Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada energi sebagai salah satu misi prioritas dalam masa pemerintahannya. Emiten di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pun siap ambil bagian untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam pidato pelantikan Presiden, Minggu (20/10), Prabowo menyoroti kondisi dunia yang dibayangi ketegangan konflik geopolitik. Dus, saat situasi global tidak menentu, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi dan sumber energi dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan pada negara lain.

Prabowo bilang, Indonesia punya banyak sumber energi mulai dari batubara, panas bumi (geothermal), air, hingga tanaman seperti kelapa sawit.

"Pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegas Prabowo.

Barisan emiten EBT ikut menyambut komitmen tersebut. Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Tan Hendra Soetjipto mengatakan, perusahaan EBT memiliki peran yang strategis di tengah kebutuhan energi yang terus tumbuh bersamaan dengan target pemerintah untuk mencapai transisi energi dan net zero emisi.

Hendra lantas menyoroti pembangkit listrik geothermal akan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Sebab, geothermal punya karakteristik pemikul beban dasar (baseload) yang andal untuk menjadi pengganti pembangkit energi fosil dengan karakteristik serupa.

"Geothermal merupakan pembangkit EBT yang tidak bergantung pada cuaca. Dengan karakteristik baseload bisa beroperasi 24 jam, maka akan sangat strategis untuk proses transisi energi," kata Hendra dalam paparan publik, Kamis (24/10).

Saat ini strategi ekspansi BREN sedang fokus pada pengembangan aset geothermal dan tenaga angin. Hingga tahun 2032, BREN membidik kapasitas 1.784 MW - 2.439 MW untuk geothermal, dan 397 MW untuk tenaga angin.

Dalam tiga tahun ke depan, proyek strategis BREN adalah penambahan kapasitas panas bumi hingga 104,6 MW. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini siap mengucurkan investasi sebesar US$ 346 juta untuk mencapai target tersebut.

Emiten plat merah juga tak ketinggalan untuk menggenjot kapasitas energi hijau. Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Kitty Andhora mengatakan, saat ini PGEO sedang mengejar peningkatan total kapasitas terpasang dari 672,5 MW menjadi 1 Gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kitty mengamini, panas bumi punya posisi strategis dalam transisi energi dengan potensi sumber daya sekitar 24 GW.

"Dengan mempercepat pengembangan, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga mencapai kemandirian energi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global di EBT," kata Kitty kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Tak hanya panas bumi, sumber EBT lain juga siap unjuk gigi. Direktur Keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) Giat Widjaja menyampaikan, strategi KEEN untuk menggelar ekspansi pada proyek listrik EBT tenaga air (PLTA), surya (PLTS), angin/bayu (PLTB) dan biomassa (PLTBm).

"KEEN terus berusaha mengidentifikasi potensi proyek-proyek baru secara organik maupun akuisisi, dan selalu menyiapkan diri untuk ikut tender PLN jika dibuka," ungkap Giat.

Seiring rencana ekspansi ini, Giat berharap dukungan pemerintah melalui regulasi dan fasilitas yang berpihak pada industri EBT, seperti insentif berupa tax holiday. Supaya harga pembangkit EBT semakin kompetitif untuk bersaing dengan pembangkit yang bersumber dari energi fosil.

Head of Investor Relations PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Nicko Yosafat sepakat perlunya dukungan pemerintah untuk mengakselerasi industri EBT.

Dia berharap pemerintahan baru dapat mempercepat proses perumusan Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET) serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih mengakomodasi energi hijau.

Menurut Nicko, secara umum Indonesia semakin on track dalam pengembangan EBT, yang ditandai dengan target net zero emisi dan bauran energi yang lebih realistis. Saat ini, ARKO sedang melakukan ekspansi PLTA untuk mencapai target total kapasitas hingga 261,2 MW.

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham, Raden Bagus Bima melihat misi pemerintahan baru untuk mencapai swasembada energi dan melanjutkan transisi energi, bakal menjadi katalis positif bagi emiten EBT.

