Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memutus menolak gugatan PDI-Perjuangan atas penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA -- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) memutus menolak gugatan PDI-Perjuangan atas penetapan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA--Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta menolak gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih pada Pilpres 2024.

Putusan tersebut tertuang di dalam e-court PTUN DKI Jakarta nomor putusan 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

"Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima," tulis pernyataan putusan dalam SIPP yang diunggah pada Kamis (24/10/2024).

Jubir PTUN DKI Jakarta, Irvan Mawardi mengatakan alasan majelis hakim menolak permohonan itu, lantaran permohonan yang diajukan PDI-Perjuangan tidak termasuk ke dalam tindakan atau perbuatan melawan hukum.

"Sehingga sengketa ini tak dapat dimaknai sebagai tindakan atau perbuatan melawan hukum sebagaimana dalam pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2019 dan juga tak termasuk sengketa hasil, bukan sengketa hasil Pemilu sebagaimana ketentuan UU nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU nomor 5 tahun 1986,” tuturnya di Jakarta, Kamis (24/10).

Berdasarkan catatan Bisnis, pihak PDI-Perjuangan melalui ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri telah mengajukan gugatan terhadap KPU pada, 2 April 2024 lalu. Gugatan tersebut, terdaftar dalam nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

Dalam gugatannya, PDIP meminta kepada PTUN memerintahkan kepada KPU untuk menunda pelaksanaan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Selain itu, PDIP juga meminta agar PTUN memerintahkan kepada KPU untuk tidak menerbitkan dan melakukan tindakan administratif apa pun sebagai bagian dari pelaksanaan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2024 sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Ditambah lagi, PDIP juga meminta PTUN untuk memerintahkan KPU, membatalkan dan mencabut kembali Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024 tersebut.

Serta, memerintahkan KPU untuk mencabut dan mencoret Prabowo-Gibran, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana tercantum pada Keputusan KPU RI Nomor 360 Tahun 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Usaha Negara alias PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Penundaan persiangan itu dilakukan sampai pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu artinya, rumor bahwa Gibran batal dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang terpatahkan.

Adapun PTUN beralasan bahwa sidang ditunda karena hakim yang memimpin sidang sakit. "Ketua majelisnya sedang sakit," ujar Humas PTUN Jakarta saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (10/10/2024).

Pihak PTUN juga mengungkapkan bahwa agenda sidang pembacaan putusan perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dijadwalkan kembali pada dua pekan ke depan yakni 24 Oktober.

"[Dijadwalkan kembali] Tanggal 24 Oktober," demikian keterangan Humas PTUN Jakarta.

Sebelumnya, perkara yang diajukan oleh PDIP itu didaftarkan ke PTUN dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 2 April 2024. KPU menjadi pihak tergugat karena di antaranya menetapakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Pada petitum yang diajukan, PDIP sebagai penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

PDIP meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal terhadap Keputusan KPU No.360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Kemudian, Majelis Hakim diminta untuk memerintahkan KPU mencabut kembali Keputusan KPU tersebut.

Selain itu, KPU diminta untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Prabowo–Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Bisnis.com, JAKARTA — Pengadilan Usaha Negara alias PTUN Jakarta menunda sidang putusan gugatan pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden yang diajukan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri.

Penundaan persiangan itu dilakukan sampai pasca pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden dan wakil presiden. Itu artinya, rumor bahwa Gibran batal dilantik pada tanggal 20 Oktober mendatang terpatahkan.

Adapun PTUN beralasan bahwa sidang ditunda karena hakim yang memimpin sidang sakit. "Ketua majelisnya sedang sakit," ujar Humas PTUN Jakarta saat dihubungi Bisnis melalui pesan singkat, Kamis (10/10/2024).

Pihak PTUN juga mengungkapkan bahwa agenda sidang pembacaan putusan perkara No.133/G/TF/2024/PTUN.JKT itu dijadwalkan kembali pada dua pekan ke depan yakni 24 Oktober.

"[Dijadwalkan kembali] Tanggal 24 Oktober," demikian keterangan Humas PTUN Jakarta.

