majelis Hakim PN Surabaya tersebut.

Sekretaris MA (Sekma) itu mengatakan, saat ini, tim pemeriksa tengah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan pendalaman terhadap Majelis Hakim yang dilaporkan.

"Untuk memastikan apakah benar ada pelanggaran KEPPH dalam penjatuhan putusan perkara tersebut atau tidak," kata Sugiyanto.

Pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan oleh Ronald Tannur yang diterima Bawas MA, Rabu (31/7/2024).

Kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura mengatakan, laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mereka ke Komisi Yudisial (KY) pada Senin (29/7/2024) lalu.

“Kami tambahkan saat ini, kami melaporkan tiga hakim tersebut ke Badan Pengawasan Agung di Mahkamah Agung,” kata Dimas di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Rabu.

Dimas menyebutkan, materi laporan yang dilayangkan oleh keluarga Dini berkaitan dengan sifat dan etika hakim dalam proses persidangan.

Ia menyebutkan, selama pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada sikap-sikap hakim yang tendensius, misalnya menghentikan saksi yang sedang memberikan keterangan.

"Terbukti dari hasil pertimbangan hakim kami ketahui, dari putusan yang bisa kita baca, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim,” kata Dimas.

Dimas menyatakan, perilaku hakim tersebut menandakan proses persidangan tidak berjalan dengan adil.

"Bagaimana (perilaku) hakim pada saat bersidang itu menurut kami tidak berjalan dengan fair, tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana,” ujar Dimas.

Tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul.

Mereka membebaskan Ronald karena menilai Ronald tidak terbukti menganiaya pacarnya, Dini Sefra Afriyanti, hingga meninggal dunia.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," ujar Erintuah.

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawasan (Bawas) Mahkamah Agung (MA) bakal memeriksa Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang membebaskan Gregorius Ronald Tannur.

Ronald Tannur merupakan terdakwa kasus penganiayaan terhadap kekasihnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia.

Pemeriksaan ini merupakan tindaklanjut dari laporan keluarga Dini Sera Afriyanti, korban penganiayaan oleh Ronald Tannur yang diterima Bawas MA.

"Terkait dengan pengaduan terhadap majelis hakim pemeriksa perkara atas nama terdakwa Ronald Tannur baru saja masuk," kata Kepala Bawas MA, Sugiyanto, Jumat (2/8/2024).

Usai menerima pengaduan itu, kata Sugiyanto, Bawas langsung melakukan penelaahan dan membentuk tim pemeriksa.

Sekretaris MA (Sekma) ini mengatakan, tim pemeriksa tengah mengumpulkan bahan-bahan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim yang dilaporkan.

"Saat ini tim pemeriksa sudah mulai bekerja mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan untuk keperluan pemeriksaan para terlapor," kata Sugiyanto.

Keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur ke Bawas MA, Rabu (31/7/2024).

Kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura mengatakan, laporan ini merupakan tindak lanjut dari laporan mereka ke Komisi Yudisial (KY) pada Senin (29/7/2024) lalu.

“Kami tambahkan saat ini, kami melaporkan tiga hakim tersebut ke Badan Pengawasan Agung di Mahkamah Agung,” kata Dimas di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Rabu.

KOMPAS.com/ZINTAN Pihak keluarga Dini Sera Afriyanti melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur ke Badan Pengawas Mahkamah Agung (MA), Rabu (31/7/2024). Kuasa hukum keluarga Dini, Dimas Yemahura mengatakan, laporan ini merupakan tindaklanjut dari laporan mereka ke Komisi Yudisial (KY), Senin (29/7/2024).

Dimas menyebutkan, materi laporan yang dilayangkan oleh keluarga Dini berkaitan dengan sifat dan etika hakim dalam proses persidangan.

Ia menyebutkan, selama pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada sikap-sikap hakim yang tendensius, misalnya menghentikan saksi yang sedang memberikan keterangan.

"Terbukti dari hasil pertimbangan hakim kami ketahui, dari putusan yang bisa kita baca, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim,” kata Dimas.