"Selain itu, adanya target penurunan emisi karbon dapat mendorong permintaan energi bersih. Emiten yang sudah siap akan mendapat keuntungan," kata Bima.

Junior Research Analyst Panin Sekuritas, Sarkia Adelia Lukman mengingatkan tiga tantangan yang mesti dihadapi dalam transisi energi. Pertama, biaya investasi awal untuk infrastruktur EBT masih terbilang mahal.

Kedua, regulasi atau kebijakan pemerintah yang tampak belum konsisten. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil. Tantangan ini dapat memperlambat pertumbuhan EBT dan membuat harga jual listriknya belum kompetitif.

Sarkia pun memberikan rating netral untuk sektor EBT. "Namun kami akan mencermati rencana dan konsistensi pemerintahan baru terhadap transisi ke sektor EBT. Ada baiknya jika terdapat insentif tambahan dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor EBT," kata Sarkia.

Sarkia lantas menyarankan strategi investasi jangka panjang untuk saham emiten EBT, mengingat transisi energi masih perlu waktu. Selain itu, emiten perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mencapai efisiensi operasional dan margin yang sehat.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat permintaan terhadap EBT akan terus meningkat. Hal ini akan memoles prospek jangka panjang emiten di sektor ini.

Hanya saja, Miftahul mengingatkan agar pelaku pasar juga mencermati valuasi sejumlah emiten EBT yang sudah terbilang tinggi atau di atas fair value.

Bima menambahkan investor juga perlu mencermati kondisi fundamental, kapasitas produksi, rencana ekspansi, arus kas, serta laba yang dihasilkan emiten dari bisnis EBT. Di antara saham emiten EBT, Bima melirik PGEO.

Selain itu, ada sejumlah emiten yang getol ekspansi atau telah memiliki portofolio EBT seperti PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Miftahul menyarankan wait and see terhadap saham PGEO dan BREN, serta trading buy KEEN dengan target harga di Rp 710. Sedangkan Sarkia menyodorkan PGEO dan KEEN sebagai pilihan investasi jangka panjang.

Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Indonesia periode 2024-2029, Prabowo Subianto ingin mencapai swasembada energi sebagai salah satu misi prioritas dalam masa pemerintahannya. Emiten di sektor Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pun siap ambil bagian untuk mewujudkan misi tersebut.

Dalam pidato pelantikan Presiden, Minggu (20/10), Prabowo menyoroti kondisi dunia yang dibayangi ketegangan konflik geopolitik. Dus, saat situasi global tidak menentu, Indonesia mesti bisa memanfaatkan potensi dan sumber energi dari dalam negeri untuk menghindari ketergantungan pada negara lain.

Prabowo bilang, Indonesia punya banyak sumber energi mulai dari batubara, panas bumi (geothermal), air, hingga tanaman seperti kelapa sawit. "Pemerintah yang saya pimpin akan fokus untuk mencapai swasembada energi," tegas Prabowo.

Barisan emiten EBT ikut menyambut komitmen tersebut. Direktur Utama PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) Tan Hendra Soetjipto mengatakan perusahaan EBT memiliki peran yang strategis di tengah kebutuhan energi yang terus tumbuh bersamaan dengan target pemerintah untuk mencapai transisi energi dan net zero emisi.

Hendra lantas menyoroti pembangkit listrik geothermal akan memegang peranan penting dalam proses tersebut. Sebab, geothermal punya karakteristik pemikul beban dasar (baseload) yang andal untuk menjadi pengganti pembangkit energi fosil dengan karakteristik serupa.

"Geothermal merupakan pembangkit EBT yang tidak bergantung pada cuaca. Dengan karakteristik baseload bisa beroperasi 24 jam, maka akan sangat strategis untuk proses transisi energi," kata Hendra dalam paparan publik, Kamis (24/10).

