REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Gas buang kendaraan menjadi kontributor terbesar atas buruknya kualitas udara Indonesia, terutama Jakarta. Rendahnya kualitas bahan bakar mesin (BBM) yang mayoritas di bawah standar Euro 4 pun berdampak besar terhadap peningkatan polusi udara.

"Saat ini, sebagian besar kota-kota besar di seluruh dunia terpapar polusi udara akibat dari emisi gas buang kendaraan bermotor maupun pabrik industri," ujar Pendiri PT Ace Jaya Energy (AJE) Ruddy Soerjanto dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (8/8/2024).

Ruddy mengatakan rendahnya kualitas udara berakibat buruk bagi kesehatan masyarakat. Ruddy mengatakan polusi udara menjadi salah satu penyebab utama berbagai penyakit pernapasan dan kardiovaskular, serta memperburuk kualitas hidup warga kota.

Untuk menekan tingginya polusi udara akibat gas buang kendaraan, Ruddy menyampaikan perusahaan baru saja meluncurkan produk terbarunya, AceBlue sekaligus pengiriman perdana ekspor sebanyak 36 ribu liter ke Jepang. Ruddy mengatakan AceBlue merupakan Diesel Exhaust Fluid (DEF) untuk mengurangi emisi nitrogen oksida (NOx) dari gas buang kendaraan dan mesin diesel.

"AceBlue merupakan cairan yang digunakan bersama teknologi Selective Catalytic Reduction (SCR) untuk mengubah NOx menjadi nitrogen dan air yang tidak berbahaya. Produk ini membantu mengurangi emisi NOx hingga 90 persen, menurunkan tingkat polusi udara, dan meningkatkan kualitas udara," ucap Ruddy.

Ruddy menjelaskan terdapat tiga varian produk yang meliputi AceBlue 32 untuk kendaraan bermesin diesel dengan SCR, AceBlue 40 untuk armada laut atau mesin diesel berkapasitas besar, dan AceBlue 50 untuk pabrik-pabrik yang mengeluarkan emisi gas buang dari pembakaran.

"AceBlue menjadi komitmen kami untuk aktif berperan mengurangi emisi gas buang berbahaya dari mesin diesel sekaligus membantu program pemerintah yang telah melakukan banyak hal dalam mengatasi masalah ini," ujar Ruddy.

Ruddy mengatakan AceBlue membidik operator kendaraan komersial, industri transportasi dan logistik, pengguna kendaraan pribadi diesel, sektor pertambangan, PLTU dan industri berat, perkapalan, dan pengguna individu dengan kendaraan diesel modern (standar emisi Euro 4, Euro 5, dan Euro 6). Ruddy menyampaikan perusahaan ingin membantu operator kendaraan darat bermesin diesel (mobil, bus, kereta api), industri logistik, industri manufaktur lainnya serta pengguna individu untuk memenuhi regulasi emisi yang ketat dan

menjaga lingkungan tetap bersih.

"Puluhan tahun sebagai pengusaha, saya fokus meningkatkan nilai perusahaan. Namun, kali ini saya fokus ingin berbisnis sekaligus berkontribusi dalam perbaikan kondisi lingkungan yang berkelanjutan demi masa depan lingkungan lebih baik. Kami mungkin bukan yang pertama di Indonesia, tapi kami yakin bahwa kami yang terbaik dan terbesar," kata Ruddy.

Co-Founder AJE Lydia Masehi mengatakan pangsa pasar AceBlue cukup seimbang antara pasar domestik dan ekspor masing-masing 50 persen. Lydia menyampaikan besarnya proporsi ekspor tak lepas dari kondisi Indonesia yang belum optimal dalam penerapan standar Euro 4 ke atas.

"Kami terus mengembangkan untuk pasar lokal karena memang secara regulasi transportasi di Indonesia masih menerapkan standar Euro 3, sementara di negara maju yang sangat memperhatikan polusi dan dampaknya sudah menerapkan minimum Euro 5 dan Euro 6," ujar Lydia.

