YOGYAKARTA, investor.id - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bersama Kementerian ESDM dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai penurunan emisi gas rumah kaca untuk menuju nol emisi karbon (net zero emission/NZE).

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengapresiasi, penandatanganan MoU antara PUPR, ESDM, dan Kemendagari tersebut, termasuk peluncuran peta jalan (roadmap) pembinaan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Dirinya menggarisbawahi, roadmap tersebut bukan sekadar menjadi dokumen, melainkan di balik itu merupakan kerja keras kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat.

“Apa yang menjadi kelemahan kita selama ini, banyak sekali yang namanya rodmap-roadmap. We just named it. Mau nyari roadmap apa saja, pasti ada. Tapi, konsistensi pelaksanaanya yang saya kira kita perlu jaga dengan baik dan melaksanan roadmap itu dengan konsisten,” ucap Menteri Basuki di acara bertajuk ‘Menuju Nol Emisi Karbon Bangunan Gedung di Indonesia’ di Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Sabtu (12/10/2024).

Sebab, menurut dia, peluncuran peta jalan ini hanya seremoni. Hilang begitu saja. Namun, kaitannya dengan himpunan pejabat fungsional permukiman (HPFP) yang dikukuhkan bersamaan dengan peluncuran roadmap ini memiliki peran penting salah satunya untuk mengawal pelaksanaan roadmap bangunan hijau tersebut.

Kata dia, HPFP merupakan entitas yang akan lebih banyak dibutuhkan. Sebab, Indonesia ke depan di bawah arahan presiden terpilih, Prabowo Subianto, mempunyai fokus pada pembangunan perumahan. Yang pastinya, akan berkaitan dengan kawasan permukiman.

“Jadi, pejabat fungsional permukiman diminta peran serta yang lebih daripada sekadar menjalankan tugas-tugas rutin. Lebih banyak mempunyai ide dalam rangka perumahahan hijau dan permukiman hijau,” tutur Basuki.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Diana Kusumastuti menambahkan, di Indonesia bangunan gedung hijau belum menjadi penyumbang terbesar emisi gas rumah kaca.

“Untuk hal tersebut, maka kita ingin mulai bangunan gedung hijau ini menjadi hal penting yang harus kita ikuti bersama agar bangunan gedung hijau menjadi hal penting yang kita lakukan. Karena kondisi iklim di Indonesia sedang banyak perubahan,” ujar Diana dalam sambutannya.

Sejalan dengan perubahan iklim tersebut, maka peta jalan ini perlu menjadi perhatian bersama. Terlebih, Kementerian PUPR saat ini sudah mempunyai peraturan menteri terkait bangunan gedung hijau dan sudah memiliki sekretariat bangunan gedung hijau sehingga harus mulai dijalankan.

Semua instrumen pendukung tersebut, Diana katakan, bertujuan agar seluruh pemerintah baik di tingkat kabupaten maupun kota mengikuti langkah-langkah dalam membangun bangunan hijau di seluruh Indonesia.

“Seluruh bangunan yang kami bangun di Kementerian PUPR seharusnya semuanya juga mengacu pada bangunan gedung hijau terutama untuk bangunan-bangunan sekolah, stadion, dan bangunan-bangunan lain yang sudah seharusnya merupakan bangunan hijau,” ujar dia.

Untuk itu, komitmen ini harus terus dipelihara pemerintah baik kabupaten maupun kota agar sama-sama membangunan gedung hijau. Apalagi, Peraturan Menteri PUPR menyebutkan, angka yang disepakati untuk gedung bangunan hijau sebesar 25%.

Melalui peluncuran roadmap bangunan hijau yang ditandatangani bersama Kemendagri dan ESDM, Diana berharap, hal ini menjadi langkah awal yang harus terus didorong bersama untuk mewujudkan bangunan gedung hijau di Indonesia.

Tak ketinggalan, Diana mengapresiasi peran Global Building Performance Network (GBPN) yang telah mendukung. “Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Menteri sehingga kita bisa menandatangani objek-objek ini,” tutupnya. 

Editor: Muawwan Daelami (muawwandaelami@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Indonesia akan menyerahkan dokumen berupa komitmen menurunkan emisi gas rumah kaca melalui Second Nationally Determined Contributions (NDC) pada September tahun ini. Pemerintah seolah ingin terlihat ambis di mata internasional dengan terus memperbarui dan menaikkan target penurunan emisi gas rumah kaca (GRK).

