JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mulai melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kelaikan jalan bus menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Irjen Pol Risyapudin Nursin mengatakan, target pengecekan atau ramp check terhadap angkutan Natal dan tahun baru mencapai 10.000 bus.

"Saat ini hingga 30 November nanti kita fokus di lokasi pool-pool bus. Kendaraan yang dikatakan laik jalan yaitu memiliki izin resmi dan kartu pengawasan, memenuhi persyaratan teknis lauk jalan dan juga administrasi," kata Risyapudin dalam keterangan resminya, Jumat (8/11/2024).

Jelang periode Angkutan Natal dan Tahun Baru 2024/2025, pelaksanaan ramp check angkutan umum dilakukan sejak 6 November sampai 20 Desember 2024.

Setelah pengecekan langsung di pool bus, inspkesi keselamatan juga akan berlanjut difokuskan di terminal, rest area, serta tempat-tempat wisata.

Dok. Kemenhub Kemenhub mengimbau pemilik bus dan pengemudi untuk melakukan ramp check setiap waktu

Risyapudin menjelaskan, Ditjen Perhubungan Darat memiliki program Door to Door Service untuk pelaksanaan ramp check di daerah-daerah seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna percepatan dan pemenuhan target inspeksi keselamatan angkutan umum.

"Kegiatan ini merupakan awal dimulainya suatu operasi pemeriksaan kendaraan secara menyeluruh. Ramp check dilaksanakan untuk mendeteksi dini potensi kerusakan pada armada bus sehingga dapat mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas dan memastikan perjalanan penumpang tetap aman dan lancar," ucapnya.

Sementara itu, Direktur Sarana Transportasi Jalan Amirulloh memaparkan, hingga pagi hari, telah dilakukan ramp check terhadap 1.152 bus dengan rincian 949 armada laik operasi dan 203 armada tidak laik operasi.

KEMENHUB Ramp Chek jelang libur Natal dan Tahun Baru 2024/2025

Dari jumlah tersebut, di antaranya telah diperiksa sebanyak 789 bus AKAP, 292 bus AKDP, 69 bus pariwisata dan 2 bus lainnya.

"Sebagai upaya mewujudkan keselamatan, kami juga mengharapkan adanya pemeriksaan pada pengemudi. Diharapkan semua Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat di wilayah masing-masing bisa bekerja sama dengan Pemerintah Daerah maupun Jasa Raharja untuk menyiapkan posko kesehatan di terminal-terminal," ujar Amir.

Pemerintah memiliki utang jatuh tempo kepada Bank Indonesia (BI) sebesar Rp 100 triliun pada 2025. Utang tersebut dihasilkan dari burden sharing bersama BI kala COVID-19 lalu.

Kewajiban itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dikutip Selasa (29/10/2024).

Berdasarkan dokumen tersebut, terdapat surat berharga negara (SBN) berupa surat utang negara (SUN) seri Variable Rate (VR) yang khusus dijual kepada BI di Pasar Perdana dalam rangka surat keputusan bersama (SKB) II dan SKB III dengan total nilai sebesar Rp 612,56 triliun. Nah jatuh tempo pembayaran utang pemerintah kepada BI dengan SUN seri VS adalah sebesar Rp 100 triliun pada 2025.

"Jauh tempo SUN seri VR tahun 2025 sebesar Rp 100 triliun," tulis laporan tersebut.

Pembayaran utang jauh tempo pemerintah kepada BI akan meningkat pada 2026 dan 2027 masing-masing Rp 154,50 triliun. Kemudian pada 2028 akan sebesar Rp 152,06 triliun dan pada 2029 turun menjadi Rp 51,50 triliun.

Sebagai informasi, SKB merupakan komitmen pemerintah dan BI dalam melakukan burden sharing atau berbagi beban dalam pembiayaan penanganan COVID-19, di mana BI bertindak sebagai stand by buyer melalui SKB I.

Pada SKB II, pemerintah langsung menjadi direct placement. Sementara pada SKB III, pemerintah juga menjadi direct placement namun khusus untuk kesehatan dan humanitarian.