Dimas menyatakan, perilaku hakim tersebut menandakan proses persidangan tidak berjalan dengan adil.

"Bagaimana (perilaku) hakim pada saat bersidang itu menurut kami tidak berjalan dengan fair, tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana,” ujar Dimas.

Tiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tannur adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul.

Mereka membebaskan Ronald karena menilai Ronald tidak terbukti menganiaya pacarnya, Dini Sefra Afriyanti, hingga meninggal dunia.

"Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP," ucap Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik.

"Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas," ujar Erintuah.

“MEMBEBASKAN Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum... ”, demikian salah satu isi amar Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby tanggal 24 Juli 2024, yang Penulis peroleh dari laman website Direktori Putusan Mahkamah Agung RI.

Putusan Majelis Hakim yang diketuai oleh Erintuah Damanik tersebut, sontak memantik polemik dan kemarahan masyarakat.

Bagaimana tidak, keadilan yang cukup lama ditunggu oleh masyarakat yang mengikuti proses kasus ini, khususnya keluarga korban almh. Dini Sera Afrianti, seolah sirna seketika.

Padahal, dakwaan yang diajukan oleh jaksa (penuntut umum) sudah cukup berlapis, dengan membuat formulasi dakwaan kombinasi (secara alternatif dan kumulatif), yaitu Pasal 338 KUHP (pembunuhan), atau Pasal 351 ayat (3) KUHP (penganiayaan yang mengakibatkan kematian), atau Pasal 359 KUHP (kealpaan yang menyebabkan kematian) dan Pasal 351 ayat (1) KUHP (penganiayaan).

Namun, seluruh pasal dakwaan tersebut dinyatakan tidak terbukti oleh Majelis Hakim.

Dalam pertimbangan hukumnya, keterangan dokter spesialis forensik pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soetomo bahwa kematian korban diakibatkan “luka robek majemuk pada organ hati akibat kekerasan tumpul sehingga terjadi perdarahan”, sama sekali tidak meyakinkan Majelis Hakim bahwa kematian korban tersebut sebagai akibat dari perbuatan terdakwa yang mengendarai mobil hingga mengakibatkan terlindasnya korban.

Majelis Hakim berpendapat “...dari hasil rekaman CCTV tersebut menunjukkan posisi mobil Terdakwa dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti, sedangkan keberadaan posisi diri Korban Dini Sera Afrianti berada di sebelah kiri di luar dari alur kendaraan yang dikendarai Terdakwa”.

Untuk mendukung pertimbangan hukumnya tersebut, Majelis Hakim mendasarkan pada pendapat satu-satunya ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa, yaitu Eddy Suzendi, ahli keselamatan berkendara atau kecelakaan lalu lintas.

Eddy menjelaskan “ketika seseorang duduk di luar mobil sebelah kiri ..., dan ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva... apabila dalam keadaan tidak terikat atau dalam keadaan bebas, maka dia akan terbuang karena pasti akan terpental. Apabila dia tidak menempel, maka tidak akan ada gesekan aksi”.

“Aroma” kejanggalan

Pada hakikatnya, bagian pertimbangan hukum merupakan nyawa dari putusan pengadilan, atau biasanya disebut juga sebagai mahkotanya putusan.

Pertimbangan hukum yang keliru, sudah pasti akan menghasilkan putusan keliru - untuk tidak mengatakan putusan sesat.

Kekeliruan dalam bagian pertimbangan hukum bisa disebabkan oleh kekeliruan mengenai uraian fakta maupun kekeliruan mengenai penerapan aturan hukum.

Dalam perkara ini, sangat sulit menghindarkan adanya dugaan kejanggalan dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Terlebih lagi dalam Putusan setebal 102 halaman tersebut, sebenarnya terdapat 21 orang yang diperiksa, yaitu 15 orang saksi dan 3 orang ahli dari pihak jaksa (penuntut umum), seorang saksi dan seorang ahli dari pihak terdakwa, dan juga terdakwa sendiri.