Nyatanya, jauh panggang dari api. Komitmen pemerintah Indonesia bertolak belakang dengan kenyataan. Paling gamblang dapat terlihat dari eksploitasi kehutanan dan lahan Indonesia yang masih terjadi. Padahal, produksi gas rumah kaca Indonesia dari sektor ini masih jadi salah satu yang terbesar.

NDC merupakan komitmen yang disusun oleh negara yang meratifikasi persetujuan Paris, untuk berkontribusi pada penurunan emisi gas rumah kaca. Dokumen itu diserahkan kepada Sekretariat Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change/UNFCCC). Indonesia menyampaikan dokumen NDC pada 2016 dengan target penurunan emisi gas rumah kaca 29% dengan upaya sendiri dan sampai dengan 41% dengan bantuan internasional pada 2030.

Pada 2021, Indonesia memperbarui komitmen iklim melalui dokumen Updated NDC. Target untuk mengurangi emisi masih tetap 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan dukungan internasional.

Namun, target pengurangan emisi di sektor energi dan kehutanan dan penggunaan lahan sedikit meningkat, khususnya dalam skenario jika ada dukungan internasional. Updated NDC juga memuat target adaptasi perubahan iklim yang berfokus pada ketahanan ekonomi, sosial-penghidupan, serta ekosistem dan lanskap.

Dokumen NDC tersebut terus dimutakhirkan dan ditingkatkan target penurunan emisinya. Pada 2022, Indonesia meningkatkan ambisi pengurangan emisinya melalui dokumen Enhanced NDC (ENDC). Target pengurangan emisi naik menjadi 31,89% dengan upaya sendiri hingga 43,2% dengan dukungan internasional.

Masih tingginya konversi lahan di Indonesia ini berbanding terbalik dengan komitmen yang tertuang dalam NDC. Dalam dokumen ENDC, Indonesia menjanjikan pencegahan laju deforestasi dan degradasi hutan; rehabilitasi hutan dan lahan, termasuk pembangunan hutan tanaman seluas 12 juta hektare; pengelolaan hutan berkelanjutan termasuk lewat perhutanan sosial; dan restorasi gambut dan perbaikan tata air gambut seluas 2 juta hektare.

Komitmen Indonesia dalam pemanfaatan hutan dan lahan (Forestry and Other Land Use /FOLU) mempunyai banyak kelemahan. Target rehabilitasi masih didominasi pembangunan hutan tanaman dibandingkan penanaman kembali hutan alam.

Saat ini hutan tanaman masih didominasi korporasi. Komitmen itu juga membuka ruang hilangnya hutan seluas 175-359 ribu hektare per tahun hingga 2030. Dalam sepuluh tahun berarti 3,5 juta hektare hutan bisa tumpas.

Komitmen Indonesia juga tidak sinkron dengan FOLU Net Sink 2030. Ini adalah komitmen Indonesia mencapai tingkat emisi GRK sebesar -140 juta ton CO2e pada 2030. Bahwa pada 2030 sektor lahan dan hutan akan menyerap lebih banyak emisi karbon dibandingkan yang dikeluarkan. Sementara untuk mencapai target FOLU Net Sink 2030 itu, tidak ada lagi ruang buat deforestasi.

Bermasalah di sektor FOLU, ENDC juga berantakan di sektor energi. Tidak ada target keluar dari jebakan energi batubara (phase out), yang menjadi salah satu sumber polutan bumi. Tidak ada satu kata pun yang menyebut target pensiun dini PLTU Batubara di ENDC tersebut. Tak heran jika Climate Change Tracker NDC Indonesia di sektor energi mendapat ponten critically insufficient, alias sangat-sangat tidak cukup.

Rasanya beberapa aksi mitigasi Indonesia dalam sektor energi hanya dalam bentuk peningkatan porsi biofuel, campuran biomassa dalam PLTU Batubara, dan penggunaan kendaraan listrik. Target Biofuel di NDC 2030 misalnya, mencapai 18 juta kiloliter. Ini disebut dapat mengurangi konsumsi energi fosil, yang digantikan oleh energi nabati.

Tapi yang mengkhawatirkan, bio dalam biofuel itu berasal dari kelapa sawit. Kita tahu, peningkatan penggunaan biofuel di Indonesia tujuannya bukan untuk mengurangi porsi konsumsi minyak fosil, tapi untuk menyediakan pasar baru bagi kelapa sawit yang sudah kelebihan pasokan di pasar dunia.

Artinya jika target porsi minyak nabati dari sawit itu naik terus dalam biofuel, maka mesti ada lahan tambahan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hutan semakin berpotensi untuk dibabat lagi.