Pasar terbesar ACE....

Oleh karena itu, Lydia mengatakan pasar terbesar ACE adalah negara-negara yang sangat memperhatikan efek polusi terhadap kehidupan warganya, seperti Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Eropa. Di negara-negara ini, regulasi emisi gas buang yang ketat telah diterapkan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan.

Direktur Operasional AJE Fuad Adi mengatakan AceBlue merupakan hasil karya anak Indonesia yang menggunakan 100 persen bahan baku lokal. Fuad menyampaikan produk kualitas terbaik akan dapat terwujud jika menggunakan standar kualitas produksi tinggi di industri.

"Kami menggunakan bahan baku berkualitas tinggi untuk menghasilkan produk keluaran dengan kualitas spesifikasi tinggi pula yang memenuhi spesifikasi produk yang berlaku internasional," kata Fuad.

Sebelumnya, Deputi bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi, Kemenko Maritim dan Investasi (Marves) Rachmat Kaimuddin mengatakan BBM berkualitas rendah yang ada di Indonesia berkontribusi besar atas buruknya kualitas udara, terutama di kota-kota besar di Indonesia, terutama Jakarta.

Rachmat menyebut mayoritas BBM di Indonesia memiliki kandungan sulfur yang begitu tinggi. Padahal, ucap Rachmat, negara-negara lain telah menerapkan Euro 4 yang menjadi standar emisi dengan ketentuan bahan bakar mengandung sulfur maksimal 50 part per million (ppm).

"Dalam data batas sulfur bensin maksimum di berbagai negara pada 2023, Indonesia termasuk salah satu yang jelek," ujar Rachmat saat diskusi bertajuk "Tekan Emisi, Perbaiki Kualitas Udara: Kebijakan Baru Subsidi BBM" di Ashley Wahid Hasyim, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Indonesia sebenarnya telah mewajibkan produksi motor untuk memenuhi standar Euro 3 dari 2013 dan mobil dengan standar Euro 4 dari 2018. Namun realitanya, hanya ada tiga jenis BBM PT Pertamina (Persero) yang masuk standar Euro 4 di Indonesia yakni Pertamax Green, Pertamax Turbo, dan Pertamina Dex.

"Sayangnya, kita tidak menyediakan secara masif dan hampir semua BBM kita ini kualitasnya lebih buruk dari standar Euro 4," ucap Rachmat.

IDXChannel - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal meluncurkan Bahan Bakar Nabati (BBN) dengan konsentrasi nabati sebesar 40 persen pada 2025.

"Kita sudah mulai masuk ke B35, Insyaallah tahun depan B40 sudah bisa jalan, sudah ada kesepakatan. Kemudian juga kita akan coba nanti bietanol," kata Menteri ESDM Arifin Tasrif saat ditemui di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas (Migas), Jakarta, Jumat (2/8/2024).

Adapun Kementerian ESDM telah melakukan uji coba perdana penggunaan biodiesel B40 pada kereta api pada akhir Juli 2024.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE), Eniya Listiani Dewi, mengatakan uji coba campuran 60 persen solar dan 40 persen kelapa sawit ini menjadi solusi strategis untuk mengurangi konsumsi solar dan emisi gas buang.

"Kami berharap semua uji penggunaan bisa selesai Desember ini, sehingga penggunaan B40 secara penuh bisa dilakukan tahun 2025," ujar Eniya, belum lama ini.

Melalui program B40 ini, pemerintah terus melakukan uji coba pada berbagai jenis kendaraan. Setelah uji coba dilakukan pada mobil empat tahun lalu, uji coba berikutnya berfokus pada alat pertanian (alsintan) dan industri perkeretapaian.

Selanjutnya akan ada alat berat pada industri pertambangan, serta alat perkapalan dan pembangkit listrik, yang akan dimulai dalam waktu dekat di Balikpapan, Kalimantan Timur.