Saat ini strategi ekspansi BREN sedang fokus pada pengembangan aset geothermal dan tenaga angin. Hingga tahun 2032, BREN membidik kapasitas 1.784 MW - 2.439 MW untuk geothermal, dan 397 MW untuk tenaga angin.

Dalam tiga tahun ke depan, proyek strategis BREN adalah penambahan kapasitas panas bumi hingga 104,6 MW. Emiten milik taipan Prajogo Pangestu ini siap mengucurkan investasi sebesar US$ 346 juta untuk mencapai target tersebut.

Emiten pelat merah juga tak ketinggalan untuk menggenjot kapasitas energi hijau. Corporate Secretary PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) Kitty Andhora mengatakan saat ini PGEO sedang mengejar peningkatan total kapasitas terpasang dari 672,5 MW menjadi 1 Gigawatt (GW) dalam dua hingga tiga tahun ke depan.

Kitty mengamini, panas bumi punya posisi strategis dalam transisi energi dengan potensi sumber daya sekitar 24 GW. "Dengan mempercepat pengembangan, Indonesia tidak hanya mengurangi emisi gas rumah kaca, tapi juga mencapai kemandirian energi dan memposisikan diri sebagai pemimpin global di EBT," kata Kitty kepada Kontan.co.id, Kamis (24/10).

Tak hanya panas bumi, sumber EBT lain juga siap unjuk gigi. Direktur Keuangan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) Giat Widjaja menyampaikan strategi KEEN untuk menggelar ekspansi pada proyek listrik EBT tenaga air (PLTA), surya (PLTS), angin/bayu (PLTB) dan biomassa (PLTBm).

"KEEN terus berusaha mengidentifikasi potensi proyek-proyek baru secara organik maupun akuisisi, dan selalu menyiapkan diri untuk ikut tender PLN jika dibuka," ungkap Giat.

Seiring rencana ekspansi ini, Giat berharap dukungan pemerintah melalui regulasi dan fasilitas yang berpihak pada industri EBT, seperti insentif berupa tax holiday. Supaya harga pembangkit EBT semakin kompetitif untuk bersaing dengan pembangkit yang bersumber dari energi fosil.

Head of Investor Relations PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) Nicko Yosafat sepakat perlunya dukungan pemerintah untuk mengakselerasi industri EBT. Dia berharap pemerintahan baru dapat mempercepat proses perumusan Rancangan Undang-Undangan Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET)serta Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) yang lebih mengakomodasi energi hijau.

Menurut Nicko, secara umum Indonesia semakin on track dalam pengembangan EBT, yang ditandai dengan target net zero emisi dan bauran energi yang lebih realistis. Saat ini, ARKO sedang melakukan ekspansi PLTA untuk mencapai target total kapasitas hingga 261,2 MW.

Rekomendasi Saham

Praktisi Pasar Modal & Founder Warkop Saham Raden Bagus Bima melihat misi pemerintahan baru untuk mencapai swasembada energi dan melanjutkan transisi energi, bakal menjadi katalis positif bagi emiten EBT. "Selain itu, adanya target penurunan emisi karbon dapat mendorong permintaan energi bersih. Emiten yang sudah siap akan mendapat keuntungan," kata Bima.

Junior Research Analyst Panin Sekuritas Sarkia Adelia Lukman mengingatkan tiga tantangan yang mesti dihadapi dalam transisi energi. Pertama, biaya investasi awal untuk infrastruktur EBT masih terbilang mahal.

Kedua, regulasi atau kebijakan pemerintah yang tampak belum konsisten. Ketiga, masih kuatnya ketergantungan ekonomi terhadap energi fosil. Tantangan ini dapat memperlambat pertumbuhan EBT dan membuat harga jual listriknya belum kompetitif.

Sarkia pun memberikan rating netral untuk sektor EBT. "Namun kami akan mncermati rencana dan konsistensi pemeritahan baru terhadap transisi ke sektor EBT. Ada baiknya jika terdapat insentif tambahan dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan sektor EBT," kata Sarkia.