Sebelumnya, analisis deforestasi yang dilakukan Madani berdasarkan data Auriga Nusantara dan Global Forest Watch pada 2023 menyimpulkan, bahwa lebih dari 50% deforestasi atau hilangnya hutan alam di Indonesia itu terjadi di wilayah izin atau konsesi. Jika digabung dengan lahan sekitar konsesi di radius 2 kilometer, maka 70% deforestasi terjadi di lahan konsesi dan sekitarnya.

Dorongan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik juga tak kalah problematik. Kendaraan listrik berbasis baterai ini membutuhkan bahan baku berupa nikel. Kebutuhan nikel untuk baterai mendorong semakin banyaknya pembukaan dan pengolahan tambang nikel di berbagai daerah, utamanya di Sulawesi Tengah dan Tenggara serta Maluku Utara.

Tanpa ada kebijakan pengutamaan daur ulang dalam produksi baterai, maka hutan alam dan lahan akan semakin habis untuk memenuhi kebutuhan ini. Benar bahwa nikel masuk kategori material mentah kritis. Tapi pemanfaatannya tidak harus selalu merambah hutan alam. Apalagi menerabas wilayah adat.

Berdasarkan analisis Madani Berkelanjutan, ada 9,8 juta hektare hutan yang masih untapped, alias berada di luar izin dan konsesi, belum masuk skema perlindungan dan alokasi kelola masyarakat pada 2022. Dari total itu, 15,28% atau setara 1,5 juta hektare merupakan hutan alam primer.

Sebanyak 67,77% atau setara 6,7 juta hektare hutan alam untapped berada di dalam kawasan hutan. Hanya 3,29% atau setara 325 ribu hektare hutan alam untapped masuk dalam Fungsi Ekosistem Gambut (FEG). Tanpa perlindungan, hutan ini bisa lenyap.

Juga masih ada target 6,4 juta hektare lahan yang belum dijadikan perhutanan sosial. Sebelumnya pemerintah menargetkan penetapan status perhutanan sosial dapat mencapai 12,7 juta hektare, yang tersebar di ekosistem hutan pesisir, lahan gambut dan hutan darat. Namun hingga September 2023, baru 6,3 juta hektare yang sudah mendapat status sebagai perhutanan sosial.

Pekerjaan rumah pemerintah juga masih berderet jika menilik status hutan adat. Memang hingga tahun 2023 pemerintah sudah mengakui 244.195 hektare lahan sebagai hutan adat. Hutan ini, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi, tidak boleh diubah statusnya, baik itu untuk konsesi perorangan, badan hukum, bahkan tanah negara sekalipun.

Namun jika membandingkan dengan data Badan Registrasi Wilayah Adat—inisiatif masyarakat sipil untuk mengadvokasi hutan adat di Indonesia—pengakuan pemerintah terhadap hutan adat itu terbilang seujung kuku. Sebab menurut catatan badan tersebut, semestinya ada 11 juta hektare hutan yang berpotensi menjadi hutan adat.

Makanya, dengan melihat kondisi eksploitasi kehutanan dan lahan yang masih tinggi ini, dan masih rendahnya upaya penyelamatan hutan, pemerintah mesti mengingat lagi apa itu FOLU Net Sink 2030. Komitmen ini adalah wasiat Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

FOLU Net Sink 2030 adalah komitmen tingkat serapan emisi sudah lebih tinggi dari tingkat emisi pada tahun 2030. Target itu dicapai melalui aksi mitigasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) dari sektor kehutanan dan lahan. Tanpa perhatian serius pada percepatan perhutanan sosial, penetapan hutan adat, hingga perlindungan terhadap hutan alam, mustahil rasanya FOLU NET SINK 2030 tercapai. Itu artinya NDC Indonesia tidak akan pernah berhasil.

Banyaknya celah dalam pernyataan komitmen itu bisa jadi karena kurangnya keterlibatan publik. Deforestasi dan alih fungsi lahan secara brutal adalah juga pendorong terjadinya bencana. Kelompok-kelompok rentan akan yang paling menerima dampaknya. Selain gagal untuk mengurangi emisi, jalan Indonesia menuju gagal beradaptasi menjadi semakin terang.

Untuk itu, dalam penyusunan Second NDC, pemerintah perlu membuka pintu seluas-luasnya masukan publik dan melibatkan secara bermakna kelompok yang paling terdampak perubahan iklim seperti masyarakat adat dan lokal, perempuan, anak-anak dan lansia, penyandang disabilitas, petani kecil dan nelayan tradisional, buruh, dan kelompok rentan lainnya. Melalui partisipasi bermakna masyarakat sipil, termasuk kelompok rentan, Second NDC akan menjadi lebih kredibel dan legitimate, baik di mata publik maupun di mata dunia internasional.

