Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Jakarta -

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan kunjungan kerja ke kawasan industri smelter Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Sulawesi Tengah. Immanuel berharap industri smelter berperan aktif mewujudkan pembangunan ketenagakerjaan yang fokus pada perlindungan dan pemenuhan hak pekerja.

Namun sebagai sektor dengan risiko tinggi, industri smelter memerlukan tata kelola yang baik untuk memastikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.

"Industri smelter memiliki potensi besar dalam mendukung ekonomi nasional. Namun, hal ini hanya bisa tercapai jika industri ini mengedepankan norma ketenagakerjaan dan penerapan K3 yang ketat," ujar Immanuel dalam siaran persnya, ditulis Selasa (5/10/2024).

Ia juga menyoroti beberapa isu negatif yang sering mengiringi industri smelter, seperti penggunaan tenaga kerja asing yang tidak sesuai, penerapan K3 yang tidak memadai, serta kondisi hubungan kerja yang kurang kondusif.

Ia meminta industri smelter untuk terus berbenah dan menjadi contoh dalam penerapan norma ketenagakerjaan dan K3 yang baik guna memastikan kelangsungan usaha serta kenyamanan bekerja bagi para tenaga kerja.

Ia juga mengingatkan insiden kecelakaan kerja yang terjadi harus menjadi pelajaran penting. "Keselamatan kerja adalah segalanya. Tidak boleh ada lagi kecelakaan kerja di sektor ini. Perusahaan harus berbenah dan mematuhi regulasi serta SOP yang berlaku," tambahnya.

Selain itu, ia mengajak pengusaha dan serikat pekerja untuk berperan aktif dalam meningkatkan penerapan K3 di industri smelter. Kolaborasi yang kuat antara kedua pihak diharapkan mampu menciptakan standar keselamatan yang tinggi, menjaga kesejahteraan pekerja, dan mendukung produktivitas perusahaan.

Untuk mencegah potensi pelanggaran di industri smelter, Wamenaker memaparkan beberapa langkah konkret yang perlu dijalankan oleh perusahaan. Pertama, seluruh industri smelter diwajibkan menerapkan dan melakukan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) secara terstruktur.

Kedua, perusahaan perlu melakukan pemeriksaan dan pengujian berkala terhadap potensi bahaya di lingkungan kerja, baik yang bersifat fisik, kimia, biologi, ergonomi, maupun psikologi, untuk memastikan keamanan peralatan kerja. Ketiga, mendorong pembentukan Panitia Pembina K3 (P2K3) diharapkan dapat memperkuat pengawasan K3 di tempat kerja.

Keempat, terus melakukan pembinaan untuk memastikan kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan dan K3 di industri smelter. Kelima, perusahaan diharapkan berkontribusi dalam penyediaan tenaga kerja yang kompeten melalui pelatihan kerja untuk skilling, upskilling, dan reskilling. Terakhir, mendorong industri smelter pengembangan forum dialog sosial guna mencegah dan menyelesaikan permasalahan hubungan industrial.

(fdl/fdl)

Pangkalan Bun: BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization (ILO) sukses menggelar Training of Trainers (ToT) metode pelatihan PAOT (participatory action oriented training) K3 bagi 400 peserta yang berasal dari 200 perusahaan di sektor sawit di wilayah Sumatra dan Kalimantan.

Kegiatan yang digelar di Pangkalan Bun, tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian ToT yang sebelumnya juga dilaksanakan di Palembang, Medan, dan Riau sejak 18 September 2024.

Dalam sambutannya, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyebut bahwa meningkatkan pemahaman para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fokus utama BPJS Ketenagakerjaan dalam meredam tingginya angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan. Beliau menyoroti bahwa wilayah Kalimantan, khususnya di Pangkalan Bun, merupakan salah satu daerah dengan jumlah perusahaan sawit yang signifikan. Karena itulah, implementasi K3 di wilayah ini sangat krusial.
Banyaknya pekerja di sektor ini yang terpapar risiko tinggi kecelakaan, penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap pekerja memiliki kesadaran dan keterampilan yang memadai terkait keselamatan kerja, guna mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja, dengan sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar, yaitu 60,5 persen atau sekitar 224 ribu kasus. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 169 ribu kasus. Selain itu, biaya klaim juga meningkat sebesar 24 persen, dengan total manfaat klaim JKK yang dibayarkan mencapai Rp3,02 triliun di tahun 2023, naik dari Rp2,38 triliun pada 2022.