Kewajiban pemerintah tersebut hanya sebagian dari total utang jatuh tempo dan bunga utang yang harus dipenuhi pemerintah pada tahun depan. Secara total, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat profil jatuh tempo utang pemerintah pada 2025 mencapai Rp 800,33 triliun.

Jumlah tersebut terdiri dari jatuh tempo SBN sejumlah Rp 705,5 triliun dan jatuh tempo pinjaman senilai Rp 94,83 triliun. Untuk pembayaran bunga utang pada 2025 direncanakan senilai Rp 552,9 triliun.

"Jatuh tempo yang terlihat di sini 2025, 2026, 2027 yang kelihatan tinggi itu tidak menjadi masalah selama persepsi terhadap APBN, kebijakan fiskal, ekonomi dan politik tetap sama," kata Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (6/6).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap masalah pada PT Pindad, anak perusahaan, dan perusahaan terafiliasi lainnya. Mulai dari masalah keuangan hingga pengelolaan dana pensiun pegawai.

Temuan itu tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan tahun 2021 hingga semester I-2023 kepada PT Pindad, anak perusahaan dan perusahaan terafiliasi lainnya. Laporan disampaikan langsung kepada jajaran Direksi PT Pindad di Kantor Pusat BPK, Senin (21/10).

"Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK menemukan sejumlah permasalahan. Salah satunya adalah PT Pindad terbebani biaya ekonomi dan mengalami financial distress," ungkap Anggota VII BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara VII Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Jumat (25/10/2024).

Merespons temuan itu, PT Pindad buka suara. Dalam keterangan tertulis, Pindad mengapresiasi atensi BPK yang menyoroti adanya penurunan nilai investasi pasca pandemi COVID-19.

Perlu dipahami pula suatu investasi dapat mengalami fluktuasi, demikian pula yang terjadi pada Dana Pensiun Pindad.

Atas hal tersebut, manajemen PT Pindad selaku pendiri telah mengambil langkah strategis agar dapat menyelesaikan temuan sesuai dengan
rekomendasi BPK.

Manajemen PT Pindad bersama Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun Pindad secara intensif juga senantiasa berkoordinasi berkenaan dengan tata kelola untuk mengawal investasi Dana Pensiun secara cermat agar Dana Pensiun Pindad menjadi lebih baik.

"Salah satu langkah penyelamatan yang telah dilakukan Pengurus Dana Pensiun adalah segera menarik investasi saham yang mengalami tren penurunan," tutur Pindad.

Rekomendasi BPK

Dalam penyampaian LHP, BPK RI memberikan rekomendasi kepada manajemen PT Pindad untuk meningkatkan kinerja perusahaan agar menjadi lebih laik lagi, utamanya terhadap kinerja keuangan Pindad yang terbebani biaya ekonomi atau biasa disebut dengan financial distress.

Kondisi ini dihadapkan langsung dengan karakter khusus dalam mengelola cash flow operation perusahaan yang berbeda jika dibandingkan dengan industri manufaktur pada umumnya.

Hal-hal yang memengaruhi kondisi tersebut antara lain rigid-nya proses produksi dan penggunaan material khusus untuk dapat memenuhi spesifikasi militer, serta waktu penyelesaian produksi yang cukup panjang hingga lintas tahun.

Hal ini tentunya akan memengaruhi kinerja keuangan tahunan Pindad, salah satunya tercermin pada beban keuangan berupa cost of fund yang cukup tinggi.

Direktur Utama PT Pindad, Abraham Mose, menegaskan menyambut baik rekomendasi yang diberikan oleh BPK sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas di PT Pindad.

"Kami telah melakukan berbagai upaya perbaikan sebelum audit ini dan akan terus meningkatkan kinerja agar senantiasa sejalan dengan tata kelola terbaik," kata Abraham

JAKARTA, KOMPAS.com - Membeli motor karburator bekas bisa menjadi pilihan ekonomis bagi mereka yang ingin kendaraan roda dua dengan harga lebih terjangkau.

Namun, karena usia kendaraan dan teknologi yang digunakan sudah lebih tua dibanding motor injeksi, ada beberapa hal penting yang harus diperiksa agar tidak menyesal di kemudian hari.

Menurut Ivan, pengelola Babay Motor, salah satu aspek utama yang perlu diperhatikan adalah kondisi karburator itu sendiri.

