IDXChannel – Apa itu ekonomi makro? Ekonomi mikro memberikan wawasan yang mendalam tentang bagaimana individu dan perusahaan berinteraksi di pasar.

Dengan memahami dasar-dasar ekonomi mikro, Anda dapat lebih baik menganalisis situasi ekonomi di sekitar Anda dan membuat keputusan yang lebih cerdas dalam kehidupan sehari-hari.

Apa Itu Ekonomi Mikro?

Ekonomi mikro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan sumber daya yang terbatas. Fokus utama dari ekonomi mikro adalah bagaimana keputusan ini mempengaruhi penawaran dan permintaan barang dan jasa, serta bagaimana harga ditentukan di pasar.

Komponen Utama Ekonomi Mikro

Mengutip berbagai sumber, Adapun beberapa komponen utama ekonomi mikro, diantaranya:

1. Permintaan dan Penawaran
Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga, sedangkan penawaran adalah jumlah barang yang ingin dijual produsen. Interaksi antara permintaan dan penawaran menentukan harga pasar.

2. Elastisitas
Elastisitas mengukur seberapa responsif permintaan atau penawaran terhadap perubahan harga. Ini penting untuk memahami dampak perubahan harga pada pendapatan dan pengeluaran konsumen.

3. Teori Produksi
Teori produksi membahas bagaimana perusahaan memproduksi barang dan jasa, termasuk penggunaan faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi. Ini membantu dalam memahami biaya produksi dan skala ekonomi.

4. Biaya dan Manfaat
Konsep biaya dan manfaat adalah kunci dalam pengambilan keputusan. Individu dan perusahaan harus mempertimbangkan biaya dari suatu pilihan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh.

Peran Ekonomi Mikro dalam Kehidupan Sehari-hari

Ekonomi mikro berperan penting dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keputusan konsumen dalam memilih barang hingga kebijakan harga yang ditetapkan oleh perusahaan. Memahami prinsip-prinsip ekonomi mikro dapat membantu individu membuat keputusan yang lebih baik mengenai pengeluaran dan investasi.

(Shifa Nurhaliza Putri)

Salah satu hak negara adalah mencetak uang. Negara adalah satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang, hal ini akan dilakukan oleh bank sentral di setiap negara, demikian dikutip dari buku berjudul 'Keuangan Negara' oleh Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.

Contoh lembaga yang berhak mencetak uang di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), melalui perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Mencetak uang adalah salah satu sumber pembiayaan negara.

detikers, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin agar warganya bisa kaya dan bebas dari utang? Jawabannya adalah negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya.

Apa yang terjadi jika uang terlalu banyak dicetak? Simak jawaban berikut:

Nilai Uang Akan Turun

Ketika pemerintah mencetak yang dalam jumlah besar, nilai uang itu sendiri akan turun, demikian dikutip dari buku 'Pengantar Ekonomi' oleh Roeskani Sinaga, dkk.

Banyaknya uang yang beredar, yang tidak diikuti dengan semakin banyaknya barang di pasar, maka akan membuat harga barang tersebut akan menjadi mahal. Sehingga, barang tersebut akan langka dicari. Hal ini akan membuat nilai uang yang sudah dicetak banyak, justru malah turun bahkan jadi tidak bernilai lagi (tidak berarti).

Menyebabkan Terjadinya Inflasi

Banyaknya uang yang beredar di suatu negara akan memunculkan inflasi. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa, yang menyebabkan daya beli uang menurun.

Jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang maka harga produk akan semakin cepat naik. Kenaikan harga ini terjadi pada sebagian besar barang dan jasa, secara terus menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Sama halnya dengan uang, peredaran jumlah uang dan barang yang beredar haruslah seimbang.

Muncul Utang Negara

Berapa besar jumlah uang yang dicetak, akan mempertimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah. Sebab, pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Begitupula dengan mencetak uang, mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja.

Itu tadi jawaban penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bukannya malah terbebas dari kemiskinan, pencetakan uang yang banyak dan tak terkendali, justru membuat utang negara bertambah hingga terjadinya inflasi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA— Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah mengusulkan target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dapat lebih tinggi lagi, yakni sebesar 5,4 persen.

Menurutnya, angka tersebut merupakan angka yang moderat dan mampu menjadi modal Indonesia untuk mengembalikan angka pertumbuhan yang tinggi seperti di masa lalu.