"Namun, saya ingin menekankan bahwa peningkatan klaim kecelakaan kerja ini bukan sekadar angka nominal. Setiap kasus kecelakaan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Pekerja yang mengalami kecelakaan sering kali memerlukan waktu pemulihan yang panjang, yang berarti hilangnya jam kerja dan penurunan efisiensi operasional. Dengan meningkatnya angka klaim, beban finansial bertambah, namun dampak pada produktivitas dan kelangsungan usaha juga sangat signifikan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama," ujar Roswita.

Roswita juga menegaskan bahwa salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kecelakaan kerja adalah melalui pelatihan Training of Trainer (ToT) K3. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan kerja yang mampu menyebarluaskan dan menanamkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara efektif dan meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya K3 dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Dengan lebih banyak pekerja yang terlatih dalam praktik K3, potensi kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian akan semakin banyak pekerja yang bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

Upaya tersebut selaras dengan amanah pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk melaksanakan langkah-langkah promotif preventif guna melindungi seluruh tenaga kerjanya dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

"Kami bangga bahwa rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencetak para pelatih internal yang kompeten, yang akan terus menyebarkan ilmu K3 di perusahaan masing-masing. Semoga hasil dari program ini memberikan manfaat besar dalam menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit,"ujar Roswita.

Sementara itu, National Coordinator ILO, Yunirwan Gah menyampaikan bahwa selama ini sektor kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional dan sumber lapangan kerja bagi sekitar 6 juta pekerja di daerah pedesaan. Indonesia juga tercatat sebagai produsen dan pemilik lahan kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,8 juta hektar.

Di balik itu, Nirwan juga menyoroti resiko tingginya angka penyakit dan kecelakaan kerja di industri kelapa sawit, bahkan banyak di antaranya yang tidak terdokumentasikan.

"Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor pertanian, memiliki risiko yang tinggi dan tergolong sebagai pekerjaan yang berbahaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat dan aman bagi para pekerja," tegas Nirwan.


(Foto: Dok. BPJS Ketenagakerjaan)

Lebih jauh, pihaknya membeberkan bahwa untuk mengatasi risiko tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem dan implementasi manajemen K3 di perusahaan, menumbuhkan budaya K3 yang positif, dan secara bertahap serta berkesinambungan mengedukasi pekerja/buruh dan para pihak yang terlibat di perusahaan untuk dapat berkontribusi maupun berkolaborasi.

Metode pelatihan yang diperkenalkan diharapkan dapat digunakan oleh para perusahaan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang K3 kepada para pekerja di berbagai tingkatan melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi bahaya serta risiko di tempat kerja. Yang pada akhirnya, pekerja pun dapat berperan aktif dalam mengembangkan rencana aksi perbaikan yang praktis, dan mudah dilakukan.

Sembari menutup keterangannya, Nirwan menilai kegiatan kolaboratif antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan ini mampu mendorong sistem kepatuhan sosial yang fokusnya pada K3, dan secara lebih spesifik pada pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Reporter: Tim KONTAN | Editor: Indah Sulistyorini

KONTAN.CO.ID - Pangkalan Bun, 16 Oktober 2024. BPJS Ketenagakerjaan bersama International Labour Organization (ILO) sukses menggelar Training of Trainers (ToT) metode pelatihan PAOT (participatory action oriented training) K3 bagi 400 peserta yang berasal dari 200 perusahaan di sektor sawit di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Kegiatan yang digelar di Pangkalan Bun, tersebut sekaligus menutup seluruh rangkaian ToT yang sebelumnya juga dilaksanakan di Palembang, Medan dan Riau sejak Tanggal 18 September 2024.

Dalam sambutannya, Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Roswita Nilakurnia menyebut bahwa meningkatkan pemahaman para pekerja terhadap keselamatan dan kesehatan kerja (K3) menjadi fokus utama BPJS Ketenagakerjaan dalam meredam tingginya angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan. Beliau menyoroti bahwa wilayah Kalimantan, khususnya di Pangkalan Bun, merupakan salah satu daerah dengan jumlah perusahaan sawit yang signifikan. Karena itulah, implementasi K3 di wilayah ini sangat krusial.