Sarkia lantas menyarankan strategi investasi jangka panjang untuk saham emiten EBT, mengingat transisi energi masih perlu waktu. Selain itu, emiten perlu mengadopsi teknologi yang lebih canggih untuk mencapai efisiensi operasional dan margin yang sehat.

Analis Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer melihat permintaan terhadap EBT akan terus meningkat. Hal ini akan memoles prospek jangka panjang emiten di sektor ini. Hanya saja, Miftahul mengingatkan agar pelaku pasar juga mencermati valuasi sejumlah emiten EBT yang sudah terbilang tinggi atau di atas fair value.

Bima menambahkan investor juga perlu mencermati kondisi fundamental, kapasitas produksi, rencana ekspansi, arus kas, serta laba yang dihasilkan emiten dari bisnis EBT. Di antara saham emiten EBT, Bima melirik PGEO. Selain itu, ada sejumlah emiten yang getol ekspansi atau telah memiliki portofolio EBT seperti PT United Tractors Tbk (UNTR) dan PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC).

Miftahul menyarankan wait and see terhadap saham PGEO dan BREN, serta trading buy KEEN dengan target harga di Rp 710. Sedangkan Sarkia menyodorkan PGEO dan KEEN sebagai pilihan investasi jangka panjang.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki setumpuk pekerjaan rumah baik di sektor minyak dan nasional (migas), mineral dan batubara (minerba), maupun di sektor energi baru dan terbarukan (EBT).

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, Kementerian ESDM diberikan tugas oleh Presiden Prabowo untuk mewujudkan kemandirian energi nasional.

Untuk itu, Kementerian ESDM akan melakukan pembenahan terhadap regulassi yang selama tumpang tindih dan berpotensi menghambat kemandirian energi.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," kata Bahlil di Kementerian ESDM, Senin (21/10).

Tantangan di Sektor Migas

Di sektor migas, produksi siap jual alias lifting minyak terus mengalami penurunan sejak 1997 dari produksi tembus 1,6 juta minyak barel per hari (bph) pada medio 1996-1997 hingga saat ini hanya mencapai sekitar 600 ribu bph, padahal konsumsi minyak dari tahun ke tahun semakin membengkak.

Imbas konsumsi minyak yang mencapai 1,6 juta minyak barel per hari ini mengakibatkan dana sebesar Rp 450 triliun per tahun habis untuk mengimpor minyak ke Indonesia, terutama untuk kebutuhan liquefied petroleum gas (LPG).

Selain lifting minyak dan impor migas, pekerjaan rumah di sektor migas lainnya adalah membenahi iklim investasi di sektor hulu migas yang cenderung minim dan kurang menarik bagi investor di hulu migas.

Adapun, yang tidak kalah penting untuk diselesaikan lainnya di sektor hulu migas adalah pemerintahan baru harus merampungkan revisi undang-undang migas yang selama belasan tahun masih urung selesai.

Penerbitan UU Migas yang baru juga merupakan salah satu strategi utama mengubah paradigma industri migas di tanah air ke depan. Tuntutan lingkungan keberlanjutan dan transisi energi dipastikan harus masuk dalam UU baru nanti.

Memang, Bahlil mulai bergerak menyoroti permasalahan di sektor hulu migas di antaranya telah memangkas izin eksplorasi migas dari 320 menjadi hanya 140 izin untuk menarik lebih banyak investor dan mempercepat eksplorasi.

Selain itu, Bahlil juga akan mengoptimalkan sumur-sumur minyak yang ada, termasuk 16.990 sumur idle, di mana sekitar 5.000 sumur dapat diaktifkan kembali untuk menambah produksi minyak.

"Masalah ini harus diselesaikan, pertama dengan mengoptimalkan sumur-sumur yang ada maupun yang idle untuk bisa meningkatkan lifting karena jika tidak ada gerakan atau apa-apa, itu turun kita sekitar 7-15% per tahun," kata Bahlil.