Namun, dalam bagian uraian pertimbangan hukum, secara kasat mata terlihat bahwa keterangan para saksi dan pendapat para ahli tidak dinilai secara berimbang oleh Majelis Hakim, karena seolah “hanya” menitikberatkan pada keterangan terdakwa dan juga pendapat ahli yang dihadirkan oleh pihak terdakwa.

Padahal berdasarkan fakta persidangan (khususnya rekaman CCTV), telah terungkap fakta bahwa pada saat mobil terdakwa terparkir, di mana saat itu korban sedang duduk di luar mobil sebelah kiri dan hal tersebut diketahui Ronald Tannur, terdakwa masuk ke dalam mobil, kemudian mobil maju dan belok ke kanan, dan berhenti pada saat korban tergeletak di belakang mobil sebelah kiri dengan posisi tertidur.

Selanjutnya selang beberapa menit kemudian terdakwa turun dan menghampiri korban.

Hal ini juga sebagaimana keterangan Ronald Tannur sendiri yang menyatakan bahwa setelah terdakwa turun dari lantai atas untuk meminta CCTV, terdakwa berencana pulang, sedangkan korban sedang bersandar dekat kendaraan terdakwa.

Saat itu Ronald Tannur melihat dengan jelas keberadaan korban, yaitu pada bagian kiri, dan sebelum terdakwa naik ke ruang kemudi (kursi supir), terdakwa melewati korban, dan menegur korban mengapa di sana.

Ronald Tannur akhirnya sempat mengajak korban pulang, tetapi korban tidak menjawab.

Pada saat terdakwa berada di dalam mobil, terdakwa sempat membuka kaca sedikit dengan maksud mau mengajak pulang, lalu terdakwa menyalakan mobil, melihat dari spion dan klakson, terdakwa berbelok ke kanan menuju arah keluar basement.

Putusan Majelis Hakim yang membebaskan Ronald Tannur dari seluruh dakwaan jaksa (penuntut umum) telah mengesampingkan sejumlah fakta yang sangat krusial dan justru termuat di dalam Putusan itu sendiri, yakni:

Pertama, keberangkatan korban adalah bersama-sama dengan terdakwa ke Blackhole KTV Club Lenmarc.

Kedua, pernyataan terdakwa kepada pihak security yang awalnya menyatakan tidak kenal dengan korban pada saat korban sudah tergeletak tidak berdaya di areal carpark mobil basement Mall Lenmarc.

Kedua, perbuatan terdakwa di depan pihak security yang awalnya ingin meninggalkan korban dengan alasan rumah terdakwa jauh.

Keempat, perbuatan terdakwa yang awalnya meminta pihak security untuk memesan taksi kepada korban, padahal saat itu kondisi korban sudah tidak berdaya.

Kelima, perbuatan terdakwa yang tidak segera membawa korban yang sudah tidak berdaya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pengobatan, melainkan membawa korban dan sempat meninggalkan korban di Lobby Apartmen Orchad Tanglin Lantai GF dalam keadaan di atas kursi roda dan tidak sadarkan diri.

Keenam, perbedaan keterangan terdakwa yang sangat bertolak belakang yang awalnya menyatakan “merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya” sehingga terdakwa turun dan melihat korban sudah tergeletak di tengah jalan (sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan jaksa/penuntut umum), namun di dalam persidangan keterangan terdakwa tersebut berubah drastis dengan menyatakan “terdakwa meyakini tidak mendengar suara apapun saat mengendarai mobilnya, terdakwa baru mengetahui korban tergeletak pada saat terdakwa akan memakai seatbelt lalu terdakwa melihat dari spion tengah dan berhenti”.

Belum lagi sejumlah fakta lainnya pada saat terjadinya peristiwa tersebut, yaitu tidak ada orang lain yang saat itu berkonflik dengan korban di lokasi kejadian, dan juga tidak ada mobil lain yang saat itu melintas di lokasi kejadian yang telah atau berpotensi melindas korban.