“Karburator adalah jantung dari motor ini. Kalau kondisinya tidak baik, motor bisa boros bahan bakar dan tarikannya tidak responsif,” kata Ivan kepada Kompas.com, Rabu (23/10/2024).

Ivan juga menekankan pentingnya memeriksa apakah karburator sudah pernah disetel ulang atau diganti.

“Kalau karburator sudah pernah diganti, pastikan menggunakan komponen asli atau aftermarket yang berkualitas. Cek apakah ada kebocoran atau kerak di area karburator yang bisa mempengaruhi performa mesin. Tanda-tanda kerusakan pada karburator bisa berupa suara aneh saat mesin menyala, atau bahkan asap berlebihan dari knalpot,” kata Ivan.

kompas.com Ilustrasi merawat motor BeAT karbu.

Selain karburator, pembeli juga harus memastikan bahwa komponen lain seperti kelistrikan, oli mesin, dan sistem pendingin bekerja dengan baik.

“Kalau motor karburator sudah sering mogok atau sulit dihidupkan, itu bisa jadi tanda ada masalah di karburator atau sistem bahan bakarnya. Sebagai contoh, bila motor kesulitan dihidupkan setelah parkir lama, bisa jadi ada masalah pada sistem aliran bahan bakar,” kata Ivan.

Dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh dan berkonsultasi dengan mekanik yang dipercaya, calon pembeli bisa mendapatkan motor karbu bekas yang masih layak pakai dan mampu memberikan performa yang maksimal.

Pimpinan KPK Alex Marwata memenuhi panggilan Polda Metro Jaya hari ini, Selasa (15/10). Ia diperiksa terkait pertemuan dirinya dengan tersangka KPK Eko Darmanto.

Alex tiba di Polda Metro Jaya sekitar pukul 09.00 WIB. Sebelum bertemu penyidik ia mengungkapkan memang benar pernah bertemu Eko enam bulan yang lalu.

"Terkait dengan pertemuan dengan Eko, saya kira semua teman-teman sudah tahu, saya secara terbuka akan mengakui enam bulan yang lalu, benar saya bertemu. Apa tujuannya bertemu? Yang bersangkutan ingin melaporkan terkait dugaan korupsi di instansi perusahaan Bea Cukai," ujar Alex kepada wartawan.

Menurut Alex tidak ada keuntungan yang didapat Eko dari pertemuan dengannya. Ia menegaskan tidak ada konflik kepentingan saat menggelar pertemuan tersebut.

"Artinya apa? Terkait pertemuan tidak ada konflik kepentingan antara saya dengan yang bersangkutan, apakah saya kenal dengan yang bersangkutan? Saya tidak kenal," ujarnya.

"Saya bertemu dengan dia didampingi staf humas. Saya kira itu, itu nanti akan saya sampaikan ke penyidik, supaya semuanya jelas," tambahnya.

Lebih lanjut Alex menerangkan pertemuannya dengan Eko terjadi sebelum KPK mengeluarkan surat perintah penyidikan. Sebab pertemuan terjadi pada Maret.

"Sprindik kalau enggak salah Agustus atau September, setelah pertemuan, pertemuan tanggal 9 Maret kan, sprindik itu sekitar September," tuturnya.

Kasus Eko Darmanto mulai ramai ketika harta kekayaannya menjadi sorotan pada rentang bulan Februari-Maret 2023 silam. Eko kemudian dicopot dari jabatannya dan KPK mulai melakukan pemeriksaan terhadap Eko terkait dugaan gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Eko adalah Kepala Bea Cukai DIY yang baru-baru ini ditetapkan jadi tersangka oleh KPK.

Ada pun pemeriksaan dilakukan karena profil yang ditampilkan dalam LHKPN dinilai tak sesuai dengan harta yang dipamerkan oleh Eko. Dalam LHKPN, Eko mempunyai kekayaan senilai Rp 15,7 miliar. Eko pun dimintai klarifikasi oleh KPK pada Maret 2023.

Di sela permintaan klarifikasi yang dilakukan, Alex diduga bertemu dengan Eko. Pertemuan dengan Eko pun sudah diakui oleh Alex.