Total sumur migas saat ini ada sekitar 44.900 sumur. Sementara yang aktif hanya 16.990 sumur idle. Setelah di breakdown lagi kurang lebih ada 5.000 yang dapat di-reaktivasi untuk mendorong penambahan produksi minyak Indonesia.

Selain itu, teknologi Enhanced Oil Recovery (EOR) juga akan digunakan oleh PT Pertamina dan Exxon Mobil Oil Cepu, produsen terbesar di Indonesia, untuk meningkatkan produksi.

Terakhir, wilayah Indonesia Timur menjadi target pemerintah dalam menemukan menambah cadangan migas baru. Pemerintah harus melakukan eksplorasi khususnya di wilayah-wilayah Indonesia Timur.

"Kita akan memangkas berbagai regulasi yang menghambat proses akselerasi daripada eksplorasi dari 320 izin sekarang tinggal 140 izin dan kita akan pangkas lagi kita perpendek dengan waktu yang tepat supaya investor bisa masuk," ujar Bahlil.

Mutakhir, Kementerian ESDM juga menerbitkan regulasi terbaru terkait kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi (migas) untuk meningkatkan daya tarik investasi migas di Indonesia.

Salah satu poin penting pada aturan ini adalah kepastian bagi hasil yang diterima kontraktor, dapat mencapai 75%-95%. Pada kontrak gross split lama, bagi hasil kontraktor sangat variatif, bisa sangat rendah, hingga nol persen pada kondisi tertentu.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Perusahaan Minyak dan Gas (Aspermigas) Elan Biantoro mengatakan, salah satu isu yang harus dikawal oleh Menteri ESDM era pemerintahan baru di sektor migas adalah merampungkan revisi UU Migas.

Sebab, UU Migas menjadi suatu hal yang fundamental untuk memberikan kepercayaan bagi investor baik di dalam negeri maupun di dunia untuk berinvestasi.

"Kalau UU-nya tidak lengkap, cacat hukum, tidak ada keamanan untuk investasi yang long tream 30 tahunan, tapi undang-undangnya belum diselesaikan," kata Elan saat ditemui, Rabu (16/10).

Selain UU Migas, Menteri ESDM harus dijelaskan secara jelas dan baik mengenai Kontrak Bagi Hasil (Production Cost Sharing/PSC) gross split. Memang, saat ini sudah ada perbaikan skema gross split dari 29 item menjadi 5 item untuk memberikan keleluasaan kepada kontraktor dan tambahan bagi hasil untuk investor mencapai 95%.

"Itu bagus, tapi belum tentu cukup menarik bagi investor karena buat satu negara term dan condition atau fiscal policy-nya tidak bisa diambil dari negara lain. Tiap negara sumber daya alam punya karakrteristik masing-masing. Kita perbaiki sistemnya agar lebih menarik bagi investor" ujar Elan.

Menurut Elan, dulu investasi hulu migas cukup menarik saat ini justru kalah menarik dengan negara seperti Meksiko, Kolombia, Afrika, Vietnam, dan lain-lain. Untuk itu, Indonesia harus bisa menyesuaikan apa-apa saja yang membuat menarik bagi investor seperti di negara lain.

"Makanya benchmark kita itu harusnya luar negeri bukan dalam negeri," tutur Elan.

Sektor Minerba

Dari sektor minerba, Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Plt Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengatakan, salah satu yang penting soal adalah pemberantasan penambangan ilegal. Saat ini upaya sudah dilakukan, tapi tetap perlu juga Direktorat Penegakan Hukum.

"Kenapa pemberantasan pertambangan tanpa izin (PETI) tidak bisa disepelekan karena efek domino PETI ini bisa merugikan lingkungan maupun negara," kata Gita kepada Kontan, Senin (21/10).

Gita menuturkan selain pemberantasan tambang ilegal, Menteri ESDM perlu mencermati Rencana Umum Energi Nasional (RUEN). Sebab, kemarin Presiden Prabowo Subianto juga mengutarakan terkait dengan swasembada energi.

