Bisnis.com, JAKARTA — Investasi pemerintahan baru yang dipimpin Presiden terpilih Prabowo Subianto pada 2025 terhadap BUMN serta badan layanan umum (BLU) diproyeksikan mencapai Rp59,5 triliun.

Berdasarkan nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, investasi pemerintah kepada BUMN pada tahun depan diarahkan untuk mencapai berbagai tujuan strategis yakni mendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Untuk itu, BUMN diharapkan berperan aktif dalam akselerasi pembangunan di bidang infrastruktur, kesehatan, pertahanan, dan bidang lainnya sesuai prioritas pembangunan.

"Peran BUMN ini akan terus ditingkatkan dengan attractingfinancing inovatif tapi tetap prudent," kata Menteri Keuangan RI Sri Mulyani dalam konferensi pers RAPBN 2025 pada Jumat (16/8/2024).

Dalam RAPBN 2025, disiapkan nilai investasi pemerintah kepada BUMN serta BLU yang mencapai Rp59,5 triliun. Angka tersebut menyusut dibandingkan outlook 2024 senilai Rp61,9 triliun.

Adapun, pemberian PMN kepada BUMN dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan kemampuan BUMN untuk meningkatkan leverage, sehat secara finansial, dan mampu menyiapkan operasional proyek dengan baik.

Sejumlah sektor BUMN kemudian disasar. Di bidang infrastruktur, pemberian PMN pada 2025 difokuskan kepada pengembangan beberapa sektor di antaranya perumahan.

Pemerintah mengalokasikan PMN kepada BUMN untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan kapasitas kinerja BUMN dalam program pengadaan “Satu Juta Rumah” bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Kemudian, sektor infrastruktur lainnya yang disasar PMN adalah transportasi dan ketenagalistrikan. Di transportasi, PMN digunakan untuk kebutuhan belanja modal (capex) kebutuhan sarana transportasi massal.

Lalu, di ketenagalistrikan, PMN yang akan diberikan kepada BUMN dalam RAPBN tahun anggaran 2025 digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan pada sektor transmisi dan distribusi.

Dalam RAPBN 2025, pemerintah juga mengalokasikan investasi pada BLU yang diperuntukkan pada bidang infrastruktur, pendidikan, kerjasama internasional, dan bidang lainnya sesuai prioritas pemerintah.

Sebelumnya, Kementerian BUMN telah mengusulkan PMN 2025 senilai Rp44,24 triliun. Dana tersebut mayoritas akan digunakan untuk menjalankan penugasan pemerintah dengan komposisi sebesar 69% atau senilai Rp30,4 triliun.

Adapun, untuk pengembangan usaha mencapai 27%, sedangkan restrukturisasi hanya mencapai 4%. Total terdapat 16 BUMN yang diusulkan meraih PMN pada 2025.

Injeksi terbesar diarahkan ke PT Hutama Karya (Persero) dengan nilai Rp13,86 triliun. Dana itu rencananya digunakan untuk melanjutkan pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) fase 2 dan 3.

Posisi berikutnya adalah PT Asabri (Persero) yang diusulkan meraih PMN senilai Rp3,61 triliun pada 2025 untuk memperbaiki struktur permodalan. Lalu, ada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan usulan sebesar Rp3 triliun.

Di sisi lain, PMN sebesar Rp28,2 triliun sudah mengalir ke tiga perusahaan pelat merah, yakni Hutama Karya, IFG, dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. (WIKA).

Secara rinci, Hutama Karya atau HK mendapatkan suntikan modal negara sebesar Rp18,6 triliun untuk pembangunan Jalan Tol Trans Sumatra. Sementara itu, IFG meraih Rp3,6 triliun sebagai dana hasil lelang aset Jiwasraya dan WIKA mendapatkan Rp6 triliun.