Jakarta: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti mengaku telah memetakan berbagai persoalan pendidikan. Dia menyebtu persoalan ini dapat dipecahkan dengan cara perubahan regulasi.

"Beberapa kendala menyangkut kebijakan memang mununtut perubahan regulasi," kata Mu'ti dalam Rapat Kerja perdana dengan Komisi X DPR RI, Rabu, 6 November 2024.

Ia mencontohkan kebijakan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Mu'ti mengatakan ada beberapa regulasi yang mesti disinkronkan.
"PPPK memang itu ada beberapa regulasi yang harus kita sinkronkan terkait dengan undang-undang ASN kemudian undang-undang otonomi daerah dan beberapa undang-undang lain," jelas dia.

Mu'ti menyebut tidak sinkronnya aturan membuat pemerintah kesulitan menempatkan guru di tempat-tempat yang sangat diperlukan. Sejatinya, kata dia, Indonesia sama sekali tidak kekurangan guru.

"Rasio guru murid kita sebenarnya sekarang sudah ideal. Problem kita adalah distribusi guru dan itu menjadi salah satu kesulitan tersendiri," ungkap dia.

Dia menyebut masih ada diskusi di internal mengenai rujukan undang-undang yang akan digunakan untuk mengatasi persoalan itu. Terutama, terkait perekrutan hingga tata kelola guru.

"Kami masih ada perdebatan mengenai rujukan undang-undangnya antara mengikuti undang-undang ASN atau undang-undang guru dosen atau undang-undang sistem pendidikan nasional," beber dia.

Baca juga: MK: Guru Honorer Harus Diprioritaskan Jadi PPPK

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

KENDARI, investor.id – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra) membantah adanya permintaan “uang damai” kepada guru honorer bernama Supriyani. Sebelumnya, viral di media sosial soal dugaan permintaan uang Rp 50 juta menimpa oknum guru honorer di SDN 4 Baito, Kabupaten Konawe Selatan (Konsel).

Kepala Bidang (Kabid) Humas Polda Sultra Kombes Pol Iis Kristian mengatakan permintaan uang yang beredar di berbagai media dengan besaran Rp 50 juta untuk mendamaikan kasus tersebut tidak benar atau hoaks.

"Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Kapolres Konawe Selatan dalam rilisnya," ucap Iis Kristian seperti dikutip Antara, Rabu (23/10/2024).

Menurut Iis Kristian, pihak penyidik dalam penanganan kasus yang melibatkan guru honorer Supriyani dan siswa SD berinisial MC tersebut menetapkan untuk tidak melakukan penahanan terhadap tersangka guru honorer tersebut.

"Ini adalah sebagai rasa empati Polri khususnya penyidik yang menangani perkara ini," imbuhnya.

Ia menambahkan, Polda Sultra bersama dengan Polres Konawe Selatan telah melakukan langkah-langkah sesuai prosedural serta sesuai dengan peristiwa dan fakta hukum yang ada.

"Sesuai dengan undang-undang khusus kaum rentan. Dalam hal ini anak sebagai korban termasuk juga perlindungan hak-hak terhadap terlapor, yaitu memberikan ruang restorasi ruang keadilan serta tidak melakukan penahanan selama proses penyidikan dengan mempertimbangkan bahwa terlapor adalah sebagai tenaga pengajar," paparnya.

Iis Kristian lanjut menerangkan, pihaknya terus membuka diri terkait dengan informasi penanganan kasus tersebut sebagai wujud transparansi dan komitmen Polri dalam memberikan rasa keadilan.

Sebelumnya, seorang guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, bernama Supriyani dilaporkan oleh salah satu orang tua murid kelas 1 atas dugaan penganiayaan ke Polsek Baito pada 25 April 2024.

Pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan juga menempuh upaya mediasi bersama dengan pemerintah setempat. Namun, jalan damai tidak ditemukan sehingga pihak kepolisian meningkatkan status ke penyidikan, serta melimpahkan kasus tersebut kepada pihak kejaksaan atau P21.

Editor: Grace El Dora (graceldora@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, investor.id – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) menyambut baik terkabulnya permohonan penangguhan penahanan terhadap Supriyani, guru sekolah dasar (SD) Konawe Selatan, yang dilaporkan orang tua murid atas dasar penganiayaan.

“Atas respons cepat pihak kepolisian dalam kasus tersebut, maka PGRI mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas terkabulkannya permohonan PGRI untuk penangguhan penahanan guru honorer Supriyani S.Pd,” jelas Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangannya, pada Selasa (22/10/2024).