Penulis yakin apabila Majelis Hakim memiliki niat untuk mendalami seluruh fakta krusial tersebut dengan cara melakukan klarifikasi kepada Ronald Tannur, maka seharusnya perkara tersebut tidak berujung pada vonis bebas terhadap terdakwa.

Majelis hakim justru dengan mudahnya menerima perubahan keterangan terdakwa, bahkan menjadikannya sebagai bagian dari pertimbangan hukum.

Sejumlah fakta krusial tersebut telah tergambar adanya perbuatan dan atau niat jahat dari Ronald Tannur terhadap korban, terlepas dari apakah terjadinya kematian korban tersebut dikehendaki atau tidak dikehendaki oleh terdakwa.

Benteng terakhir keadilan

Dengan adanya putusan bebas terhadap terdakwa, maka upaya hukum kasasi kepada Mahkamah Agung yang ditempuh oleh jaksa (penuntut umum) merupakan suatu keharusan.

Sebagai puncak tertinggi lembaga peradilan di Indonesia, Mahkamah Agung perlu segera mengevaluasi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut yang terindikasi telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, khususnya prinsip-prinsip hukum pembuktian.

Apabila nantinya Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut terbukti melanggar hukum dan dibatalkan oleh Mahkamah Agung, maka perlu segera dijatuhkan sanksi hukum yang tegas terhadap para hakim di Pengadilan Negeri Surabaya tersebut.

Sebagai benteng terakhir bagi masyarakat untuk memperoleh keadilan, Mahkamah Agung harus mempunyai inisiatif dan berperan aktif mengungkap kebenaran materil dalam perkara ini, sekaligus memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan yang saat ini sudah berada pada titik terendah.

Jangan sampai cemooh masyarakat yang selama ini sering terdengar, yaitu “tidak perlu tahu hukum, yang penting kenal hakim”, semakin nyata adanya.

Untuk mencegah hal tersebut, maka Putusan yang benar dan adil serta sesuai dengan fakta-fakta persidangan adalah satu-satunya solusinya.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tidak cukup ke Komisi III DPR dan Komisi Yudisial (KY), keluarga almarhum Dini Sera Afriyanti melaporkan tiga hakim yang memvonis bebas terdakwa pembunuhan Ronald Tannur ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung (MA).

Keluarga Dini melaporkan ketiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut ke Bawas MA melalui kuasa hukum mereka, Dimas Yemahura pada Rabu, 31 Juli 2024.

Ketiga hakim yang dilaporkan tersebut adalah Erintuah Damanik, Heru Hanindio dan Mangapul.

Dimas mengungkapkan, materi pelaporan terkait sifat dan etika hakim di dalam proses persidangan.

“Yang kedua adalah bagaimana hakim pada saat bersidang itu, menurut kami, tidak berjalan dengan fair, tidak berjalan dengan bagaimana peradilan itu berjalan dengan adil, jujur, dan bijaksana,” kata Dimas kepada awak media di Kantor Badan Pengawasan MA, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Dimas, saat pemeriksaan saksi dalam persidangan, ada sikap-sikap hakim yang tendensius.

“Menghentikan saksi pada saat memberikan keterangan dan terbukti dari hasil pertimbangan hakim kami ketahui, dari putusan yang bisa kita baca, Anda akan melihat adanya kontradiktif antara fakta hukum dan pertimbangan hakim,” ujarnya.

Mengadu ke DPR, KY dan MA akan dipanggil

Sebelum melapor ke Bawas MA, keluarga Dini sudah berusaha mencari keadilan dengan mendatangi komisi yang membawahi masalah hukum di DPR RI, yakni Komisi III pada Senin, 29 Juli 2024.

Hal itu dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Menurut dia, sejumlah anggota Komisi III setuju menemui keluarga Dini meskipun DPR sedang masa reses.

