JAKARTA - Menteri Keuangan atau Menkeu Sri Mulyani mengungkapkan, alasan penghapusan Badan Kebijakan Fiskal (BKF) , sehingga adanya perubahan struktur organisasi di Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Seperti diketahui, Prabowo Subianto resmi merombak susunan organisasi Kemenkeu yang saat ini terdiri atas Sekretaris Jenderal, delapan Direktorat Jenderal (Ditjen), Inspektorat Jenderal, dua Badan dan delapan staf ahli.

Nah, jika dibandingkan dengan susunan organisasi sebelumnya, Prabowo kini menghapus Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang saat ini dipimpin oleh Kepala BKF Febrio Nathan Kacaribu. Aturan ini termaktub dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 158 Tahun 2024 tentang Kementerian Keuangan yang diresmikan oleh Kepala Negara tersebut.

Menkeu Sri Mulyani menuturkan, perubahan Badan Kebijakan Fiskal menjadi Direktorat Jenderal (Ditjen) Strategi Ekonomi dan Fiskal didasarkan pada aturan organisasi di mana fungsi perumusan kebijakan lebih sesuai dipegang oleh direktorat jenderal daripada badan.

"Kenapa kok diubah dari badan menjadi dirjen? karena nomenklatur menurut MenPan-RB kalau badan itu enggak bikin kebijakan, padahal Pak Febrio (Kepala BKF) itu bikin policy banyak banget. Jadi akhirnya diubah menjadi Direktorat Jenderal," jelasnya dalam konferensi pers APBN KiTa di kantornya Kemenkeu, Jakarta, Jumat (8/11/2024).

Selanjutnya, Menkeu juga mengungkapkan alasan dibentuknya Ditjen Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan yang mempunyai tujuan strategis untuk memperkuat peran Kementerian Keuangan dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).

Sehingga menurutnya, peran Kementerian Keuangan menjadi semakin krusial dalam menjaga stabilitas sektor keuangan terutama dengan bertambahnya kewenangan kementerian di bidang ini.

"Kita sering menjadi counterpart-nya BI, OJK, LPS, dan berbagai undang-undang P2SK, peranan kita menjadi lebih kritikal dan oleh karena itu perlu dielevasi menjadi direktur jenderal yang selama ini dipegang sahli (staf ahli) yang biasanya tidak memiliki struktur," jelasnya.

Bendahara Negara menyampaikan, penambahan Badan Teknologi, Informasi, dan Intelijen Keuangan juga ditujukan untuk memperkuat infrastruktur digital di lingkungan Kementerian Keuangan. Badan ini akan menjadi penggerak utama transformasi digital kementerian dengan berfokus pada pengembangan teknologi digital dan kapasitas intelijen keuangan.

Menurutnya, badan ini penting untuk menghadapi perkembangan digitalisasi global dan dalam meningkatkan kemampuan analitik serta pemanfaatan kecerdasan artifisial (AI).

"Dimana intelijen keuangan tidak hanya dari sisi hardware atau sistem perangkat keras, namun juga software dan terutama untuk intelijen data analitik dan kemampuan untuk terus meningkatkan kapasitas artificial intelligence kita sendiri. Ini menjadi salah satu bidang yang akan terus ditingkatkan kapasitasnya," tutup Menkeu.

Bisnis.com, JAKARTA – Komisi XI DPR mengusulkan RUU tentang Keuangan Negara agar masuk dalam Program Legislatif Nasional atau Prolegnas 2024—2029. Akankah revisi beleid tersebut menjadi jalan masuk pembentukan Badan Penerimaan Negara?

Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengakui, rekan-rekannya di Komisi XI sudah menyetujui RUU Keuangan Negara menjadi salah satu usulan Prolegnas 2024—2029 yang akan diajukan ke Badan Legislatif (Baleg) DPR.

Persetujuan tersebut didapatkan dalam rapat internal Komisi XI pada Selasa (19/10/2024). Meski demikian, Anis menegaskan bahwa usulan tersebut belum final karena masih akan dibahas lagi di Baleg DPR.