"Agar nantinya selaras dengan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) yang terbaru. Termasuk pemanfaatan batubara yang cadangannya masih banyak. Tentunya juga tetap perlu menyesuaikan dengan upaya pencapaian NZE," tutur Gita.

Selain kedua hal tersebut adalah adalah kejelasan Mitra Instansi Pengelola (MIP). Namun, bukan sekedar penerapan. Yang jadi concern APBI juga bagaimana simulasi dan visible atau tidaknya diterapkan ke berbagai IUP dengan skala produksi yang berbeda.

Selain itu, tentunya penegakan terhadap prinsip tata kelola tambang yang baik juga semakin ditekankan kepada seluruh pemegang izin. Agar pertambangan batubara kedepan tidak saja menjadi penyumbang penerimaan negara namun bertanggungjawab dengan lingkungan.

Sektor EBT

Dari sisi Energi Baru dan Terbarukan (EBT), Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mada menuturkan pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Reporter: Diki Mardiansyah | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketua Umum Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) Mada Ayu Habsari mengungkapkan sejumlah harapan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di era Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Mada menuturkan, pekerjaan rumah yang harus diselesaikan khususnya adalah Revisi Undang-Undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (EBET) dan peraturan tentang penguatan jaringan transmisi pada perusahaan utilitas agar dapat mendukung pemanfaatan fasilitas PLTS di Indonesia.

"Implementasi dari pengadaan PLTS di Indonesia karena dengan adanya demand yang cukup, industri dalam negeri akan bergerak, kemudian dapat menciptakan peluang greenjob yang besar. Jadi menciptakan efek domino yang besar," kata Mada kepada Kontan, Senin (21/10).

Selain PLTS, Mada berharap agar ada penambahan instansi pengetesan SNI dan pembagian Green Atribute antara developer dengan project owner.

Sebelumnya diberitakan, Bahlil Lahadalia kembali menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) di Kabinet Merah Putih Pemerinahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka periode 2024-2029.

Bahlil mengungkapkan terima kasih kasih atas kepercayaan Prabowo dan Gibran untuk membantu tugas-tugas pemerintahan ke depan, terutama di sektor energi dan sumber daya mineral.

Bahlil menjelaskan dirinya diminta Presiden Prabowo dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato kenegaraan pertama di MPR, bahwa salah satu yang akan didorong adalah kedaulatan energi.

Untuk target 100 hari ke depan, kata Bahlil, pihaknya akan melakukan pembenahan terhadap aturan yang tumpang tindih dan berpotensi menghambat kinerja ESDM ke depan.

"Bayangkan, kita mau eksplorasi saja, izinnya sekarang masih ada 100 lebih, 129 kalau tidak salah. Sebenarnya izin ini sudah bagus, tapi kita Service-Level Agreement (SLA) atau [perjanjian tingkat layanan]-nya yang kurang. Nah, ini saya lagi cari akal," ungkap Bahlil.

Kedua, lanjut Bahlil, di sektor mineral dan batubara (Minerba), diketahui banyak aturan yang tumpah tindih yang berdampak pada kinerja Dirjen-dirjen sebelumnya karena regulasinya rumit.

"Nah, ini kita akan melakukan perbaikan, supaya tidak menyandera pejabat, tapi juga tidak menyiksa atau menghambat pengusaha untuk melakukan percepatan," jelas Bahlil.

Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Putri Werdiningsih

KONTAN.CO.ID -JAKARTA.Forward7 dari Kerajaan Arab Saudi berkolaborasi dengan Sistema.bio meluncurkan prakarsa penyediaan biodigester bersubsidi untuk pemilik peternakan kecil di Nepal dan Indonesia. Proyek ini bertujuan untuk memasang 800 unit biogas di kedua negara tersebut dan ditargetkan selesai pada Januari 2025 mendatang.

