Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan mengunjungi pabrik raksasa tekstil Sritex di kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024). Kunjungan dilakukan usai Sritex dinyatakan pailit berdasarkan putusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang.

Pecah tangis pekerja pun terdengar saat pidato terakhir Wamenaker yang menyatakan tak ada PHK terhadap buruh/pekerja.

"Saya pastikan tak ada PHK terhadap buruh PT Sritex. Hal ini disepakati pihak manajemen yang diwakili Iwan Setiawan Lukminto sebagai Owner PT. Sritex," kata pria yang biasa disapa Noel itu dalam keterangan tertulis, Selasa (29/10/2024).

Menurut Noel, kunjungannya ke Kemnaker merupakan bentuk kehadiran pemerintah di tengah-tengah buruh. Oleh karena itu ia meminta agar tidak ada lagi keresahan atau kegelisahan.

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," tuturnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati. "Bagaimanapun pekerjaan itu hak dasar yang harus dipenuhi dan negara tak boleh abai terhadap persoalan ini," sebutnya.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ujar Noel.

Sementara itu, Dirut Sritex Iwan Setiawan Lukminto mengatakan efisiensi yang dilakukan perusahaan berdasarkan keputusan bisnis (market belum ada pembelinya), bukan atas dasar kebangkrutan perusahaan.

"Fokus kami ke depan, ingin terus beroperasi, bukan niat kami untuk menutup pabrik ini. Karena melihat operasional dan kondisi keuangan selama 2 tahun terakhir juga mengalami perbaikan," tutupnya.

Reporter: Barratut Taqiyyah Rafie | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Perusahaan tekstil raksasa, PT Sritexm dinyatakan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Semarang pada Rabu (21/10/2024). Terkait hal ini, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) bergerak cepat merespons kekhawatiran pekerja dan manajemen Sritex.

Melansir Infopublik.id, Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan, mengunjungi pabrik Sritex di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024) untuk memastikan bahwa pemerintah hadir mendampingi pekerja dan perusahaan menghadapi situasi ini.

"Yang jelas, Pemerintah hadir di tengah-tengah buruh dan pengusaha, termasuk Pak Iwan (Direktur Utama (Dirut) PT.Sritex). Tak boleh ada keresahan atau kegelisahan," kata Immanuel.

Dia menegaskan komitmen pemerintah untuk menjaga sektor tekstil tetap beroperasi dan menolak adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

"Bagaimanapun, pekerjaan adalah hak dasar yang harus dipenuhi, dan negara tidak boleh abai terhadap persoalan ini," tegasnya.

Wamenaker juga mengapresiasi optimisme para pekerja dan pihak manajemen yang menilai PHK sebagai hal tabu di lingkungan perusahaan.

"Kalau di luar, PHK adalah momok menakutkan. Tapi bagi pekerja Sritex, PHK adalah hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya," ucapnya.

Suasana emosional mewarnai pertemuan tersebut, dengan sejumlah pekerja tak kuasa menahan air mata saat Immanuel mengonfirmasi bahwa tidak ada PHK yang akan dilakukan. Kepastian ini telah disepakati pihak manajemen yang diwakili oleh Dirut PT Sritex, Iwan Setiawan Lukminto.

Iwan menjelaskan bahwa efisiensi yang dilakukan Sritex merupakan bagian dari keputusan bisnis dan tidak terkait kebangkrutan.

"Fokus kami ke depan adalah terus beroperasi, bukan untuk menutup pabrik. Selama dua tahun terakhir, kondisi keuangan dan operasional kami menunjukkan perbaikan," jelasnya.

Pemerintah sendiri memastikan dukungannya terhadap pekerja dan manajemen Sritex serta menjamin bahwa hak-hak pekerja tetap terpenuhi di tengah upaya mempertahankan operasional perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara ini.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel (Noel) Ebenezer Gerungan memastikan tidak akan ada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Sri Rejeki Isman atau Sritex. Hal ini disampaikan saat dirinya mengunjungi pabrik Sritex Sukoharjo, Jawa Tengah, Senin (28/10/2024).

"Yang jelas Pemerintah, negara hadir di tengah buruh/pekerja. Pemerintah, negara hadir di tengah-tengah pengusaha, khususnya Pak Iwan (Dirut Sritex). Jadi tak boleh lagi ada keresahan atau kegelisahan," kata Noel dalam keterangannya, Selasa (29/10/2024).

Noel mengaku diutus langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk meninjau Pabrik Sritex. Menurutnya hal itu merupakan komitmen Prabowo untuk berada di belakang kepentingan buruh.

"Bapak Presiden Prabowo Subianto mengutus Wamenaker RI untuk mengunjungi PT Sritex sebagai bentuk komitmen Presiden untuk berada di belakang kepentingan buruh," tulis Noel di Instagramnya.

Melalui Kemenaker, kata dia, negara hadir dan menjamin kesejahteraan buruhnya. "Saya pastikan kehadiran negara terhadap hak-hak buruh tidak diabaikan & Saya pastikan tidak ada PHK terhadap Buruh PT Sritex," tegasnya.

Noel menegaskan pemerintah tak akan membiarkan sektor tekstil seperti Sritex lumpuh, bahkan tak boleh ada satupun industri tekstil mati.

Noel menyatakan bangga atas sikap patriotik dan optimistis dari seluruh pekerja dan perusahaan Sritex yang menyebut Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagai hal tabu.

"Kalau di luar, PHK menjadi momok atau monster menakutkan bagi pekerja, tapi bagi pekerja Sritex PHK merupakan hal tabu. Saya bahagia sekali mendengarnya, " ujarnya.