“Perancangan Prolegnas dari Komisi XI kan ada sekitar 9 yang akan diusulkan. Itu nanti akan digodok lagi. Ini sifatnya usulan. Dari usulan itu akan digodok di Baleg,” ujar Anis saat ditemui Bisnis di Kompleks Parlemen Senayan, Selasa (29/10/2024).

Dia tidak menjelaskan fraksi mana yang mengusulkan revisi UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara tersebut. Hanya saja, dia menegaskan bahwa beleid tersebut sudah berumur lebih dari 20 tahun.

Oleh sebab itu, sambungnya, anggota Komisi XI ingin menyesuaikan agar UU Keuangan Negara tetap relevan dengan keadaan saat ini—terutama dengan pemerintahan baru.

“Yang jelas kepentingannya adalah selaras dengan visi Indonesia Emas. Sebagaimana kita bisa, RUU itu yang mengakomodir bagaimana pemerintah bisa menjaga keuangan negara, stabilitas keuangan negara,” kata Anis.

Lebih lanjut, dia juga tidak menampik revisi UU Keuangan Negara berhubungan dengan rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara sesuai keinginan Presiden Prabowo Subianto.

“Kan sekarang kita belum rapat lagi dengan Kementerian Keuangan, dan belum ada penjelasan juga apakah memang pemerintah jadi membentuk itu [Badan Penerimaan Negara]. Kita lihat perkembangannya nanti,” jelasnya.

Hanya saja, Anis meminta setiap pihak bersabar karena revisi UU Keuangan Negara tidak diusulkan masuk Prolegnas Prioritas 2025—namun sekadar Prolegnas 2025—2029.

Sejalan dengan itu, dia menjelaskan daftar inventaris masalah (DIM) RUU Keuangan Negara belum ada. Menurutnya, nantinya Baleg DPR yang akan menyusun DIM-nya.

Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara

Adapun, pembentukan Badan Penerimaan Negara sudah digadang-gadang oleh Presiden Prabowo Subianto sejak masa kampanye Pilpres 2024. Kendati demikian, pembentukannya tertunda usai Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan (Menkeu).

Usai bertemu dengan Prabowo sebelum diangkat menjadi Menkeu, Sri Mulyani memang menegaskan bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan tetap satu. Dia menampik pemisahan Bea Cukai dan Dirjen Pajak dari Kemenkeu untuk menjadi Badan Penerimaan Negara.

Kendati demikian, Wakil Komandan TKN Pemilih Muda Prabowo-Gibran Anggawira menegaskan bahwa peluang pembentukan Badan Penerimaan Negara masih terbuka lebar ke depannya. Dia berpendapat, pernyataan Sri Mulyani hanya sekadar menggambar kondisi saat ini.

Bagaimanapun, kata Angga, Prabowo mengusulkan pembentukan Badan Penerimaan Negara sebagai strategi jangka panjang sehingga tidak harus langsung terbentuk. Lembaga tersebut akan bertugas untuk mengoptimalkan keuangan pemerintah terutama terkait penarikan pajak.

Menurut ketua sekretaris jenderal HIPMI ini, akan ada pembahasan lebih lanjut di pemerintahan terutama terkait penyesuaian peraturan perundang-undangan yang ada.

“Jadi, rencana pembentukan Badan Penerimaan Negara belum tentu batal, tetapi bisa mengalami penyesuaian atau revisi tergantung pada hasil diskusi antara presiden dan tim ekonomi kabinet,” kata Angga kepada Bisnis, Rabu (16/10/2024).

Bocoran 10 usulan RUU Prolegnas 2025—2029 dari Komisi XI:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Ekonomi Syariah
5. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
6. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
7. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
8. RUU tentang Keuangan Negara
9. RUU tentang Perbendaharaan Negara
10. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Komisi XI juga mengusulkan setidaknya 3 RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas 2025:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Ekonomi Syariah
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Bisnis.com, JAKARTA — Komisi XI DPR mengusulkan sembilan Rancangan Undang-undang alias RUU untuk masuk ke dalam daftar Program Legislasi Nasional atau Prolegnas 2025—2029, termasuk RUU tentang Penghapusan Piutang Negara dan RUU tentang Keuangan Negara.