Unifah Rosyidi juga meminta kepada pihak kepolisian agar Supriyani bisa dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Menurut dia, yang bersangkutan sebagai guru saat menjalankan profesinya tidak memiliki niatan untuk menganiaya maupun menyakiti anak didiknya. Terlebih, Supriyani sedang mengikuti proses seleksi PPPK untuk masa depannya.

“Mengingat yang bersangkutan sedang menjalani tes PPPK dan pendidikan profesi guru, maka PGRI memohon agar guru Supriyani bisa mengikuti proses tersebut tanpa ada catatan dari pihak kepolisian,” jelas Unifah Rosyidi.

Namun, ia mengatakan, apabila di kemudian hari terdapat tindakan guru yang dianggap melanggar hukum, maka PGRI meminta aparat kepolisian terkait bisa melakukan upaya penyelesaian secara restorative justice.

Di samping itu, aparat kepolisian juga bisa berkoordinasi dengan PGRI setempat dalam penegakan kode etik guru sesuai MOU Polri dengan PGRI tentang Perlindungan Hukum bagi Profesi Guru. PGIR yakin kepolisian bisa bekerja secara profesional tanpa memandang adanya tindakan dari oknum aparat.

“Kami percaya akan penegakan hukum secara profesional yang dilakukan kepolisian, karena itu apabila ada oknum aparat yang melakukan upaya di luar kepatuhan, kami mohon agar yang bersangkutan bisa ditindak sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Unifah Rosyidi.

Unifah menuturkan, sejak kasus ini terungkap ke publik, PGRI melalui lembaga konsultasi dan bantuan hukum (LKBH) PB PGRI, Pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Pengurus PGRI Kabupaten Konawe Selatan turun ke lapangan dan mengunjungi yang bersangkutan di Lapas. PGRI melakukan penelusuran kasus tersebut serta berkoordinasi dengan aparat hukum terkait untuk menangguhkan penahanan terhadap Supriyani.

Sebelumnya, kasus ini menjadi viral setelah Supriyani ditahan di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Beredar pesan viral di grup WhatsApp dengan tagar #SaveIbuSupriyani, yang berisi permintaan untuk membebaskan Supriyani dari tuduhan kekerasan terhadap murid.

“Guru SDN Baito, Konawe Selatan, ditahan Polisi karena menegur siswa yang nakal. Mohon doa dan bantuannya untuk Ibu Supriyani, S.Pd, seorang guru honor yang sedang dalam masa pemberkasan P3K setelah mengabdi bertahun-tahun. Padahal, gurunya hanya menegur, tidak memukul. Namun, orang tuanya tidak terima,” bunyi pesan tersebut.

Atas kejadian itu, para guru di Baito mengancam akan mogok mengajar jika Supriyani tidak dibebaskan. Mereka berpendapat bahwa Supriyani tidak melakukan penganiayaan, melainkan hanya menegur muridnya.

Editor: Prisma Ardianto (ardiantoprisma@gmail.com)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

Jakarta: Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim menyebut ada sejumlah hal yang mesti diselesaikan menteri bidang pendidikan di pemerintahan era Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Salah satunya persoalan tata kelola guru.

"Tata kelola guru ASN, PPPK, dan guru honorer, ini perlu dibenahi dengan merekrut kembali guru-guru PNS," kata Satriwan kepada Medcom.id, Kamis, 17 Oktober 2024.

Satriwan menyebut selama lima tahun terakhir pemerintah tidak melakukan perekrutan guru PNS, hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). "Keadaan guru honorer sekarang masih menyisakan masalah karena lebih dari satu juta guru honorer itu diimpit juga dengan persoalan kesejahteraan yang minim," tutur dia.
Dia mencatat di era Mendikbudristek Nadiem Makarim ada 1,6 juta guru belum disertifikasi. Satriwan berharap menteri bidang pendidikan yang baru mempermudah proses sertifikasi guru.

"Apalagi guru itu ada upahnya tidak manusiawi, ada yang bahkan tidak sampai 350 ribu begitu," kata dia.

Baca juga: Mendikdasmen Diharapkan Tak Lagi Beri Beban Administrasi ke Guru

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Mahkamah Konstitusi (MK) menilai guru honorer harus diprioritaskan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Hal itu mengemuka dalam pembacaan pertimbangan Putusan MK Nomor 119/PUU-XXII/2024 terkait gugatan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

"Mahkamah menilai perspektif yang harus dibangun adalah memprioritaskan guru honorer untuk menjadi PPPK," ujar Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh dikutip dari laman Antara, Rabu, 16 Oktober 20224.

