JAKARTA, investor.id – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) melaporkan Wali Kota Medan, Bobby Nasution ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (9/8/2024). Laporan tersebut terkait dengan isu pengelolaan tambang yang memunculkan nama Blok Medan. Isu tersebut mencuat saat persidangan dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

Ketua GMNI Jakarta Selatan Deodatus Sunda Se mendorong KPK agar berani menindaklanjuti laporan yang disampaikan GMNI tersebut. Apalagi, sudah ada pengakuan yang mengungkap dugaan keterkaitan Bobby-Kahiyang dengan masalah tambang di Maluku Utara.

“Ada pengakuan baik dari Kadis ESDM bahwa Bobby Nasution terlibat. Dari AGK eks Gubernur Maluku Utara, mengaku bahwasannya di kasus Blok Medan ini terlibat yang namanya Kahiyang Ayu yang juga sebagai istri Bobby Nasution,” ungkap Deodatus usai menyampaikan laporan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (9/8/2024).

GMNI mendesak KPK agar segera memeriksa Bobby Nasution serta Kahiyang Ayu terkait pengurusan izin tambang di Maluku Utara. Diharapkan dugaan yang dilaporkan kali ini tidak dibiarkan begitu saja.

Diketahui, KPK sempat buka suara soal munculnya nama Wali Kota Medan, Bobby Nasution di persidangan kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Ghani Kasuba.

KPK pun menyerahkan hal tersebut ke jaksa penuntut umum. Lembaga antikorupsi itu memandang peluang untuk menghadirkan Bobby sebagai saksi di persidangan tersebut tergantung dari kebutuhan jaksa KPK.

“Kalau terkait itu kita kembalikan ke jaksa penuntut umum. Apabila memang keterangan saksi yang dimaksud itu betul-betul dibutuhkan dalam rangka memperkuat keyakinan hakim untuk memutus perkaranya, tentunya dapat dilakukan pemanggilan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika di gedung KPK, Jakarta, Senin (5/8/2024).

Selain itu, dapat disusun laporan pengembangan penuntutan untuk menindaklanjuti munculnya nama Bobby di sidang. Nantinya, laporan tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh KPK.

Tessa mengatakan, bila ada keterangan yang tidak terkait langsung, keterangan tersebut dapat dibuat dalam bentuk laporan pengembangan penuntutan untuk diserahkan kepada pimpinan dan diputuskan kemudian dianalisa dalam hasil ekspose. Bisa juga fakta seputar munculnya nama Bobby di sidang dikembangkan pada proses penyidikan kasus Abdul Ghani yang kini masih beproses di KPK.

“Bila ada surat perintah penyidikan yang masih berjalan maka keterangan di persidangan tersebut dapat diberikan jaksa kepada penyidik yang saat ini sedang melakukan proses penyidikan bila keterangan itu dibutuhkan untuk penguatan penyidikan yang tengah berlangsung,” ucap Tessa

Sebelumnya, istilah ‘Blok Medan’ yang dikaitkan dengan Bobby Nasution menyita perhatian. Istilah dimaksud mencuat saat sidang kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Ghani Kasuba (AGK).

Istilah Blok Medan pertama kali mencuat saat persidangan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate. Istilah ini diungkapkan oleh Kepala Dinas ESDM Maluku Utara, Suryanto Andili saat menjadi saksi dalam kasus suap pengurusan izin usaha pertambangan (IUP) AGK.

Editor: Maswin (maswin.investorID@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil DPRD Maluku Utara (Malut) Kuntu Daud (KD) untuk dimintai keterangan terkait kasus dugaan korupsi mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba. Namun, Daud mangkir dari panggilan.

"KD tidak hadir," kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto melalui keterangan tertulis, Kamis, 8 Agustus 2024.

Penyidik akan mengirimkan surat panggilan ulang. Namun, belum diketahui waktu pemanggilan ulang Kuntu Daud.
Selain Kuntu, Lembaga Antirasuah itu juga memeriksa sejumlah saksi lainnya. Di antaranya, istri mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif, Olivia Bachmid. Dia diminta menjelaskan proses perizinan tambang yang dikaitkan dengan kasus gratifikasi dan pencucian uang eks Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba.

“Didalami terkait perizinan tambang di Maluku Utara,” ungkap dia.

Baca juga: Periksa Bos Tambang, KPK Kaitkan dengan Dugaan Pencucian Uang Abdul Gani Kasuba

Tessa menjelaskan, pendalaman juga dilakukan penyidik dengan memeriksa saksi berinisial LM. Berdasarkan pantauan di Gedung Merah Putih KPK, dia adalah Direktur PT Mineral Jaya Molagina Lauritzke Mantulameten.