Usulan tersebut terungkap dalam rapat Badan Legislasi (Baleg) DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Senin (28/10/2024). Dalam rapat tersebut, setiap alat kelengkapan dewan DPR mengusulkan usulan RUU yang ingin dimasukkan ke dalam Prolegnas 2025—2029, termasuk Komisi XI yang mengawasi soal pembangunan, keuangan, hingga moneter negara

Dalam paparan tim ahli Baleg DPR, ditunjukkan Komisi XI mengusulkan satu RUU Carry Over dari DPR periode sebelumnya yaitu RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik.

Pimpinan Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia Tanjung menjelaskan bahwa pihaknya masih akan membahas berbagai usulan RUU sebelum disetujui masuk Prolegnas 2025—2029.

"Mulai hari ini kita sudah mulai membahas kira-kira Rancangan Undang-Undang apa saja yang selama lima tahun dan nanti kita akan bagi per tahun, bahkan juga nanti per masa sidang, apa yang menjadi prioritas kita," jelas Doli ketika membuka rapat.

Menurutnya, Prolegnas 2025—2029 harus ditetapkan paling lambat 18 November 2024. Oleh sebab itu, Baleg DPR punya waktu sekitar 20 hari untuk merumuskan dan menetapkan daftar RUU yang akan masuk Prolegnas 2025—2029.

Terdapat sembilan usulan RUU yang masuk Prolegnas 2025—2029 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Publik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan
4. RUU tentang Penghapusan Piutang Negara
5. RUU tentang Integrasi Data Pembangunan
6. RUU tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
7. RUU tentang Keuangan Negara
8. RUU tentang Perbendaharaan Negara
9. RUU tentang Badan Pemeriksaan Keuangan

Dari berbagai usulan tersebut, Komisi XI DPR mengusulkan tiga RUU yang akan menjadi Prolegnas Prioritas DPR pada 2025 yaitu:

1. RUU tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pubik
2. RUU tentang Statistik
3. RUU tentang Pengelolaan Kekayaan Negara yang dipisahkan

Jakarta -

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengklaim berhasil menyelamatkan keuangan negara Rp 13,66 triliun selama periode semester I-2024. Penyelamatan tersebut berasal dari penyetoran ke kas negara, serta penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik.

"BPK berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp 13,66 triliun selama periode semester I tahun 2024," kata Ketua BPK Isma Yatun dalam keterangan resmi, dikutip Kamis (24/10/2024).

Lebih rinci dijelaskan, penyelamatan keuangan negara tersebut berasal dari rekomendasi penyetoran ke kas negara sebesar Rp 11,09 triliun dan dari penghematan pengeluaran negara melalui koreksi subsidi/kompensasi listrik tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp 2,57 triliun.

Hal itu sesuai hasil pemeriksaan yang termuat dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2024, yang telah disampaikan kepada Pimpinan DPR RI pada Selasa (22/10) melalui Surat Ketua BPK Nomor 139/S/I/9/2024 tanggal 30 September 2024.

IHPS I Tahun 2024 merupakan ringkasan dari 738 laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan BPK pada semester I tahun 2024, terdiri dari 700 LHP Keuangan, 3 LHP Kinerja, serta 35 LHP Dengan Tujuan Tertentu (DTT).

IHPS tersebut juga mengungkap hasil pemantauan BPK yang meliputi pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan, pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara, serta pemantauan atas pemanfaatan LHP investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 79 LKKL dan satu LKBUN serta opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas empat LKKL.

Sementara itu, untuk 546 laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) yang diperiksa BPK, sebanyak 493 Pemda memperoleh opini WTP, 48 Pemda memperoleh opini WDP (Wajar Dalam Pengecualian), 3 Pemda mendapatkan opini Tidak Memperoleh Pendapat (TMP), dan 2 Pemda mendapatkan opini Tidak Wajar (TW).

BPK juga memeriksa empat laporan keuangan badan lainnya, yaitu LK Tahunan Bank Indonesia, LK Lembaga Penjamin Simpanan, dan LK Badan Pengelola Keuangan Haji dengan opini WTP. Sedangkan, LK Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tahun 2023 mendapatkan opini WDP.

Hasil pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dari tahun 2005 sampai semester I-2024 menunjukkan sebanyak 78% rekomendasi telah selesai ditindaklanjuti.