“Pada pembahasan dengan Banggar DPR nanti, saya berharap pemerintah setuju target pertumbuhan tahun depan minimal 5,4 persen. Sebab itu angka moderat, dan menjadi modal kita tahap setahap mengembalikan angka pertumbuhan tinggi seperti masa lalu, kita pernah tumbuh 6-7 persen, seperti yang diharapkan Presiden (terpilih) Prabowo Subianto,” kata Said Abdullah usai menghadiri Sidang Paripurna DPR RI Tahun Sidang 2024-2025 di Gedung MPR/DPR/DPD di Jakarta, Jumat (16/8/2024).

Dalam penyampaian pidato Nota Keuangan untuk RAPBN 2025, Presiden RI Joko Widodo mengusulkan asumsi ekonomi makro; target pertumbuhan ekonomi 5,2 persen, inflasi 2,5 persen, suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 7,1 persen, nilai tukar rupiah Rp16.100 per dolar AS.

Selain itu, Pemerintah menargetkan harga minyak mentah Indonesia 82 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 600 ribu barel per hari, dan lifting gas 1.005 juta barel setara minyak per hari.

Dalam tanggapannya, Said optimis terhadap sasaran ekonomi tersebut. Ia memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed akan menurunkan suku bunga, sehingga nilai tukar rupiah bisa dipatok lebih rendah.

“Saya berharap bauran kebijakan pembayaran valas juga bisa lebih beragam, sehingga ketergantungan terhadap dolar AS bisa kita kurangi. Dengan demikian kurs bisa lebih rendah di level Rp.15.900- 16 ribu per dolar AS,” ujarnya.

Demikian halnya dengan suku bunga SBN bisa didorong lebih rendah, sebab ia menilai Indonesia telah menghadapi beban bunga utang yang semakin tinggi, dan tertinggi di ASEAN. Menurutnya, secara ideal suku bunga SBN bisa di level 6,7 persen.

Lebih lanjut dari sisi kebijakan fiskal, Said menyampaikan bahwa Pemerintah hendaknya lebih fokus pada berbagai program yang lebih urgen di tengah kondisi fiskal yang terbatas. Beberapa agenda kebijakan strategis yang perlu di topang oleh kebijakan fiskal tahun depan.

Yang pertama, program kemandirian pangan. Sejak 2014 sampai 2023 jumlah kumulatif impor beras nasional mencapai 8,95 juta ton beras. Ia merinci kalau kita hitung, 2019-2023 nilai impor beras nasional mencapai 1,95 miliar dolar AS. Begitu juga dalam hal impor gula. Tahun lalu, impor gula mencapai 5,07 juta ton dengan nilai 2,88 miliar dolar AS.

Pada 2023 lalu...

Pada 2023 lalu, ekspor hasil pertanian Indonesia tercatat 6,5 miliar dolar AS sedangkan nilai impornya mencapai 11,59 miliar dolar AS sehingga defisit impor hasil pertanian mencapai 5,0 miliar dolar AS.

“Kita perlu program kemandirian pangan yang lebih fokus, yakni mendorong pangan pokok agar tidak bertumpu pada beras, sebab kita memiliki keanekaragaman pangan pokok yang beragam umbi, sagu, dan sorgum,” jelasnya.

Kedua, program kemandirian energi. Said menjelaskan, sejak konversi program minyak tanah ke LPG, kebutuhan impor LPG terus meningkat. Dalam jangka pendek, transformasi energi yang bersandar ke minyak bumi termasuk LPG harus di geser ke listrik, sebab kita memiliki produksi listrik yang besar, dan di topang oleh suplai batubara yang memadai.

Namun kebijakan energi tidak boleh terhenti di listrik, sebab transformasi pembangkit listrik PLN tidak boleh hanya bertumpu pada PLTU.

“Oleh sebab itu, bauran kebijakan energi baru dan terbarukan ke depan harus lebih progresif. Pada tahun 2015 bauran energi terbarukan masih 4,9 persen, pada 2022 bauran energi terbarukan mencapai 12,3 persen, meskipun tumbuh baik, namun butuh lompatan yang lebih besar, karena itu dibutuhkan kebijakan afirmasi,” jelasnya.

Ketiga, peningkatan sumber daya manusia (SDM). Tenaga kerja di Indonesia yang bekerja saat ini berjumlah 142,1 juta, namun 54,6 persen di antaranya lulusan SMP ke bawah.

BACA JUGA: Wakil Aceh di Paskibraka Nasional 'Dipaksa' Lepas Jilbab?

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja kita terserap di sektor informal. Dengan demikian, kita belum mendapatkan manfaat maksimal dari bonus demografi.

Kemudian keempat, infrastruktur. Said melanjutkan, kebijakan fiskal harus mendorong penguatan program infrastruktur, terutama infrastruktur yang menopang ketiga program sebelumnya.