Sebelumnya, perkara yang diajukan oleh PDIP itu didaftarkan ke PTUN dengan nomor 133/G/TF/2024/PTUN.JKT pada 2 April 2024. KPU menjadi pihak tergugat karena di antaranya menetapakan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Pada petitum yang diajukan, PDIP sebagai penggugat meminta Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.

PDIP meminta agar Majelis Hakim menyatakan batal terhadap Keputusan KPU No.360/2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024.

Kemudian, Majelis Hakim diminta untuk memerintahkan KPU mencabut kembali Keputusan KPU tersebut.

Selain itu, KPU diminta untuk melakukan tindakan mencabut dan mencoret pasangan Prabowo–Gibran sebagai Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih 2024.

Bisnis.com, JAKARTA – Majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Jakarta akan membacakan putusan gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terhadap pencalonan Gibran Rakabuming Raka pada tanggal 10 Oktober 2024. Publik menunggu apakah gugatan PDIP diterima atau dimentahkan oleh PTUN Jakarta.

Dalam catatan Bisnis, PDIP menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Selasa (8/10/2024).

Sementara itu, Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menekankan hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Dia menilai apabila gugatan yang diajukan oleh PDIP terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah untuk dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.

“Ya, tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Dia melanjutkan bahwa problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran Rakabuming melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih oleh PTUN.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding. Bahkan, dia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah.

"Jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi," tuturnya.

Fery menilai proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada Pilpres 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Namun, dia melanjutkan apabila Gibran tidak melakukan banding, maka Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR untuk menggantikan Gibran menjadi Wapres. “Kalau banding tidak terjadi dan wapres tidak dilantik, maka Presiden yang terpilih yang baru akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” pungkas Fery.

Mahfud Pesimistis

Adapun Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD pesimistis PTUN Jakarta akan mengabulkan gugatan PDI Perjuangan (PDIP) terkait pencalonan Gibran Rakabuming Raka.

Mahfud tidak yakin karena kondisi hukum di pengadilan Indonesia yang kerap "masuk angin". "Agak pesimis sih saya bahwa kita percaya pada hukum di pengadilan sekarang ini pesimis. Mau melakukan seperti itu. Kecuali MK lah yang terakhir berani lagi gitu. Tapi kita berharap bahwa itu PTUN akan membatalkan gitu, saya pesimis. Hampir tidak mungkin," ujarnya di YouTube Abraham Samad Speak, Minggu (6/10/2024).

Mahfud juga menyampaikan dua skenario soal putusan PTUN ini. Pertama, jika putusan PDIP dikabulkan maka bakal memicu kemarahan dari pendukung Gibran Rakabuming Raka. Kedua, kata Mahfud, jika memang tidak ingin ada keributan atas putusan ini yakni dengan cara membiarkan Prabowo dilantik menjadi Presiden. Setelahnya, Prabowo diberi kewenangan untuk memilih dua orang yang mendampinginya.

"Lalu sudah itu Pak Prabowo diberi kewenangan, sesuai kewenangan konstitusi memilih dua orang. Siapapun yang mau dia pilih. Dari kekuatan politik misalnya, ya ada siapa Mbak Puan, ada AHY, ada Muhaimin, dari siapalah," tambahnya.

Menurut Mahfud, skenario itu bisa membuat Gibran batal menjadi Wapres RI selanjutnya. Hanya saja, Mahfud juga mengaku pesimis karena sejatinya PTUN tidak bisa memutuskan sejumlah hal mulai dari hasil pemilu hingga terkait kebijakan TNI.

"Iya, kalau PTUN memutuskan itu kan, iya bisa. Meskipun sebenarnya PTUN itu pada dasarnya tidak boleh memutus beberapa hal. Makanya saya katakan pesimis. Satu tentang hasil pemilu itu tidak bisa. Putusan pengadilan, tidak bisa. Tentang kebijakan TNI Indonesia. Keputusan TNI [tidak bisa]," imbuh Mahfud.

Oleh sebab itu, dia menilai bahwa dinamika persoalan hukum putra sulung Presiden Joko Widodo ini justru akan berpotensi mencuat usai dilantik menjadi Wapres RI. "Saya justru melihatnya yang lebih besar, sesudah itu, sesudah pelantikan dan sebagainya. Mungkin ada masalah-masalah hukum yang timbul," pungkasnya.