"Rekomendasi BPK akan memberikan dampak yang jauh lebih luas manakala terdapat sinergi, dukungan, dan komitmen dari DPR sebagai counterpart utama BPK untuk bersama mewujudkan fungsi oversight dalam accountability chain tata kelola keuangan negara," papar Isma Yatun.

IHPS I Tahun 2024 ini juga mengungkapkan peran BPK dalam memperbaiki tata kelola keuangan negara antara lain melalui pengungkapan permasalahan ketidakhematan dan ketidakefektifan sebesar Rp 1,55 triliun. BPK memiliki komitmen untuk mendukung pemberantasan korupsi melalui pemeriksaan investigatif dan penghitungan kerugian negara sebesar Rp 644 miliar.

"BPK juga menyampaikan rekomendasi strategis antara lain terkait permasalahan ketidakpatuhan, kualitas perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan atau program pemerintah," pungkas Isma Yatun.

Simak Video: Jokowi Minta Upaya Penyelamatan Uang Negara, Singgung UU Perampasan Aset

[Gambas:Video 20detik]

(aid/eds)

Reporter: Avanty Nurdiana | Editor: Avanty Nurdiana

KONTAN.CO.ID - BEIJING. China akan menambah daftar putih proyek perumahan yang memenuhi syarat untuk pembiayaan. Menteri Perumahan dan Pembangunan Perkotaan-Pedesaan Ni Hong mengaku akan meningkatkan pinjaman bank untuk pembangunan proyek properti menjadi 4 triliun yuan setara dengan US$ 562 miliar pada akhir tahun.

"Pembangunan kembali kota-kota akan semakin pesat, dengan satu juta desa perkotaan akan dimasukkan dalam rencana tersebut," kata Ni dikutip Reuters. Strategi ini juga diharapkan bisa menyerap persediaan perumahan yang ada.

Menurut Ni, China akan memberi lebih banyak pembiayaan bagi pengembang yang kekurangan uang dan membangun kembali perkotaan. Ini adalah bagian dari serangkaian langkah yang diumumkan dalam beberapa minggu terakhir yang bertujuan untuk menstabilkan sektor properti yang jatuh ke dalam krisis sejak tahun 2021 dan menyeret pertumbuhan ekonomi terbesar kedua di dunia ini.

"Dapat dikatakan pasar properti telah mencapai titik terendah," kata Ni dikutip Reuters.

Sejak tahun lalu, China telah menerapkan kebijakan bertahap untuk meningkatkan kepercayaan pembeli rumah di tengah kekhawatiran tentang harga rumah yang terus menurun, pengiriman rumah yang tepat waktu oleh pengembang, serta status pekerjaan dan pendapatan mereka sendiri dalam ekonomi yang rapuh.

Tidak ada perkiraan resmi yang dirilis mengenai jumlah rumah yang telah terjual tetapi belum selesai. Menurut laporan Nomura yang diterbitkan pada Januari, 20 juta unit telah terjual tetapi belum dibangun.

Ni mengatakan, 2,46 juta rumah baru telah dikirimkan sejak Mei. Pada Januari, China telah mengumumkan rencana untuk membuat daftar putih proyek yang dapat menerima pembiayaan untuk memastikan pengembang dapat menyelesaikan konstruksi dan mengirimkan rumah kepada pembeli. Hingga musim panas ini, bank telah menyetujui 5.392 proyek tersebut, dengan pembiayaan mencapai hampir 1,4 triliun yuan.

"Pinjaman yang disetujui untuk proyek "daftar putih" telah meningkat menjadi 2,23 triliun yuan hingga 16 Oktober," kata Xiao Yuanqi, wakil direktur Administrasi Regulasi Keuangan Negara, pada konferensi pers.

Yuan Tiongkok tetap stabil terhadap dolar AS karena reaksi terhadap pengarahan kebijakan perumahan secara keseluruhan tidak terlalu terlihat, kata para pedagang.

Indeks real estat CSI300 negara itu turun 5% dan mengembalikan keuntungan dua hari dalam saham, tanpa langkah baru yang menggairahkan pasar. "Dari konferensi pers hari ini, kami pikir hanya sedikit kebijakan tambahan untuk meningkatkan permintaan rumah yang diumumkan," kata analis ekuitas Morningstar Research Jeff Zhang dikutip Reuters.