Namun, guru honorer untuk menjadi PPPK harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ia memerintahkan norma yang pada intinya meniadakan tenaga kerja honorer per Januari 2025 melalui penataan ulang tenaga non-ASN ditunda keberlakuannya hingga seluruh tenaga kerja honorer yang sudah bekerja sebelum undang-undang itu diundangkan diangkat menjadi ASN, baik PPPK maupun PNS.
MK dapat memahami dampak dari Pasal 66 UU ASN, seperti guru honorer kehilangan pekerjaan dan kesempatan mengembangkan karier sebagai guru. MK berharap penataan guru honorer menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan sehingga proses rekrutmen berjalan adil, transparan, partisipatif, dan akuntabel.

"Terlebih, jika dikaitkan dengan kasus konkret yang dialami oleh pemohon, kebijakan cleansing guru honorer, tentu akan menyebabkan kekurangan guru di satuan sekolah sehingga mengganggu proses belajar mengajar yang pada akhirnya murid/siswa di sekolah menjadi korban dari kebijakan tersebut," kata Daniel.

MK menegaskan lembaga/unit kerja tempat guru honorer bernaung harus proaktif agar guru honorer terdaftar dalam database, seperti BKN, Dapodik, dan NUPTK; serta harus mengusulkan kebutuhan, formasi, dan kualifikasi.

"Sehingga, terbuka kesempatan bagi guru honorer tersebut untuk meningkatkan statusnya menjadi ASN atau PPPK," ucap Daniel.

Pasalnya, dalam Keputusan Menteri PAN-RB Nomor 348 Tahun 2024 terkait rekrutmen PPPK guru di instansi daerah, ada sejumlah syarat yang mesti dipenuhi. Pertama, guru mesti terdaftar dalam pangkalan data (database) tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah.

Kedua, guru non-ASN di sekolah negeri mesti terdaftar di Data Pokok Pendidik (Dapodik) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar. Ketiga, wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat (D-4) dan/atau sertifikat pendidik.

Daniel menuturkan sekali pun guru honorer tersebut telah mengajar bertahun-tahun di satuan sekolah, guru honorer secara administrasi harus terdata terlebih dahulu di masing-masing tingkatan ataupun lintas kelembagaan disesuaikan dengan kewenangan masing-masing.

"Sementara itu, berkenaan dengan pegawai honorer yang tidak masuk ke dalam database tetapi secara faktual telah memenuhi persyaratan waktu mengabdi harus dilindungi haknya dan tetap diproses untuk menjadi PPPK sesuai dengan tenggang," ucap dia.

Meski begitu, MK menolak petitum gugatan yang dilayangkan pemohon. "Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya," ucap Ketua MK Suhartoyo.

Dalam pertimbangan putusannya, majelis hakim menegaskan Mahkamah berpegang pada dua putusan sebelumnya. Putusan MK Nomor 9/PUU-XIII/2015 pada 2016 menyatakan rekrutmen ASN didasarkan pada profesionalisme.

Selain itu, rekrutmen ASN ditujukan untuk pelamar umum dan bukan hanya tenaga kerja honorer. MK menganggap dengan begitu, tenaga kerja honorer tetap berkesempatan ikut rekrutmen ASN selama memenuhi kualifikasi dan asas profesionalitas.

Kemudian, dari pertimbangan putusan MK Nomor 9/PUU-XVIII/2020, Mahkamah juga telah menyarankan pemerintah agar mempertimbangkan setiap kebijakan yang diambil untuk dapat melindungi hak-hak tenaga kerja honorer.

“Pemohon tidak perlu khawatir bahwa hak konstitusionalnya akan terlanggar dengan diberlakukannya UU 20/2023," kata hakim konstitusi Guntur Hamzah membacakan pertimbangan putusan MK.

Faktanya, kata dia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 terkait dengan hak pegawai honorer tetap ada dan tetap mengakomodir hak tenaga honorer. “Dengan demikian, telah jelas berkaitan dengan kerugian konstitusional yang dipersoalkan oleh pemohon, telah terjawab dengan pendirian Mahkamah dimaksud," ujar dia.

Baca juga: Guru, Cek Lagi Persyaratan PPPK 2024 di Sini!

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

Jakarta: Badan Kepegawaian Negara (BKN) membuka seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024 dalam dua periode. Pembukaan dua kali ini untuk menyelesaikan penerimaan guru.