Program ini sebagai tambahan untuk memfasilitasi masuknya Sistema.bio dalam menyediakan layanan di Indonesia dan Nepal. Adapun penyediaan biodigester bersubsidi ini merupakan hasil kerja sama dengan PT Biru Karbon Nusantara (BKN) di Indonesia dan Asosiasi Promosi Biogas Nepal.

Forward7, yang telah didukung oleh Middle East Green Initiative, memiliki tujuan untuk mengubah kehidupan masyarakat pedesaan dengan menyediakan akses terhadap solusi memasak yang lebih ramah lingkungan. Diharapkan upaya ini dapat meningkatkan kesehatan, memberdayakan perempuan, mengangkat kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Sekaligus dapat melindungi lingkungan dengan mengurangi emisi CO2 yang disebabkan oleh penggunaan metode memasak tradisional seperti kayu dan batu bara.

Proyek ini diklaim akan mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mengembangkan infrastruktur di daerah pedesaan. Forward7, berencana menyediakan solusi memasak ramah lingkungan bagi 750 juta orang yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 7.

Agung Permadi, Business Development Manager PT Biru Karbon Nusantara menyatakan, kemitraan ini akan menjalin strategi manajemen proyek yang kuat yang mencakup identifikasi potensi risiko secara proaktif seperti tantangan impor dan perizinan, kontrol kualitas instalasi, adaptasi pengguna akhir, dan keterjangkauan produk.

“Selain mengatasi tingginya tingkat ketidakfungsian sistem biogas yang ada, proyek ini juga akan mengatasi tantangan yang terkait dengan teknologi biogas melalui kampanye pemasaran,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (16/10/2024).

Agung menyatakan, demi mendukung proyek ini, sumber daya dialokasikan secara strategis untuk tugas-tugas penting seperti komunikasi petani, instalasi digester, dan pelatihan pemeliharaan, dengan memanfaatkan pengalaman global selama 14 tahun dan jaringan lokal yang telah dibangun.

Diperlukan juga prosedur yang jelas untuk mengelola perubahan proyek untuk memastikan pengambilan keputusan yang efektif dan kemampuan beradaptasi. Nantinya pembaruan akan dilakukan rutin setiap dua minggu hingga evaluasi secara komprehensif dalam jangka menengah. Tidak lupa juga akan didukung oleh tim ahli.

“Alat pengumpulan data canggih seperti Salesforce dan TaroWorks akan memantau kemajuan dan melacak target, dengan kunjungan audit rutin untuk memastikan inisiatif ini tetap berada di jalur yang tepat untuk penyelesaian yang sukses pada Januari 2025,” jelasnya.

Di bawah inisiatif ini, instalasi biogas mulai dari 2 meter kubik hingga 40 meter kubik akan dipasang di wilayah-wilayah utama di Indonesia dan Nepal. Pembangkit biogas ini akan memungkinkan para petani untuk secara efisien mengubah limbah organik menjadi energi bersih, sehingga secara signifikan mengurangi ketergantungan mereka pada bahan bakar memasak tradisional.

Selain menyediakan akses terhadap energi bersih, proyek ini juga mempromosikan praktik pengelolaan limbah ternak yang efektif. Instalasi biogas juga menghasilkan pupuk organik sebagai produk sampingan, yang berfungsi sebagai alternatif organik untuk pupuk kimia, membantu petani menghemat biaya dan meningkatkan kualitas tanah.

Reporter: Yuliana Hema | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Dalam lima tahun terakhir gelaran penawaran umum perdana saham alias Initial Public Offering (IPO) dari sektor Energi Baru Terbarukan (EBT) berhasil menunjukkan kinerja yang positif.

Ini tercermin dari pergerakan harga sahamnya yang terus meroket. Misalnya, PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN) yang menetapkan harga IPO sebesar Rp 396 per saham. Pada akhir perdagangan Rabu (16/10), KEEN bertengger di harga Rp 695.

Lonjakan harga juga terjadi pada saham PT Arkora Hydro Tbk (AKRO). Entitas Grup Astra ini memasang harga IPO sebesar Rp 300 per saham. Sejak melantai hingga penutupan Rabu (16/10), ARKO sudah melesat 306,66% ke posisi Rp 1.220.