KPK enggan memerinci jawaban para saksi kepada penyidik. Informasi lebih dalam baru dipaparkan dalam persidangan, nanti.

Abdul Gani menjadi tersangka lagi atas dugaan pencucian uang. Nilai tindak pidana dalam perkara barunya itu ditaksir menyentuh Rp100 miliar.

KPK enggan memerinci lebih lanjut aset yang diyakini disamarkan oleh Abdul. Tapi, kasus ini dipastikan digelar atas kecukupan alat bukti.

KPK sudah menyita sejumlah aset Abdul. Sejumlah saksi juga sudah memberikan penjelasan kepada penyidik terkait kasus pencucian uang ini.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menambah tersangka dalam kasus dugaan suap di Maluku Utara (Malut). Kemungkinan itu terjadi setelah Lembaga Antirasuah menggeledah sejumlah lokasi, salah satunya Ditjen Minerba Kementerian ESDM.

“Sebagaimana sudah saya sampaikan tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain (yang terlibat), namun, siapa pihak-pihak lain itu masih didalami,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di Jakarta, Sabtu, 27 Juli 2024.

Tessa menjelaskan penyidik masih melakukan sejumlah kegiatan di wilayah Jabodetabek. Kesimpulan keterlibatan pihak lain masih belum bisa ditentukan saat ini.
“Belum bisa ditentukan saat ini karena saat ini proses penyidikan masih berjalan,” ujar Tessa.

Baca juga: Eks Ketua DPD Gerindra Malut Disebut Alirkan Uang ke Pejabat Kementerian ESDM

Sebelumnya, mantan Ketua DPC Maluku Utara (Malut) Partai Gerindra Muhaimin Syarif diduga memberikan sejumlah uang ke pejabat di Kementerian ESDM. Penyidik menggeledah Kantor Ditjen Minerba, kemarin, 24 Juli 2024.

“Yang pemberi suap kepada saudara AGK (Abdul Gani Kasuba) (Muhaimin) ini ternyata juga ada dugaan juga memberi kepada pihak pihak di ESDM dalam kaitan ini jadi tidak kepada pihak yang lain ya,” kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 25 Juli 2024.

Ghufron enggan memerinci sosok penerima uang dari Muhaimin. KPK kini mendalami dugaan tersebut.

(ABK)

Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami peran istri mantan Ketua DPD Gerindra Maluku Utara (Malut) Muhaimin Syarif, Olivia Bachmid. Pendalaman terkait kasus dugaan suap pengerjaan proyek. Olivia dinilai mengetahui aliran dana dalam perkara itu.

“Jadi begini, kita masih melihat menimbang terkait dengan peran-peran yang dilakukan oleh dia (Olivia),” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Jumat, 19 Juli 2024.

Menurut Asep, pihaknya kini mendalami sikap batin Olivia, saat mengetahui aliran dana dalam kasus suap itu. Pendalaman juga dilakukan dengan memeriksa saksi lain.
“Apakah dia tahu untuk pemberian ini, pemberian sejumlah uang atau aliran dana itu memang dia benar-benar membantu yang secara dia secara sadar tahu bahwa suaminya ini melakukan tindak pidana atau tidak,” ujar Asep.

Olivia sudah beberapa kali dipanggil penyidik dalam kasus ini. KPK kerap menyebut pemeriksaan istri Muhaimin berkaitan dengan aliran dana kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba.

KPK menahan Muhaimin Syarif pada Rabu, 17 Juli 2024. Upaya paksa itu dilakukan karena dia diduga memberikan Rp7 miliar kepada Gubernur nonaktif Malut Abdul Gani Kasuba untuk mendapatkan proyek.

“Pemberian uang oleh tersangka Muhaimin Syarif alias Ucu kepada Abdul Gani Kasuba berkaitan dengan, pertama proyek di Dinas PUPR Provinsi Maluku Utara,” kata Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu di Jakarta, Kamis, 18 Juli 2024.

Proyek kedua yakni terkait izin usaha pertambangan operasi produksi PT Prisma Utama di Malut. Dana panas itu juga diberikan agar Muhaimin mendapatkan 37 pengusulan penetapan wilayah izin usaha pertambangan (WIUP) ke Kementerian ESDM dari Abdul Gani.

“(Terjadi) selama tahun 2021 sampai 2023 tanpa melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan,” ujar Asep.

Proyek terakhir yang didapatkan atas suap itu yakni usulan penetapan WIUP dari Abdul Gani ke Kementerian ESDM untuk mendapatkan enam blok di Malut. Hingga kini KPK masih mengusut aliran dana dari Muhaimin kepada gubernur nonaktif Malut itu.

(ADN)