Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan alasan penurunan belanja pemerintah pada kuartal II 2024 karena pembayaran tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 Aparatur Sipil Negara (ASN) terjadi pada kuartal I 2024.

Padahal, biasanya Kemenkeu mulai mencairkan THR dan gaji ke-13 tersebut pada kuartal II. Hal ini turut memengaruhi penurunan belanja pemerintah sebesar 1,42% pada kuartal II 2024.

“Tahun lalu gaji ke-13 dan THR jatuhnya di kuartal II 2023. Kalau tahun ini jatuhnya di sekitar kuartal I 2024. Jadi itu yang membedakan sehingga kuartal II lebih kecil,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Febrio Kacaribu saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, pada Selasa (6/8).

Akibat hal tersebut, pertumbuhan belanja pemerintah pada kuartal I 2024 sangat tinggi. Padahal, belanja pemerintah pada kuartal I 2023 relatif rendah dibandingkan kuartal I 2024.

Meskipun begitu, Febrio memastikan belanja pemerintah pada tahun ini akan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sehingga, tidak perlu ada lagi belanja pemerintah yang perlu digenjot di sisa tahun ini.

“Karema belanja kita untuk tahun ini kalau dilihat sesuai dengan laporan semester. Outlook kita sekitar Rp 87 triliun di atas APBN. Tidak ada yang perlu digenjot, karena kita melakukan belanja dengan baik,” kata Febrio.

Dipengaruhi Nilai Tukar Rupiah

Dia menjelaskan, penambahan belanja pemerintah juga dipengaruhi perkembangan nilai tukar rupiah yang kini melonjak di atas Rp 16.000 per dolar AS. Sementara besaran rupiah dalam APBN 2024 dipatok sebesar Rp 15.000 per dolar AS.

“Outlook kita Rp 16.000 untuk 2024, sehingga perbedaan Rp 1.000 itu sudah mencerminkan perubahan belanja, khususnya dari subsidi dan kompensasi yang akan meningkat sekitar Ro 60 triliun hingga Rp 70 triliun,” ujar Febrio.

Sebelumnya, BPS melaporkan ekonomi Indonesia tumbuh 5,05% secara tahunan. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendoroang pertumbuhan ekonomi, disusul oleh Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) atau investasi dan ekspor.

Sementara belanja pemerintah hanya memberikan andil sebesar 7,31% terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB. Capaian belanja pemerintah tersebut hanya tumbuh 1,42% secara tahunan.

TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah berencana akan menaikkan gaji ASN alias Aparatur Sipil Negara di 2025. Di tahun ini, gaji ASN sudah mengalami kenaikan sebesar 8 persen, serta pemberian THR, serta pencairan gaji ke-13.

Dilansir dari Antara, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartanto mengonfirmasi terkait rencana kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada 2025.

“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024. Rencana tersebut tertuang dalam dokumen kerangka Ekonomo Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.

Selain dikonfirmasi oleh Menteri Koordinator Bidang Perekenomian Airlangga Hartarto, kabar kenaikan gaji tersebut juga dikonfirmasi oleh Kementerian Keuangan. Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata kenaikan gaji ASN tersebut disesuaikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang bisa dituang dalam berbagai bentuk

“Penyesuaian itu bisa banyak bentuknya. Bisa menaikkan gaji pokok, menyesuaikan perbaikan tunjangan kinerja, atau memberikan insentif lain,” kata Isa kepada awak media di Jakarta, Senin, 22 Juli 2024.

1. Rencanan Kenaikan GAji ASN akan Disampaikan pada 16 Agustus 2024

Isa selaku Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu menyampaikan kepastian rencana gaji ASN akan disampaikan saat Nota Keuangan pada 16 Agustus mendatang.

“Nanti dibicarakan dulu. Kita tunggu tanggal 16 Agustus saja, pasti disampaikan,” tambahnya.

2. KEM-PPKF sebagai Acuan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 2025 Merujuk Asumsi Mikro

KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota Keuanngan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025. Kementeterian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi mikro dengan rincian sebagai berikut.

- Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen

- Laju inflasi 1,5-3,5 persen

- Nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS

- Tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen

- Harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel

- Lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari

- Lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.

Pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara berkisar 14,59 -15,18 persen terhadap PDB, serta deficit 2,29-2,82 persen.

3. Restukturisasi Belanja Pegawai sebagai Salah Satu Arah Kebijakan Fiskal Tahun 2025

Pemerintah berencana akan melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang mencakup gaji, tujangan melekat, tunjangan kinerja daerah, iuran pension dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Pemerintah juga diwacanakan untuk melakukan penghematan komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuain kebijakan kepegawaian. Hal tersebut berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutase pegawai antar daerah.