Eniya optimistis penggunaan B40 ini bisa semakin meningkatkan penghematan devisa negara dari pengurangan impor solar dibandingkan biodiesel sebelumnya, yakni B35. Peningkatan pemakaian biodiesel juga akan makin menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Eniya mengatakan pada 2023, penghematan devisa dari penggunaan B35 pada sektor otomotif dan non-otomotif mencapai Rp122 triliun.

"Kalau tahun depan sudah beralih ke B40, penghematan bisa mencapai sekitar USD9 miliar (sekitar Rp144 triliun)," kata Eniya.

(NIA)

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembatasan pembelian BBM subsidi kabarnya akan segera diterapkan. Menurut pemerhati masalah transportasi, yang terpenting bukan membatasi pembelian, tapi mengubah pola pikir masyarakat.

Budiyanto, pemerhati masalah transportasi dan hukum, mengatakan, rencana pemerintah terkait pembatasan pembelian BBM subsidi yang kabarnya akan dilakukan mulai 17 Agustus 2024 perlu cermat dan membutuhkan kajian mendalam.

"Jangan menimbulkan keresahan dan dampak lain. Langkah mitigasi pun perlu dipersiapkan melalui hasil kajian," ujar Budiyanto, saat dihubungi Kompas.com, belum lama ini.

"Alasan pembatasan penggunaan BBM subsidi untuk mengurangi polusi atau emisi gas buang kurang tepat, karena ada beberapa variabel yang disampaikan sehubungan dengan rencana tersebut," kata Budiyanto.

Beberapa variabel yang dimaksud Budiyanto, seperti mendorong penyaluran BBM tepat sasaran, menghemat anggaran negara, mengurangi defisit anggaran, mengurangi emisi gas, dan mengganti Pertalite menjadi bioetanol ramah lingkungan dan sebagainya.

"Jika alasan pemerintah akan melakukan pembatasan BBM subsidi untuk mengurangi emisi gas buang, kurang tepat, karen harga BBM berapa pun akan dibeli, karena suatu kebutuhan untuk mobilitas kendaraan dan beraktivitas memenuhi kebutuhan hidup," ujar Budiyanto.

"Alasan yang tepat mengurangi emisi gas buang adalah mengubah pola pikir masyarakat pengguna kendaraan pribadi untuk beralih ke angkutan umum. Walaupun ini bukan pekerjaan mudah, karena menyangkut privasi dan hak properti setiap warga negara," kata Budiyanto.

Menurutnya, perubahan pola pikir bisa terlaksana, tapi harus ada kebijakan yang berani atau ekstrem. Misalnya, pembatasan produksi kendaraan untuk kebutuhan domestik, pertumbuhan kendaraan bermotor tidak terkendali, pemetaan per daerah dan untuk mengatur kuota kendaraan bermotor, fasilitas kredit kendaraan bermotor selektif, pajak kendaraan bermotor ditingkatkan, dan biaya parkir secara progresif.

"Walaupun kita sadar ini dilematis dan sulit untuk dilaksanakan, karena menyangkut ketenegakerjaan, fiskal, pengangguran, dan devisa negara, dan sebagainya. Jadi, alasan yang tepat pemerintah akan berencana membatasi BBM bersubsidi adalah mengurangi defisit anggaran dan anggaran yang ada dapat dialihkan ke program yang lebih produktif," ujarnya.

Namun, menurut Budiyanto, sepanjang kebijakan masih bersifat parsial, sulit untuk mengatasi permasalahan yang muncul, seperti mengatasi emisi gas buang.

Jakarta - Emisi karbodioksida di kota-kota besar seperti di Jakarta, saat ini kian memprihatinkan. Kendati upaya pengurangan CO2 berupaya keras dilakukan oleh pemerintah, namun faktanya saat ini justru terlihat berkebalikan. Hal ini jugalah yang memicu Kementerian PPN/Bappenas menggelar Green Economy Expo: Advancing Technology, Innovation, and Circularity pada 3-5 Juli 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta.