Alex berdalih bahwa dalam pertemuan itu ia ditemani oleh staf Dumas KPK. Ia pun menyatakan bahwa pertemuan pun sudah sepengetahuan pimpinan KPK lainnya.

Pertemuan tersebut terjadi pada awal Maret 2023. Sedangkan Eko Darmanto ditetapkan tersangka kasus penerimaan gratifikasi oleh KPK pada Desember 2023.

Dalam pertemuan tersebut, Alex menyebut Eko melaporkan dugaan penyalahgunaan wewenang dalam importasi emas hingga besi baja.

Namun, pertemuan yang terjadi sebelum sprindik muncul itu yang kemudian jadi sorotan. Sebab, dinilai berpotensi akan terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Eko telah divonis 6 tahun penjara terkait kasus gratifikasi. Selain itu, Eko juga dijatuhkan denda sebesar Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BRI Peduli, menyelenggarakan Layanan PemeriksaanKesehatanGratis kepada masyarakat di berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini sebagai salah satu kontribusi nyata BRI untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan ini, sebanyak 13.200 orang mendapatkan layanan kesehatan gratis BRI yang tersebar di berbagai wilayah dengan periode pelaksanaan pada 1-2 Oktober 2024.

Sekitar 52 Unit Kerja BRI dengan didukung petugas kesehatan siap memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat, termasuk para lansia. Mulai pemeriksaan tensi darah, kolesterol, gula darah, asam urat, konsultasi dokter secara langsung serta pemberian obat sesuai dengan hasil tes.

Wakil Direktur Utama BRI, Catur Budi Harto mengatakan, kegiatan ini merupakan bukti nyata komitmen BRI untuk memberikan social value di tengah masyarakat. Langkah ini bertujuan untuk mendorong pemenuhan hak hak dasar manusia untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat.

“Hal ini merupakan upaya nyata BRI untuk terus mewujudkan komitmen dalam mengedepankan pelayanan kepada masyarakat yang tidak hanya ditunjukkan melalui aktivitas bisnis perbankan saja, tetapi juga melalui pelaksanaan tanggung jawab sosial kemasyarakatan,” ujar Catur.

Catur menambahkan, kegiatan ini juga merupakan salah satu upaya terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs poin ketiga yaitu Kesehatan dan Kesejahteraan yang baik.

Hal ini juga sebagai bentuk implementasi dari penerapan poin ketiga tentang seluruh isu kesehatan dalam SDGs yaitu menjamin kehidupan yang sehat dan mendorong kesejahteraan bagi semua orang di segala usia.

“Kami terus mengajak dan menggerakkan segenap insan BRILian (Pekerja BRI) untuk terus menunjukkan kepeduliannya bagi masyarakat sekitar. Semoga pelayanan kami dapat dimanfaatkan dengan baik oleh warga dan semoga penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan gratis dari BRI Peduli ini dapat membantu meringankan beban masyarakat," tambahnya.

Artikel ini dibuat oleh kumparan Studio

Hi!Pontianak - Milad ke 69 Yayasan Wanita Islam Masyitahah gelar pemeriksaan kesehatan gratis, berbagai perlombaan untuk anak hingga bagi-bagi sembako. Aksi sosial ini diadakan di halaman Masjid Raya Mujahidin pada 29 September 2024.

"Pemeriksaan kesehatan gratis ini ditujukan untuk warga penerima bansos di Pontianak. Kami menyiapkan pemeriksaan kesehatan gigi, mata dan kulit. Pada kegiatan ini Yayasan berkolaborasi dengan; Klinik Mata dan THT A Yani beserta IROPIN, PDGI Kota Pontianak, Perdoski Cabang Pontianak dan IAI Kalimantan Barat," ungkap Ketua Yayasan Wanita Islam Masyitahah, Humaira Novriyanti.

Tak hanya itu, yayasan juga berhasil mengumpulkan paket sembako sebanyak 225 paket dari para dermawan dan dari YBM PLN UID Kalbar. Yayasan berhasil mendapatkan 100 paket sembako yang diserahkan khususnya untuk anak dan perempuan yang kurang mampu.

