Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pengamat perpajakan mendorong pemerintahan Prabowo Subianto mengurangi atau memangkas belanja perpajakan yang tidak tepat sasaran untuk menambah ruang fiskal pada tahun depan.

Hal tersebut disampaikan oleh Pengamat Pajak sekaligus Kepala Riset Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menanggapi tren belanja perpajakan pada tahun depan yang meningkat di tengah terbatasnya ruang fiskal.

"Caranya adalah mengurangi fasilitas atau insentif pajak, mana yang sekiranya tidak tepat perlu dicabut," ujar Fajry kepada Kontan.co.id, Jumat (25/10).

Hanya saja, langkah tersebut tidak akan mudah mengingat ada risiko politik. Menurutnya, pencabutan fasilitas insentif pajak kerap mendapatkan penolakan. Terlebih jika insentif atau fasilitas yang selama ini dinikmati secara luas seperti fasilitas pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Perlu keberanian dan komitmen dari pemerintah serta pengelolaan kebijakan yang tepat untuk mengurangi dampak yang tidak diinginkan," katanya.

Ada beberapa rekomendasi kebijakan insentif yang bisa dicabut oleh pemerintahan Prabowo. Misalnya saja insentif yang bukan best practice di negara lain hingga insentif pajak yang lebih dinikmati kelompok atas.

Sementara, fasilitas insentif pajak yang perlu divealuasi pemerintahan Prabowo adalah pengurangan 50% tarif pajak penghasilan (PPh) bagi Wajib Pajak Badan (WP Badan) serta penurunan tarif PPh bagi Perseroan Terbuka.

"Tapi sayangnya, untuk merevisi ketentuan tersebut harus merevisi aturan perpajakan. Selain itu, pengenaan PPh Final dapat dievaluasi," imbuh Fajry.

"Untuk potensi, pos paling besar sebenarnya dari jenis pajak PPN terutama Pengusaha Kena Pajak (PKP) PPN dan fasilitas pembebasan. PKP PPN bisa diturunkan dari Rp 4,8 miliar," ujarFajry.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute Prianto Budi Saptoono menambahkan bahwa untuk tahun depan, insentif tidak terlepas dari pajak ditanggung pemerintah (DTP).

Adapun sektor transisi energi dan perumahan masih menjadi primadona mengingat efek dominonya yang cukup signifikan.

"Kedua sektor tersebut memiliki multiplier effect bagi industri lainnya," kata Prianto.

Untuk diketahui, pemerintah merencanakan belanja perpajakan pada 2025 sebesar Rp 445,5 triliun atau meningkat 11,4% dibandingkan rencana belanja perpakan pada tahun ini yang sebesar Rp 399,9 triliun.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah akan menerapkan skema pajak minimum global (global minimum tax/GMT) sebesar 15% pada tahun depan. Penerapan skema tersebut diyakini akan mempersempit ruang penghindaran pajak dan berdampak positif terhadap negara berkembang seperti Indonesia.

Pajak minimum global 15% merupakan hasil kesepakatan Pilar 2: Global Anti Base Erosion (GLoBE), di mana negara-negara sepakat menerapkan tarif minimum pajak untuk perusahaan multinasional. Melalui penerapan kebijakan ini diharapkan dapat mengurangi praktik perusahaan yang memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan pajak rendah.

JAKARTA, investor.id – Pemerintah menargetkan pendapatan pajak tahun 2025 mencapai Rp 2.189,3 triliun. Tingginya target pendapatan tersebut tidak terlepas dari langkah pemerintah yang harus membiayai sejumlah program pembangunan negara. Oleh karena itu, reformasi perpajakan harus dijalankan secara berkelanjutan.

Bila dirinci, target pendapatan pajak sebesar Rp 2.189,3 triliun terbagi dalam pajak penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.209,3 triliun, pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) sebesar Rp 945,1 triliun, pajak bumi dan bangunan sebesar Rp 27,1 triliun, dan pajak lainnya senilai Rp 7,8 triliun.

JAKARTA, investor.id – Tingginya kebutuhan belanja membuat pemerintah harus melakukan sejumlah cara untuk menggenjot penerimaan. Salah satu penerimaan yang dinilai potensial untuk digenjot adalah cukai. Namun, upaya ekstensifikasi cukai diharapkan tidak membebani pelaku usaha dan masyarakat.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedang melakukan kajian terkait pengenaan cukai untuk plastik, bahan bakar minyak, produk pangan olahan bernatrium dalam kemasan, dan shifting pajak penjualan barang mewah kendaraan bermotor ke cukai. Sementara itu, beberapa produk yang masuk dalam tahap prakajian adalah rumah, tiket konser musik, fast food, tisu, smartphone, monosodium glutamat, batu bara, dan deterjen.