"Ini untuk menuntaskan penataan non-ASN," kata Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN, Aris Windiyanto, dalam siaran YouTube #ASNPelayanPublik dikutip Rabu, 2 Oktober 2024.

Seleksi PPPK 2024 periode pertama dimulai pada 1 hingga 20 Oktober 2024. "Periode Pertama diperuntukkan pelamar prioritas guru, eks tenaga honorer (THK) sesuai data di BKN, serta tenaga non asn yang terdata di BKN," jelas dia.
Sementara itu, periode kedua dimulai 17 November hingga 31 Desember 2024. "Periode kedua untuk pelamar tenaga non ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah termasuk lulusan PPG untuk formasi guru di instansi daerah," tutur Aris.

Calon pelamar seleksi PPPK bisa mendaftar melalui portal https://sscasn.bkn.go.id sebagai situs resmi pendaftaran ASN secara nasional. Silakan mencermati mekanisme seleksi PPPK berdasarkan KepmenPANRB yang sudah diterbitkan.

Pada 2024, pemerintah menetapkan formasi paling besar bagi PPPK sejumlah 1.031.554 dari total 1.280.547 formasi CASN 2024 (data per 22 Agustus 2024). Besarnya formasi PPPK yang dialokasikan sebagai upaya penyelesaian penataan tenaga non-ASN di instansi pemerintah.

Berikut jadwal lengkap PPPK 2024:

Jadwal PPPK 2024

1. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Prioritas (Pelamar Prioritas Guru dan D-IV Bidan Pendidik Tahun 2023), Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II) dan Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (Database) BKN:

1. Pengumuman Seleksi: 30 September-19 Oktober 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 1-20 Oktober 2024
3. Seleksi Administrasi: 1-29 Oktober 2024
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 30 Oktober-1 November 2024
5. Masa Sanggah (*): 2-4 November 2024
6. Jawab Sanggah: 2-6 November 2024
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 5-11 November 2024
8. Penarikan data final: 12-14 November 2024
9. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 15-25 November 2024
10. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 26 November-1 Desember 2024
11. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 2-19 Desember 2024
12. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 7-23 Desember 2024
13. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 24-31 Desember 2024
14. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 10-21 Desember 2024
15. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 13-28 Desember 2024
16. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 24-31 Desember 2024
17. Pengisian DRH NI PPPK: 1-31 Januari 2025
18. Usul Penetapan NI PPPK: 1-28 Februari 2025

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB

2. Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK TA 2024 bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja di Instansi Pemerintah (Termasuk Lulusan PPG untuk Formasi Guru di Instansi Daerah):

1. Pengumuman Seleksi: 1-30 November 2024
2. Pendaftaran Seleksi: 17 November-31 Desember 2024
3. Seleksi Administrasi: 16 Desember 2024-3 Februari 2025
4. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi: 4-18 Februari 2025
5. Masa Sanggah (*): 19-21 Februari 2025
6. Jawab Sanggah: 20-27 Februari 2025
7. Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*): 22-28 Februari 2025
8. Penarikan data final: 1-7 Maret 2025
9. Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi: 8-23 Maret 2025
10. Penjadwalan Seleksi Kompetensi: 24 Maret-8 April 2025
11. Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi Kompetensi: 9-16 April 2025
12. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi: 17 April-16 Mei 2025
13. Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi: 22 April-21 Mei 2025
14. Pengumuman Hasil Kelulusan (**): 22-31 Mei 2025
15. Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 25 April-17 Mei 2025
16. Integrasi Nilai Seleksi Kompetensi dan Nilai Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (***): 30 April-22 Mei 2025
17. Pengumuman Hasil Kelulusan (***): 22-31 Mei 2025
18. Pengisian DRH NI PPPK: 1-30 Juni 2025
19. Usul Penetapan NI PPPK: 1-31 Juli 2025

Keterangan:
(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024
(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan
(***) : Instansi Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan dan Mendapatkan Persetujuan Menteri PAN RB.

Baca juga: Perhatikan, Ini Prioritas dalam Seleksi PPPK Guru 2024

dan followChannel WhatsApp Medcom.id

(REN)

TEMPO.CO, Jakarta - Pendaftaran seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) akan dimulai pada Selasa, 1 Oktober hingga Rabu, 30 Oktober 2024. Hal itu sebagaimana diatur dalam Surat Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor: 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 tentang Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

Sementara pendaftaran rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) telah ditutup pada Selasa, 10 September 2024. Lantas, apa saja yang harus disiapkan dalam seleksi PPPK 2024?