"Alhamdulilah semua fraksi setuju ya termasuk Pak Adang Fraksi PKS setuju, hari ini hadir, dari korban kami dengar. Lalu, kami sebenarnya juga mengundang pakar hukum pidana Asep Iwan atau Kang Asep, untuk memberikan pendapatnya terkait perkara ini,” ujar Habiburokhman, Senin.

Dia pun menilai bahwa putusan bebas tersebut sangat tidak masuk akal jika dilihat dari rekaman video yang beredar di media sosial.

Sebagai seorang mantan advokat, Habiburokhman mengatakan, hakim seharusnya bisa menggunakan prinsip kesengajaan dengan sadar untuk tetap menghukum Ronald Tannur.

“Semestinya, menurut saya, hakim bisa menerapkan prinsip setidaknya ini prinsip kesengajaan dengan sadar kemungkinan. Jadi kalau kita misalnya tidak berniat membunuh orang, tapi kita sadar apa yang kita lakukan kemungkinan besar bisa mengakibatkan orang meninggal dunia, itu masuk dalam gradasi kesengajaan dengan sadar kemungkinan,” katanya.

Usai melakukan audiensi dengan pihak keluarga korban, Habiburokhman menyebut bahwa Komisi III bakal memanggil KY dan MA secara terpisah.

Kemudian, dia mengungkapkan tiga kesimpulan yang didapatkan dari audiensi bersama keluarga korban dan sejumlah pihak terkait.

Pertama, Komisi III meminta MA dan KY segera memeriksa para hakim (Ketua Majelis: Erintuah Damanik, Anggota: Mangapul, Heru Hanindyo) yang termasuk dalam Majelis Hakim terkait perkara Almarhum Dini Sera Afriyanti (No.454/PID.B/2024/PN SBY) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kedua, Komisi III DPR meminta Jaksa Agung untuk mengajukan Kasasi dengan memori kasasi yang kuat sesuai dengan tugas dan fungsinya, serta mengajukan pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tannur kepada Kemenkumham sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ketiga, Komisi III DPR RI mewajibkan Lembaga Perindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan perlindungan terhadap keluarga korban dan saksi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melapor ke KY

Usai meminta keadilan pada wakil rakyat, keluarga Dini juga melaporkan tiga hakim PN Surabaya yang memvonis bebas Ronald Tannur, terdakwa penganiayaan Dini hingga tewas, ke KY pada hari yang sama, yakni 29 Juli 2024.

"Kami melaporkan ke KY atas tiga majelis hakim yang melakukan pemeriksaan perkara terhadap GRT yang kita tahu bersama sudah diputus bebas,” ujar Dimas Yemahura Alfaraouq.

“Semoga tiga majelis hakim itu segera dilakukan pemeriksaan dan segera dilakukan penindakan dari KY,” katanya lagi.

Sementara itu, Ayah Dini, Ujang Suherman berharap bisa mendapatkan keadilan dari pihak KY atas kasus kematian anaknya.

“Harapannya mudah-mudahan kasus ini cepat selesai dan mudah-mudahan jaksa, hakim dan semua penegak hukum adil,” ujar Ujang.

Ujang menegaskan bahwa pihak keluarga sangat kecewa dengan vonis yang dijatuhkan hakim PN Surabaya terhadap terdakwa yang diduga telah membunuh anaknya, Ronald Tannur.

“Kecewa, walaupun orang bodoh apalagi orang pintar, (bilang) tidak masuk akal gitu (putusannya),” ujar Ujang.

Menanggapi pelaporan tersebut, Juru Bicara KY Mukti Fajar Nur Dewata mengatakan, pihaknya belum mendapatkan salinan putusan perkara penganiayaan Dini Sera Afriyanti oleh terdakwa Ronald Tannur dari PN Surabaya.

Menurut Mukti, salinan putusan lengkap diperlukan KY untuk mendalami apakah ada pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) dalam penanganan perkara tersebut.

“Sehingga, KY belum bisa mendalami dan mempelajari putusan tersebut yang biasanya menjadi indikasi-indikasi untuk kemungkinan adanya pelanggaran KEPPH,” kata Mukti dalam keterangan resminya kepada Kompas.com.

