Reporter: Adrianus Octaviano | Editor: Wahyu T.Rahmawati

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Keputusan pailit oleh Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang kepada PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) memberikan efek domino yang cukup besar. Salah satunya dampak terhadap perbankan yang memang menjadi salah satu kreditur terbesar untuk emiten berkode saham SRIL ini.

Jika mengacu pada laporan keuangan Sritex per 30 Juni 2024, total utang bank baik itu untuk jangka panjang maupun pendek berjumlah US$ 828,09 juta atau berkontribusi sekitar 51,8% dari total liabilitas yang dimiliki. Di mana, total liabilitas Sritex senilai US$ 1,59 miliar.

Adapun, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menjadi kreditur terbesar dari perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini. Sritex memiliki utang di BCA baik itu jangka pendek dan jangka panjang.

Secara rinci, utang di BCA yang bersifat jangka pendek senilai US$ 11.37 juta dan yang bersifat jangka panjang senilai US$ 71,31 juta. Berarti totalnya utang Sritex di bank swasta terbesar di tanah air ini mencapai US$ 82,68 juta.

Namun, utang tersebut sudah sedikit menurun jika dibandingkan dengan posisi akhi tahun 2023. Sebab, pada periode tersebut, utang Sritex di BCA masih senilai US$ 83,53 juta.

Selanjutnya, utang-utang Sritex di bank banyak berasal dari bank-bank milik asing. Sebut saja, State Bank of India, Singapore Branch, Bank QNB Indonesia, hingga Citibank N.A., Indonesia dengan rata-rata nilai lebih dari US$ 35 juta.

Selain itu, bank-bank daerah pun tercatat juga menjadi kreditur dari perusahaan yang sudah berdiri sejak 1966 ini. Misalnya, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah, dan PT Bank DKI yang turut menyalurkan utang untuk Sritex.

Secara rinci, berikut daftar utang bank Sritex per Juni 2024:

1. PT Bank Central Asia Tbk - US$ 82,678,431
2. State Bank of India, Singapore Branch - US$ 43,887,212
3. PT Bank QNB Indonesia Tbk - US$ 36,939,772
4. Citibank N.A., Indonesia - US$ 35,826,893
5. PT Bank Mizuho Indonesia - US$ 33,709,712
6. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk - US$ 33,270,249
7. PT Bank Muamalat Indonesia - US$ 25,450,705
8. PT Bank CIMB Niaga Tbk - US$ 25,339,237
9. PT Bank Maybank Indonesia Tbk - US$ 25,164,698
10. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah - US$ 24,202,906
11. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk - US$ 23,807,159
12. Bank of China (Hong Kong) Limited - US$ 21,775,733
13. PT Bank KEB Hana Indonesia - US$ 21,531,883
14. Taipei Fubon Commercial Bank Co., Ltd. - US$ 20,000,000
15. Woori Bank Singapore Branch - US$ 19,870,626
16. Standard Chartered Bank - US$ 19,570,364
17. PT Bank DBS Indonesia - US$ 18,238,794
18. PT Bank Permata Tbk - US$ 16,707,929
19. PT Bank China Construction Indonesia Tbk - US$ 14,912,809
20. PT Bank DKI - US$ 9,130,513
21. Bank Emirates NBD - US$ 9,014,852
22. ICICI Bank Ltd., Singapore Branch - US$ 6,969,549
23. PT Bank CTBC Indonesia - US$ 6,950,110
24. Deutsche Bank AG - US$ 6,821,059
25. PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk - US$ 4,970,936
26. PT Bank Danamon Indonesia Tbk - US$ 4,519,559
27. PT Bank SBI Indonesia - US$ 4,380,982
28. MUFG Bank, Ltd. - US$ 23,777,834

Bisnis.com, JAKARTA ­– PT Pemerintah Efek Indonesia atau Pefindo mempertahankan peringkat idSD atau selective default kepada PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (WSKT) akibat belum membayar utang obligasi senilai Rp1,36 triliun.

Direktur Utama Waskita Karya Muhammad Hanugroho menjelaskan bahwa hasil pemeringkatan tersebut dikarenakan perseroan belum menyelesaikan pembayaran Obligasi Berkelanjutan III Tahap IV Seri B Tahun 2019.

“Pefindo menyatakan bahwa peringkat perusahaan dapat ditingkatkan ketika Waskita berhasil menyelesaikan restrukturisasi obligasi dan menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial secara berkelanjutan,” ujarnya dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) dikutip pada Rabu (16/10/2024).