Banyaknya pekerja di sektor ini yang terpapar risiko tinggi kecelakaan, penting bagi BPJS Ketenagakerjaan untuk memastikan setiap pekerja memiliki kesadaran dan keterampilan yang memadai terkait keselamatan kerja, guna mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja secara keseluruhan.

Sepanjang tahun 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja, dengan sektor perkebunan sebagai penyumbang terbesar, yaitu 60,5% atau sekitar 224 ribu kasus. Angka ini mengalami peningkatan signifikan dibandingkan tahun 2022, yang mencatat 169 ribu kasus. Selain itu, biaya klaim juga meningkat sebesar 24%, dengan total manfaat Klaim JKK yang dibayarkan mencapai Rp 3,02 triliun di tahun 2023, naik dari Rp 2,38 triliun pada tahun 2022.

“Namun, saya ingin menekankan bahwa peningkatan klaim kecelakaan kerja ini bukan sekadar angka nominal. Setiap kasus kecelakaan berdampak langsung pada produktivitas tenaga kerja dan perusahaan. Pekerja yang mengalami kecelakaan sering kali memerlukan waktu pemulihan yang panjang, yang berarti hilangnya jam kerja dan penurunan efisiensi operasional. Dengan meningkatnya angka klaim, beban finansial bertambah, namun dampak pada produktivitas dan kelangsungan usaha juga sangat signifikan. Inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama.” ujar Roswita.

Roswita juga menegaskan bahwa salah satu upaya penting dalam menurunkan angka kecelakaan kerja adalah melalui pelatihan Training of Trainer (ToT) K3. Pelatihan ini bertujuan untuk menciptakan agen-agen perubahan di lingkungan kerja yang mampu menyebarluaskan dan menanamkan budaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) secara efektif dan meningkatkan kesadaran pekerja akan pentingnya K3 dan Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Dengan lebih banyak pekerja yang terlatih dalam praktik K3, potensi kecelakaan di tempat kerja dapat diminimalkan, yang pada akhirnya akan meningkatkan keselamatan, produktivitas, dan kesejahteraan secara keseluruhan. Dengan demikian akan semakin banyak pekerja yang bisa Kerja Keras Bebas Cemas.

Upaya tersebut selaras dengan amanah pemerintah yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023, yang mewajibkan setiap pemberi kerja untuk melaksanakan langkah-langkah promotif preventif guna melindungi seluruh tenaga kerjanya dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja.

"Kami bangga bahwa rangkaian kegiatan ini berjalan dengan lancar dan berhasil mencetak para pelatih internal yang kompeten, yang akan terus menyebarkan ilmu K3 di perusahaan masing-masing. Semoga hasil dari program ini memberikan manfaat besar dalam menekan angka kecelakaan kerja, khususnya di sektor perkebunan kelapa sawit,"ujar Roswita.

Sementara itu National Coordinator ILO, Yunirwan Gah menyampaikan bahwa selama ini sektor kelapa sawit menjadi salah satu kontributor utama bagi perekonomian nasional dan sumber lapangan kerja bagi sekitar 6 juta pekerja di daerah pedesaan. Indonesia juga tercatat sebagai produsen dan pemilik lahan kelapa sawit terbesar di dunia dengan luas perkebunan kelapa sawit mencapai 16,8 juta hektar.

Dibalik itu, Nirwan juga menyoroti resiko tingginya angka penyakit dan kecelakaan kerja di industri kelapa sawit, bahkan banyak diantaranya yang tidak terdokumentasikan.

"Pekerjaan di perkebunan kelapa sawit, sebagai salah satu subsektor pertanian, memiliki risiko yang tinggi dan tergolong sebagai pekerjaan yang berbahaya. Hal ini membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak untuk menciptakan kondisi kerja yang selamat dan aman bagi para pekerja,"tegas Nirwan.

Lebih jauh pihaknya membeberkan bahwa untuk mengatasi resiko tingginya angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja tersebut dapat dilakukan dengan meningkatkan sistem dan implementasi manajemen K3 di perusahaan, menumbuhkan budaya K3 yang positif, dan secara bertahap serta berkesinambungan mengedukasi pekerja/buruh dan para pihak yang terlibat di perusahaan untuk dapat berkontribusi maupun berkolaborasi.