Kejagung Kasasi

Sementara itu, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan bahwa jaksa penuntut umum (JPU) akan melakukan kasasi atas vonis bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, anak anggota DPR Edward Tannur yang didakwa menganiaya pacarnya, Dini Sera Afriyanti (29) hingga meninggal pada 4 Oktober 2023.

"Kita akan mengambil langkah hukum kasasi karena hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Harli Siregar pada 25 Juli 2024.

Harli menyebut, pertimbangan hakim PN Surabaya tidak mempunyai dasar yang jelas dan tidak benar-benar mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU.

"Pertimbangan hakim yang didasarkan hanya pada tidak ada saksi sangat tidak beralasan karena hakim tidak secara utuh mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh JPU misalnya bukti CCTV," ujarnya.

Namun, menurut Harli, JPU juga masih menunggu salinan putusan pengadilan terkait kasus ini sebagai dasar penyusunan memori kasasi.

Harli menyebut, JPU memiliki waktu 14 untuk menyusun dan mengajukan memori kasasi.

"Ada waktu 14 hari untuk menyatakan kasasi dan 14 hari setelah itu untuk mengajukan memori kasasinya," katanya.

Kejadian dan putusan hakim

Kejadian penganiayaan itu bermula ketika Gregorius Ronald Tannur dan pacarnya makan bersama di G-Walk, Lakarsantri, Surabaya pada 3 Oktober 2023 sekitar pukul 18.30 WIB.

Kemudian, keduanya dihubungi oleh seorang teman untuk pergi ke tempat karaoke di Jalan Mayjend Jonosoewojo, Surabaya.

“Pukul 21.00 WIB, DSA dan GRT (Ronald) datang ke tempat karaoke di ruangan tujuh dan bergabung dengan rekannya. Berkaraoke sambil meminum minuman keras," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, dikutip dari Kompas.com pada 6 Oktober 2023.

Namun, Ronald dan korban terlibat cekcok di tempat karaoke tersebut pada 4 Oktober 2023 sekitar pukul 00.10 WIB.

Pasma mengatakan, salah seorang petugas yang berada di dekat lokasi kejadian juga sempat melihat cekcok itu.

"(Ronald) menendang kaki kanan hingga korban terjatuh sampai posisi duduk. Lalu GRT memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras," kata Pasma.

Tak sampai di situ, Ronald masih menganiaya DSA menggunakan mobil bernomor polisi B 1744 VON hingga terseret setidaknya sejauh lima meter.

Namun, dikutip dari laman mahkamahagung.go.id, majelis hakim menilai bahwa dari hasil rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil Ronald dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti.

"Sedangkan keberadaan posisi diri korban Dini Sera Afrianti berada di sebelah kiri di luar dari alur kendaraan yang dikendarai terdakwa," kata Hakim.

Kemudian, majelis hakim mengutip keterangan Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas Eddy Suzendi.

"Bahwa ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi/gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret. Kedua, ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang danketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh".

"Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diamkan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya".

Dengan begitu, majelis hakim pun berpendapat bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum.

"Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut," kata hakim.

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya membebaskan Gregorius Ronald Tannur dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap pasangannya, Dini Sera Afriyanti, hingga meninggal dunia.

Ronald Tannur dinyatakan bebas oleh majelis hakim dari semua tuntutan jaksa penuntut umum dalam persidangan pada Rabu (24/7/2024).

Berikut kronologi dan pertimbangan majelis hakim dalam membebaskan Ronald Tannur dari tuntutan jaksa:

Kronologi

Ronald Tannur adalah anak anggota DPR RI Fraksi PKB, Edward Tannur. Nama Ronald sempat menjadi perhatian publik karena menganiaya kekasihnya, Dini Sera Afrianti pada Rabu (4/10/2023). Penganiayaan dilakukan usai mereka karoake di salah satu club malam di Surabaya.