Jeff mengharapkan, percepatan dalam pelaksanaan dengan lebih banyak pengembang yang kesulitan bisa menerima dana untuk penyelesaian rumah dan akan membantu menopang kepercayaan pembeli rumah.

Pada hari Sabtu, pejabat kementerian keuangan juga mengumumkan langkah-langkah untuk menopang sektor properti, yang memungkinkan pemerintah daerah untuk menggunakan dana dari obligasi khusus untuk membeli rumah yang tidak terjual dan tanah kosong.

Pada akhir September, bank sentral mengumumkan langkah-langkah termasuk pemotongan rasio uang muka minimum menjadi 15% untuk semua pembeli. "Suku bunga pada hipotek yang ada diperkirakan akan turun rata-rata setengah poin persentase, yang akan menguntungkan 50 juta rumah tangga dan 150 juta penduduk," kata Tao Ling, wakil gubernur di bank sentral, pada konferensi pers yang sama.

Menurut dia, pemotongan suku bunga akan membantu rumah tangga menghemat 150 miliar yuan.

Dalam pertemuan September, politbiro, badan pengambil keputusan tertinggi dari Partai Komunis yang berkuasa yang dipimpin oleh Presiden Xi Jinping, menyerukan tindakan lebih lanjut untuk menstabilkan pasar.

Jakarta -

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dipanggil ke rumah Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dia mengaku ditawarkan untuk kembali menjadi Menteri Keuangan.

Hal ini disampaikan Sri Mulyani usai masuk ke kediaman Prabowo. Adapun Sri Mulyani sendiri tiba di kediaman Menteri Pertahanan itu sekitar pukul 19.30 WIB.

"Pada saat untuk pembentukan kabinet beliau meminta saya untuk menjadi Menteri Keuangan terbaru," kata Sri Mulyani, di Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta, Senin (14/10/2024).

Sri Mulyani mengatakan, dirinya mendiskusikan sejumlah hal dengan Prabowo, salah satunya terkait keuangan negara dan APBN. Hal ini utamanya terkait dengan proses transisi dan penyiapan APBN 2025 sendiri.

"Pada saat kita menyiapkan APBN 2025 kan perlu untuk mendengar apa-apa saja yang memang menjadi prioritas dan arahan dari presiden terpilih Wates terpilih jadi Kami selalu konsultasi kemudian kita juga berdiskusi mengenai berbagai langkah untuk memperkuat kementerian keuangan dan keuangan negara untuk bisa mendukung program-program beliau," ujar Sri Mulyani.

"Makanya berbagai arahan mengenai pengelolaan dari sisi penerimaan negara, pajak bea cukai, belanja negara, belanja negara untuk Kementerian/Lembaga (KL), maupun untuk transfer ke daerah dan juga berbagai investasi yang dilakukan itu perlu dioptimalkan, di tingkatkan kualitasnya, diyakinkan untuk efektivitasnya terutama untuk manfaat kepada masyarakat," sambungnya.

(shc/das)

Jakarta -

Salah satu hak negara adalah mencetak uang. Negara adalah satu-satunya lembaga yang berhak mencetak uang, hal ini akan dilakukan oleh bank sentral di setiap negara, demikian dikutip dari buku berjudul 'Keuangan Negara' oleh Pandapotan Ritonga, S.E., M.Si.

Contoh lembaga yang berhak mencetak uang di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI), melalui perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri). Mencetak uang adalah salah satu sumber pembiayaan negara.

detikers, apakah kalian pernah bertanya-tanya kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak mungkin agar warganya bisa kaya dan bebas dari utang? Jawabannya adalah negara tidak bisa sembarangan mencetak uang sebanyak-banyaknya.

Apa yang terjadi jika uang terlalu banyak dicetak? Simak jawaban berikut:

Nilai Uang Akan Turun

Ketika pemerintah mencetak yang dalam jumlah besar, nilai uang itu sendiri akan turun, demikian dikutip dari buku 'Pengantar Ekonomi' oleh Roeskani Sinaga, dkk.