Metode pelatihan yang diperkenalkan diharapkan dapat digunakan oleh para perusahaan untuk menyebarluaskan pengetahuan tentang K3 kepada para pekerja di berbagai tingkatan melalui partisipasi aktif dalam mengidentifikasi bahaya serta resiko di tempat kerja. Yang pada akhirnya, pekerja pun dapat berperan aktif dalam mengembangkan rencana aksi perbaikan yang praktis, dan mudah dilakukan.

Sembari menutup keterangannya Nirwan menilai kegiatan kolaboratif antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan ini mampu mendorong sistem kepatuhan sosial yang fokusnya pada K3, dan secara lebih spesifik pada pencegahan penyakit akibat kerja dan penyakit akibat hubungan kerja.

Jakarta -

PT Badak Natural Gas Liquefaction (Badak LNG) kembali dianugerahi penghargaan Patra Nirbhaya Karya Utama dalam ajang Penghargaan Keselamatan Migas 2024. Penghargaan diberikan atas penerapan kebijakan Safety, Health, Environmental, and Quality (SHEQ) dalam aspek K3.

Penghargaan secara langsung diterima oleh Deputy Director Sustainability Badak LNG Mohammad Farouk Riza selaku saat acara seremonial penghargaan yang berlangsung di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Senin (07/10) kemarin.

Selain kebijakan SHEQ, dalam menjalankan kegiatan operasionalnya Badak LNG secara konsisten menerapkan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) untuk mempertahankan keamanan operasional dan mencegah terjadinya fatality, kecelakan besar dan/atau kecelakaan sedang, kerusakan properti, tumpahan minyak, ataupun kejadian yang berdampak luas terhadap lingkungan dan keselamatan umum.

Salah satu bentuk upaya penerapan sistem SMK3 juga tercermin dari program kerja yang secara rutin dilakukan perusahaan seperti mengadakan management inspection serta audit dan resertifikasi SMK3.

"Merupakan suatu kebanggaan bagi kami sekaligus menjadi tantangan kedepannya agar bisa tetap mempertahankan konsistensi dalam menjunjung nilai-nilai keselamatan kerja demi tercapainya operational sustainability perusahaan," ungkap Mohammad Farouq Riza dalam keterangan tertulis, Kamis (10/10/2024).

Ia juga mengungkapkan pencapaian ini tidak lepas dari keterlibatan semua pihak yang telah mendukung penerapan standar keselamatan kerja hingga Badak LNG bisa tetap menjadi yang terbaik hingga saat ini.

"Ini semua berkat kerja sama dan dedikasi serta komitmen yang kuat dari seluruh stakeholders di PT Badak NGL mulai dari pemegang saham, komisaris, dewan direksi, para pekerja, mitra kerja, dan juga serikat pekerja. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh pihak yang telah mendukung," tambahnya.

Dengan diraihnya penghargaan ini, Badak LNG sebagai anak Perusahaan Subholding Upstream Pertamina terus berupaya mempertahankan predikatnya sebagai perusahaan LNG yang aman dan andal dalam setiap rantai operasional bisnis dan produksinya.

Penghargaan ini merupakan penghargaan tahunan yang diberikan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kepada kontraktor, Badan Usaha Hilir dan Penunjang Migas, perseorangan dan/atau kelompok orang yang melakukan usaha di bidang migas atas pencapaian besar dalam menjalankan kegiatan operasional bisnis tanpa adanya kecelakaan kerja.

Selain bentuk apresiasi, penghargaan ini juga menjadi momentum bagi pemerintah untuk menstimulasi peningkatan keselamatan kerja secara khusus pada industri migas.Penghargaan Patra Nirbhaya yang diterima Badak LNG merupakan penghargaan berjenjang dari penghargaan yang telah diperoleh perusahaan pada tahun 2023 yakni Patra Nirbhaya Karya Utama.

Tahun ini, jenjang penghargaan yang diterima adalah Patra Nirbhaya Karya Utama Adinugraha I atas prestasi perusahaan yang berhasil mencapai total 127.109.826 jam kerja aman yang diraih terhitung sejak 8 Desember 2006 hingga 30 April 2024. Dengan begitu, Badak LNG telah sukses dalam mempertahankan capaian jam kerja aman selama lebih dari 17 tahun.

(anl/ega)

Reporter: Noverius Laoli | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Semen Indonesia Tbk (SIG) berkomitmen untuk mengintegrasikan aspek keberlanjutan dalam kegiatan pertambangan, mencakup lingkungan, kesejahteraan masyarakat, serta keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Hal ini dilakukan untuk meminimalisir dampak negatif dan menciptakan manfaat yang luas bagi seluruh pemangku kepentingan.