4. Gaji PNS Saat Ini

Regulasi gaji ASN diatur dalam PP Nomor 5 Tahun 2024 yang merupakan pembaruan ke-19 atas PP Nomor 7 Tahun 197 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. PP Nomor 5 Tahun 2024 yang mengatur kenaikan gaji PNS yang mengalami kenaikan gaji sebesar 8 persen pada 2024 yang diumumkan oleh Presiden Jokowi pada Rabu, 16 Agustus 2023 lalu. Berikut rinciannya:

Golongan I

- Golongan Ia: Rp 1.685.700 - Rp 2.522.600.

- Golongan Ib: Rp 1.840.800 - Rp 2.670.700.

- Golongan Ic: Rp 1.918.700 - Rp 2.783.700.

- Golongan Id: Rp 1.999.900 - Rp 2.901.400.

Golongan II

- Golongan IIa: Rp 2.184.000 - Rp 3.643.400.

- Golongan IIb: Rp 2.385.000 - Rp 3.797.500.

- Golongan IIc: Rp 2.485.900 - Rp 3.958.200.

- Golongan IId: Rp 2.591.100 - Rp 4.125.600.

Golongan III

- Golongan IIIa: Rp 2.785.700 - Rp 4.575.200.

- Golongan IIIb: Rp 2.903.600 - Rp 4.768.800.

- Golongan IIIc: Rp 3.026.400 - Rp 4.970.500.

- Golongan IIId: Rp 3.154.400 - Rp 5.180.700.

Golongan IV

- Golongan IVa: Rp 3.287.800 - Rp 5.399.900.

- Golongan IVb: Rp 3.426.900 - Rp 5.628.300.

- Golongan IVc: Rp 3.571.900 - Rp 5.866.400.

- Golongan IVd: Rp 3.723.000 - Rp 6.114.500.

- Golongan IVe: Rp 3.880.400 - Rp 6.373.200.

Pemerintah dikabarkan bakal kembali menaikkan gaji Pegawai Negeri (PNS) pada 2025. Kepastian kenaikan gaji PNS tersebut masih harus menunggu pengumuman resmi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus 2024.

Pengumuman akan disampaikan saat pidato presiden mengenai penyampaian keterangan pemerintah atas RUU tentang APBN 2025 beserta Nota Keuangan di gedung DPR.

Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata membenarkan, bahwa kepastian kenaikan gaji PNS akan disampaikan pada 16 Agustus 2024 mendatang.

"Nanti ditunggu tanggal 16 Agustus. Pasti disampaikan [Presiden Jokowi]," kata Isa saat ditemui di Gedung Kemenkeu, Jakarta, Senin (22/7).

Namun Isa belum mau mengungkapkan secara rinci terkait penyesuaian gaji PNS tersebut. "Nanti dibicarakan dulu. Kan penyesuaian itu bisa banyak bentuknya," ujar Isa.

Isa menjelaskan, bahwa penyesuaian gaji PNS bisa melalui banyak skema. Karena hal ini berkaitan dengan kenaikan gaji pokok, penyesuaian perbaikan tunjangan kinerja, atau insentif lain.

Airlangga Beri Sinyal Kenaikan Gaji PNS

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan sinyal adanya kenaikan gaji bagi PNS. Namun Airlangga belum memberikan rincian terkait penyesuaian gaji tersebut.

“Kalau penyesuaian [gaji] kan ke atas. Iya [ada rencana kenaikan gaji] disesuaikan,” kata Airlangga di Gedung Kemenko, Jakarta, Jumat (19/7).

Meskipun begitu, Airlangga enggan menyebut kapan implementasi kenaikan gaji bagi PNS tersebut. Dia juga mengaku belum mengetahui terkait besaran kenaikan gaji itu.

"Belum ada [persentase kenaikan gaji PNS] tahun depan," kata Airlangga.

Diketahui, pemerintah telah menyiapkan kebijakan bagi para PNS pada 2025. Hal tersebut tertulis dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025.

Kebijakan belanja pegawai pada tahun depan melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas.

Untuk tahun depan, belanja pegawai fokus untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi melalui penguatan implementasi manajemen PNS, digitalisasi birokrasi dan layanan publik, serta adaptasi flexible working arrangement.

Selain itu, pemerintah fokus meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga konsumsi aparatur negara. Hal tersebut melalui pemberian THR dan gaji atau pensiun ke-13 dan penyesuaian gaji ASN.

Sementara itu, pada tahun ini pemerintah telah menaikkan gaji PNS sebesar 8%. Mereka juga mendapatkan THR, tunjangan kinerja sebesar 100% dan menerima gaji ke-13.