Terkait penyelesaian utang itu, Hanugroho mengatakan perseroan terus berupaya membuka jalur komunikasi intensif kepada pemegang obligasi agar dapat mencapai kesepakatan bersama dalam Rapat Umum Pemegang Obligasi (RUPO) selanjutnya.

Perseroan diketahui telah menggelar RUPO terkait Obligasi Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap IV Tahun 2019 di Jakarta pada 4 Oktober 2024. Namun, para pemegang obligasi tidak menyepakati skema perubahan perjanjian yang diusulkan WSKT.

Sekretaris Perusahaan Waskita Karya Ermy Puspa Yunita menyampaikan bahwa RUPO membahas dua usulan alternatif. Pertama, menerima penjelasan dan menyetujui usulan perseroan untuk mengesampingkan cedera janji.

Usulan kedua, jika skema pertama tidak disepakati, pemegang obligasi meminta Waskita Karya untuk segera melakukan kewajiban pembayaran seluruh jumlah terutang sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

“Namun, hanya sebanyak 39,45% pemegang obligasi yang menyetujui usulan pertama. Dengan demikian, RUPO tidak mengambil suatu keputusan,” ujar Ermy.

Di sisi lain, Pefindo telah menetapkan hasil pemeringkatan terhadap sejumlah surat utang milik Waskita. Obligasi III Seri A & B Tahun 2021 dan Obligasi IV Seri A & B Tahun 2022, misalnya, meraih peringkat idAAA(gg) dengan keterangan government guarantee.

Sukuk Mudharabah I Seri A & B Tahun 2022 juga mendapatkan peringkat idAAA(sy)(gg). Di samping itu, Obligasi Berkelanjutan III Tahap II Seri B Tahun 2018 dan Tahap III Seri B Tahun 2018, serta Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2020 meraih peringkat idB.

__________

Disclaimer: berita ini tidak bertujuan mengajak membeli atau menjual saham. Keputusan investasi sepenuhnya ada di tangan pembaca. Bisnis.com tidak bertanggung jawab terhadap segala kerugian maupun keuntungan yang timbul dari keputusan investasi pembaca.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Otsuka Indonesia menjadi pemohon status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas PT Rajawali Nusindo, anak usaha BUMN ID Food.

Dalam pengumuman pengurus PKPU kemarin (8/8/2024), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Otsuka dan menetapkan status PKPU atas Rajawali Nusindo pada 5 Agustus 2024.

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesia, ..., beralamat di Pacific Century Place," tertulis dalam pengumuman kurator di media, Kamis (8/8/2024).

Atas putusan pengadilan ini, Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Sofyan menambahkan bahwa proses ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup skema penyelesaian utang kepada seluruh kreditur.

“Terkait hal ini [penetapan status PKPU], Rajawali Nusindo akan sungguh-sungguh menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur,” kata Sofyan.

Dalam upaya menyelesaikan utang yang ada, Rajawali Nusindo juga berencana melakukan negosiasi dengan para kreditur guna mencari solusi yang paling menguntungkan.

Profil Otsuka yang Ajukan Anak Usaha BUMN ID Food PKPU

Lalu bagaimanakah profil Otsuka yang menuntut penyelesaian utang oleh Rajawali Nusindo melalui PKPU? Dilihat dalam laman perusahaan, perusahaan ini berdiri di Indonesia pada 1974 sebagai perusahaan patungan dengan Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. dari Jepang,

Perusahaan ini memiliki pabrik seluas 4,8 hektare di Lawang, Jawa Timur. Pabrik ini memproduksi berbagai produk farmasi, termasuk cairan infus, obat etikal, produk nutrisi untuk keperluan medis khusus, serta alat kesehatan.

Saat ini, PT Otsuka Indonesia telah mengekspor produknya ke sejumlah negara, termasuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, India, dan Mesir.

Entitas ini juga memiliki anak usaha yang cukup familiar di masyarakat yakni PT Amerta Indah Otsuka. Anak usaha ini merupakan produsen dari produk kesehatan seperti Pocari Sweat, Soyjoy, air ion, Oronamin C hingga Fiber Mini.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Otsuka Indonesia menjadi pemohon status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas PT Rajawali Nusindo, anak usaha BUMN ID Food.

Dalam pengumuman pengurus PKPU kemarin (8/8/2024), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Otsuka dan menetapkan status PKPU atas Rajawali Nusindo pada 5 Agustus 2024.

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesia, ..., beralamat di Pacific Century Place," tertulis dalam pengumuman kurator di media, Kamis (8/8/2024).