Tetap Dilantik 20 Oktober

Sementara itu, terlepas dari isu gugatan PTUN dan polemik akun fufufafa, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad memastikan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden akan berlangsung pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Dalam pelantikan tersebut, nantinya Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka akan mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

“Ya kalau menurut aturan yang ada bahwa pelantikan itu ya 20 Oktober, sehingga mau dia jatuhnya hari Minggu akan tetap dilaksanakan,” tuturnya saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (30/9/2024).

Di sisi lain, Ketua MPR Ahmad Muzani mendorong kerja sama antara seluruh anggota MPR, para pimpinan partai politik, dan seluruh fraksi DPR agar pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden nanti sukses.

Menurutnya, agenda pelantikan ini adalah suatu bukti bahwa Indonesia telah melangkah maju dalam melaksanakan demokrasi yang baik.

“Kita bangga bahwa demokrasi yang kita laksanakan di Indonesia adalah demokrasi pancasila, yakni demokrasi yang ber-ruh kebangsaan yang memuliakan, merawat keberagaman, dan membangun persatuan dalam keberagaman dan perbedaan, serta mewujudkan impian kebersamaan dalam rumah besar Indonesia, rumah besar Pancasila,” ucapnya.

Bisnis.com, JAKARTA -Direktur Eksekutif Voxpol Center Research & Consulting Pangi Syarwi Chaniago nasib Gibran Rakabuming Raka bakal ditentukan Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Gibran bisa batal dilantik sebagai Wakil Presiden RI 2024-2029 jika hakim PTUN mengabulkan gugatan yang telah dilayangkan PDI-Perjuangan kepada KPU mengenai penetapan putra Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Menurutnya, jika gugatan PDI-Perjuangan dikabulkan oleh PTUN, maka penetapan Gibran Rakabuming sebagai cawapres dianggap sebagai cacat hukum.

"Kalau ini [Gugatan PDIP ke KPU] dikabulkan [majelis Hakim PTUN] maka Gibran bisa tidak dilantik jadi Wapres," tuturnya kepada Bisnis di Jakarta, Senin (7/10).

Pria yang akrab disapa Pangi tersebut juga berharap Majelis Hakim PTUN bersikap profesional dan transparan serta tidak takut intervensi dari pihak mana pun, mengingat perkara yang ditangani tidak mudah.

"Ya seharusnya Majelis Hakim PTUN ini kan profesional dan transparan ya, sehingga bisa mengambil keputusan yang tepat," kata Pangi.

Sementara itu, berdasarkan jadwal yang ditetapkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta, gugatan PDIP terhadap KPU teregister dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT, keputusan tersebut akan dibacakan pada Kamis (10/10/2024) mendatang.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming menjadi Wakil Presiden.

Seperti diketahui, PDIP Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerima gugatan PDIP soal pencalonan Gibran sebagai cawapres yang akan disampaikan pada Kamis (10/10/2024). Menurutnya, hal ini dapat terealisasi apabila Gibran Rakabuming tidak melakukan banding terkait keputusan PTUN.

“Kalau banding tidak terjadi dan wapres [Gibran] tidak dilantik. Presiden yang terpilih [Prabowo] akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Fery menekankan bahwa hasil dari PTUN pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Apabila gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, lanjutnya, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah.

“Ya tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa problematika pun bisa memiliki implikasi yang beragam, salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding.

Bahkan, dia menilai akan perdebatan panjang, karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah, sehingga jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi.

Menurunya, proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Sekadar informasi, PTUN bakal memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan mengikat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut bahwa apapun hasil putusan PTUN nanti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan MK.

Menurut Otto, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap sah jika ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada lagi putusan gugatan pengadilan yang bisa membatalkan putusan MK," tutur Otto, Rabu (24/5/2024).

Selain itu, Otto juga menilai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dianggap masih lemah.

"Jadi yang jelas kalau saya lihat, gugatan yang dilayangkan mereka (PDI-Perjuangan) ke PTUN itu sangat lemah sekali ya," kata Otto.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming menjadi Wakil Presiden.