Syarat Daftar Seleksi PPPK 2024

Untuk diketahui, terdapat sebanyak 1.031.554 formasiPPPKuntuk tenaga non-aparatur sipil negara (ASN) yang telah disetujui pada 2024.

Informasi itu disampaikan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas saat Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen ASN bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Rabu, 28 Agustus lalu.

Pada seleksi 2024, terdapat prioritas kelulusan PPPK secara berurutan yang diberlakukan, yaitu:

-Pelamar prioritas: pelamar prioritas guru dan lulusan sarjana terapan (D4) Bidan Pendidik tahun 2023.

-Eks tenaga honorer kategori II (eks THK-II).

-Tenaga non-ASN yang terdata dalam pangkalan data BKN.

-Tenaga non-ASN yang aktif bekerja di instansi pemerintah, termasuk lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) untuk formasi guru di instansi daerah.

Berdasarkan Keputusan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kepmenpan RB) Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024, tenaga non-ASN yang melamar pengadaan PPPK 2024 harus aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit dua tahun terakhir secara terus-menerus dan terdaftar di basis data BKN.

“Pelamar sebagaimana dimaksud pada diktum kedua hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar,” bunyi Diktum Kelima Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024.

Selain itu, setiap pelamar harus mempunyai pengalaman di bidang kerja yang sesuai dengan kompetensi tugas jabatan yang dilamar dengan ketentuan:

-Paling singkat dua tahun pada jabatan pelaksana.

-Paling singkat dua tahun pada jabatan fungsional jenjang pemula, terampil, dan ahli pertama.

-Paling singkat tiga tahun pada jabatan fungsional jenjang ahli muda.

Namun, ketentuan tersebut dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen dan pengawas sekolah. Khusus jabatan fungsional dosen harus memiliki pengalaman paling singkat dua tahun pada jenjang asisten ahli, paling singkat tiga tahun untuk kualifikasi pendidikan doktor (S3) pada jenjang lektor, paling singkat lima tahun untuk kualifikasi pendidikan magister (S2) pada jenjang lektor, dan paling singkat lima tahun pada jenjang lektor kepala.

“Ketentuan pengalaman bagi jabatan fungsional pengawas sekolah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedelapan huruf b, paling singkat delapan tahun sebagai guru,” tulis Diktum Kesepuluh Kepmenpan RB Nomor 347 Tahun 2024.

Cara Daftar Seleksi PPPK 2024

Mengacu pada seleksi PPPK 2023, pendaftaran dilakukan di portal Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN)BKNsscasn.bkn.go.id. Berikut langkah-langkah untuk mendaftarnya:

1. Kunjungi laman sscasn.bkn.go.id.
2. Tekan tombol Buat Akun.
3. Isi formulir pendaftaran akun yang terdiri atas nomor induk kependudukan (NIK), nomor kartu keluarga (KK), nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kabupaten/kota tempat kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) diterbitkan, serta nomor ponsel dan alamat surel (email) aktif.
4. Masukkan kode captcha, lalu ketuk tombol Lanjutkan.
5. Lengkapi data diri dan beberapa dokumen yang dipersyaratkan.
6. Pilih formasi PPPK dan periksa kembali data isian.
7. Apabila data sudah benar, maka konfirmasi akhiri proses pendaftaran seleksi PPPK 2024.

Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

KONTAN.CO.ID - Calon pelamar PPPK Guru 2024 (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) perlu tahu berapa gaji yang bakal diperoleh.

Hingga saat ini memang belum ada jadwal resmi pendaftaran PPPK Guru 2024 yang disampaikan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Namun Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas memastikan pemerintah akan membuka rekrutmen PPPK tahun ini.

Menurutnya, PPPK 2024 menjadi salah satu langkah untuk menuntaskan penataan tenaga non-ASN (honorer) yang kini dalam proses verifikasi.

Pemerintah telah mengumumkan akan ada 1.031.554 Formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024.

Salah satu formasi PPPK 2024 di antaranya yakni formasi PPPK Jabatan Fungsional (JF) Guru 2024.

Pada pendaftaran PPPK 2024 hanya untuk tenaga non-ASN. Dalam artian, pemerintah fokus pada tenaga honorer di instansi pemerintah.

Berikut rincian gaji PPPK Guru 2024 yang perlu diketahui calon pelamar.

Gaji PPPK Guru 2024

Besaran gaji PPPK 2024 tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Gaji PPPK Guru 2024 ini telah mengalami kenaikan sebesar 8 persen dan sudah resmi berlaku mulai 1 Januari 2024.