Atas putusan pengadilan ini, Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Sofyan menambahkan bahwa proses ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup skema penyelesaian utang kepada seluruh kreditur.

“Terkait hal ini [penetapan status PKPU], Rajawali Nusindo akan sungguh-sungguh menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur,” kata Sofyan.

Dalam upaya menyelesaikan utang yang ada, Rajawali Nusindo juga berencana melakukan negosiasi dengan para kreditur guna mencari solusi yang paling menguntungkan.

Profil Otsuka yang Ajukan Anak Usaha BUMN ID Food PKPU

Lalu bagaimanakah profil Otsuka yang menuntut penyelesaian utang oleh Rajawali Nusindo melalui PKPU? Dilihat dalam laman perusahaan, perusahaan ini berdiri di Indonesia pada 1974 sebagai perusahaan patungan dengan Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. dari Jepang,

Perusahaan ini memiliki pabrik seluas 4,8 hektare di Lawang, Jawa Timur. Pabrik ini memproduksi berbagai produk farmasi, termasuk cairan infus, obat etikal, produk nutrisi untuk keperluan medis khusus, serta alat kesehatan.

Saat ini, PT Otsuka Indonesia telah mengekspor produknya ke sejumlah negara, termasuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, India, dan Mesir.

Entitas ini juga memiliki anak usaha yang cukup familiar di masyarakat yakni PT Amerta Indah Otsuka. Anak usaha ini merupakan produsen dari produk kesehatan seperti Pocari Sweat, Soyjoy, air ion, Oronamin C hingga Fiber Mini.

Bisnis.com, JAKARTA -- PT Otsuka Indonesia menjadi pemohon status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas PT Rajawali Nusindo, anak usaha BUMN ID Food.

Dalam pengumuman pengurus PKPU kemarin (8/8/2024), Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan permohonan Otsuka dan menetapkan status PKPU atas Rajawali Nusindo pada 5 Agustus 2024.

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesia, ..., beralamat di Pacific Century Place," tertulis dalam pengumuman kurator di media, Kamis (8/8/2024).

Atas putusan pengadilan ini, Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Sofyan menambahkan bahwa proses ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup skema penyelesaian utang kepada seluruh kreditur.

“Terkait hal ini [penetapan status PKPU], Rajawali Nusindo akan sungguh-sungguh menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur,” kata Sofyan.

Dalam upaya menyelesaikan utang yang ada, Rajawali Nusindo juga berencana melakukan negosiasi dengan para kreditur guna mencari solusi yang paling menguntungkan.

Profil Otsuka yang Ajukan Anak Usaha BUMN ID Food PKPU

Lalu bagaimanakah profil Otsuka yang menuntut penyelesaian utang oleh Rajawali Nusindo melalui PKPU? Dilihat dalam laman perusahaan, perusahaan ini berdiri di Indonesia pada 1974 sebagai perusahaan patungan dengan Otsuka Pharmaceutical Co., Ltd. dari Jepang,

Perusahaan ini memiliki pabrik seluas 4,8 hektare di Lawang, Jawa Timur. Pabrik ini memproduksi berbagai produk farmasi, termasuk cairan infus, obat etikal, produk nutrisi untuk keperluan medis khusus, serta alat kesehatan.

Saat ini, PT Otsuka Indonesia telah mengekspor produknya ke sejumlah negara, termasuk Hong Kong, Singapura, Malaysia, Myanmar, Vietnam, Filipina, Mongolia, Sri Lanka, Thailand, India, dan Mesir.

Entitas ini juga memiliki anak usaha yang cukup familiar di masyarakat yakni PT Amerta Indah Otsuka. Anak usaha ini merupakan produsen dari produk kesehatan seperti Pocari Sweat, Soyjoy, air ion, Oronamin C hingga Fiber Mini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Rajawali Nusindo, subholding PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD, akan mengajukan proposal perdamaian kepada kreditur. Langkah ini seiring penetapan status gagal bayar utang yang membelenggu perusahaan.

Rajawali Nusindo ditetapkan gagal membayar utang atau berstatus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) berdasarkan putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024.

Sekretaris Perusahaan Rajawali Nusindo Sofyan Effendi menyatakan perusahaan akan mengikuti proses keadaan PKPU sementara selama 45 hari sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Menurutnya, Rajawali Nusindo selaku debitur akan melakukan pendekatan ke kreditur sebagai upaya penyelesaian. Selain itu, perusahaan juga akan bertindak secara kooperatif dan memastikan proses bisnis tetap berjalan seperti biasa.