Direktur Operasi SIG, Reni Wulandari, menjelaskan bahwa dengan menerapkan pertambangan berkelanjutan, perusahaan mengambil tanggung jawab yang lebih besar.

“Peningkatan signifikan tahun ini merupakan wujud semangat continuous improvement yang kami lakukan untuk memastikan aktivitas pertambangan dilakukan dengan aman dan berwawasan lingkungan, serta mengedepankan komunikasi dan menjalin hubungan yang konstruktif dengan masyarakat sekitar,” ungkap Reni dalam siaran pers, Kamis (3/10).

Di Pabrik Tuban, SIG menerapkan metode zero run off untuk menjaga keseimbangan air bawah tanah di area tambang.

Dalam pengelolaan lahan pascatambang, SIG menerapkan inovasi reklamasi dengan sistem alur, menciptakan lubang berbentuk alur yang efisien dan ramah lingkungan. Hingga tahun 2024, SIG telah melakukan revegetasi di Tuban, dengan penanaman 526.563 pohon di lahan seluas 251,80 hektare.

SIG juga menciptakan kawasan Ecopark Kambangsemi untuk pemberdayaan masyarakat, yang mencakup berbagai program seperti perkebunan pisang cavendish, penyulingan kayu putih, dan area peternakan.

Sebagai bagian dari upaya mencapai Nihil Kecelakaan Kerja (zero accident) dan Nihil Penyakit Akibat Kerja (PAK), SIG menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan (SMKP) dan sistem pemantauan operator tambang untuk mencegah kecelakaan akibat kelelahan.

Dari tahun 2022 hingga Agustus 2024, SIG mencatatkan zero accident dan nihil PAK di operasional tambang di Pabrik Tuban dan Pabrik Rembang.

Dengan penerapan teknik pertambangan yang baik, SIG meraih 16 penghargaan pada ajang Good Mining Practice Award 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Jakarta pada 25 September 2024.

Penghargaan tersebut meningkat empat kali lipat dari tahun sebelumnya. Penghargaan yang diraih antara lain kategori pengelolaan lingkungan hidup dan keselamatan pertambangan untuk Pabrik Tuban dan Pabrik Rembang, serta untuk PT Semen Padang, PT Semen Baturaja Tbk, dan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk (SBI).

Reni Wulandari menegaskan, SIG berkomitmen untuk terus menjalankan pertambangan berkelanjutan melalui penerapan kaidah teknik pertambangan yang baik, untuk menciptakan nilai tambah bagi seluruh pemangku kepentingan.

Palembang: Sepanjang 2023, BPJS Ketenagakerjaan mencatat jumlah kecelakaan kerja mencapai 370 ribu kasus. Sebanyak 60,5 persen atau sejumlah 224 ribu kasus di antaranya didominasi oleh sektor perkebunan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan tahun 2022 silam, yakni sebesar 169 ribu kasus.

Untuk menekan laju angka kecelakaan kerja pada sektor tersebut, BPJS Ketenagakerjaan secara konsisten memperkuat penerapan langkah-langkah promotif preventif.

Salah satunya dengan menggandeng International Labour Organization (ILO) untuk menyelenggarakan program Training of Trainers (ToT) bagi perusahaan-perusahaan sawit. Kegiatan tersebut digelar di empat wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan meliputi Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), Sumatera Barat dan Kepulauan Riau (Sumbarriau), Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), serta Kalimantan dengan total peserta sebanyak 400 orang.
National Project Coordinator ILO, Nirwan Gah dalam sambutannya pada kegiatan ToT wilayah Sumbagsel menekankan pentingnya kolaborasi antara sektor swasta dan lembaga publik dalam meningkatkan standar K3 di tempat kerja.

"Kerja sama antara ILO dan BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa perusahaan, khususnya di sektor berisiko tinggi seperti perkebunan sawit, dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman. Implementasi K3 yang baik tidak hanya mencegah kecelakaan kerja, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja," ujarnya

ILO turut mengapresiasi komitmen perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam program ini untuk terus meningkatkan kepatuhan dan menerapkan standar K3 secara konsisten.