Seperti diketahui, PDIP Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerima gugatan PDIP soal pencalonan Gibran sebagai cawapres yang akan disampaikan pada Kamis (10/10/2024). Menurutnya, hal ini dapat terealisasi apabila Gibran Rakabuming tidak melakukan banding terkait keputusan PTUN.

“Kalau banding tidak terjadi dan wapres [Gibran] tidak dilantik. Presiden yang terpilih [Prabowo] akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Fery menekankan bahwa hasil dari PTUN pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Apabila gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, lanjutnya, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah.

“Ya tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa problematika pun bisa memiliki implikasi yang beragam, salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding.

Bahkan, dia menilai akan perdebatan panjang, karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah, sehingga jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi.

Menurunya, proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Sekadar informasi, PTUN bakal memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan mengikat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut bahwa apapun hasil putusan PTUN nanti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan MK.

Menurut Otto, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap sah jika ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada lagi putusan gugatan pengadilan yang bisa membatalkan putusan MK," tutur Otto, Rabu (24/5/2024).

Selain itu, Otto juga menilai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dianggap masih lemah.

"Jadi yang jelas kalau saya lihat, gugatan yang dilayangkan mereka (PDI-Perjuangan) ke PTUN itu sangat lemah sekali ya," kata Otto.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR RI untuk menggantikan Gibran Rakabuming menjadi Wakil Presiden.

Seperti diketahui, PDIP Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) menerima gugatan PDIP soal pencalonan Gibran sebagai cawapres yang akan disampaikan pada Kamis (10/10/2024). Menurutnya, hal ini dapat terealisasi apabila Gibran Rakabuming tidak melakukan banding terkait keputusan PTUN.

“Kalau banding tidak terjadi dan wapres [Gibran] tidak dilantik. Presiden yang terpilih [Prabowo] akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Fery menekankan bahwa hasil dari PTUN pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Apabila gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, lanjutnya, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah.

“Ya tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” imbuhnya.

Dia melanjutkan bahwa problematika pun bisa memiliki implikasi yang beragam, salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding.

Bahkan, dia menilai akan perdebatan panjang, karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah, sehingga jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi.

Menurunya, proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada pemilihan presiden (pilpres) 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Sekadar informasi, PTUN bakal memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan mengikat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut bahwa apapun hasil putusan PTUN nanti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan MK.

Menurut Otto, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap sah jika ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada lagi putusan gugatan pengadilan yang bisa membatalkan putusan MK," tutur Otto, Rabu (24/5/2024).

Selain itu, Otto juga menilai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dianggap masih lemah.

"Jadi yang jelas kalau saya lihat, gugatan yang dilayangkan mereka (PDI-Perjuangan) ke PTUN itu sangat lemah sekali ya," kata Otto.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menekankan hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Dia menilai apabila gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah untuk dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.

“Ya, tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Dia melanjutkan bahwa problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran Rakabuming melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih oleh PTUN.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding.

Bahkan, dia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah.

"jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi," tuturnya.

Fery menilai proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada Pilpres 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Namun, dia melanjutkan apabila Gibran tidak melakukan banding, maka Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR untuk menggantikan Gibran menjadi Wapres.

“Kalau banding tidak terjadi dan wapres tidak dilantik, maka Presiden yang terpilih yang baru akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” pungkas Fery.

Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bakal memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan mengikat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut bahwa apapun hasil putusan PTUN nanti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan MK.

Menurut Otto, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap sah jika ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada lagi putusan gugatan pengadilan yang bisa membatalkan putusan MK," tutur Otto, Rabu (24/5/2024).

Selain itu, Otto juga menilai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dianggap masih lemah.

"Jadi yang jelas kalau saya lihat, gugatan yang dilayangkan mereka (PDI-Perjuangan) ke PTUN itu sangat lemah sekali ya," kata Otto.

Bisnis.com, JAKARTA – Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari menekankan hasil dari Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) pada Kamis (10/10/2024) bakal menentukkan nasib Gibran Rakabuming Raka untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) terpilih periode 2024—2029.