“Kami juga memiliki komitmen serta niat yang kuat melakukan langkah-langkah pendekatan kepada kreditur dalam rangka menyelesaikan kewajiban yang dimiliki perusahaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (8/8/2024).

Sofyan menambahkan bahwa proses ini akan menjadi sarana bagi perusahaan untuk mengajukan proposal perdamaian yang mencakup skema penyelesaian utang kepada seluruh kreditur.

“Terkait hal ini, Rajawali Nusindo akan sungguh-sungguh menyusun dan mengajukan proposal perdamaian kepada para kreditur,” kata Sofyan.

Dalam upaya menyelesaikan utang yang ada, Rajawali Nusindo juga berencana melakukan negosiasi dengan para kreditur guan mencari solusi yang paling menguntungkan.

Selain itu, Rajawali Nusindo bakal aktif berkoordinasi dengan tim pengurus yang telah ditetapkan dan menjalin komunikasi dengan kreditur. Langkah kooperatif ini diharapkan memberikan kerja sama dan dukungan yang baik ke depan.

Sofyan menyampaikan bahwa selama proses PKPU berjalan, Rajawali Nusindo akan tetap menjalankan kegiatan usaha dan operasional perusahaan secara wajar dengan mengedepankan prinsip kepatuhan atau good corporate governance.

“Kami pastikan perusahaan konsisten dalam mengutamakan dan menjaga kepercayaan mitra, prinsipal, stakeholders dan konsumen. Hal ini sejalan dengan komitmen manajemen untuk memastikan going concern Nusindo tetap berjalan sebagaimana mestinya,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Capaian laba bersih yang diraih holding BUMN pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID FOOD pada 2023 tidak serta-merta membuat anak usahanya lolos dari kasus gagal bayar utang atau PKPU.

Persoalan gagal bayar utang di lingkungan konglomerasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kembali terjadi. Kali ini, subholding ID FOOD yaitu PT Rajawali Nusindo ditetapkan dalam status gagal bayar utang atau penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

Penetapan status PKPU PT Rajawali Nusindo berlandaskan pada putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang telah ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui surat No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

“Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesia, ... beralamat di Pacific Century Place,” tertulis dalam pengumuman kurator di media yang dikutip pada Kamis (8/8/2024).

Di tengah persoalan ini, ID FOOD selaku induk usaha tercatat mencetak laba bersih pada 2023. Melansir laporan keuangan konsolidasi, holding BUMN pangan ini meraih laba bersih Rp100,92 miliar atau berbalik dari rugi Rp314,59 miliar pada 2022.

Meski demikian, rapor penjualan ID FOOD menorehkan pelemahan. Perusahaan membukukan penjualan sebesar Rp15,23 triliun pada 2023 atau terkoreksi 3,49% year-on-year (YoY).

Kinerja tersebut ditopang oleh segmen penjualan gula putih yang berkontribusi mencapai Rp926,52 miliar, diikuti penjualan ayam dan telur Rp565,27 miliar, sementara penjualan goodie bag senilai Rp40,31 miliar pada 2023.

Adapun, beban pokok juga turun 5,58% YoY menjadi Rp13,26 triliun pada tahun lalu. Perolehan ini membuat ID FOOD membukukan laba kotor sebesar Rp1,97 triliun atau meningkat 14,40% jika dibandingkan periode 2022 yang meraih Rp1,72 triliun.

Setelah diakumulasikan dengan pendapatan dan beban lainnya, ID FOOD meraih laba sebelum pajak penghasilan sebesar Rp285,84 miliar pada 2023. Capaian tersebut berbalik arah dari kinerja 2022 yang mencatatkan rugi sebelum pajak Rp260,61 miliar.

Dari sisi neraca keuangan, ID FOOD membukukan total aset Rp29,09 triliun pada 2023 atau meningkat 1,42% YoY. Liabilitas turun 14,94% secara tahunan menjadi Rp13,22 triliun, sementara ekuitas mencapai Rp15,87 triliun atau tumbuh 20,76% YoY.

Adapun, arus kas setara kas perseroan pada akhir periode 2023 tercatat sebesar Rp897,46 miliar, merosot 21,89% secara tahunan dari posisi sebelumnya Rp1,14 triliun.

Sebagai informasi, Rajawali Nusindo bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan seperti konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan. Nusindo memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.

Bisnis.com, JAKARTA -- Kasus gagal bayar utang dalam lingkungan konglomerasi badan usaha milik negara kembali terjadi. Terbaru, PT Rajawali Nusindo, anak usaha holding pangan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food, ditetapkan dalam status gagal bayar utang alias PKPU.