Kenaikan gaji tidak hanya berlaku bagi PPPK, melainkan juga bagi PNS, TNI, Polri, dan pensiunan PNS. Besaran gaji PPPK diatur menurut golongan dan masa kerja golongan.

Rincian gaji PPPK 2024 sebagai berikut:

• Golongan I masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 1.938.500, sebelumnya Rp 1.794.900;
• Golongan II masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.116.900, sebelumnya Rp 1.960.200;
• Golongan III masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.206.500, sebelumnya Rp 2.043.200;
• Golongan IV masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.299.800, sebelumnya Rp 2.129.500;
• Golongan V masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 2.511.500, sebelumnya Rp 2.325.600;
• Golongan VI masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.742.800, sebelumnya Rp 2.539.700;
• Golongan VII masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.858.800, sebelumnya Rp 2.647.200;
• Golongan VIII masa kerja 3 tahun, yaitu Rp 2.979.700, sebelumnya Rp 2.759.100;
• Golongan IX masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.203.600, sebelumnya Rp 2.966.500;
• Golongan X masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.339.100, sebelumnya Rp 3.091.900;
• Golongan XI masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.480.300, sebelumnya Rp 3.222.700;
• Golongan XII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.627.500, sebelumnya Rp 3.359.000;
• Golongan XIII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.781.000, sebelumnya Rp 3.501.100;
• Golongan XIV masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 3.940.900, sebelumnya Rp 3.649.200;
• Golongan XV masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.107.600, sebelumnya Rp 3.803.500;
• Golongan XVI masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.281.400, sebelumnya Rp 3.964.500; dan
• Golongan XVII masa kerja 0 tahun, yaitu Rp 4.462.500, sebelumnya Rp 4.132.000.

Dengan telah ditetapkannya Perpres Nomor 11 Tahun 2024 ini, diharapkan dapat meningkatkan etos kerja serta tingkat kesejahteraan dari PPPK dalam rangka mempercepat akselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional yang berorientasi pada pembangunan sosial.

Syarat daftar PPPK Guru 2024

Setelah tahu gaji PPPK Guru 2024, simak juga persyaratan untuk mendaftarnya. Pelamar PPPK Guru 2024 merupakan:

1. Pelamar prioritas

2. Guru eks Tenaga Honorer Kategori II (eks-THK II)

3. Guru non-ASN di instansi daerah

4. Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kelulusan PPG di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek)

5. Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF Guru 2021 di instansi daerah dan belum pernah dinyatakan lulus seleksi PPPK JF Guru periode sebelumnya.

6. Guru eks THK-II adalah pegawai yang terdaftar dalam pangkalan data eks THK-II pada BKN dan aktif mengajar di instansi pemerintah.

7. Guru non-ASN di instansi daerah terdiri dari:

- Pegawai yang terdaftar dalam database tenaga non-ASN pada BKN yang aktif mengajar pada instansi pemerintah

- Guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbudristek dan aktif mengajar minimal 2 tahun atau 4 semester terus-menerus di instansi tempat mengajar saat mendaftar.

8. Pelamar PPPK JF Guru hanya dapat melamar pada instansi pemerintah tempat ia mengajar saat mendaftar.

9. Pelamar prioritas yang berasal dari luar instansi pemerintah atau dari sekolah swasta disyaratkan memiliki surat izin melamar pada seleksi PPPK JF Guru di instansi daerah tahun anggaran 2024 dari kepala instansi, lembaga, atau yayasan.

10. Pelamar PPPK JF Guru 22024 di instansi daerah wajib berkualifikasi pendidikan minimal lulusan S1, D4, dan/atau sertifikat pendidik sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (SE Dirjen GTK) Kemendikbudristek Nomor 1131/B.B1/HK.04.01/2024 tanggal 18 Maret 2024 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidik dalam Pendaftaran Seleksi PPPK untuk JF Guru Tahun 2024.

11. Khusus bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua, berlaku ketentuan kualifikasi pendidikan sebagai berikut:

- Pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan Paket A, dan sederajat minimal lulusan SMA/sederajat dan sudah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun

- Jika pelamar guru TK, SD, pendidikan kesetaraan Paket A, dan sederajat tersebut lolos seleksi PPPK 2024, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru tersebut ke jenjang S1 atau D4.

