Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia melangsungkan Sidang Promosi Terbuka Doktoral Bidang Kajian Stratejik dan Global di Universitas Indonesia. Penelitian yang dilakukan sebagai bahan disertasinya ialah terkait dengan hilirisasi nikel di Indonesia.

Disertasi Bahlil untuk studi doktoral tersebut bertajuk Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia. Sidang tersebut berlangsung sekitar 2 jam. Usai memaparkan hasil disertasinya, sidang diskors sekitar 15 menit.

"Maka berdasarkan semua ini, tim penguji memutuskan untuk mengangkat saudara Bahlil Lahadalia menjadi doktor dalam program studi Kajian Stratejik dan Global dengan yudisium cumlaude," kata Ketua sidang disertasi I Ketut Surajaya, di Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat, Rabu (16/10/2024).

Dalam disertasi itu, Bahlil membahas empat masalah utama, di antaranya ketidakadilan dana bagi hasil (DBH), keterlibatan pengusaha daerah yang minim, keterbatasan partisipasi perusahaan Indonesia dalam sektor hilirisasi bernilai tambah tinggi, serta belum adanya rencana diversifikasi pasca-tambang.

Penemuan itu ia dapatkan dari hasil kajiannya di Morowali Sulawesi Tengah dan Halmahera Utara Maluku. Salah satu masalah yang paling disorotinya ialah menyangkut dampak hilirisasi itu sendiri terhadap masyarakat. Menurutnya, masyarakat punya beban tanggungan besar mulai dari masalah kesehatan hingga lingkungan.

Namun demikian, DBH yang didapatkan terbilang minim, hanya 1/6 dari nilai dari total penerimaan industri tersebut. Padahal, jumlah penerimaan dari industri hilirisasi sendiri terbilang cukup besar. Di Halmahera Tengah, satu kawasan industri bisa menghasilkan Rp 12,5 triliun.

"Banyak tokoh-tokoh nasional mengatakan kepada saya, kenapa nilai tambah hilirisasi itu hanya didapatkan oleh asing? Jawabannya adalah salah satu di antara masalah kita adalah perbankan nasional yang belum membiayai investasi di sektor hilirisasi," kata Bahlil, dalam paparannya.

Karena itulah, Bahlil mengusulkan agar dilakukan reformulasi di beberapa bagian, khususnya dalam tata kelola hilirisasi di daerah. Ia menyarankan agar porsi penerimaan negara lewat Dana Bagi Hasil (DBH) yang diberikan ke daerah diperbesar menjadi 30-45%.

"Beban tanggung jawab kepada mereka (masyarakat) cukup luar biasa. Kesehatan, lingkungan, jalan-jalan, kemudian sampah, luar biasa sekali. Dan menurut saya, masa total pendapatan, DBH hanya 1/6 yang dikembangkan kepada daerah. Dan kemudian kenapa orang daerah selalu teriak," ujar dia.

Selain itu, Bahlil juga turut menyampaikan rekomendasi lainnya, seperti penguatan kebijakan kemitraan dengan pengusaha daerah, penyediaan pendanaan jangka panjang untuk perusahaan nasional di sektor hilirisasi, serta kewajiban bagi investor untuk melakukan diversifikasi jangka panjang.

Bahlil juga menekankan, dirinya berkomitmen untuk melanjutkan pemajuan hilirisasi di Indonesia apabila dipercaya kembali masuk dalam jajaran kabinet. "Insyaallah kalau kami masih dipercayakan oleh bapak presiden terpilih," ujarnya.

JAKARTA, iNews.id - Gempa hari ini dengan kekuatan Magnitudo 5,3 mengguncang Pulau Doi, Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (4/10/2024) pukul 03.53 WIB. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menyatakan gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami.

Hasil analisis BMKG, titik pusat gempa 64 km Timur Laut Pulau Doi dengan episenter koordinat 2.78 Lintang Utara dan 128.09 Bujur Timur. Pusat gempa berada pada kedalaman 133 km.

“Gempa Mag:5.3, 04-Okt-24 03:53:45 WIB, Lok:2.78 LU,128.09 BT (64 km TimurLaut PULAUDOI-MALUT), Kedlmn:133 Km, tdk berpotensi tsunami,” tulis @infoBMKG, Jumat (4/10/2024).

BMKG menyatakan informasi ini mengutamakan kecepatan sehingga belum dipastikan dampak gempa. 

“Disclaimer:Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulisnya.

Editor: Donald Karouw

TERNATE, investor.id – Warga Kabupaten Halmahera Utara (Halut), Maluku Utara (Malut) pemilik kartu Jaminan Kesehatan Daerah (JKD) kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit umum (RSU) di wilayah tersebut. Hal itu disebabkan pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat menunggak iuran BPJS Kesehatan mencapai Rp 17 miliar.

“Akibat utang sebesar Rp 17 miliar belum terbayar ke BPJS (Kesehatan), sehingga warga belum mendapat pelayanan kesehatan,” kata Ketua Komisi III DPRD Halut Sahril Hi Rauf dihubungi dari Ternate, pada Minggu (25/8/2024) seperti dikutip dari Antara.