Penetapan status penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atas Rajawali Nusindo beradasarkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan ini ditetapkan pada 5 Agustus 2024 melalui putusan No. 176/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga.Jkt Pst.

"Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan oleh PT Otsuka Indonesa, ..., beralamat di Pacific Century Place," tertulis dalam pengumuman kurator di media, Kamis (8/8/2024).

Pengadilan menetapkan Khusaini sebagai hakim pengawas dalam perkara ini. Selanjutnya, pengadilan niaga menetapkan Franki Boas Rajagukguk, Mulyadi, dan Febryan Reza Yusuf.

Rapat kreditor pertama untuk mengumpulkan daftar utang perusahaan akan dilakukan pada 15 Agustus 2024 mendatang. Selanjutnya secara berurutan batas pengajuan tagihan adalah 3 September 2024 dan verifikasi tagihan pada 9 September mendatang.

Para pihak yang hendak memasukkan tagihan ke Rajawali Nusindo diminta menghubungi sekratiat PKPU di Altrust Lawyers atau Nurjadin Sumono Mulyadi and Partners.

Profil Rajawali Nusindo
Sementara itu, dikutip dari website perusahaan, PT Rajawali Nusindo merupakan anak perusahaan PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) atau ID Food yang bergerak dalam bidang distribusi dan perdagangan. Produk yang dipasarkan seperti produk konsumsi, alkes, produk farmasi, hasil perkebunan, serta alat dan sarana perkebunan unggulan.

Perusahaan ini memiliki 43 kantor representatif di 38 provinsi.Pada akhir 2022, perusahaan memiliki 700 lebih tenaga pemasar.

Lembaga pemeringkat S&P Global menurunkan peringkat kredit Ukraina menjadi 'gagal bayar selektif' setelah negara yang dilanda perang itu gagal membayar obligasi internasional pada minggu kemarin. Sementara itu pembayaran US$ 34 juta atau Rp 550,63 miliar (kurs Rp 16.195) untuk Eurobond Ukraina 2026 masih dalam masa tenggang.

S&P mengatakan kecil kemungkinan pembayaran itu dilakukan mengingat Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky telah menandatangani undang-undang yang menangguhkan sementara pembayaran kewajiban utang luar negeri selama dua bulan mulai 1 Agustus 2024. Hal itu lantaran Ukraina sedang berusaha mencapai kesepakatan restrukturisasi dengan kreditur internasional untuk menghindari gagal bayar.

"Kami prediksi tidak ada pembayaran dalam masa tenggang kontrak obligasi selama 10 hari kerja," kata S&P Global dikutip dari Reuters, Senin (5/8/2024).

S&P Global merevisi peringkat pada Eurobond 2026 menjadi 'D' dari 'CC', namun hal itu diharapkan tidak berlangsung lama.

"Setelah restrukturisasi utang komersial mata uang asing mulai berlaku, kami dapat menganggap gagal bayar itu telah teratasi dan menaikkan peringkat," kata S&P.

"Kami cenderung menilai sebagian besar negara yang bangkit dari gagal bayar dalam kategori 'CCC' atau 'B' tergantung pada faktor kredit pasca-gagal bayar, termasuk ketentuan baru utang pemerintah," tambahnya.

Sebelum invasi Rusia tahun 2022, S&P memberi peringkat B untuk Ukraina. Biaya perang telah menyebabkan rasio utang terhadap PDB Ukraina membengkak dari sekitar 60% menjadi lebih dari 80%.

Dana Moneter Internasional (IMF) memperkirakan rasio utang akan hampir mencapai 100% tahun depan jika tanpa restrukturisasi. Meski begitu, restrukturisasi disebut hanya akan memengaruhi obligasi internasionalnya kurang dari 15%.

Berdasarkan catatan detikcom, saat ini pemerintah Ukraina menanggung utang luar negeri senilai US$ 20 miliar atau setara Rp 323,90 triliun dalam bentuk Eurobond. Jumlah itu merupakan 20% dari total semua obligasi yang sudah diterbitkan negara itu.

Pekan lalu, lembaga pemeringkat Fitch juga memperingatkan tentang gagal bayar Ukraina yang akan segera terjadi. Fitch mengumumkan bahwa mereka telah memangkas peringkat kredit Kiev lebih lanjut dari 'CC' menjadi 'C', yang menunjukkan bahwa suatu negara telah gagal bayar atau sedang dalam proses seperti gagal bayar.