12. Penyandang disabilitas pelamar PPPK JF Guru dikenakan ketentuan berikut:

- Penyandang disabilitas rungu tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Bahasa Indonesia atau JF Guru Bahasa Inggris

- Penyandang disabilitas daksa tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Guru Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan

- Penyandang disabilitas netra tidak bisa melamar ke kebutuhan PPPK JF Seni Budaya Keterampilan.

Demikian informasi mengenai gaji PPPK Guru 2024 yang perlu diketahui calon pelamar. Segera persiapkan diri agar saat masa pendaftaran resmi dibuka, pelamar tidak mengalami kendala.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ini Besaran Gaji PPPK Guru 2024 dan Syarat Daftarnya"

Jakarta: Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan (Bappenas), Amich Alhumami, mengakui masalah guru honorer sulit diselesaikan. Bahkan, kebijakan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga tidak menyelesaikan masalah.

"Saya di Bappenas 30 tahun, saya jadi saksi ketika semua Dirjen di Kemendikbud betapa beratnya menangani guru, 30 tahun. Mengapa? Karena ada kebijakan zero growth PNS, nah guru-guru berstatus PNS tidak bisa diganti ketika itu," kata Amich dalam Simposium Peta Jalan Pendidikan 2024-2034 dalam Rangka Pra Kongres Pendidikan Partai NasDem di Kampus Akademi Bela Negara, Kamis, 8 Agustus 2024.

Dia menyebut kebijakan itu berkelanjutan sampai hari ini. Amich mengatakan karena tidak bisa mengangkat PNS, guru-guru pensiun diganti guru-guru honorer oleh kepala daerah, kepada dinas, atau kepala sekolah sendiri yang standar rekrutmennya berbeda.
Kini, pemerintah membuat kebijakan PPPK untuk mengangkat guru honorer. Namun, kebijakan ini juga banyak masalahnya.

"Kebijakan PPPK komplikasinya luar biasa yang memang ada sumbangan kekeliruannya dari sisi PPPK karena guru yang sudah bersertifikat yang bagus di sekolah swasta, karena untuk dapat PPPK dia migrasi ke tempat lain meninggalkan sekolah swasta yang itu mereka pada marah dan Kemendikbud enggak bisa jawab," ujar dia.

Dia menyebut meski banyak kelirunya, kebijakan itu bisa dimaklumi. Meski begitu, PPPK harus diselesaikan.

Amich mengatakan guru-guru yang sudah mengabdi tidak boleh dibuat berpolemik atau didebat seberapa tingkat kemampuan kompetensinya. Sebab, mereka sudah mengajar dan mendedikasikan diri di sekolah atau madrasah.

Dia mengusulkan sebaiknya saat ini fokus pada guru-guru yang akan pensiun dan dicari penggantinya. Pihaknya mencatat pertahun rata-rata 55-60 ribu guru pensiun.

Pemerintah sebaiknya membuka rekrutmen guru untuk kuota tersebut. Data kuota guru pensiun bisa diminta pada provinsi atau kabupaten/kota.

"Kalau kita merujuk pada Dapodik bahkan ada identifikasi guru berdasarkan mata pelajaran kapan dia pensiun tahun berapa, ini rekapnya," tutur dia.

Selanjutnya, untuk menyelesaikan keputusan di tataran politik, Mendikbudristek bisa bicara dengan MenPANRB untuk meminta kuota CPNS. Lalu meminta Mendagri untuk memerintahkan gubernur, bupati, wali kota mencari sekolah yang kekurangan guru atau guru pesiun.

"Datanya disodorkan dari data itu, bukan data pusat. Dicek, dikonfirmasi ke daerah guru pensiun ini lah yang diganti," papar Amich.

Selanjutnya, Mendikbud bisa memeintahkan pada para rektor se-Indonesia untuk mengirimkan orang-orang terbaik dari lulusan LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) atau FKIP (Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) terbaik diambil setiap tahun 60 ribu. Sehingga, kata dia, guru-guru yang mengajar adalah orang yang terbaik.

"Seleksi sebagai PNS mengganti ini (guru pensiun) bisa dilakukan secara bersama atau terpisah tetapi tetap melalui proses merit approch. Hanya dengan cara ini transformasi pendidikan akan mengubah Indonesia menjadi Indonesia emas," tegas dia.

Baca juga: Seleksi Guru PPPK Mesti Prioritaskan Guru Honorer

(REN)

Jakarta: Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyebut seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mesti menjadi jalan cepat menuntaskan persoalan guru honorer. Seleksi PPPK diharapkan memprioritaskan penyerapan guru honorer.