JAKARTA, investor.id–Pembaruan teknologi yang lebih hemat air dan energi di pabrik-pabrik sawit di Indonesia perlu terus didorong. Hal tersebut diperlukan untuk menjaga keberlanjutan hilirisasi sawit nasional sekaligus mendukung pencapaian target Net Zero Emission (NZE) di sektor industri pada 2050 mendatang.

Menurut Direktur Industri Hasil Laut dan Perkebunan Ditjen Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Setiadi Diarta, peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas teknologi produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pabrik kelapa sawit (PKS) di Tanah Air menjadi sebuah keniscayaan dengan keterlibatan teknologi tinggi, tepat guna, dan adaptif terhadap kebutuhan industri. Hal tersebut mengingat sawit merupakan komoditas yang paling siap mendukung pencapaian NZE sektor industri pada 2050.

“Sawit dalam Visi Indonesia Emas 2045 telah diarahkan untuk mengeliminasi emisi karbon pada industri sawit nasional. Kata kuncinya, pengembangan sektor industri yang berkelanjutan (sustainable) dan mampu tertelusur (traceable) sebagai prasyarat penerimaan produk hilir sawit di pasar global,” ungkap Setiadi Diarta dalam keterangan yang dikutip Kamis (25/07/2024). Setiadi mengatakan hal itu saat mewakili Dirjen Industri Agro Kemenperin Putu Juli Ardika membuka diskusi Updating Technology and Talent on Palm Oil Mill Indonesia. 

Setiadi mengapresiasi diskusi itu karena sangat strategis dalam mendukung keberlanjutan hilirisasi sawit nasional, bagaimanapun juga industri hilir butuh kepastian pasokan bahan baku CPO atau minyak kernel (crude palm kernel oil/CPKO) berkualitas dalam kuantitas yang memadai. Kemenperin kini tengah menyusun Peta Jalan (Roadmap) Sawit Indonesia Emas 2045, yakni pada 2045, dapat tercapai postur industri sawit hulu-hilir yang berkelanjutan (sustainable) dan sejalan dengan ultimate goals pertumbuhan sektor industri yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan, dan inklusif.

Ketua Ikatan Ahli Bioenergi Indonesia (IKABI) Tatang Hernas Soerawidjaja menjelaskan, produksi CPO yang dipraktikkan oleh para PKS sekarang ini menggunakan teknologi berumur lebih dari 100 tahun sehingga cenderung boros penggunaan air dan sumber energi. Karenanya, teknologi produksi CPO yang kian hemat air dan energi perlu dikembangkan agar meminimalkan volume limbah cair yang harus diolah maupun penggunaan biomassa nonminyak yang terkandung di dalam tandan buah segar (TBS) sawit.

Menuju Emisi Rendah

Sementara itu, Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga menambahkan, teknologi pengolahan TBS harus diubah dari wet-process ke dry-process (tanpa steam) perlu dijalankan agar emisi gas rumah kaca (GRK) rendah, kandungan phytonutrients di dalam minyak tinggi, dan tidak terjadi pencemaran lingkungan dari limbah cair (No POME, proses sterilisasi ke pasteurisasi).

Sedangkan Ketua Forum Pengembangan Perkebunan Strategis Berkelanjutan (FP2SB) Achmad Mangga Barani menuturkan, seiring perkembangan sektor hulu, PKS telah berkembang pesat, terutama seiring masifnya digitalisasi dan artificial intelligence (AI), yang didukung ilmu komputer, sehingga PKS di dunia pun berkembang dengan menghasilkan produksi yang lebih bernilai dan lebih efisien.

Mangga Barani, yang juga Dirjen Perkebunan Kementan 2006-2010, menyebutkan, perkembangan teknologi PKS di Indonesia tidak boleh stagnan tapi harus mengikuti kondisi saat ini. “Teknologi PKS yang baik tentu yang efisen dan meminimalkan processingcost serta dapat meminimalkan kehilangan minyak,” ujar dia.

Diskusi Updating Technology and Talent on Palm Oil Mill Indonesia digelar saat 2nd Technology and Talent Palm Oil Mill Indonesia Conference & Exhibition (2nd TPOMI 2024) yang berlangsung pada 18-19 Juli 2024 di Bandung, Jawa Barat, dengan tujuan mendorong pembaruan teknologi PKS. Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) mendukung acara yang digelar Praktisi Profesional Perkebunan Indonesia (P3PI) bersama Media Perkebunan itu.

Editor: Tri Listiyarini (tri_listiyarini@investor.co.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News