"Kami juga adakan perlombaan mewarnai untuk TK dan SD sedangkan untuk meningkatkan literasi, rasa percaya diri dan public speaking pada anak maka diadakan lomba berkisah tingkat SD. Kegiatan lainnya yaitu stand bazaar diikuti oleh 15 peserta umkm perempuan. Semua kegiatan ini dilakukan dengan harapan Yayasan dapat melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk masyarakat luas dan semakin dikenal di tengah masyarakat," tambahnya.

Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Herlina Kartika Dewi

KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) kepada SKK Migas dan 14 BUMN.

LHP ini disampaikan langsung oleh Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo kepada jajaran Komisaris dan Direksi BUMN serta Sekretaris SKK Migas di Jakarta, Senin (30/9).

BPK menyerahkan 20 LHP kepada SKK migas dan 14 BUMN. Dari 20 LHP tersebut, terdapat 178 temuan senilai Rp 41,75 triliun, US$ 291 juta dan EUR 6,8 juta yang akan dimonitoring tindaklanjutnya oleh BPK.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa keuangan negara yang dikelola oleh BUMN masih belum sepenuhnya dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan juga belum sepenuhnya efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam pasal 3 UU nomor 17 tahun 2003.

“Benang merah atas permasalahan yang terjadi di BUMN dan SKK Migas terutama pada permasalahan tata kelola, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome, sehingga dapat menjadi lessons learned satu sama lain untuk perbaikan kinerja ke depan,” ungkap Anggota VII BPK Slamet Edy Purnomo dalam keterangan tertulis, Selasa (1/10).

Atas permasalahan tersebut BPK meminta kepada Direksi BUMN agar membuat kajian terkait mekanisme pengambilan keputusan kebijakan yang menimbulkan regulatory cost ataupun permasalahan lainnya dalam program maupun penugasan yang belum berbasis good corporate governance.

“Rekomendasi BPK menekankan perlunya penguatan peran dan fungsi pengawasan oleh dewan komisaris, SPI (sistem pengendalian intern) serta fungsi manajemen risiko pada BUMN untuk mengawal dan melaksanakan agenda pembangunan nasional secara berkelanjutan,” terang Slamet.

BPK mendorong agar BUMN dan SKK Migas dapat menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tepat waktu sesuai dengan amanat undang-undang.

Sesuai ketentuan dalam pasal 20 ayat (3) UU nomor 15 tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Lebih lanjut BPK menyampaikan bahwa BUMN dan SKK Migas mempunyai tugas dan peran yang sangat penting dalam mewujudkan tujuan bernegara dan tujuan pembangunan nasional. Hal itu sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat (2), (3) dan (4) UUD 1945.

BUMN dan SKK Migas menjadi salah satu motor penggerak dan pelaku kegiatan ekonomi yang berperan penting dalam penyelenggaraan ekonomi nasional.

BUMN dan SKK Migas diharapkan dapat memberikan manfaat dan penerimaan negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat serta pembangunan nasional.

Pemeriksaan koper penumpang yang tiba dari perjalanan luar negeri beberapa kali dilakukan oleh petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Beberapa kasus sempat viral dan menjadi sorotan publik.

Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa Bea Cukai, Nirwala Dwi Heryanto menjelaskan, Bea Cukai bertugas menjalankan aturan yang dititipkan Kementerian/Lembaga lainnya. Misalnya soal aturan barang bawaan dari luar negeri, yang mengharuskan koper penumpang diperiksa.

"Kemarin, kenapa kok barang penumpang dibukain kopernya. Itu Permendag 36, itu mengatur bahwa orang yang pulang dari luar negeri bawa barang, contohnya sepatu, itu hanya boleh dibawa sepatu baru itu sebanyak 2 pasang," katanya dalam temu media di Kantor Pusat Ditjen Bea Cukai, Jumat (20/9/2024).

Ia mencontohkan seseorang yang baru pulang dari Eropa lantas terdeteksi membawa barang tertentu yang sudah diatur regulasi. Dalam hal ini, Bea Cukai perlu memeriksa isi koper demi memastikan jumlah barang yang di bawa tidak melanggar aturan.