"P2G meminta seleksi PPPK guru untuk menuntaskan dan memprioritaskan para guru honorer negeri dan tetap membuka seleksi untuk honorer swasta," kata Kabid Litbang Pendidikan P2G Feriyansyah dalam keterangan tertulis kepada Medcom.id, Selasa, 16 Juli 2024.

Ia mengatakan angka kebutuhan guru dalam menyelenggarakan pendidikan harus sejalan dengan kuota PPPK. Sehingga, konflik antara guru honorer dan PPPK tidak perlu terjadi.
"Maka kami mendorong supaya kuota PPPK mencakup semua guru baik P1 (guru PPPK prioritas 1) dan guru honorer,” tutur Feriyansyah.

Feriyansyah mengungkapkan perbaikan menyeluruh tata kelola pemenuhan kekurangan guru semestinya mengafirmasi guru honorer yang sudah bekerja di sekolah-sekolah negeri. Dia mengimbau tidak ada pihak-pihak yang mengintimidasi guru yang sedang memperjuangkan hak-haknya.

“Ingat, jangan intimidasi para guru honorer melalui kepala sekolah atau pemanggilan-pemanggilan kepada guru karena bersuara di publik,” tegas dia.

Dia mengakui seleksi PPPK bukan solusi permanen menyelesaikan persoalan guru honorer. P2G mendorong seleksi CPNS guru dibuka.

P2G juga berharap skema DPK (guru bantu) dihidupkan kembali. Hal ini bisa menjadi solusi bagi guru swasta yang sudah lulus PPPK namun tidak kunjung mendapatkan penempatan di sekolah negeri.

Sehingga, guru tetap bisa mengajar di sekolah swasta dengan status perbantuan. P2G juga mendorong realisasi gagasan upah layak minimum guru non-ASN.

“Kami kira upah minimum guru non-ASN bisa menjadi solusi konkret menuntaskan masalah kesejahteraan guru secara nasional," tutur Feriyansyah.

Baca juga: P2G Minta Guru PPPK Tak Geser Honorer

(REN)

REPUBLIKA.CO.ID, MANOKWARI -- Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Manokwari, Papua Barat Martinus Dowansiba menyatakan, dengan pelantikan 264 guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) formasi 2024 maka dapat menutupi kekurangan tenaga pengajar di daerah tersebut.

"Setiap tahun selalu ada guru-guru yang senior yang pensiun sehingga hal itu yang membuat kita semakin kekurangan tenaga pengajar," katanya.

Ia mengatakan, Disdik Manokwari akan mengawal tiap penempatan guru PPPK agar sesuai dengan SK pengangkatan PPPK dari Bupati Manokwari.

Guru PPPK tersebut tersebar pada seluruh satuan pendidikan, mulai dari TK sampai SMA/SMK. Sebagian besar guru-guru tersebut ditempatkan di daerah pinggiran yang membutuhkan tenaga pengajar.

"Tetap melaksanakan tugas dan penempatan sesuai dengan SK bupati. Jika ada PPPK yang tadinya guru honor lalu kembali bertugas di sekolah lama maka tetap melaksanakan tugas sebagai ASN," katanya.

Ia mengatakan, setelah guru PPPK dilantik dan mendapat SK maka guru tersebut harus segera melaporkan diri ke sekolah sesuai penempatan dan segera menyesuaikan di tempat tugas baru.

Ia menambahkan, Disdik Manokwari tidak akan mengakomodir PPPK yang baru bertugas beberapa bulan lalu minta pindah. Guru PPPK harus melaksanakan tugas sesuai penempatan dan tidak ada memiliki alasan pindah di daerah kota.

"Jangan ada yang merasa dia adalah guru PPPK dari pemerintah pusat, karena SK dikeluarkan Bupati Manokwari, sehingga mereka bekerja untuk Pemkab Manokwari," ujarnya.

Guru PPPK harus tetap bertugas sesuai penempatan karena guru memiliki peran penting untuk pendidikan anak-anak. Seorang guru PPPK harus bertugas sebagai aparat negara sekaligus abdi masyarakat.

"Tugas guru sangat mahal, karena mereka mencetak SDM anak-anak kita untuk mempersiapkan masa depan kita sehingga yang sudah diangkat sebagai PPPK harus melaksanakan tugas sebaik mungkin," ujarnya.

Berdasarkan data pokok pendidikan (dapodik), guru di Kabupaten Manokwari dari semua jenjang pendidikan berjumlah 3.153 orang.