Video Dini terkapar di basement dalam kondisi tak sadarkan diri pun sempat beredar di emdia sosial. Kasus tersebut berawal saat Ronald dan korban malam malam pada Selasa (3/10/2023) sekitar pukul 18.30 WIB.

Setelah itu keduanya pergi ke tempat karaoke di sekitar Jalan Mayjend Jonosoewojo, Surabaya setelah dihubungi oleh rekannya. Mereka tiba pukul 21.00 WIB dan bergabung dengan tujuh rekannya untuk karaoke dan minum minuman keras.

Pada Rabu (4/10/2023) sekitar pukul 00.30 WIB, Ronald dan kekasihnya terlibat cekcok dan sempat disaksikan oleh petugas yang ada di lokasi kejadian.

"(Ronald) menendang kaki kanan hingga korban terjatuh sampai posisi duduk. Lalu GRT memukul kepala korban dengan menggunakan botol minuman keras," kata Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Pasma Royce, (6/10/2023).

Tak hanya itu, Ronald juga melindas sebagian tubuh kekasihnya dengan mobil mobil bernomor polisi B 1744 VON hingga terseret setidaknya sejauh lima meter. Saat itu pelaku juga sengaja menginjak gas mobil ketika korban masih duduk di lantai dengan bersandar pada pintu mobil.

"Si pelaku melihat korban berada di sisi kendaraan yang sedang duduk. Namun (pelaku) memasuki kemudi kendaraan, tidak ada kata awas dari si pelaku," jelas Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono pada 11 Oktober 2023.

Ia juga mengatakan Ronald sempat memukul kepala korban sebanyak dua kali saat berada di lift menuju basement.

Versi dakwaan

Dalam versi dakwaan disebutkan bahwa saat menuju mobilnya yang tarparkir di basement, Ronald melihat Dini sedang duduk selonjor di sebelah kiri mobil bagian pintu depan.

Lalu Ronald langsung masuk ke mobil Innova bagian pengemudi. Ketika Ronald sudah di dalam mobil, ia menanyakan kepada Dini apakah mau pulang atau tidak.

Namun, karena tidak ada respons dari Dini, hal itu membuat Ronald semakin kesal dan emosi, sehingga ia sengaja langsung menjalankan mobilnya ke arah kanan.

Saat itu, Ronald disebut mengetahui posisi Dini sedang bersandar di mobil sebelah kiri. Namun karena Ronald merasa kesal dan emosi, ia tetap menjalankan mobilnya sehingga mobil yang dikemudikannya melindas Dini.

Selanjutnya, setelah Terdakwa merasakan sesuatu terjadi pada mobilnya, Ronald pun turun dan melihat Dini yang sudah tergeletak di tengah jalan.

Pertimbangan bebas

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengutip keterangan Ahli Keselamatan Berkendara atau Kecelakaan Lalu Lintas Eddy Suzendi.

Berikut paparannya yang dikutip dari laman mahkamahagung.go.id:

"Bahwa ketika seseorang duduk di luar sebelah kendaraan maka dia akan menerima traksi/gesekan dari permukaan yang dia duduk, ketika dia duduk apabila tarikan kuat maka dia akan terseret, kedua ketika kendaraan tersebut berbelok dia akan menerima gaya sentrivugal, yaitu gaya dimana melingkar ada dorongan kearah keluar, dipastikan akan keluar dari kurva, pertama dia akan tertarik tergantung dari penampang yang dia dudukin licin atau kesat dan seretan akan panjang danketika ada gaya sentrifugal maka dia akan terbuang dan menjauh."

"Yang kedua adalah gaya Inersiah yaitu gaya dimana pada saat dia diamkan bergerak tetap secara kedepan dan dari inersiah tersebut maka akan keluar dari gaya."

Atas sejumlah pertimbangan selama jalannya persidangan, majelis hakim menilai bahwa dari hasil rekaman CCTV menunjukkan posisi mobil Ronald dari posisi terparkir, bergerak, dan kemudian berbelok ke kanan, lalu jalan lurus dan berhenti.