“Dengan demikian belanja infrastruktur bisa lebih fokus, apalagi kita tidak memiliki ruang fiskal yang longgar karena tergerus berbagai kewajiban mandatori, subsidi, dan kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang,” ucap Said.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo akan pidato mengenai Nota Keuangan Pengantar Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 di Gedung DPR RI hari ini, Jumat (16/8/2024).

Presiden akan membacakan kerangka ekonomi makro, parameter fiskal, hingga sosial untuk tahun depan.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai, kondisi nota keuangan RAPBN 2025 perlu dicermati dari sisi ketersediaan ruang fiskal untuk mengisi pembiayaan program baru Presiden Terpilih Prabowo-Gibran, seperti makan bergizi, food estate, bioenergi dan kenaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN).

Hal ini karena dalam mengumpulkan penerimaan negara tahun depan akan menghadapi berbagai tantangan.

“Tantangannya tahun depan makin kompleks dari sisi penerimaan PNBP belum bisa sepenuhnya mengandalkan kinerja ekspor komoditas. Ini karena proyeksi permintaan negara mitra dagang tradisional sedang melambat,” ucap Bhima seperti kepada Kontan, Kamis (15/8/2024).

Bhima juga berharap pemerintah hati-hati dalam mengejar target penerimaan pajak domestik. Karena hal tersebut dikhawatirkan akan menyebabkan kontraksi ke konsumsi rumah tangga dan industri.

Meski begitu, dia memperkirakan tim keuangan Presiden terpilih Prabowo paska dilantik masih akan lakukan perombakan APBN 2025 melalui skema APBN perubahan pada kuartal I 2025.

“Pastinya akan lebih selektif memilih mana program yang memang layak dijalankan tanpa menyebabkan pelebaran defisit anggaran secara berlebihan,” ungkapnya. (Reporter: Siti Masitoh | Editor: Anna Suci Perwitasari)

Artikel ini telah tayang di Kontan.co.id dengan judul Nota Keuangan RAPBN 2025, Ini Catatan dari Ekonom

JAKARTA, investor.id – Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka telah sepakat dengan berbagai situasi ekonomi makro Indonesia. Faktor-faktor ini yang akan memengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2025.

Menteri Keuangan (Menkeu) RI Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal ini selepas menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Agenda rapat adalah pembahasan rencana kerja Pemerintah, Nota Keuangan, dan Rancangan APBN (RAPBN) Tahun 2025 di Kantor Presiden Jakarta, Senin (5/8/2024).

"Kami hari ini sudah mendapatkan persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih mengenai situasi makro yang kita baca yang mempengaruhi APBN 2025," ungkap Menku dalam keterangan resminya, bertempat di Kantor Presiden Jakarta, Senin.

Menurut penjelasannya, RAPBN Tahun 2025 tersebut disusun oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma'ruf Amin bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju.

Sri Mulyani melanjutkan, pemerintah menyusun RAPBN 2025 dengan berbagai asumsi ekonomi makro, baik dari sisi global dan nasional. Asumsi penyusunan RAPBN 2025 ini, kata dia, telah dilaporkan dan mendapat persetujuan dari presiden dan wakil presiden terpilih.

Menkeu memaparkan situasi ekonomi yang akan memengaruhi rancangan APBN Tahun 2025. Faktor-faktor tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku bunga dari surat berharga negara (SBN), nilai tukar rupiah, harga minyak, serta lifting minyak dan lifting gas dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.

Sebagai penegasan, Sri Mulyani menyampaikan sampai saat ini proses transisi pemerintahan berjalan sangat baik. Komunikasi antara Presiden Jokowi-presiden terpilih juga intens, katanya.

"Komunikasi berjalan intens antara pemerintah sekarang dengan pemerintah presiden terpilih dan wapres terpilih dan juga mengenai program-program detail juga sudah mulai kita tampung dan nanti akan dituliskan dalam nota keuangan," imbuhnya.

Per Senin, para menteri masih melakukan finalisasi arahan Presiden Jokowi dan presiden terpilih untuk penyusunan RAPBN 2025.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Sejumlah ekonom memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II sekitar 5% secara tahunan. Proyeksi tersebut lebih lambat dibandingkan capaian pada kuartal I sebesar 5,11%.

“Kami memperkirakan pertumbuhan PDB Indonesia akan melambat, namun tetap berkisar 5% yoy di kuartal II-2024,” kata Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede di Jakarta, Sabtu (3/8).

Menurut dia, pertumbuhan yang masih berada di kisaran 5% terutama didorong oleh permintaan domestik, yang relatif tetap kuat meskipun terjadi penurunan permintaan eksternal.