Banyaknya uang yang beredar, yang tidak diikuti dengan semakin banyaknya barang di pasar, maka akan membuat harga barang tersebut akan menjadi mahal. Sehingga, barang tersebut akan langka dicari. Hal ini akan membuat nilai uang yang sudah dicetak banyak, justru malah turun bahkan jadi tidak bernilai lagi (tidak berarti).

Menyebabkan Terjadinya Inflasi

Banyaknya uang yang beredar di suatu negara akan memunculkan inflasi. Pengertian inflasi adalah kenaikan harga barang atau jasa, yang menyebabkan daya beli uang menurun.

Jika pemerintah terlalu banyak mencetak uang maka harga produk akan semakin cepat naik. Kenaikan harga ini terjadi pada sebagian besar barang dan jasa, secara terus menerus atau dalam kurun waktu tertentu. Sama halnya dengan uang, peredaran jumlah uang dan barang yang beredar haruslah seimbang.

Muncul Utang Negara

Berapa besar jumlah uang yang dicetak, akan mempertimbangkan jumlah uang yang beredar di masyarakat. Uang yang dicetak tidak ditopang komoditas, maka pertambahan aset pemerintah justru tidak bertambah. Sebab, pemerintah tidak punya apa-apa untuk membayar utang tersebut. Begitupula dengan mencetak uang, mencetak uang tidak boleh untuk kebutuhan membayar utang negara saja.

Itu tadi jawaban penyebab kenapa negara tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Bukannya malah terbebas dari kemiskinan, pencetakan uang yang banyak dan tak terkendali, justru membuat utang negara bertambah hingga terjadinya inflasi.

(fdl/fdl)

IDXChannel - Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) mendesak agar produk minyak mentah siap jual atau lifting minyak harus bisa naik dengan cara apapun. Sebab, lifting minyak dan gas yang terus menurun bisa berdampak pada keuangan negara.

Merespon hal itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengakui bahwa harus banyak upaya yang dilakukan agar lifting minyak terus meningkat.

"Upaya strategi dengan mengoptimalkan sumur-sumur idle, kemudian mengintervensi sumur-sumur aktif dengan teknologi, contoh EOR, dan kemudian kita melakukan penetrasi dalam rangka melakukan eksplorasi baru," kata dia dalam acara Malam Puncak Hari Ulang Tahun ke-79 Pertambangan dan Energi di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (10/9/2024).

Bahlil juga menekankan agar beragam upaya strategi itu jangan sampai terhambat oleh regulasi."Nah ini jangan sampai ada hambatan karena regulasi, sweetener kita harus berikan yang kompetitif dengan negara-negara lain," tuturnya.

Menurut dia, dengan menaikkan lifting migas sama dengan meningkatkan pendapatan negara.

"Tujuannya cuma satu, menaikkan lifting itu sama dengan meningkatkan pendapatan negara, mengurangi impor, memperbaiki neraca perdagangan, dan memperbaiki neraca pembayaran, dan devisa kita bisa kita jaga, itu maksudnya," kata dia.

(Febrina Ratna)

Jakarta -

Hashim Djojohadikusumo buka-bukaan soal rencana utang pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Hashim yang juga adik Prabowo mengatakan pemerintah ke depan tidak ada rencana menambah utang secara mendadak.

"Pak Prabowo tidak akan naikkan, dia tidak akan menambah utang nasional kita secara mendadak. Tidak akan drastis," katanya dalam diskusi di Menara Kadin, Jakarta Selatan, Senin (7/10/2024).

Menurut Hashim, Pemerintahan Prabowo akan menaikkan utang secara gradual atau bertahap. Jangka waktunya antara 5-10 tahun yang dilakukan secara prudent.

"So, tidak benar bahwa kita akan menambahkan utang nasional secara mendadak. Itu nanti gradual, secara perlahan-pelan, mungkin selama 5 tahun, 10 tahun kita tetap prudent. Tolong bilang ke kawan-kawan luar negeri, kita akan tetap prudent. Tapi prudent, tapi kita akan daring. Kita mungkin akan sedikit lebih agresif, supaya kita bisa penuhi janji-janji itu," beber Hashim yang Wakil Ketua Dewan Pembina Gerindra.

