Bisnis.com, JAKARTA – Plt. Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan bahwa pemerintah terus berupaya menyelesaikan pembebasan lahan dari 2.086 hektare lahan di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara yang masih bermasalah.

Dia mengatakan bahwa saat ini pembebasan lahan masih difokuskan untuk pembangunan jalan tol hingga pengenedali banjir di Sepaku.

Basuki memerinci bahwa sebanyak 22 bidang tanah seluas 2,75 hektare (Ha) untuk lokasi pengendali banjir Daerah Aliran Sungai (DAS) Sepaku dan 48 bidang tanah seluas 44,6 Ha untuk pembangunan jalan tol segmen IKN 6A dan 6B telah diselesaikan oleh pemerintah.

Hal ini dia sampaikan usai menghadiri undangan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024) sore.

"Ini enggak ada setengahnya. Pembebasan lahan kali ini untuk jalan tol dan pengendalian banjir Sepaku," katanya kepada wartawan di Kantor Kementerian Sekretariat Negara (Kemensesneg) pada Selasa (6/8/2024).

Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu mengatakan bahwa pemerintah masih akan berupaya mempercepat penyelesaian pembebasan lahan yang bermasalah. Hal ini sesuai arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan 2.086 ha lahan yang masih bermasalah dalam pembangunan IKN.

Basuki pun menekankan bahwa nantinya dalam penyelesaian lahan bermasalah, pembayaran ganti rugi menjadi upaya yang akan dilakukan pemerintah termasuk Proyek Strategis Nasional dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Basuki mengatakan, pemerintah menggunakan metode ganti rugi sebagai bentuk kompensasi kepada pemilik tanah, daripada metode Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan (PDSK) yang digunakan sebelumnya.

Tak hanya itu, dia menyebut bahwa Otorita IKN turut menerjunkan tim terpadu yang bertugas untuk melakukan komunikasi bersama dengan masyarakat yang terkena dampak pembebasan lahan agar segera mencapai kesepakatan.

"Ini sedang diurus dengan tim terpadu untuk dimusyawarahkan dengan masyarakatnya. Dengan Perpres itu bisa dibayar," tandas Basuki.

Proses Ganti Rugi Lahan

Untuk diketahui, Presiden Jokowi resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan IKN.

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Bisnis.com, JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono menjelaskan proses pembebasan 2.086 hektare lahan bermasalah di Ibu Kota Nusantara (IKN) masih perlu harmonisasi.

Menteri yang akrab disapa AHY ini menjelaskan, harmonisasi tersebut masih berkaitan dengan besaran ganti rugi yang masih belum menemukan titik kesepakatan antara pemerintah dan masyarakat.

“Sudah sosialisasi, tapi saya dengar ada beberapa bagian lagi yang masih perlu diharmoniskan,” kata AHY disela-sela kunjungannya ke Lemhanas, Kamis (26/7/2024).

AHY memastikan bahwa pemerintah telah melakukan penaksiran atau appraisal nilai ganti rugi tersebut. Namun, dirinya enggan menyampaikan jumlah nilai tersebut karena bukan merupakan kewenangan Kementerian ATR/BPN.

Dia menegaskan, saat ini Kementerian ATR/BPN Bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama dengan pemerintah provinsi Kalimantan Timur terus melakukan koordinasi untuk menyelesaikan proses ganti rugi lahan.

“Intinya ini sedang ada proses negosiasi kembali karena skema ganti rugi atau PDSK itu harus ketemu yang sama-sama diterima besarannya,” pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Basuki Hadimuljono menjelaskan bahwa penyelesaian lahan tersebut bakal diselesaikan melalui Perpres No75/2024 yang baru saja diterbitkan.

Basuki menjelaskan, dalam Perpres itu diatur implementasi PDSK Plus. Umumnya, PDSK hanya meliputi upaya ganti rugi yang akan diberikan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak pembangunan.

Namun, sebagai langkah percepatan penanganan lahan bermasalah di IKN, PDSK Plus akan mencakup biaya ganti rugi hingga pengadaan rumah atau area relokasi bagi masyarakat terdampak konstruksi IKN.

"Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Bisnis.com, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menerbitkan payung hukum untuk pemberian ganti rugi atau penanganan dampak sosial kemasyarakatan (PDSK) bagi masyarakat yang terdampak pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Hal itu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Jokowi pada Kamis (11/7/2024).

“Pemerintah melakukan penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP [Aset Dalam Pengelolaan OIKN] oleh masyarakat dalam rangka pembangunan di Ibu Kota Nusantara,” demikian bunyi pasal 8 ayat 1 Perpres No.75/2024, dikutip Jumat (12/7/2024).

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa inventarisasi dan identifikasi atas penguasaan tanah ADP oleh Masyarakat bakal dilakukan oleh tim terpadu yang dibentuk dan diketuai oleh Otorita IKN dan beberapa Kementerian terkait dengan penyelenggaraan koordinasi, lingkungan hidup, agraria pertanahan.

Tim terpadu yang bakal melakukan penanganan bagi masyarakat terdampak pembangunan IKN juga terdiri dari lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penelitian, kepolisian daerah, hingga kejaksaan tinggi.

Proses ganti rugi lahan hingga bangunan masyarakat yang terdampak pembangunan IKN akan diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, permukiman, hingga bentuk lain yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Otorita Ibu Kota Nusantara nantinya akan menyediakan tanah pengganti melalui proses pengalokasian tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

“Pendanaan yang diperlukan dalam rangka penanganan permasalahan penguasaan tanah ADP oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara,” tulis beleid tersebut.

Untuk diketahui sebelumnya, Presiden Jokowi memang telah meminta Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) untuk segera menyelesaikan 2.086 hektare (Ha) lahan yang dilaporkan masih bermasalah di IKN.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala OIKN, Basuki Hadimuljono sebelumnya mengatakan bahwa terdapat 91 rumah yang berlokasi di kawasan pembangunan IKN yang bakal direlokasi.

“Ada 91 rumah yang teridentifikasi sejauh ini,” tutur Basuki.

Basuki membenarkan, bahwa nantinya 91 masyarakat tersebut akan mendapat ganti rugi sekaligus direlokasi ke kawasan permukiman lain, tergantung kesepakatan bersama antara pemerintah dan masyarakat nantinya.

“Kalau PDSK itu hanya ganti rugi saja. Jadi kalau PDSK plus bisa direlokasi, bisa dibikin rumah. Tergantung pada musyawarah dengan masyarakat. Arahannya Bapak Presiden utamakan kepentingan masyarakat," ujarnya.