"Nah bayangkan misalkan pulang dari Eropa, terus di tasnya, di koper, ada 5 pasang sepatu di X ray, gimana caranya Bea Cukai tau kalo yang baru cuman 2 pasang? Mau nggak mau kan dibuka, untuk memastikan dari 5 pasang tadi yang baru cuman 2 pasang," tuturnya.

Nirwala lantas menjelaskan aturan larangan terbatas (lartas) untuk sejumlah barang. Menurutnya ada sejumlah barang yang baru bisa diimpor jika sudah memperoleh izin dari Kementerian teknis

"Saya mau tanya, morfin boleh diimpor nggak? Morfin, bom, senjata, boleh diimpor? Boleh. Kalau rumah sakit butuh morfin gimana? Boleh, tapi harus ada izin dari kementerian teknis, Kementerian Kesehatan. Bom, boleh (diimpor). Lah nanti dari pertambangan, (izinnya) dari Kepolisian. Senjata, boleh, asal ada izin dari Kepolisian. Itulah kenapa disebut lartas, larangan pembatasan," tutupnya.

Zona Anak Muda by One Pride MMA, Siloam Hospitals Yogyakarta, dan Yayasan Kanker Indonesia (YKI) DIY bekerja sama untuk menggelar skrining atau pemeriksaan kanker payudara gratis pada 11-12 Oktober mendatang.

Zona Anak Muda sendiri sudah dua tahun ini bekerja sama dengan One Pride untuk menggelar event yang berisi kegiatan anak muda seperti kompetisi e-sport, MMA competition, DJ competition, pameran otomotif, dan sebagainya. Tujuannya untuk memberi ruang anak-anak muda di Jogja.

Sekretaris Zona Anak Muda, Helmy Nawan, mengatakan bahwa kegiatan skrining kanker payudara ini pertama kali diinisiasi oleh Siloam Hospitals Yogyakarta, yang kemudian mereka sambut baik ajakan kerja sama tersebut.

Terlebih, biaya normal pemeriksaan kanker payudara menurutnya tidaklah murah. Hal inilah yang membuat banyak orang terlambat mengetahui bahwa dirinya menderita kanker payudara sehingga penyembuhannya menjadi lebih sulit.

“Kami menyambut baik tawaran Siloam dan berkomitmen untuk menyelenggarakan kegiatan ini, terutama karena biaya skrining kanker payudara cukup tinggi,” kata Helmy saat ditemui di kantor YKI DIY, Selasa (10/9).

CEO Siloam Hospitals Yogyakarta, Siti Nurtata Rizki, yang juga selaku Ketua Panitia kegiatan tersebut mengatakan bahwa Siloam Group saat ini memang sedang menjalankan program skrining kanker payudara gratis yang bernama “Selangkah”. Program ini menargetkan 10.000 pemeriksaan hingga akhir tahun.

“Untuk baksosnya sendiri, kita bekerja sama dengan Selangkah, yaitu program dari Siloam Group. Kita melakukan skrining gratis hingga 10.000 pemeriksaan,” jelas Siti.

Untuk kegiatan pada 11 dan 12 Oktober mendatang sendiri, mereka menargetkan peserta skrining sebanyak 500 orang. Untuk lokasinya sampai saat ini belum pasti, namun satu tempat yang direncanakan akan jadi lokasi pemeriksaan kanker payudara gratis adalah GOR UNY.

"Pemeriksaan kanker payudara ini biayanya tidak murah, bisa di atas Rp 500.000 per sekali pemeriksaan. Kami berharap kegiatan ini bisa sangat membantu perempuan-perempuan yang membutuhkan," ujarnya.

Sementara itu, Ketua 1 YKI Cabang Koordinator DIY, Sunarsih, menyambut positif inisiatif ini dan berkomitmen membantu dalam sosialisasi dan rekrutmen peserta.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini karena kanker payudara dapat diobati jika ditemukan pada tahap awal. Melalui edukasi dan pemeriksaan gratis ini, kami harap semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya deteksi dini," ujarnya.

Pendaftaran peserta skrining dapat dilakukan melalui YKI DIY atau hotline yang disediakan panitia. Program ini terbuka untuk perempuan berusia 35 tahun ke atas yang belum pernah terdiagnosis kanker.