Setali tiga uang, saham PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO) juga melonjak dari harga IPO senilai Rp 875 menjadi Rp 1.185 pada akhir perdagangan Rabu (16/10).

Terakhir, ada PT Barito Renewables Energy Tbk (BREN) yang sahamnya melesat dari Rp 780 pada saat IPO menjadi Rp 6.855 per saham pada hari ini.

Equity Research Analyst Kiwoom Sekuritas Indonesia Miftahul Khaer mengatakan, memang secara rekam jejak, gelaran IPO para emiten EBT terbilang cukup sukses dan masih diperdagangkan di atas harga perdananya.

"Ini membuat peluang IPO di sektor EBT masih terbuka cukup besar, terlebih lagi dengan segmentasi sektor yang tertolong prospektif," jelasnya saat dihubungi Kontan, Selasa (15/10).

Secara umum, Miftahul menilai prospek emiten EBT masih cukup cerah karena ada dukungan dari kebijakan pemerintah dalam transisi energi serta adanya kesadaran masyarakat yang mulai timbul untuk kebutuhan energi bersih.

Hal tersebut berpotensi memicu kenaikan harga saham-saham emiten EBT. Walaupun, Miftahul menilai kenaikan saham-saham di sektor hijau ini tidak akan sebesar pergerakan di tahun lalu.

"Kenaikan tidak signifikan yang sebelumnya karena sebagian besar saham saham EBT sudah diperdagangkan di atas nilai intrinsiknya," ucap dia.

Dari beberapa emiten di sektor energi baru terbarukan ini, pilihan Kiwoom Sekuritas Indonesia jatuh pada PGEO. Emiten pelat merah ini memiliki fundamental yang cukup kuat dan masih menunjukkan tren pertumbuhan.

Miftahul bilang secara tren pergerakan jangka pendek PGEO masih terbilang cukup menarik. Dia merekomendasikan buy on breakout PGEO dengan target harga di level Rp 1.225 per saham.

Sumber: Reuters | Editor: Khomarul Hidayat

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Indonesia menargetkan untuk mengembangkan kapasitas tenaga angin hingga sebesar 5 gigawatt pada tahun 2030, berdasarkan rencana pasokan listrik yang baru. Naik hampir 10 kali lipat dari rencana saat ini.

Jumlah tersebut juga lebih dari 30 kali lipat kapasitas terpasang tenaga angin Indonesia saat ini yang hanya 152,3 megawatt.

Perusahaan Listrik Negara (PLN), telah mengerjakan revisi rencana pasokan listrik selama satu dekade, yang dikenal sebagai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) untuk mencerminkan target energi terbarukan pemerintah yang lebih ambisius.

Berdasarkan usulan RUPTL baru yang mencakup satu dekade dari tahun 2025, Indonesia akan membangun kapasitas tenaga angin sebesar 5 gigawatt pada tahun 2030, kata pejabat senior kementerian energi Eniya Listiani Dewi dalam sebuah pernyataan seperti dikutip Reuters.

Sebagai perbandingan, RUPTL 2021-2030 saat ini menargetkan 597 megawatt tenaga angin.

Saat ini Indonesia baru memiliki kapasitas tenaga angin terpasang sebesar 152,3 megawatt.

Pernyataan tersebut tidak menyebutkan kapan dokumen RUPTL baru akan dirilis. PLN sebelumnya mengatakan sedang menunggu persetujuan dari kementerian pemerintah dan bahwa rencana baru tersebut akan menyerukan total kapasitas 30 gigawatt tenaga terbarukan dalam dekade berikutnya.

Para analis mengatakan, dokumen tersebut adalah kunci untuk memobilisasi pendanaan sebesar US$ 20 miliar yang dijanjikan oleh negara-negara G7, bank multilateral, dan pemberi pinjaman swasta di bawah Kemitraan Transisi Energi yang Adil.