Rasio utang juga tidak akan dikerek di atas ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yakni 60%. Ia juga dengan tegas menyatakan tidak akan ada revisi soal aturan tersebut.

"Tegas, tidak (tidak akan ada revisi)" ujarnya.

Pada kesempatan itu, Hashim membanggakan kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait utang negara. Ia menilai rasio utang Indonesia jauh lebih baik dibandingkan beberapa negara tetangga.

Sebut saja Malaysia yang rasio utangnya 61% terhadap PDB, Filipina 57%, Thailand 54%, sementara Indonesia tidak sampai 40%. Hal ini juga tak lepas dari kinerja Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

"Utang kita, kita harus berbangga, ini ya prestasi dari Pak Jokowi, prestasi dari Ibu Sri Mulyani bahwa utang nasional kita sangat rendah. Sangat rendah, tidak sampai 40% dari PDB. Ini prestasi luar biasa. Malaysia, tetangga kita 61% dari PDB. Filipina 57%, Thailand 54%, Indonesia tidak sampai 40%," tutupnya.

(ily/hns)

Bisnis.com, JAKARTA — Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan mengklaim telah menyetor penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebanyak Rp6,05 triliun dalam 9 tahun terakhir alias sejak pertama kali berdiri pada akhir 2015.

Direktur Pengembangan dan Pendayagunaan LMAN Candra Giri Artanto menjelaskan, setoran PNBP tersebut berasal dari optimalisasi aset negara yang dikuasai LMAN. Pihaknya dititip mengelola 310 aset negara namun yang teroptimalisasi baru 126 unit.

"Jadi total PNBP dari LMAN berdiri itu besarnya Rp6,05 triliun," ungkap Candra dalam Media Briefing di Kantor LMAN, Jakarta Pusat, Senin (7/10/2024).

Sementara itu Direktur Utama LMAN Basuki Purwadi menjelaskan sejak awal Januari sampai dengan 4 Oktober 2024, LMAN sudah membukukan PNPB senilai Rp3,2 triliun. Basuki meyakini nilai setoran ke kas negara dapat ditambah sebelum penutupan tahun 2024.

"Saya mendorong teman-teman semua di LMAN untuk setidaknya dalam 3 bulan ke depan, sampai akhir tahun 2024, kita bisa menambah, syukur-syukur, optimis sampai dengan Rp1 triliun. Jadi misalnya nanti sampai akhir 2024 bisa [total] kurang lebih Rp4,2 triliun," ujarnya pada kesempatan yang sama.

Lebih lanjut, Basuki merincikan dari 126 aset yang sudah teroptimalisasi, 54 di antaranya merupakan apartemen dan 72 aset dalam bentuk non-apartemen.

Sementara dari total 310 aset kelolaan LMAN terdiri dari 1 Kilang LNG Arun, 1 Kilang LNG Badak, 151 unit apartemen, 112 ruko/gudang, 14 gedung, 22 tanah, dan 9 rumah.

Sementara itu, jumlah aset yang siap untuk dipasarkan berjumlah 45 aset. Lalu, aset ready to market sebanyak 42 unit.Selanjutnya, aset dalam kondisi as it is sebanyak 3 unit.

Sedangkan dari 45 aset yang siap untuk dipasarkan terdiri dari 33 unit apartemen dan 12 unit non-apartemen.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono menekankan pentingnya sistem keuangan negara yang inovatif dan efektif, namun tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan kesetaraan.

Menghadapi kodisi perekonomian yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian global, Thomas mengatakan, sistem keuangan dan kebijakan fiskal yang tepat menjadi krusial, agar perekonomian negara tidak "mandek".

"Pemerintah menjadi lebih penting dan harus memainkan peran krusial dalam menyelesaikan dan mengurangi tantangan global," ujar dia, dalam acara acara The 8th Annual Islamic Finance Conference (AIFC): Islamic Public Finance Role and Optimization, Kamis (3/10/2024).

Menurut pria yang akrab disapa Tommy itu, perumusan kebijakan fiskal yang sehat dapat menggunakan pendekatan yang berkiblat terhadap nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, kesejahteraan sosial, dan pemerintahan yang etis.