Sedangkan melemahnya permintaan eksternal sebagian besar disebabkan oleh perlambatan ekonomi global, terutama Cina, yang pertumbuhan ekonominya melambat secara signifikan dari 5,3% pada kuartal pertama tahun ini menjadi 4,7% pada kuartal kedua.

Namun, permintaan domestik juga diperkirakan akan melambat pada kuartal kedua karena beberapa faktor, yakni konsumsi rumah tangga, belanja pemerintah, dan investasi swasta.

Josua mengatakan pergeseran bulan Ramadhan dari kuartal kedua ke kuartal pertama tahun ini dapat mengurangi pertumbuhan konsumsi rumah tangga di kuartal kedua, yang biasanya mengalami lonjakan selama periode ini.

Karena konsumsi rumah tangga menyumbang lebih dari separuh perekonomian Indonesia, pergeseran tersebut dapat berdampak pada PDB secara keseluruhan.

Selanjutnya, belanja pemerintah diperkirakan akan melambat secara signifikan seiring dengan normalisasi belanja setelah Pemilu 2024. Sementara investasi swasta kemungkinan akan tetap lemah, seperti yang ditunjukkan oleh PMI manufaktur yang menurun.

Berdasarkan data S&P Global, PMI manufaktur Indonesia pada Juli 2024 terkontraksi 1,4 poin secara bulanan (month-to-month/mtm) menjadi 49,3 dari 50,7 pada Juni.

Hal tersebut mencerminkan pendekatan "wait and see" yang terus berlanjut di kalangan produsen, didorong oleh ketidakpastian atas agenda kebijakan ekonomi pemerintah baru dan risiko yang terkait dengan perlambatan ekonomi global.

Termasuk dampak yang bersumber dari risiko suku bunga kebijakan "higher for longer" oleh bank sentral Amerika Serikat (AS), The Federal Reserve atau The Fed yang menyebabkan pelemahan rupiah. “Kami melihat bahwa hal ini memang menghambat rencana ekspansi bisnis,” kata Josua.

Proyeksi LPEM FEB UI

Senada, Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (LPEM FEB UI) memperkirakan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh dalam kisaran 4,97-5,01% secara tahunan pada kuartal II 2024.

“PDB diperkirakan tumbuh 4,97-5,01% di kuartal II 2024 dan 5-5,1% untuk tahun fiskal 2024, didorong oleh minimnya faktor pendorong musiman dan tingginya ketidakpastian domestik dan global,” kata Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky.

Ia mengatakan bahwa perekonomian Indonesia secara umum relatif melemah pada kuartal II tahun ini dibandingkan kuartal sebelumnya.

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya faktor musiman yang memicu aktivitas ekonomi, tingginya ketidakpastian global, serta berlanjutnya permasalahan struktural, sehingga berdampak negatif terhadap pertumbuhan PDB.

“Lebih lanjut, ketidakpastian mengenai arah kebijakan oleh pemerintahan mendatang juga mendorong masyarakat cenderung menahan konsumsinya dan investor bersikap wait-and-see,” ucapnya.

Dia menambahkan bahwa ketidakpastian kebijakan domestik seiring dengan masa transisi pemerintahan serta ketidakpastian global akibat sentimen terkait langkah the Fed juga memicu arus modal keluar pada kuartal tersebut.

Berbagai faktor tersebut mengakibatkan depresiasi terhadap nilai rupiah hingga 6,33% year-to-date (ytd) pada akhir Juni 2024 serta kemungkinan melambatnya pertumbuhan PDB pada kuartal II 2024.

Meskipun begitu, ia menuturkan bahwa pertumbuhan PDB Indonesia masih dapat terkerek oleh kinerja neraca perdagangan yang membaik. Surplus perdagangan tercatat sekitar US$ 8,04 miliar ditopang oleh naiknya permintaan global dan harga untuk beberapa komoditas.

Selain itu, pertumbuhan PDB pada kuartal II tahun ini juga didorong oleh meningkatnya realisasi investasi berkat tingginya Penanaman Modal Asing (PMA), yang mencapai Rp 217,3 triliun, atau tumbuh 6,3% yoy.

Sementara itu, total realisasi investasi modal asing dan domestik pada kuartal II 2024 sebesar Rp 428,4 triliun, atau naik 6,7% secara tahunan dan 22,5% dibanding kuartal pertama.

Badan Pusat Statistik (BPS) dijadwalkan akan mengumumkan rilis Berita Resmi Statistik Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Kuartal II 2024 pada Senin (5/8).