Jakarta -

PT Fast Food Indonesia yang merupakan pemegang merek dagang KFC di Indonesia mengalami kerugian besar. Perusahaan berkode saham FAST itu telah menutup puluhan gerai dan memutus kerja ribuan karyawannya.

Melansir laporan keuangan Kuartal III KFC tahun 2024, Jumat (8/11/2024), FAST mencetak kerugian sebesar Rp 557,08 miliar. Ruginya makin bengkak bila dibandingkan waktu yang sama setahun lalu, kenaikannya menyentuh 266,59% dari sebelumnya cuma mencatat rugi Rp 152,41 miliar.

Kerugian ini disebut terjadi karena dua hal. Pertama pemulihan usaha dari kondisi COVID-19 yang belum maksimal. Kedua, panasnya situasi pasar akibat krisis timur tengah, KFC menjadi salah satu sasaran gelombang boikot di tengah masyarakat.

"Kondisi ini merupakan dampak berkepanjangan dari pemulihan Grup dari pandemi COVID-19, di mana penjualan belum mencapai tingkat yang diharapkan oleh manajemen, dan situasi pasar memburuk akibat dampak dari Krisis Timur Tengah. Dua masalah ini telah berdampak negatif terhadap hasil Grup untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada 30 September 2024," tulis manajemen dalam laporan keuangan.

Imbas kerugian berlipat-lipat itu, KFC terpaksa melakukan efisiensi usaha dengan menutup gerainya dan melakukan PHK pada karyawan.

Dalam laporan yang sama disebutkan, per 30 September 2024, Perusahaan hanya mengoperasikan sisa 715 gerai restoran di seluruh Indonesia. Padahal, di Desember 2023 ada 762 gerai yang dioperasikan, artinya ada sekitar 47 gerai yang tak lagi dioperasikan alias ditutup.

Dari sisi jumlah karyawan, per 30 September 2024 seluruh grup usaha FAST mempunyai total 13.715 karyawan. Jumlahnya turun jauh dari data di 31 Desember 2023 yang mencapai 15.989 karyawan, artinya ada pengurangan karyawan hingga 2.274 karyawan.

(hal/fdl)

Jakarta: Anggota Komisi XI DPR Charles Meikyansah menyoroti kebijakan pemerintah terkait pangan olahan seperti makanan siap saji atau fast food yang akan dikenakan cukai. Kebijakan itu diingatkan tak berdampak kepada pelaku usaha kecil.

"Mungkin bagi restoran cepat saji besar akan efektif, tapi belum tentu untuk industri-industri mikro. Harus ditelaah lagi, jangan sampai niat baik dari aturan ini justru membuat masyarakat jadi susah," kata Charles melalui keterangan tertulis, Minggu, 4 Agustus 2024.

Ketua Bidang Media dan Komunikasi Publik DPP Partai NasDem itu mempertanyakan implementasi dari pengenaan cukai ini kepada pelaku usaha kecil. Terutama pedagang kaki lima (PKL) yang menyajikan makanan atau minuman cepat saji.
“Yang perlu dipertanyakan adalah bagaimana implementasinya? Bagaimana pembebanan cukai ini terhadap pelaku usaha kecil?” ucap Charles.

Baca juga: Wacana Fast Food Kena Cukai, DJBC Masih Tunggu Arahan Kemenkes

Dia juga mengingatkan agar kebijakan pembebanan cukai pada makanan cepat saji tidak meresahkan masyarakat. Apalagi sampai merugikan.

"Pada dasarnya kita mendukung kebijakan yang meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Tapi harus jelas bagaimana mekanismenya dan seberapa besar kebermanfaatannya. Apakah sebanding dengan dampaknya yang dalam hal ini menyangkut pelaku-pelaku usaha kecil," ujar Charles.

Ketentuan mengenai cukai pangan olahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Beleid itu diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Juli 2024.

Pada Pasal 194 Ayat 4, disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan ketiganya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

(ABK)

(HUS)

Jakarta: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) masih menunggu koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) soal cukai pangan olahan, utamanya makanan cepat saji (fast food).

"Regulasi kan baru dibuat. Nanti pada waktunya, mekanisme akan berkoordinasi dengan Kemenkes," kata Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani kepada wartawan seusai konferensi pers di Jakarta, Rabu, 31 Juli 2024.

Setelah koordinasi dengan Kemenkes terjalin, lanjut Askolani, Kemenkeu melalui Badan Kebijakan Fiskal (BKF) akan menyusun kajian lengkap mengenai pengenaan cukai, yang kemudian diimplementasikan oleh DJBC.
"Jadi, ada proses yang harus kami lalui. Nanti implementasinya kita tunggu dari Kemenkes," tambah dia.

Pengenaan cukai pangan olahan sudah diatur

Diketahui ketentuan mengenai cukai pangan olahan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Pada Pasal 194 Ayat 4, disebutkan pemerintah pusat dapat menetapkan pengenaan cukai terhadap pangan olahan tertentu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Aturan itu bertujuan untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak, di mana pemerintah pusat menentukan batas maksimal kandungan ketiganya dalam pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji.

Pada ayat 2, dijelaskan penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dengan mengikutsertakan kementerian dan lembaga terkait.

Baca juga: Tiket Konser hingga Fast Food Bakal Kena Cukai, Bos DJBC: Cuma Usulan Doang Kok!

Ikuti standar internasional

Sementara itu penentuan batas maksimal kandungan gula, garam, dan lemak dilakukan dengan mempertimbangkan kajian risiko dan/atau standar internasional.

Pasal 195 Ayat 1 dalam beleid menyebutkan setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan, termasuk pangan olahan siap saji wajib memenuhi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak yang ditetapkan serta mencantumkan label gizi termasuk kandungan gula, garam, dan lemak pada kemasan untuk pangan olahan atau pada media informasi untuk pangan olahan siap saji.

Bagi setiap orang yang memproduksi, mengimpor, dan/atau mengedarkan pangan olahan melebihi ketentuan batas maksimum kandungan dilarang melakukan iklan, promosi, dan sponsor kegiatan pada waktu, lokasi, dan kelompok sasaran tertentu.

Pemerintah juga melarang setiap orang melakukan penjualan atau peredaran pangan olahan yang melebihi ketentuan batas maksimum kandungan gula, garam, dan lemak pada kawasan tertentu. Setiap orang juga dibatasi dan/atau dilarang menggunakan zat/bahan yang berisiko menimbulkan penyakit tidak menular.

(HUS)