"Prinsip-prinsip ini memandu bagaimana sumber daya dimobilisasi, dialokasikan, dan digunakan untuk mencapai pembangunan sosial ekonomi," tutur dia.

Lebih lanjut, keponakan Prabowo Subianto itu mencontohkan salah satu penerapan sistem keuangan yang mengadopsi nilai Islam ialah, sumber daya yang didistribusikan secara adil di antara semua anggota masyarakat tanpa diskriminasi, sehingga meminimalkan kesenjangan kekayaan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

"Lebih jauh lagi, berdasarkan prinsip ini, pajak harus adal dan tidak membebani kelompok manapun," kata Tommy.

"Masyarakat kaya, selain membayar pajak, juga didorong untuk berkontribusi lebih kepada masyarakat, melalui mekanisme seperti sedekah dan sumbangan lain," sambungnya.

Adapun negara yang menggunakan prinsip Islam, fokus mengalokasikan anggaran belanja untuk mempromosikan kesetaraan dan pembangunan sosial.

Hal itu termasuk menyediakan barang dan jasa publik yang berkualitas dan terjangkau seperti perawatan kesehatan, gizi, pendidikan, dan jaring pengaman sosial, terutama untuk mendukung mereka yang kurang mampu, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesetaraan sosial secara keseluruhan.

"Prinsip-prinsip Islam juga melarang perpajakan terhadap bunga dan keuntungan yang belrebihan serta menghindari ketidakpastian dan spekulasi, karena dianggap eksploitatif dan menyebabkan akumulasi kekayaan yang tidak adil," tutur Tommy.

Tommy pun menyebutkan, prinsip Iqtisad atau moderasi dan keseimbangan juga sejalan dengan prinsip-prinsip keuangan publik karena mendorong penggunaan dana publik secara bijaksana dan seimbang.

Pengeluaran publik harus sesuai dengan tingkat pendapatan untuk menghindari utang publik yang tidak berkelanjutan atau defisit anggaran yang berlebihan.

"Oleh karena itu, penggunaan dana publik harus didokumentasikan dengan jelas, dengan audit reguler untuk menjaga kepercayaan publik dan mencegah korupsi atau penyalahgunaan sumber daya," ucap Tommy.

Jakarta -

Belanja pemerintah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 direncanakan sebesar Rp 3.613,1 triliun. Jumlah itu terdiri untuk belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.693,2 triliun dan Transfer ke Daerah sebesar Rp 919,9 triliun.

Komponen belanja pemerintah pusat itu meliputi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp 976,79 triliun dan non K/L sebesar Rp 1.716,4 triliun. Menurunnya anggaran K/L dan membengkaknya anggaran non K/L dari outlook 2024 yang sebesar Rp 1.359,4 triliun dikarenakan untuk memberi ruang bagi presiden terpilih Prabowo Subianto dalam mengolah anggarannya sendiri.

"Ini karena kita menghormati presiden terpilih nanti untuk melakukan improvement. Makanya belanja K/L relatively kecil, kecuali yang sudah dari president elect menyampaikan ingin melakukan A, B, C, tapi yang lain itu masih di-retain di belanja non K/L yang makanya angkanya menjadi tinggi," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers RAPBN 2025, Jumat (16/8/2024).

Jadi alokasi anggaran untuk K/L masih bisa berubah. Berdasarkan Buku II Nota Keuangan Beserta RAPBN 2025, dari seluruh K/L yang ada sejauh ini Kementerian Pertahanan mendapatkan anggaran paling besar yakni Rp 165,16 triliun. Disusul Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) senilai Rp 126 triliun dan Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun.

Berikut daftar lengkap 10 K/L dengan anggaran terbesar di 2025:

1. Kementerian Pertahanan Rp 165,16 triliun

2. Polri Rp 126 triliun

3. Kementerian Kesehatan Rp 90,60 triliun

4. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Rp 83,18 triliun

5. Kementerian Agama Rp 78 triliun

6. Kementerian Sosial Rp 77,19 triliun

7. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp 75,63 triliun

8. Kementerian Keuangan Rp 53,19 triliun

9. Kementerian Perhubungan Rp 24,77 triliun

10. Kejaksaan Republik Indonesia Rp 23,28 triliun

(aid/rrd)