Tema hari kedua (4/7) adalah dekarbonisasi industri melalui praktik-praktik sirkular. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan dan Konservasi Energi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Eniya Listiani Dewi membuka sesi pertama dengan menekankan potensi energi baru dan terbarukan (EBT) yang dimiliki Indonesia untuk mendukung proses dekarbonisasi industri guna mencapai target Net Zero Emissions (NZE) pada tahun 2060.

"Indonesia memiliki potensi EBT besar, terpencar, dan beragam untuk mendukung ketahanan energi nasional dan capaian target bauran EBT seperti tenaga surya dengan potensi sebesar 3.294 GW, hidro dengan potensi 95 GW, bioenergi dengan potensi 57 GW, angin dengan potensi 155 GW, panas bumi dengan potensi 23 GW, dan laut dengan potensi 63 GW, ujar Direktur Jenderal Eniya dalam sambutan pembukanya," ujar Eniya Listiani Dewi dalam pernyataan resminya.
Eniya juga menyampaikan upaya Pemerintah Indonesia dalam mewujudkan transisi energi menuju net zero emission (NZE) atau emisi karbon nol dilakukan dalam beberapa strategi seperti penerapan efisiensi energi, elektrifikasi, moratorium dan pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sudah ada, pengembangan EBT secara offgrid, ongrid dan BBN, pengembangan sumber energi baru seperti hidrogen, nuklir dan amonia serta pengembangan Carbon Capture Storage (CCS)/Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS).

Baca Juga: Perusahaan Ini Klaim Punya Teknologi Baru Baterai Kendaraan Listrik

Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN/Bappenas, Amalia Adininggar Widyasanti yang turut hadir sesi talkshow menjelaskan upaya akselerasi transformasi ekonomi melalui penerapan ekonomi hijau sudah sesuai dengan rencana pembangunan Indonesia untuk 20 tahun kedepan.

Percepatan transisi energi, penerapan ekonomi sirkular serta pengembangan industri hijau merupakan bagian dari rencana penerapan ekonomi hijau dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

"Model ekonomi linear tidak lagi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjut, maka dari itu Bappenas mencoba mendorong penerapan ekonomi sirkula. Dengan ekonomi sirkular, kita dapat mencapai lebih banyak dengan menggunakan demi sedikit karena ekonomi sirkular lebih dari sekedar pengelolaan limbah tapi mencakup seluruh produksi, distribusi dan konsumsi dari hulu ke hilir rantai pasokan", ungkap Deputi Amalia.

Dalam strategi dekarbonisasi pada kawasan industri dengan mengadopsi ekonomi sirkular salah satu upaya yang tengah didorong adalah pengembangan Kawasan Industri Hijau dan Eco Industrial Park (EIP). Kebijakan lain yang dapat menjadi enabler adalah penerapan ISO dan SNI Ekonomi Sirkular oleh BSN, Ecolabel, Proper, EPR oleh Kementerian LHK, serta Sustainab Finance dan Sustainable Roadmap oleh OJK.

Baca Juga: DPRD Provinsi DKI Jakarta Usul Ojol & Taksol Juga Uji KIR

Pengembangan upaya-upaya dekarbonisasi industri tidak dapat dijalankan tanpa dukungan banyak pihak, salah satunya mitra pembangunan. Melalui Kemitraan Strategis Komprehensif AS-Indonesia, Amerika Serikat dan Indonesia bekerja sama erat untuk memajukan pembangunan rendah karbon, energi terbarukan, dan ekonomi hijau.

Saya bangga atas kemitraan yang sudahterjalin lama dan erat dengan Bappenas dalam merancang dan menerapkan berbagai kebijakan yang membantu kita untuk terus maju, tutup Mohib Ahmed, Pelaksana Tugas Direktur USAID Indonesia.

(UDA)