"Sedangkan keberadaan posisi diri korban Dini Sera Afrianti berada di sebelah kiri di luar dari alur kendaraan yang dikendarai terdakwa," kata Hakim.

Dengan begitu, karena seluruh unsur dalam dakwaan penuntut umum terhadap Ronald tidak terpenuhi, majelis hakim pun berpendapat bahwa Ronald tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terhadap seluruh dakwaan penuntut umum.

"Menimbang bahwa oleh karena seluruh dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti, maka terdakwa harus dinyatakan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut," kata hakim.

Bisnis.com, JAKARTA — Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) menyampaikan alasan pihaknya memvonis bebas Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo.

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh mengatakan Soetikno selaku intermediasi ataucommercial advisorsudah tidak memiliki tanggung jawab dalam pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

"Setelah kedua pesawat tersebut diserahterimakan dan dioperasikan oleh PT Garuda Indonesia Tbk, maka sudah bukan kewenangan dan tanggung jawab terdakwa Soetikno Soedarjo," ujarnya di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Rianto menambahkan, uang sebesar US$1.666.667,46 dan 4.344.363,19 euro yang diperoleh Soetikno tidak masuk dalam pokok perkara kasus. Sebab, uang tersebut merupakan hak milik Soetikno selaku intermediasi dalam pengadaan dua pesawat itu.

Apalagi, hakim juga memiliki pandangan yang sama dengan putusan MA No.3948 pada 21 Desember 2020 yang menilai uang tersebut merupakan fee atau jasa Soetikno selaku intermediary dari tugasnya menjadi commercial advisor agreement dan consultant agreement.

"Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan" hukum tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara tidak terpenuhi pada hari perbuatan terdakwa," pungkasnya.

Sebagai informasi, Soetikno didakwa bersama dengan eks Dirut PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Emirsyah Satar melakukan korupsi terkait pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600.

Namun berbeda dengan Soetikno Soedarjo, Emirsyah Satar harus kembali mendekam dalam jeruji besi usai divonis lima tahun pidana penjara.Selain hukuman penjara, Emirsyah juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan.

Hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar US$86.367,019 dengan subsider dua tahun kurungan.

Bisnis.com, JAKARTA — Mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo divonis bebas dalam kasus pengadaan pesawat CRJ-1000 dan ATR 72-600 di maskapai Garuda Indonesia periode 2011–2021.

Ketua Majelis Hakim Rianto Adam Pontoh menyampaikan pihaknya menilai Soetikno tidak terbukti secara sah melanggar dakwaan primer dan subsider dari Jaksa Kejagung.

Perinciannya, dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No.31/1999 tentang Pemberantasan Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsider Pasal 3 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

"Membebaskan terdakwa Soetikno Soedarjo oleh karena itu dari dakwaan primer maupun dakwaan subsider penuntut umum tersebut," ujar Rianto di PN Tipikor, Rabu (31/7/2024).

Oleh sebab itu, hakim meminta agar Soetikno segera dibebaskan setelah putusan diucapkan. Selain itu, hakim juga memerintahkan jaksa agar memulihkan hak-hak dari Soetikno.

"Memerintahkan terdakwa segera dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan. Memulihkan hak hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya," pungkasnya.

Sebelumnya, JPU Kejagung menuntut pidana penjara terhadap Soetikno selama enam tahun penjara dan denda Rp1 miliar dengan subsider enam bulan pidana.

Selain itu, Soetikno juga dituntut membayar uang pengganti sebesar US$1.666.667,46 dan 4.344.363,19 euro dengan subsider selama tiga tahun pidana.

Sebaliknya, terdakwa lain dalam kasus pengadaan pesawat ini yaitu Eks Direktur Utama PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) Emirsyah Satar telah divonis lima tahun pidana dengan denda Rp500 juta.

Selain hukuman penjara, Emirsyah juga harus membayar denda Rp500 juta dengan subsider tiga bulan. Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman uang pengganti sebesar US$86.367,019 dengan subsider dua tahun kurungan.