Dia menilai apabila gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024 diterima, maka putra sulung dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) itu menjadi tidak sah untuk dilantik sebagai Wapres pada 20 Oktober 2024.

“Ya, tentu saja proses pencalonan wakil presiden menjadi tidak sah dan karena cacat administrasi dan dinyatakan tidak sah. Tentu implikasi Gibran tidak bisa dilantik karena punya masalah dengan syarat menjadi Wapres,” ujarnya kepada Bisnis, Kamis (3/9/2024).

Dia melanjutkan bahwa problematika bisa memiliki implikasi yang beragam. Salah satunya kasus akan makin panjang apabila pihak Gibran Rakabuming melakukan banding saat dinyatakan tidak sah menjadi wapres terpilih oleh PTUN.

Upaya banding, kata Fery, akan menimbulkan pertanyaan kepada publik terkait jalannya sistem tata negara soal keabsahan proses pelantikan lantaran dipicu proses hukum PTUN dilanjutkan dalam proses banding.

Bahkan, dia menilai akan ada perdebatan panjang karena status Gibran yang belum tuntas tetapi sudah ada putusan di tingkat pertama yang menyatakan tidak sah.

"jika upaya banding kemudian hari juga menyatakan setuju dengan pengadilan tingkat pertama, maka akan menimbulkan perkara lanjutan dengan kasasi," tuturnya.

Fery menilai proses ini memperlihatkan ada sengkarut luar biasa dalam proses pencalonan dari Gibran pada Pilpres 2024 sehingga pengadilan bakal menyatakan ada masalah dalam proses kontestasi politik akbar itu.

Namun, dia melanjutkan apabila Gibran tidak melakukan banding, maka Prabowo Subianto selaku presiden terpilih peiode 2024—2029 memiliki kewenangan untuk mengajukan dua nama ke MPR untuk menggantikan Gibran menjadi Wapres.

“Kalau banding tidak terjadi dan wapres tidak dilantik, maka Presiden yang terpilih yang baru akan mengajukan dua nama ke MPR untuk dipilih salah satunya menjadi Wapres,” pungkas Fery.

Gugatan PDIP soal Pencalonan Gibran

Seperti diketahui, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bakal memutuskan gugatan yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) terkait lolosnya Gibran Rakabuming sebagai calon wakil Presiden RI pada Pilpres 2024.

Seperti diketahui, PDIP yang diwakili oleh Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menggugat Komisi Pemilihan Umum (KPU) lantaran meloloskan Gibran Rakabuming sebagai cawapres mendampingi Prabowo Subianto. Gugatan tersebut dilayangkan PDIP ke KPU pada 2 April 2024 dengan nomor perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.

KPU menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal batas usia pendaftaran capres/cawapres 2024 sehingga putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut bisa ikut kontestasi Pilpres 2024.

Namun, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memvonis adanya pelanggaran etik yang dilakukan oleh eks Ketua MK Anwar Usman dalam putusan tersebut.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), gugatan tersebut akan diputuskan PTUN pada Kamis, (10/10/2024) atau sebelum pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 yang dijadwalkan pada Minggu (20/10/2024).

"Pembacaan putusan dilakukan secara elektronik melalui e-court," tulis keterangan di SIPP PTUN Jakarta seperti dikutip Kamis (3/10/2024).

Sebelumnya, Tim Hukum Prabowo-Gibran menegaskan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan sengketa Pemilu 2024 bersifat final dan mengikat.

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan menyebut bahwa apapun hasil putusan PTUN nanti terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh KPU tidak akan mengubah putusan MK.

Menurut Otto, pasangan Prabowo dan Gibran Rakabuming Raka tetap sah jika ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024.

"Jadi saya tegaskan di sini, tidak ada lagi putusan gugatan pengadilan yang bisa membatalkan putusan MK," tutur Otto, Rabu (24/5/2024).

Selain itu, Otto juga menilai bahwa gugatan yang dilayangkan oleh PDI-Perjuangan ke PTUN terkait dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh KPU dianggap masih lemah.

"Jadi yang jelas kalau saya lihat, gugatan yang dilayangkan mereka (PDI-Perjuangan) ke PTUN itu sangat lemah sekali ya," kata Otto.