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tarakan telah menyiapkan seluruh jajaran dokter terbaik untuk pemeriksaan kesehatan Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno.

“Kami menyiapkan seluruh jajaran dokter spesialis dan sub spesialis terbaik yang kami miliki untuk dapat melaksanakan tugas yang besar ini,“ ujar Wakil Direktur Pelayanan RSUD Tarakan, dr Weningtyas Purnomorini, di lantai 9 gedung RSUD Tarakan, Jumat (30/8).

Rencananya pemeriksaan dilakukan sejak pagi pada pukul 07.45 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Metode yang digunakan dari analisis, wawancara, dan laboratorium.

"Jadi dimulai dengan pemeriksaan psikiatri dan psikotes oleh psikolog, kemudian nanti setelah salat jumat ini untuk pasangan yang pertama," tuturnya

"Setelah salat Jumat nanti akan dilanjutkan dengan pemeriksaan dokter-dokter fisik yang lainnya," imbuh dia.

Total ada 20 dokter dan 20 tim pendukung yang akan menjalani proses ini. Termasuk perawat, analis laboratorium, radiografer.

"Misalnya dokter penyakit dalam, kemudian neurologi, kemudian THT, mata, ada dokter paru juga, dokter stereometri, kemudian dokter bedah urologi, bedah protologi, bedah orthopedi, bedah umum juga. Seperti itu nanti. Kemudian ada dokter jantung juga, melakukan treadmill, ada ekokardiografi, ada dokter gigi juga," tutur dia.

"Dan nanti akan ditutup dengan pemeriksaan MRI di radiologi. Seperti itu. Jadi tahapannya memang panjang ya, karena ada beberapa pemeriksaan yang cukup memakan waktu yang cukup lama," tutupnya

Otoritas penerbangan Amerika Serikat, Federal Aviation Administration (FAA), memerintahkan kepada semua maskapai di negara itu yang memiliki pesawat keluaran Boeing dengan seri 787 Dreamliners untuk melakukan pengecekan menyeluruh.

Perintah pengecekan ini dikeluarkan FAA guna memastikan keamanan penumpang saat menggunakan pesawat jenis ini. Sebab dalam beberapa bulan ke belakang lembaga itu menerima banyaknya laporan insiden yang melibatkan sejumlah pesawat Boeing 787 Dreamliners.

Melansir dari laporan Reuters, Selasa (20/8/2024), salah satu laporan yang cukup menjadi sorotan adalah kasus pesawat LATAM dengan nomor penerbangan 800 yang sempat hilang kendali pada Maret kemarin.

Dalam kasus itu, kursi pilot dan kopilot tiba-tiba bergerak maju dengan sendirinya saat penerbangan berlangsung. Kejadian itu menyebabkan pesawat hilang kendali hingga menukik tajam dan melukai 50 orang.

Di luar itu FAA juga mengaku sudah menerima total lima laporan lain mengenai masalah serupa, yakni kursi pilot dan co-pilot yang bergerak sendiri, pada pesawat Boeing 787. Dari sejumlah laporan tersebut, dua di antaranya masih dalam penyelidikan.

"Perintah pemeriksaan kelaikan udara dari FAA ini berdampak pada 158 pesawat yang terdaftar di Amerika Serikat dan 737 pesawat di seluruh dunia," tulis Reuters dalam laporannya.

"Maskapai penerbangan diwajibkan untuk memeriksa kursi pilot dan co-pilot pada pesawat 787-7, 787-9, dan 787-10 untuk mengetahui apakah alat pengatur posisi kursi mengalami kerusakan atau tidak dalam kurun waktu 30 hari," sambung laporan itu.

Selanjutnya FAA juga memerintahkan semua maskapai untuk melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan jika ditemukan masalah. Sebab perubahan posisi duduk pilot yang mendadak dapat mengganggu pilot hingga bisa menyebabkan pesawat turun dengan cepat dan cedera serius pada penumpang dan awak seperti yang terjadi pada maskapai LATAM.

Atas perintah pemeriksaan yang diberikan oleh FAA tersebut, Boeing dan LATAM Airlines belum menanggapi permintaan komentar Reuters.