Hal ini sejalan dengan amanah pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2023, telah mewajibkan pemberi kerja untuk melaksanakan kegiatan promotif preventif dalam rangka melindungi tenaga kerja dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja, serta bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

Secara terpisah Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sumbagsel, Muhyidin menyampaikan pentingnya peningkatan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban pendaftaran dan kepesertaan aktif di BPJS Ketenagakerjaan.

Pihaknya berharap kegiatan ini dapat peningkatan kesadaran perusahaan terhadap pentingnya kepatuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan dan terwujudnya lingkungan kerja yang aman serta produktif. Dengan pengetahuan yang diberikan, para peserta akan menjadi agen perubahan di perusahaan masing-masing, memastikan bahwa standar K3 diterapkan dengan baik, serta tenaga kerja mendapatkan perlindungan optimal sesuai peraturan.

"Melalui kegiatan ToT ini, kami berharap dapat membentuk pelatih-pelatih internal di perusahaan yang mampu memberikan edukasi berkelanjutan kepada para karyawan mengenai pentingnya K3 dan perlindungan sosial," terang Muhyidin.

Untuk wilayah Sumbagsel, angka kecelakaan kerja di sektor perkebunan mencapai 11 ribu kasus selama tahun 2023, atau naik 30 persen YoY.

BPJS Ketenagakerjaan dan ILO secara kompak berharap perusahaan sawit khususnya dan perusahaan-perusahaan lain pada umumnya di wilayah Sumbagsel dapat semakin proaktif dalam memenuhi kewajiban kepesertaan, serta mengimplementasikan program K3 secara berkelanjutan, demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan terlindungi, sehingga para pekerja bisa Kerja Keras Bebas Cemas.


dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(ROS)

Jakarta: Kementerian Ketenagakerjaan meminta para Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Ahli K3) untuk mengawal implementasi K3 di tempat kerja. Karena sesuai fungsinya, Ahli K3 adalah kepanjangan tangan dari Pengawas Ketenagakerjaan dalam memastikan kepatuhan penerapan K3 di tempat kerja.

Hal tersebut disampaikan Plh. Dirjen Binwasnaker dan K3, Sunardi Manampiar Sinaga, saat membuka kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3, di Jakarta, Selasa, 30 Juli 2024.

"Ahli K3 adalah tenaga teknik berkeahlian khusus dari luar Kemenaker yang bertugas mengawasi ditaatinya Undang Undang Keselamatan Kerja. Selanjutnya, Ahli K3 juga harus mengawal pemenuhan syarat-syarat K3 di tempat kerja masing-masing," kata Sunardi.

(Foto: Dok. Kemenaker)

Menurut Sunardi, peran Ahli K3 sangatlah vital dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja. Oleh karenanya, kemampuan dan kompetensi Ahli K3 harus secara terus menerus diasah dan ditingkatkan, sehingga mereka dapat mengimbangi dinamika dunia usaha dan dunia industri.

"Karena dalam pelaksanaan K3, keahlian dan kompetensi menjadi landasan yang kuat sebagai upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja," katanya.

Sunardi menambahkan, selain melakukan fungsinya dalam mengawasi dan membina K3 di tempat kerja, Ahli K3 juga dituntut agar lebih aktif dan kreatif dalam melakukan sosialisasi dan edukasi terkait K3. Hal ini untuk meningkatkan pemahaman masyarakat umum terkait K3, sehingga dapat menekan kecelakaan kerja.


(Foto: Dok. Kemenaker)

Ia pun kembali menekankan, budaya K3 adalah isu penting bagi bangsa Indonesia mengingat kasus kecelakaan kerja masih cukup tinggi. Sepanjang tahun 2023 tercatat lebih dari 370 ribu kasus kecelakaan kerja terjadi di Indonesia.

"Ini tantangan bagi Ahli K3 untuk bisa membedah, melakukan berbagai strategi, agar angka kecelakaan kerja itu dari tahun ke tahun menurun," imbaunya.

Direktur Bina Kelembagaan K3, Hery Sutanto, mengatakan, kegiatan Peningkatan Kompetensi Ahli K3 Tahun 2024 dilaksanakan secara simultan pada 2024 dengan target dapat meningkatkan 16.230 orang Ahli K3 berkinerja tinggi. Hingga saat ini, pihaknya telah menggelar Peningkatan Kompetensi Ahli K3 sebanyak empat kali.

(ROS)