Penuturan Sahril itu disampaikan setelah berkoordinasi dari Kepala BPJS Kesehatan setempat, Umar. Menurut Sahril, kartu JKD yang dimiliki warga Halut tak lagi aktif karena Pemkab menunggak membayar iuran Rp 17 miliar kepada BPJS Kesehatan. Akibatnya, para warga yang hendak memanfaatkan layanan kesehatan jadi terhambat.

“Kondisi ini sangat memprihatinkan, apalagi kondisi ekonomi, khusus sumber pendapatan (Pemkab) yang relatif tidak tetap harus menjadi perhatian serius,” ujar Sahril.

Dia menuturkan bahwa persoalan tunggakan iuran yang imbasnya kepada layanan kesehatan para warta ini sebenarnya cukup pelik. Namun demikian, salah satu jalan keluar untuk masalah ini adalah dengan melakukan perubahan atau pemetaan APBN 2024, sejalan dengan sumber pendapatan yang menantang.

Dalam hal ini, pendapatan Pemkab Halut mesti dipetakan ulang dari sumber-sumber asli daerah. Selanjutnya, turut menghitung ulang belanja dari dana alokasi umum (DAU) reguler. Lebih jauh, pemerintah setempat mesti melakukan rasionalisasi dan efisiensi belanja dengan lebih pada pendekatan skala prioritas dari semua yang prioritas.

“Salah satunya adalah jaminan kesehatan daerah, dimana pelayanan kesehatan adalah masuk dalam kategori pelayanan dasar harus menjadi perhatian, sehingga bisa menjawab keluhan dan rakyat tidak takut ke rumah sakit akibat dibayang-bayangi soal biaya pengobatan selama di rumah sakit,” kata Sahril.

Selain itu, jika terjadi perubahan APBD 2024 maka salah satu langkah berani yang harus diambil Pemda yakni meniadakan kegiatan-kegiatan yang bersumber dari DAU reguler dan PAD. Jika ini dilakukan dengan cermat, maka pelayanan BPJS akan normal kembali.

“Di lain sisi, kami berharap kepada pihak manajemen BPJS agar pelayanan kesehatan tidak serta merta dikunci alias tidak ada jaminan lagi kepada masyarakat yang sakit. Karena BPJS bukan lembaga swasta murni 100% tapi BPJS bernuansa plat merah, jika pelayanan kesehatan BPJS disetop itu artinya sama dengan pelayanan kesehatan nasional bermasalah, jangan dianggap ini tanggung jawab pemerintah daerah saja. Intinya ada relaksasi terhadap pelayanan kesehatan demi kepentingan pencapaian pelayanan kesehatan secara nasional terwujud,” ungkapnya.

Sahril berharap supaya masyarakat tidak perlu dibebani konflik penjaminan antara Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Sebab, rakyat hanya butuh jaminan pelayanan kesehatan terus berlanjut.

Apalagi Jamkesda adalah janji politik, sehingga secara otomatis ini menjadi visi-misi bupati dan wakil bupati. Salah satu kelemahan yang dijumpai dalam kerja kerja-politik dengan mitra (OPD) adalah lemahnya Dinas Sosial untuk bersikap cepat mengalihkan BPJS daerah ke pemerintah pusat sehingga menjadi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Editor: Prisma Ardianto (redaksi@b-universe.id)

Follow Channel Telegram Official kami untuk update artikel-artikel investor.id

Baca Berita Lainnya di Google News

JAKARTA, iNews.id - Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo (M)5,0 mengguncang Halmahera Utara, Maluku Utara, Selasa (23/7/2024). Gempa terjadi pukul 16.28 WIB. 

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menginformasikan gempa berada di kedalaman 10 Km. Pusat gempa berada di 19 km Barat Laut Halmahera Utara, Maluku Utara, pada koordinat 1,63 Lintang Utara – 127,77 Bujur Timur.

“Gempa Mag:5.0, 23-Jul-2024 16:28:37WIB, Lok:1.63LU, 127.77BT (19 km BaratLaut HALMAHERAUTARA-MALUT), Kedlmn:10 Km, Kedlmn:10 Km,” dikutip dari keterangan BMKG.

Informasi BMKG ini mengutamakan kecepatan sehingga belum ada informasi lebih lanjut mengenai dampak gempa.

“Informasi ini mengutamakan kecepatan, sehingga hasil pengolahan data belum stabil dan bisa berubah seiring kelengkapan data,” tulis BMKG. 

Editor: Kurnia Illahi

Gempa berkekuatan 4,6 magnitudo mengguncang Halmahera Utara, Maluku Utara, Jumat (19/7) sekitar pukul 04.53 WIB.

BMKG menginformasikan, gempa berpusat di 10 km Barat Laut dengan kedalaman 10 km.

Belum ada laporan dampak akibat gempa tersebut.